,

    Berita - Hallo sahabat Berita Kota Palu, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul Berita, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel Berita, Artikel Poso, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

    Judul : LPHL Poso Dukung Eksplorasi Galian C Berizin
    link : LPHL Poso Dukung Eksplorasi Galian C Berizin

    Baca juga


    Berita

    POSO - Sekaitan dengan semakin maraknya akhir-akhir ini aktifitas eksplorasi material pasir dan batu (galian  C) di bantaran Sungai Puna, baik yang masuk dalam wilayah Kecamatan Poso Pesisir dan Poso Pesisir Selatan, sehingga hal tersebut mengundang keprihatinan dari pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menamakan dirinya Lembaga Pemerhati Hukum dan Lingkungan (LPHL) Kabupaten Poso yang beralamat di Kelurahan Bonesompe Kecamatan Poso Kota.
    Pasalnya, menurut ketua LPHL Kabupaten Poso Sarifuddin Labadjo pada pewarta Nuansa Pos baru-baru ini mengatakan bahwa dampak negarif akibat dari aktifitas galian C yang tidak terkontrol alias ilegal sangat banyak, satu diantaranya adalah bakal merusak struktur lingkungan alam di sekitar lokasi eksplorasi tersebut terlebih pada sepanjang daerah aliran sungai itu sendiri.
    “Kami sebagai salah satu lembaga yang konsen terhadap lingkungan, prinsipnya tidak alergi dengan adanya usaha masyarakat dalam mengelolah tambang galian C, salah satunya yang berlokasi di bantaran sungai puna. Hanya saja yang kami inginkan adalah cara pengelolaan yang profesional. Artinya bagi semua pelaku usaha harus memiliki legalitas dalam menjalankan usahanya. Kenapa?, selain memang telah mendapat izin resmi dari instansi pemerintah terkait, juga titik koordinat eksplorasinya pun jelas sebagaimana yang telah ditentukan sebelumnya oleh pihak pemberim izin, guna menghindari ataupun meminimalisasi terjadinya pengerusakan lingkungan.”Ungkap Sarifuddin Labadjo.
    Jauh dijelaskannya lagi, keberpihakan pemerintah terhadap para pelaku usaha tersebut juga sangat diperlukan, baik itu mulai dari level pemerintahan Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kabupaten maupun hingga ke level pemerintahan provinsi. Hal ini dimaksudkan agar apa yang menjadi gol dalam giat usaha tersebut benar-benar telah sesuai aturan main yang berlaku. Yang pada akhirnya, selain roda usaha berjalan dengan baik, kebutuhan material untuk mendukung proses pembangunan terpenuhi, income pendapatan asli daerah dari sektor ini jelas pemasukannya dan yang tak kalah pentingnya lagi, serapan tenaga kerja pun tercipta.
    “Dalam hal ini, memang sangat diperlukan adanya sinergisitas, perhatian serta dukungan dari pemerintah kepada para pelaku usaha yang konsen dibidang usaha ini terutama dalam hal penerbitan izinnya dengan harapan untuk menghindari yang namanya penambangan liar.”Terang Udin sapaan akrabnya.
    Dengan mengacu kepada Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, khususnya di pasal 158, juga sangat diharapkan agar pemerintah melalui pihak penegak hukumnya akan lebih tegas dalam melakukan pengawasan maupun penindakan bagi setiap pelanggar. Begitu pun sebaliknya, pemerintah melalui leading sektor terkait, juga harus mendukung dan memberikan pendampingan bagi para pelaku usaha yang telah memiliki izin tetap.
    Sementara bagi mereka yang saat ini tengah berupaya mengajukan permohonan izin dalam bidang usaha yang sama ujar Udin, juga perlu mendapat perhatian serta dukungan dari pemerintah, yang tentunya tetap memperhatikan syarat- syarat yang berlaku.”Pemerintah juga perlu mendorong dan memberikan ruang dan kesempatan bagi para pemohon izin baru. Sehingga dengan sendirinya akan tercipta pula lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar.
    Walaupun demikian, khusus bagi para pemohon izin usaha baru namun hingga saat ini belum mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi, agar jangan dulu melakukan eksplorasi material di lokasi yang dimaksud. Karena itu jelas-jelas melanggar aturan dengan ganjaran pidana  penjara 10 tahun atau denda paling banyak 10 milyar rupiah. Sementar bagi mereka yg telah berizin lengkap, juga perlu mendapat pengawasan dan pendampingan dari para petugas instruktur penambangan utusan instansi pemerintah terkait.
    “Semua aktifitas penambangan harus diawasi secara komprehensi oleh semua pemangku kebijakan, untuk menghindari yang namanya pengerusakan lingkungan.”Ucapnya seraya menambahkan bahwa dalam waktu dekat ini, pihaknya juga akan menyambangi sejumlah tempat eksplorasi tambang di wilayah Morowali dan Luwuk sekaitan dengan tugas lembaga yang dipimpinnya.


    sumber:nuansapos

    POSO - Sekaitan dengan semakin maraknya akhir-akhir ini aktifitas eksplorasi material pasir dan batu (galian  C) di bantaran Sungai Puna, baik yang masuk dalam wilayah Kecamatan Poso Pesisir dan Poso Pesisir Selatan, sehingga hal tersebut mengundang keprihatinan dari pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menamakan dirinya Lembaga Pemerhati Hukum dan Lingkungan (LPHL) Kabupaten Poso yang beralamat di Kelurahan Bonesompe Kecamatan Poso Kota.
    Pasalnya, menurut ketua LPHL Kabupaten Poso Sarifuddin Labadjo pada pewarta Nuansa Pos baru-baru ini mengatakan bahwa dampak negarif akibat dari aktifitas galian C yang tidak terkontrol alias ilegal sangat banyak, satu diantaranya adalah bakal merusak struktur lingkungan alam di sekitar lokasi eksplorasi tersebut terlebih pada sepanjang daerah aliran sungai itu sendiri.
    “Kami sebagai salah satu lembaga yang konsen terhadap lingkungan, prinsipnya tidak alergi dengan adanya usaha masyarakat dalam mengelolah tambang galian C, salah satunya yang berlokasi di bantaran sungai puna. Hanya saja yang kami inginkan adalah cara pengelolaan yang profesional. Artinya bagi semua pelaku usaha harus memiliki legalitas dalam menjalankan usahanya. Kenapa?, selain memang telah mendapat izin resmi dari instansi pemerintah terkait, juga titik koordinat eksplorasinya pun jelas sebagaimana yang telah ditentukan sebelumnya oleh pihak pemberim izin, guna menghindari ataupun meminimalisasi terjadinya pengerusakan lingkungan.”Ungkap Sarifuddin Labadjo.
    Jauh dijelaskannya lagi, keberpihakan pemerintah terhadap para pelaku usaha tersebut juga sangat diperlukan, baik itu mulai dari level pemerintahan Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kabupaten maupun hingga ke level pemerintahan provinsi. Hal ini dimaksudkan agar apa yang menjadi gol dalam giat usaha tersebut benar-benar telah sesuai aturan main yang berlaku. Yang pada akhirnya, selain roda usaha berjalan dengan baik, kebutuhan material untuk mendukung proses pembangunan terpenuhi, income pendapatan asli daerah dari sektor ini jelas pemasukannya dan yang tak kalah pentingnya lagi, serapan tenaga kerja pun tercipta.
    “Dalam hal ini, memang sangat diperlukan adanya sinergisitas, perhatian serta dukungan dari pemerintah kepada para pelaku usaha yang konsen dibidang usaha ini terutama dalam hal penerbitan izinnya dengan harapan untuk menghindari yang namanya penambangan liar.”Terang Udin sapaan akrabnya.
    Dengan mengacu kepada Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, khususnya di pasal 158, juga sangat diharapkan agar pemerintah melalui pihak penegak hukumnya akan lebih tegas dalam melakukan pengawasan maupun penindakan bagi setiap pelanggar. Begitu pun sebaliknya, pemerintah melalui leading sektor terkait, juga harus mendukung dan memberikan pendampingan bagi para pelaku usaha yang telah memiliki izin tetap.
    Sementara bagi mereka yang saat ini tengah berupaya mengajukan permohonan izin dalam bidang usaha yang sama ujar Udin, juga perlu mendapat perhatian serta dukungan dari pemerintah, yang tentunya tetap memperhatikan syarat- syarat yang berlaku.”Pemerintah juga perlu mendorong dan memberikan ruang dan kesempatan bagi para pemohon izin baru. Sehingga dengan sendirinya akan tercipta pula lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar.
    Walaupun demikian, khusus bagi para pemohon izin usaha baru namun hingga saat ini belum mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi, agar jangan dulu melakukan eksplorasi material di lokasi yang dimaksud. Karena itu jelas-jelas melanggar aturan dengan ganjaran pidana  penjara 10 tahun atau denda paling banyak 10 milyar rupiah. Sementar bagi mereka yg telah berizin lengkap, juga perlu mendapat pengawasan dan pendampingan dari para petugas instruktur penambangan utusan instansi pemerintah terkait.
    “Semua aktifitas penambangan harus diawasi secara komprehensi oleh semua pemangku kebijakan, untuk menghindari yang namanya pengerusakan lingkungan.”Ucapnya seraya menambahkan bahwa dalam waktu dekat ini, pihaknya juga akan menyambangi sejumlah tempat eksplorasi tambang di wilayah Morowali dan Luwuk sekaitan dengan tugas lembaga yang dipimpinnya.


    sumber:nuansapos

    ,

    Berita - Hallo sahabat Berita Kota Palu, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul Berita, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel Berita, Artikel Buol, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

    Judul : Pembangunan Taman Desa Lonu Disebut Tak Sesuai RAB
    link : Pembangunan Taman Desa Lonu Disebut Tak Sesuai RAB

    Baca juga


    Berita

    BUOL  -   Tindakan Kepala Desa Lonu Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol, Parman, yang telah membangun Taman Desa Lonu yang terletak di area lapangan sepak bola, dinilai tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya(RAB) sebesar Rp.370 juta bersumber dari dana Dana Desa(DD)tahun 2016.
    Dalam RAB disebutkan pembangunan taman tersebut telah menganggarkan penimbunan tanah, pasir uruk cor beton dari material sirtu setelah itu pemasangan keramik.
    “Namun kondisi taman tidak menggunakan pasir uruk, padahal biaya yang dianggarkan untuk timbunan pasir uruk puluhan juta rupaih,” ujar Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan Desa(PPTKD)Ramli M.Usman,kepada media ini pekan lalu.
    Dikatakanya, pihaknya menyayangkan hal itu terjadi, karena semua kebijakan pembangunan yang ada di Desa  merupakan kewenangan sang Kades Parman yang ala preman itu.
    Senada dituturkan oleh, Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lonu, Kadir S.Labas, menilai pembangunan taman Desa itu tidak sesuai dengan RAB dan ini merupakan pelanggaran Kades yang perlu mendapat perhatian yang serius dari penegak hukum. Karena anggaran yang digunakan merupakan uang negara yang perlu diawasi oleh semua masyarakat.
    Pihaknya berharap Kejaksaan Negeri Buol dapat memanggil dan memeriksa sang Kades. “Yang nota bene dekat dengan penguasa yang ada saat ini,” terangnya.Sementara itu salah seorang mantan aparat Desa, Buyuni M.Samaun, mngatakan jika Kades Lonu dalam memprogramkan setiap pembangunan terkesan arogan.
    “Disamping itu juga telah melakukan rekayasa tanda tangan warga yang ada dalam memperoleh sejumlah bantuan yang diperuntukan bagi petani sawah,” tegasnya.Bendahara Desa, Haris menuturkan, bila susunan pasir uruk tidak ada dalam pembagunan taman tersebut silahkan dibongkar agar diketahui dengan jelas.
    “Menyinggung tentang keuangan dalam proses pembayaran semua kegiatan yang ada telah dibayarkan berdasarkan perintah Kades,namun pihaknya sampai saat ini tidak memegang RAB taman itu,” jelasnya.
    Saat dikonfirmasi Kades Lonu, Parman membantah semua tuduhan tersebut. Bahkan sang kades menuding sejumlah tokoh masyarakat yang ada di Desa Lonu tidak mempunya kompotensi.
    “Masyarakat tidak memadai dalam mengeluarkan argumen-argumen,” pungkasnya.

    sumber: NuansaPos


    BUOL  -   Tindakan Kepala Desa Lonu Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol, Parman, yang telah membangun Taman Desa Lonu yang terletak di area lapangan sepak bola, dinilai tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya(RAB) sebesar Rp.370 juta bersumber dari dana Dana Desa(DD)tahun 2016.
    Dalam RAB disebutkan pembangunan taman tersebut telah menganggarkan penimbunan tanah, pasir uruk cor beton dari material sirtu setelah itu pemasangan keramik.
    “Namun kondisi taman tidak menggunakan pasir uruk, padahal biaya yang dianggarkan untuk timbunan pasir uruk puluhan juta rupaih,” ujar Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan Desa(PPTKD)Ramli M.Usman,kepada media ini pekan lalu.
    Dikatakanya, pihaknya menyayangkan hal itu terjadi, karena semua kebijakan pembangunan yang ada di Desa  merupakan kewenangan sang Kades Parman yang ala preman itu.
    Senada dituturkan oleh, Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lonu, Kadir S.Labas, menilai pembangunan taman Desa itu tidak sesuai dengan RAB dan ini merupakan pelanggaran Kades yang perlu mendapat perhatian yang serius dari penegak hukum. Karena anggaran yang digunakan merupakan uang negara yang perlu diawasi oleh semua masyarakat.
    Pihaknya berharap Kejaksaan Negeri Buol dapat memanggil dan memeriksa sang Kades. “Yang nota bene dekat dengan penguasa yang ada saat ini,” terangnya.Sementara itu salah seorang mantan aparat Desa, Buyuni M.Samaun, mngatakan jika Kades Lonu dalam memprogramkan setiap pembangunan terkesan arogan.
    “Disamping itu juga telah melakukan rekayasa tanda tangan warga yang ada dalam memperoleh sejumlah bantuan yang diperuntukan bagi petani sawah,” tegasnya.Bendahara Desa, Haris menuturkan, bila susunan pasir uruk tidak ada dalam pembagunan taman tersebut silahkan dibongkar agar diketahui dengan jelas.
    “Menyinggung tentang keuangan dalam proses pembayaran semua kegiatan yang ada telah dibayarkan berdasarkan perintah Kades,namun pihaknya sampai saat ini tidak memegang RAB taman itu,” jelasnya.
    Saat dikonfirmasi Kades Lonu, Parman membantah semua tuduhan tersebut. Bahkan sang kades menuding sejumlah tokoh masyarakat yang ada di Desa Lonu tidak mempunya kompotensi.
    “Masyarakat tidak memadai dalam mengeluarkan argumen-argumen,” pungkasnya.

    sumber: NuansaPos


⬆
Top