PALU - Sejumlah warga yang terdaftar sebagai pasien BPJS merasa dilecehkan oleh ulah salah satu rumah sakit yang sering mengabaikan pasien BPJS, dengan modus kamar penuh. 
DPRD Kota Palu diminta untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke rumah sakit untuk membongkar kemungkinan permainan kamar fiktif. Pasalnya, ada rumah sakit milik pemerintah yang sering menolak pasien BPJS Kesehatan dengan alasan kamar rawat inap penuh.
Keluhan masyarakat soal penolakan pasien di rumah sakit bukan sekali ini terjadi ada berulang kali disampaikan ke redaksi Nuansa Pos oleh warga Palu dan warga di luar Kota Palu.
 Permainan kamar fiktif sangat mungkin terjadi mengingat banyaknya warga yang sering ditolak pihak rumah sakit,” ujar Sauprman warga Palu belum lama ini.
Menurutnya, bisa saja oknum memanipulasi data kamar rumah sakit, untuk dikomersilkan kepada pasien umum yang siap membayar biaya di luar jaminan BPJS Kesehatan. “Saya minta Dinas Kesehatan, untuk mengedepankan pelayanan yang prorakyat. Jangan membedakan antara pasien umum dan pemegang BPJS, karena jaminan BPJS akhirnya toh dibayar juga oleh pemerintah,” harapnya.
Menurutnya Dinas Kesehatan juga harus meningkatkan layanan yang lebih transparan. Contohnya, data tentang jumlah dan kondisi kamar rawat inap harus mudah diakses masyarakat. Sekarang teknologi digital sudah maju pesat, agar hal ini dimanfaatkan SKPD tersebut meningkatkan pelayanan.

sumber: nuansapos