POSO - Sekaitan dengan semakin maraknya akhir-akhir ini aktifitas eksplorasi material pasir dan batu (galian  C) di bantaran Sungai Puna, baik yang masuk dalam wilayah Kecamatan Poso Pesisir dan Poso Pesisir Selatan, sehingga hal tersebut mengundang keprihatinan dari pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menamakan dirinya Lembaga Pemerhati Hukum dan Lingkungan (LPHL) Kabupaten Poso yang beralamat di Kelurahan Bonesompe Kecamatan Poso Kota.

Pasalnya, menurut ketua LPHL Kabupaten Poso Sarifuddin Labadjo pada pewarta Nuansa Pos baru-baru ini mengatakan bahwa dampak negarif akibat dari aktifitas galian C yang tidak terkontrol alias ilegal sangat banyak, satu diantaranya adalah bakal merusak struktur lingkungan alam di sekitar lokasi eksplorasi tersebut terlebih pada sepanjang daerah aliran sungai itu sendiri.

“Kami sebagai salah satu lembaga yang konsen terhadap lingkungan, prinsipnya tidak alergi dengan adanya usaha masyarakat dalam mengelolah tambang galian C, salah satunya yang berlokasi di bantaran sungai puna. Hanya saja yang kami inginkan adalah cara pengelolaan yang profesional. Artinya bagi semua pelaku usaha harus memiliki legalitas dalam menjalankan usahanya. Kenapa?, selain memang telah mendapat izin resmi dari instansi pemerintah terkait, juga titik koordinat eksplorasinya pun jelas sebagaimana yang telah ditentukan sebelumnya oleh pihak pemberim izin, guna menghindari ataupun meminimalisasi terjadinya pengerusakan lingkungan.”Ungkap Sarifuddin Labadjo.

Jauh dijelaskannya lagi, keberpihakan pemerintah terhadap para pelaku usaha tersebut juga sangat diperlukan, baik itu mulai dari level pemerintahan Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kabupaten maupun hingga ke level pemerintahan provinsi. Hal ini dimaksudkan agar apa yang menjadi gol dalam giat usaha tersebut benar-benar telah sesuai aturan main yang berlaku. Yang pada akhirnya, selain roda usaha berjalan dengan baik, kebutuhan material untuk mendukung proses pembangunan terpenuhi, income pendapatan asli daerah dari sektor ini jelas pemasukannya dan yang tak kalah pentingnya lagi, serapan tenaga kerja pun tercipta.

“Dalam hal ini, memang sangat diperlukan adanya sinergisitas, perhatian serta dukungan dari pemerintah kepada para pelaku usaha yang konsen dibidang usaha ini terutama dalam hal penerbitan izinnya dengan harapan untuk menghindari yang namanya penambangan liar.”Terang Udin sapaan akrabnya.

Dengan mengacu kepada Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, khususnya di pasal 158, juga sangat diharapkan agar pemerintah melalui pihak penegak hukumnya akan lebih tegas dalam melakukan pengawasan maupun penindakan bagi setiap pelanggar. Begitu pun sebaliknya, pemerintah melalui leading sektor terkait, juga harus mendukung dan memberikan pendampingan bagi para pelaku usaha yang telah memiliki izin tetap.

Sementara bagi mereka yang saat ini tengah berupaya mengajukan permohonan izin dalam bidang usaha yang sama ujar Udin, juga perlu mendapat perhatian serta dukungan dari pemerintah, yang tentunya tetap memperhatikan syarat- syarat yang berlaku.”Pemerintah juga perlu mendorong dan memberikan ruang dan kesempatan bagi para pemohon izin baru. Sehingga dengan sendirinya akan tercipta pula lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar.

Walaupun demikian, khusus bagi para pemohon izin usaha baru namun hingga saat ini belum mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi, agar jangan dulu melakukan eksplorasi material di lokasi yang dimaksud. Karena itu jelas-jelas melanggar aturan dengan ganjaran pidana  penjara 10 tahun atau denda paling banyak 10 milyar rupiah. Sementar bagi mereka yg telah berizin lengkap, juga perlu mendapat pengawasan dan pendampingan dari para petugas instruktur penambangan utusan instansi pemerintah terkait.

“Semua aktifitas penambangan harus diawasi secara komprehensi oleh semua pemangku kebijakan, untuk menghindari yang namanya pengerusakan lingkungan.”Ucapnya seraya menambahkan bahwa dalam waktu dekat ini, pihaknya juga akan menyambangi sejumlah tempat eksplorasi tambang di wilayah Morowali dan Luwuk sekaitan dengan tugas lembaga yang dipimpinnya.

sumber:nuansapos

POSO - Sekaitan dengan semakin maraknya akhir-akhir ini aktifitas eksplorasi material pasir dan batu (galian  C) di bantaran Sungai Puna, baik yang masuk dalam wilayah Kecamatan Poso Pesisir dan Poso Pesisir Selatan, sehingga hal tersebut mengundang keprihatinan dari pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menamakan dirinya Lembaga Pemerhati Hukum dan Lingkungan (LPHL) Kabupaten Poso yang beralamat di Kelurahan Bonesompe Kecamatan Poso Kota.

Pasalnya, menurut ketua LPHL Kabupaten Poso Sarifuddin Labadjo pada pewarta Nuansa Pos baru-baru ini mengatakan bahwa dampak negarif akibat dari aktifitas galian C yang tidak terkontrol alias ilegal sangat banyak, satu diantaranya adalah bakal merusak struktur lingkungan alam di sekitar lokasi eksplorasi tersebut terlebih pada sepanjang daerah aliran sungai itu sendiri.

“Kami sebagai salah satu lembaga yang konsen terhadap lingkungan, prinsipnya tidak alergi dengan adanya usaha masyarakat dalam mengelolah tambang galian C, salah satunya yang berlokasi di bantaran sungai puna. Hanya saja yang kami inginkan adalah cara pengelolaan yang profesional. Artinya bagi semua pelaku usaha harus memiliki legalitas dalam menjalankan usahanya. Kenapa?, selain memang telah mendapat izin resmi dari instansi pemerintah terkait, juga titik koordinat eksplorasinya pun jelas sebagaimana yang telah ditentukan sebelumnya oleh pihak pemberim izin, guna menghindari ataupun meminimalisasi terjadinya pengerusakan lingkungan.”Ungkap Sarifuddin Labadjo.

Jauh dijelaskannya lagi, keberpihakan pemerintah terhadap para pelaku usaha tersebut juga sangat diperlukan, baik itu mulai dari level pemerintahan Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kabupaten maupun hingga ke level pemerintahan provinsi. Hal ini dimaksudkan agar apa yang menjadi gol dalam giat usaha tersebut benar-benar telah sesuai aturan main yang berlaku. Yang pada akhirnya, selain roda usaha berjalan dengan baik, kebutuhan material untuk mendukung proses pembangunan terpenuhi, income pendapatan asli daerah dari sektor ini jelas pemasukannya dan yang tak kalah pentingnya lagi, serapan tenaga kerja pun tercipta.

“Dalam hal ini, memang sangat diperlukan adanya sinergisitas, perhatian serta dukungan dari pemerintah kepada para pelaku usaha yang konsen dibidang usaha ini terutama dalam hal penerbitan izinnya dengan harapan untuk menghindari yang namanya penambangan liar.”Terang Udin sapaan akrabnya.

Dengan mengacu kepada Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, khususnya di pasal 158, juga sangat diharapkan agar pemerintah melalui pihak penegak hukumnya akan lebih tegas dalam melakukan pengawasan maupun penindakan bagi setiap pelanggar. Begitu pun sebaliknya, pemerintah melalui leading sektor terkait, juga harus mendukung dan memberikan pendampingan bagi para pelaku usaha yang telah memiliki izin tetap.

Sementara bagi mereka yang saat ini tengah berupaya mengajukan permohonan izin dalam bidang usaha yang sama ujar Udin, juga perlu mendapat perhatian serta dukungan dari pemerintah, yang tentunya tetap memperhatikan syarat- syarat yang berlaku.”Pemerintah juga perlu mendorong dan memberikan ruang dan kesempatan bagi para pemohon izin baru. Sehingga dengan sendirinya akan tercipta pula lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar.

Walaupun demikian, khusus bagi para pemohon izin usaha baru namun hingga saat ini belum mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi, agar jangan dulu melakukan eksplorasi material di lokasi yang dimaksud. Karena itu jelas-jelas melanggar aturan dengan ganjaran pidana  penjara 10 tahun atau denda paling banyak 10 milyar rupiah. Sementar bagi mereka yg telah berizin lengkap, juga perlu mendapat pengawasan dan pendampingan dari para petugas instruktur penambangan utusan instansi pemerintah terkait.

“Semua aktifitas penambangan harus diawasi secara komprehensi oleh semua pemangku kebijakan, untuk menghindari yang namanya pengerusakan lingkungan.”Ucapnya seraya menambahkan bahwa dalam waktu dekat ini, pihaknya juga akan menyambangi sejumlah tempat eksplorasi tambang di wilayah Morowali dan Luwuk sekaitan dengan tugas lembaga yang dipimpinnya.

sumber:nuansapos

POSO – Kehadiran Kepala Dinas Perikanan, Kelautan Dan Kesehatan Hewan Pemda Poso Yusak Mentara dalam sebuah kunjungan kerja di Desa Tokorondo Kecamatan Poso Pesisir, dirasakan telah membawah angir segar bagi warga masyarakat desa tersebut, terlebih khusus lagi bagi mereka yang berprofesi sebagai pekerja nelayan. Pasalnya dalam kunjungan tersebut terungkap, ada sebanyak 15 kelompok nelayan Desa Tokorondo bakal menerima sejumlah bantuan peralatan nelayan dari Pemda Poso, untuk menunjang peningkatan hasil tangkapan ikan mereka. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Desa Tokorondo Umar Dg Situju pada pewarta Nuansa Pos belum lama ini.

”Kedatangan pejabat Pemda Poso di Desa Tokorondo, tidak terlepas dari upaya kami selama ini sebagai kepala pemerintahan desa. Upaya seperti ini sangat penting guna adanya langka koordinasi maupun komunikasi dengan semua unsur pimpinan SKPD Pemda Poso, mengingat masih banyaknya program kerja pemerintahan desa yang harus segera direalisasikan, diantaranya dalam hal memberikan pelayanan adminstrasi termasuk pula soal peningkatan ekonomi masyarakat. Yang semuanya harus di-sinergikan dengan tugas-tugas pokok dan fungsi dari masing-masing SKPD di lingkup Pemda Poso.” ungkap Umar Dg Situju.

Sama halnya saat ia bertemu dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Pemda Poso belum lama ini. Dimana dalam pertemuan tersebut ujar Umar, terungkap masih minimnya sarana dan prasarana pendukung yang ada di dinas tersebut seperti unit komputer plus printer, yang akan digunakan guna lancarnya aktivitas pendataan pembuatan Kartu Keluarga, akte kelahiran maupun Akte Kematian termasuk penerbitan surat keterangan kartu tanda penduduk yang sangat membutuhkan untuk sebuah persyaratan administrasi.

”Kedatangan saya di kantor Dukcapil Poso awalanya ingin berkoordinasi soal pelayanan dinas tersebut di Desa Tokorondo. Tapi setelah mendapat penjelasan dan diperlihatkan langsung oleh kepala dinas, saya jadi paham kalau saat ini mereka masih sangat memerlukan adanya penambahan sarana kerja.” terang Umar yang baru sekira empat bulan lebih ini menjabat sebagai Kades Tokorondo.Ia juga menambahkan walau pun demikian pihaknya masih tetap berharap kerja maksimal dari pihak Dinas Dukcapil dalam hal pelayanan administrasi kependudukan di Desa Tokorndo.

Sumber:NuansaPos 

POSO – Kehadiran Kepala Dinas Perikanan, Kelautan Dan Kesehatan Hewan Pemda Poso Yusak Mentara dalam sebuah kunjungan kerja di Desa Tokorondo Kecamatan Poso Pesisir, dirasakan telah membawah angir segar bagi warga masyarakat desa tersebut, terlebih khusus lagi bagi mereka yang berprofesi sebagai pekerja nelayan. Pasalnya dalam kunjungan tersebut terungkap, ada sebanyak 15 kelompok nelayan Desa Tokorondo bakal menerima sejumlah bantuan peralatan nelayan dari Pemda Poso, untuk menunjang peningkatan hasil tangkapan ikan mereka. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Desa Tokorondo Umar Dg Situju pada pewarta Nuansa Pos belum lama ini.

”Kedatangan pejabat Pemda Poso di Desa Tokorondo, tidak terlepas dari upaya kami selama ini sebagai kepala pemerintahan desa. Upaya seperti ini sangat penting guna adanya langka koordinasi maupun komunikasi dengan semua unsur pimpinan SKPD Pemda Poso, mengingat masih banyaknya program kerja pemerintahan desa yang harus segera direalisasikan, diantaranya dalam hal memberikan pelayanan adminstrasi termasuk pula soal peningkatan ekonomi masyarakat. Yang semuanya harus di-sinergikan dengan tugas-tugas pokok dan fungsi dari masing-masing SKPD di lingkup Pemda Poso.” ungkap Umar Dg Situju.

Sama halnya saat ia bertemu dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Pemda Poso belum lama ini. Dimana dalam pertemuan tersebut ujar Umar, terungkap masih minimnya sarana dan prasarana pendukung yang ada di dinas tersebut seperti unit komputer plus printer, yang akan digunakan guna lancarnya aktivitas pendataan pembuatan Kartu Keluarga, akte kelahiran maupun Akte Kematian termasuk penerbitan surat keterangan kartu tanda penduduk yang sangat membutuhkan untuk sebuah persyaratan administrasi.

”Kedatangan saya di kantor Dukcapil Poso awalanya ingin berkoordinasi soal pelayanan dinas tersebut di Desa Tokorondo. Tapi setelah mendapat penjelasan dan diperlihatkan langsung oleh kepala dinas, saya jadi paham kalau saat ini mereka masih sangat memerlukan adanya penambahan sarana kerja.” terang Umar yang baru sekira empat bulan lebih ini menjabat sebagai Kades Tokorondo.Ia juga menambahkan walau pun demikian pihaknya masih tetap berharap kerja maksimal dari pihak Dinas Dukcapil dalam hal pelayanan administrasi kependudukan di Desa Tokorndo.

Sumber:NuansaPos 

Poso – Pasukan Operasi Tinombala di Poso kembali melakukan penyegaran dengan mendatangkan sebanyak 741 personil baru. Mereka telah tiba di Poso sejak 8 Agustus 2016.

Kedatangan 741 personil Brimob tersebut terdiri dari gabungan berbagai kesatuan masing-masing dari Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara dan BKO Brimob Sulawesi Selatan.

Mereka kini sudah bergabung dengan pasukan Tinombala terdiri dari TNI dan Polri.

Kapolda Sulteng Brigjen Pol Rudi Sufahriadi mengatakan 741 pasukan BKO Brimob yang masuk tersebut, merupakan rotasi pasukan untuk memberikan semangat baru dalam pelaksaan OPS Tinombala 2016. Menurutnya, kedatangan 741 pasukan Brimob diharapkan bisa menuntaskan seluruh sisa DPO jaringan Santoso baik harus tertangkap ataupun menyerahkan diri.

"Pelaksanaan operasi Tinombala 2016 kini sudah memasuki tahap ke tiga, saya berharap dengan adanya rotasi pasukan, pelaksaan operasi Tinombala 2016 tambah semangat, semua sisa DPO jaringan Santoso harus kita tuntaskan,’’ katanya.

Rudi menambahkan,  meskipun pelaksanaan OPS Tinombala 2016 telah memasuki tahap III, namun pihaknya telah memastikan Tinombala gabungan TNI-Polri tidak  melakukan penambahan pasukan lagi. Sebab menurutnya pasukan Tinombala selama ini telah melakukan yang terbaik dengan berhasilnya menembak mati pimpinan Mujahidin Indonesia Timur, Santoso.

"Operasi Tinombala sudah masuk tahap III. Ini artinya pelaksanaan operasi yang sudah berjalan selama delapan bulan terakhir sudah cukup bagus dan tidak perlu penambahan pasukan buktinya kita telah berhasil tumpas dan tangkap Santoso,’’ jelasnya.

Sebelumnya, pelaksanaan operasi Tinombala 2016 diperpanjang dalam tiga bulan sekali, tahap I secara resmi digelar pada 10 Januari 2016, kemudian dilanjutkan ke tahap II pada April dan saat ini Operasi Tinombala kembali diperpanjang selama tiga bulan ke depan sejak Sabtu 6 Agustus.

 

sumber: antara.com

Poso – Pasukan Operasi Tinombala di Poso kembali melakukan penyegaran dengan mendatangkan sebanyak 741 personil baru. Mereka telah tiba di Poso sejak 8 Agustus 2016.

Kedatangan 741 personil Brimob tersebut terdiri dari gabungan berbagai kesatuan masing-masing dari Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara dan BKO Brimob Sulawesi Selatan.

Mereka kini sudah bergabung dengan pasukan Tinombala terdiri dari TNI dan Polri.

Kapolda Sulteng Brigjen Pol Rudi Sufahriadi mengatakan 741 pasukan BKO Brimob yang masuk tersebut, merupakan rotasi pasukan untuk memberikan semangat baru dalam pelaksaan OPS Tinombala 2016. Menurutnya, kedatangan 741 pasukan Brimob diharapkan bisa menuntaskan seluruh sisa DPO jaringan Santoso baik harus tertangkap ataupun menyerahkan diri.

"Pelaksanaan operasi Tinombala 2016 kini sudah memasuki tahap ke tiga, saya berharap dengan adanya rotasi pasukan, pelaksaan operasi Tinombala 2016 tambah semangat, semua sisa DPO jaringan Santoso harus kita tuntaskan,’’ katanya.

Rudi menambahkan,  meskipun pelaksanaan OPS Tinombala 2016 telah memasuki tahap III, namun pihaknya telah memastikan Tinombala gabungan TNI-Polri tidak  melakukan penambahan pasukan lagi. Sebab menurutnya pasukan Tinombala selama ini telah melakukan yang terbaik dengan berhasilnya menembak mati pimpinan Mujahidin Indonesia Timur, Santoso.

"Operasi Tinombala sudah masuk tahap III. Ini artinya pelaksanaan operasi yang sudah berjalan selama delapan bulan terakhir sudah cukup bagus dan tidak perlu penambahan pasukan buktinya kita telah berhasil tumpas dan tangkap Santoso,’’ jelasnya.

Sebelumnya, pelaksanaan operasi Tinombala 2016 diperpanjang dalam tiga bulan sekali, tahap I secara resmi digelar pada 10 Januari 2016, kemudian dilanjutkan ke tahap II pada April dan saat ini Operasi Tinombala kembali diperpanjang selama tiga bulan ke depan sejak Sabtu 6 Agustus.

 

sumber: antara.com

Kasus tewasnya Santoso alias Abu Wardah dalam kontak senjata di pegunungan Desa Tambarana, Kabupaten Poso, membawa duka yang mendalam bagi kakak dan adiknya, Umi Tumirah dan Ahmad. Meski demikian, mereka sudah ikhlas menerima kepergian saudara kandung mereka itu untuk selamanya. Wartawan Metrosulawesi, Eddy Djunaedi berkesempatan mewawancarai keduanya di salah satu hotel di Palu. Berikut laporannya.

Kasus tewasnya Santoso alias Abu Wardah dalam kontak senjata di pegunungan Desa Tambarana, Kabupaten Poso, membawa duka yang mendalam bagi kakak dan adiknya, Umi Tumirah dan Ahmad. Meski demikian, mereka sudah ikhlas menerima kepergian saudara kandung mereka itu untuk selamanya. Wartawan Metrosulawesi, Eddy Djunaedi berkesempatan mewawancarai keduanya di salah satu hotel di Palu. Berikut laporannya.

Poso – Nama gembong teroris Santoso mendadak jadi sorotan dari mayoritas masyarakat Indonesia karena belum lama ini diketahui telah tertembak mati.
Santoso sendiri sebenarnya bukan baru saja mendadak jadi terkenal. Ia diketahui sudah menjadi buronan aparat selama beberapa tahun terakhir.Sejak era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Santoso sudah beraksi dan dianggap sebagai orang yang sangat berbahaya.Ia diduga telah bergabung dengan kelompok ISIS yang notabene termasuk ke dalam salah satu kelompok teroris dunia.
Namun, belakangan terakhir muncul isu baru yang berhembus dengan menyebutkan bahwa Santoso bukanlah seorang teroris.Mereka menyebutkan bahwa Santoso merupakan pejuang Islam yang dikambinghitamkan sebagai teroris oleh pemerintah.Dengan lantang mereka menyalahkan pemerintah yang dianggap rezim anti islam dengan berbagai macam dalihnya.
Oleh karena itulah kali ini kami akan memberikan daftar kejahatan yang sudah pernah dilakukan oleh Santoso. Daftar kejahatan Santoso ini diharapkan bisa menjadi sebuah referensi untuk para pembaca menyikapi pernyataan berbeda tersebut.

Daftar Kejahatan Santoso

Tahun 2011
– Tanggal 25 Mei 2011, penembakan anggota Polri di Bank BCA, Palu
– Tanggal 22 Februari 2011, peledakan Bom di rumah warga di Korowouw

Tahun 2012
– Tanggal 07 November 2012, penembakan Hasman Sao di Desa Masani
– Tanggal 16 November 2012, pembunuhan 2 anggota Polri Andi Sapa dan Sudirman
– Tanggal 09 November 2012, peledakan Bom (Kauwa) di rumah Okrifel Mamuaja
– Tanggap 22 November 2012, peledakan bom di Lantas Smaker
– Tanggal 27 Agustus 2012, penembakan Noldy Ombolado
– Tanggal 03 November 2012, kontak penangkapan Kholid Tobingo
– Tanggal 15 November 2012, penyerangan Mapolsek Poso Pesisir Utara
– Tanggal 20 Desember 2012, penyerangan Patroli Brimob di Kalora
– Tanggal 25 Desember 2012, peledakan bom di pos pasar sentral Poso

Tahun 2013
– Tanggal 03 Juni 2013, peledakan bom bunuh diri di Polres Poso
– Tanggal 02 Maret 2013, temuan bom pipa di Jl P Irian Poso
– Penemuan Bahan Bom Urea Nitrat sebanyak 7 jerigen @30 Liter (Tim OkTerus.com tidak bisa
   menemukan tanggal pastinya)
– Tanggal 14 Mei 2013, peledakan bom di Mapolres Palu
– Tanggal 18 Mei 2013, peledakan bom di Mapolsek Palu Timur

Tahun 2014
– Tanggal 10 Juni 2014, penembakan Mapolsek Poso Pesisir Utara
– Tanggal 24 Februari 2014, peledakan bom di depan Pos Polmas Pantango Lembah
– Tanggal 25 Februari 2014, peledakan bom Pantango Lembah (Bom Tangki semprotan Hama)
– Tanggal 09 Oktober 2014, peledakan bom di Dewua
– Tanggal 07 November 2014, penyerangan mobil taktis Brimob di Jl Tangkura, Poso Pesisir Selatan
– Tanggal 15 Desember 2014, penculikan 2 warga di Sedoa
– Penculikan 3 Warga di Tamadue (Tim OkTerus.com tidak bisa menemukan tanggal pastinya)
– Tanggal 18 September 2014, pembunuhan warga di Taunca

Tahun 2015
– Tanggal 16 Januari 2015, pembunuhan dengan cara pemenggalan 3 Warga di Taunca
– Tanggal 16 dan 17 September 2015, pembunuhan warga dengan cara pemenggalan 3 warga Sausu
– Tanggal 17 Agustus 2015, penembakan atas Iptu Bryan T (Almarhum)
– Tanggal 29 November 2015, Penembakan Sema Zarudin (Almarhum)

Tahun 2016
– Tanggal 09 Februari 2016, penembakan Brigadir Wahyudi Saputra (Almarhum) di Sanginora

Sumber:NuansaPos

Poso – Nama gembong teroris Santoso mendadak jadi sorotan dari mayoritas masyarakat Indonesia karena belum lama ini diketahui telah tertembak mati.
Santoso sendiri sebenarnya bukan baru saja mendadak jadi terkenal. Ia diketahui sudah menjadi buronan aparat selama beberapa tahun terakhir.Sejak era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Santoso sudah beraksi dan dianggap sebagai orang yang sangat berbahaya.Ia diduga telah bergabung dengan kelompok ISIS yang notabene termasuk ke dalam salah satu kelompok teroris dunia.
Namun, belakangan terakhir muncul isu baru yang berhembus dengan menyebutkan bahwa Santoso bukanlah seorang teroris.Mereka menyebutkan bahwa Santoso merupakan pejuang Islam yang dikambinghitamkan sebagai teroris oleh pemerintah.Dengan lantang mereka menyalahkan pemerintah yang dianggap rezim anti islam dengan berbagai macam dalihnya.
Oleh karena itulah kali ini kami akan memberikan daftar kejahatan yang sudah pernah dilakukan oleh Santoso. Daftar kejahatan Santoso ini diharapkan bisa menjadi sebuah referensi untuk para pembaca menyikapi pernyataan berbeda tersebut.

Daftar Kejahatan Santoso

Tahun 2011
– Tanggal 25 Mei 2011, penembakan anggota Polri di Bank BCA, Palu
– Tanggal 22 Februari 2011, peledakan Bom di rumah warga di Korowouw

Tahun 2012
– Tanggal 07 November 2012, penembakan Hasman Sao di Desa Masani
– Tanggal 16 November 2012, pembunuhan 2 anggota Polri Andi Sapa dan Sudirman
– Tanggal 09 November 2012, peledakan Bom (Kauwa) di rumah Okrifel Mamuaja
– Tanggap 22 November 2012, peledakan bom di Lantas Smaker
– Tanggal 27 Agustus 2012, penembakan Noldy Ombolado
– Tanggal 03 November 2012, kontak penangkapan Kholid Tobingo
– Tanggal 15 November 2012, penyerangan Mapolsek Poso Pesisir Utara
– Tanggal 20 Desember 2012, penyerangan Patroli Brimob di Kalora
– Tanggal 25 Desember 2012, peledakan bom di pos pasar sentral Poso

Tahun 2013
– Tanggal 03 Juni 2013, peledakan bom bunuh diri di Polres Poso
– Tanggal 02 Maret 2013, temuan bom pipa di Jl P Irian Poso
– Penemuan Bahan Bom Urea Nitrat sebanyak 7 jerigen @30 Liter (Tim OkTerus.com tidak bisa
   menemukan tanggal pastinya)
– Tanggal 14 Mei 2013, peledakan bom di Mapolres Palu
– Tanggal 18 Mei 2013, peledakan bom di Mapolsek Palu Timur

Tahun 2014
– Tanggal 10 Juni 2014, penembakan Mapolsek Poso Pesisir Utara
– Tanggal 24 Februari 2014, peledakan bom di depan Pos Polmas Pantango Lembah
– Tanggal 25 Februari 2014, peledakan bom Pantango Lembah (Bom Tangki semprotan Hama)
– Tanggal 09 Oktober 2014, peledakan bom di Dewua
– Tanggal 07 November 2014, penyerangan mobil taktis Brimob di Jl Tangkura, Poso Pesisir Selatan
– Tanggal 15 Desember 2014, penculikan 2 warga di Sedoa
– Penculikan 3 Warga di Tamadue (Tim OkTerus.com tidak bisa menemukan tanggal pastinya)
– Tanggal 18 September 2014, pembunuhan warga di Taunca

Tahun 2015
– Tanggal 16 Januari 2015, pembunuhan dengan cara pemenggalan 3 Warga di Taunca
– Tanggal 16 dan 17 September 2015, pembunuhan warga dengan cara pemenggalan 3 warga Sausu
– Tanggal 17 Agustus 2015, penembakan atas Iptu Bryan T (Almarhum)
– Tanggal 29 November 2015, Penembakan Sema Zarudin (Almarhum)

Tahun 2016
– Tanggal 09 Februari 2016, penembakan Brigadir Wahyudi Saputra (Almarhum) di Sanginora

Sumber:NuansaPos

Poso - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo membenarkan salah satu prajuritnya tewas tertembak oleh Satuan Bravo Brimob dalam lanjutan Operasi Tinombala, Rabu 27 Juli 2016.)
“Benar sekira jam 13.30 WITA kemarin telah terjadi insiden, tertembaknya satgas atas nama Serda Ilham. Kata-kata ‘ter’ berarti tidak disengaja,” ujar Gatot usai menghadiri acara sertijab Kemenko Polhukam di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (28/7/2016).
Gatot membeberkan, insiden bermula saat tiga anggota Korps Sandhi Yudha Kopassus, salah satunya korban, Serda Ilham, mengecek informasi adanya timbunan senjata milik kelompok Santoso bersama dua orang warga.
“Tiga anggota Korps Sandhi Yudha dan dua warga cek ada timbunan senjata. Lalu Sat Bravo dapat info ada orang tak dikenal,” imbuhnya.
Selain itu, Gatot menegaskan tidak ada baku tembak di antara kedua satuan tersebut. Terlebih Serda Ilham dan kawan-kawan mengetahui bahwa Sat Bravo adalah rekan mereka dalam Operasi Tinombala. “Tidak ada baku tembak, karena intel tahu itu temannya hanya teriak-teriak,” tandasnya.
Polri Bentuk Tim Investigasi
Untuk mengusut insiden salah tembak anggota Satgas Operasi Tinombala oleh satuan Brimob, Polri akan membentuk tim investigasi.
“Atas kejadian ini akan dibentuk segera tim invetigasi untuk mengusutnya,” kata Kepala Badan Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Martinus Sitompul kepada Okezone, Rabu (27/7/2016).
Sebelumnya mantan Kabid Humas Metro Jaya ini mengatakan tim Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri dan Kepala Korps Brimob sudah bertolak ke Poso Sulawesi Tengah.
Diketahui kejadian terjadi karena adanya baku-tembak di Desa Towu, Kabupaten Poso Sulawesi Tengah hari ini sekira pukul 12,30 WITA.
Saat itu tim satuan Brimob yang juga tergabung dalam satgas Operasi Tinombala menyasar tujuh orang yang diduga anggota kelompok teroris Mujahiddin Indonesia Timur (MIT). Namun ternyata mereka salah, ternyata tujuh orang tersebut anggota intelijen yang sedang mencari tempat penimbunan senjata kelompok yang dipimpin Santoso yang baru saja tewas beberapa waktu lalu.
Alhasil satu korban dari tujuh orang iru terkena tembakan di bagian kepala dan meninggal dunia. Sekira pukul 13.35 WITA korban berhasil dievakuasi dan di bawa ke RSUD Poso untuk dikeluarkan dua peluru di kepala.

Poso - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo membenarkan salah satu prajuritnya tewas tertembak oleh Satuan Bravo Brimob dalam lanjutan Operasi Tinombala, Rabu 27 Juli 2016.)
“Benar sekira jam 13.30 WITA kemarin telah terjadi insiden, tertembaknya satgas atas nama Serda Ilham. Kata-kata ‘ter’ berarti tidak disengaja,” ujar Gatot usai menghadiri acara sertijab Kemenko Polhukam di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (28/7/2016).
Gatot membeberkan, insiden bermula saat tiga anggota Korps Sandhi Yudha Kopassus, salah satunya korban, Serda Ilham, mengecek informasi adanya timbunan senjata milik kelompok Santoso bersama dua orang warga.
“Tiga anggota Korps Sandhi Yudha dan dua warga cek ada timbunan senjata. Lalu Sat Bravo dapat info ada orang tak dikenal,” imbuhnya.
Selain itu, Gatot menegaskan tidak ada baku tembak di antara kedua satuan tersebut. Terlebih Serda Ilham dan kawan-kawan mengetahui bahwa Sat Bravo adalah rekan mereka dalam Operasi Tinombala. “Tidak ada baku tembak, karena intel tahu itu temannya hanya teriak-teriak,” tandasnya.
Polri Bentuk Tim Investigasi
Untuk mengusut insiden salah tembak anggota Satgas Operasi Tinombala oleh satuan Brimob, Polri akan membentuk tim investigasi.
“Atas kejadian ini akan dibentuk segera tim invetigasi untuk mengusutnya,” kata Kepala Badan Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Martinus Sitompul kepada Okezone, Rabu (27/7/2016).
Sebelumnya mantan Kabid Humas Metro Jaya ini mengatakan tim Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri dan Kepala Korps Brimob sudah bertolak ke Poso Sulawesi Tengah.
Diketahui kejadian terjadi karena adanya baku-tembak di Desa Towu, Kabupaten Poso Sulawesi Tengah hari ini sekira pukul 12,30 WITA.
Saat itu tim satuan Brimob yang juga tergabung dalam satgas Operasi Tinombala menyasar tujuh orang yang diduga anggota kelompok teroris Mujahiddin Indonesia Timur (MIT). Namun ternyata mereka salah, ternyata tujuh orang tersebut anggota intelijen yang sedang mencari tempat penimbunan senjata kelompok yang dipimpin Santoso yang baru saja tewas beberapa waktu lalu.
Alhasil satu korban dari tujuh orang iru terkena tembakan di bagian kepala dan meninggal dunia. Sekira pukul 13.35 WITA korban berhasil dievakuasi dan di bawa ke RSUD Poso untuk dikeluarkan dua peluru di kepala.

POSO  – Terkait tewasnya satu orang prajurit TNI AD dari satuan Intelejen Korem 132 / Tadulako Palu pada Rabu (27/07/2016) siang, bernama Serda Muhammad Ilman saat tengah melaksanakan tugas disekitar wilayah pegunungan Desa Towu Kecamatan Poso Pesisir Utara, pada malam harinya sekira pukul 20.00 wita bertempat di Makopolres Poso, Kapolda Sulteng Brigjen Pol Rudy Sufahriadi menyampaikan permohonan maaf, dan berjanji akan melakukan evaluasi satgas Tinombala 2016 yang ditugaskan di Poso. Demikian penyampaian Kapolda Sulteng dihadapan wartawan di Poso Rabu malam lalu, dalam jumpa pers dengan kuli disket  baik cetak maupun elektronik di Poso.
Mengawali keterangan persnya malam itu, Kapolda Rudy mengucapkan rasa turut berduka cita atas gugurnya Serda Muhammad Ilman, dalam sebuah tugas operasi penuntasan DPO Teroris di wilayah hukum Polda Sulteng.
”Atas kejadian ini, kami selaku penanggung jawab operasi tinombala ini, akan mempertanggung jawab semua yang telah dilakukan oleh semua anggota dilapangan.”tegas Kapolda Rudy, yang saat itu turut didampingi oleh Kaopsda Tinombala Kombes  Leo Bona Sirait serta wakil penanggung jawab operasi Tinomba Brigjen TNI Ilyas Alamsyah.
Langkah selanjutnya ujar Kapolda Rudy menambahkan secepatnya dirinya akan berkoordinasi dengan pihak Mabes Polri maupun ke Mabes TNI melalui Brigjen TNI Ilyas Alamsyah agar segera melakukan tindak investigasi, untuk mengetahui sesungguhnya apa yang terjadi lapangan, sehingga menewaskan Serda Muhammad Ilman.“Saya berharap kepada media mapun masyarkat jangan bercerita kalau tidak tahu, biarlah hasil investigasi yang bicara. Begitu juga yang akan saya sampaikan nanti pada masyarakat apa yang sesunggunya terjadi dilapangan.”terangnya.

POSO  – Terkait tewasnya satu orang prajurit TNI AD dari satuan Intelejen Korem 132 / Tadulako Palu pada Rabu (27/07/2016) siang, bernama Serda Muhammad Ilman saat tengah melaksanakan tugas disekitar wilayah pegunungan Desa Towu Kecamatan Poso Pesisir Utara, pada malam harinya sekira pukul 20.00 wita bertempat di Makopolres Poso, Kapolda Sulteng Brigjen Pol Rudy Sufahriadi menyampaikan permohonan maaf, dan berjanji akan melakukan evaluasi satgas Tinombala 2016 yang ditugaskan di Poso. Demikian penyampaian Kapolda Sulteng dihadapan wartawan di Poso Rabu malam lalu, dalam jumpa pers dengan kuli disket  baik cetak maupun elektronik di Poso.
Mengawali keterangan persnya malam itu, Kapolda Rudy mengucapkan rasa turut berduka cita atas gugurnya Serda Muhammad Ilman, dalam sebuah tugas operasi penuntasan DPO Teroris di wilayah hukum Polda Sulteng.
”Atas kejadian ini, kami selaku penanggung jawab operasi tinombala ini, akan mempertanggung jawab semua yang telah dilakukan oleh semua anggota dilapangan.”tegas Kapolda Rudy, yang saat itu turut didampingi oleh Kaopsda Tinombala Kombes  Leo Bona Sirait serta wakil penanggung jawab operasi Tinomba Brigjen TNI Ilyas Alamsyah.
Langkah selanjutnya ujar Kapolda Rudy menambahkan secepatnya dirinya akan berkoordinasi dengan pihak Mabes Polri maupun ke Mabes TNI melalui Brigjen TNI Ilyas Alamsyah agar segera melakukan tindak investigasi, untuk mengetahui sesungguhnya apa yang terjadi lapangan, sehingga menewaskan Serda Muhammad Ilman.“Saya berharap kepada media mapun masyarkat jangan bercerita kalau tidak tahu, biarlah hasil investigasi yang bicara. Begitu juga yang akan saya sampaikan nanti pada masyarakat apa yang sesunggunya terjadi dilapangan.”terangnya.