BUOL  -   Tindakan Kepala Desa Lonu Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol, Parman, yang telah membangun Taman Desa Lonu yang terletak di area lapangan sepak bola, dinilai tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya(RAB) sebesar Rp.370 juta bersumber dari dana Dana Desa(DD)tahun 2016.
Dalam RAB disebutkan pembangunan taman tersebut telah menganggarkan penimbunan tanah, pasir uruk cor beton dari material sirtu setelah itu pemasangan keramik.
“Namun kondisi taman tidak menggunakan pasir uruk, padahal biaya yang dianggarkan untuk timbunan pasir uruk puluhan juta rupaih,” ujar Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan Desa(PPTKD)Ramli M.Usman,kepada media ini pekan lalu.
Dikatakanya, pihaknya menyayangkan hal itu terjadi, karena semua kebijakan pembangunan yang ada di Desa  merupakan kewenangan sang Kades Parman yang ala preman itu.
Senada dituturkan oleh, Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lonu, Kadir S.Labas, menilai pembangunan taman Desa itu tidak sesuai dengan RAB dan ini merupakan pelanggaran Kades yang perlu mendapat perhatian yang serius dari penegak hukum. Karena anggaran yang digunakan merupakan uang negara yang perlu diawasi oleh semua masyarakat.
Pihaknya berharap Kejaksaan Negeri Buol dapat memanggil dan memeriksa sang Kades. “Yang nota bene dekat dengan penguasa yang ada saat ini,” terangnya.Sementara itu salah seorang mantan aparat Desa, Buyuni M.Samaun, mngatakan jika Kades Lonu dalam memprogramkan setiap pembangunan terkesan arogan.
“Disamping itu juga telah melakukan rekayasa tanda tangan warga yang ada dalam memperoleh sejumlah bantuan yang diperuntukan bagi petani sawah,” tegasnya.Bendahara Desa, Haris menuturkan, bila susunan pasir uruk tidak ada dalam pembagunan taman tersebut silahkan dibongkar agar diketahui dengan jelas.
“Menyinggung tentang keuangan dalam proses pembayaran semua kegiatan yang ada telah dibayarkan berdasarkan perintah Kades,namun pihaknya sampai saat ini tidak memegang RAB taman itu,” jelasnya.
Saat dikonfirmasi Kades Lonu, Parman membantah semua tuduhan tersebut. Bahkan sang kades menuding sejumlah tokoh masyarakat yang ada di Desa Lonu tidak mempunya kompotensi.
“Masyarakat tidak memadai dalam mengeluarkan argumen-argumen,” pungkasnya.

sumber: NuansaPos

BUOL  -   Tindakan Kepala Desa Lonu Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol, Parman, yang telah membangun Taman Desa Lonu yang terletak di area lapangan sepak bola, dinilai tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya(RAB) sebesar Rp.370 juta bersumber dari dana Dana Desa(DD)tahun 2016.
Dalam RAB disebutkan pembangunan taman tersebut telah menganggarkan penimbunan tanah, pasir uruk cor beton dari material sirtu setelah itu pemasangan keramik.
“Namun kondisi taman tidak menggunakan pasir uruk, padahal biaya yang dianggarkan untuk timbunan pasir uruk puluhan juta rupaih,” ujar Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan Desa(PPTKD)Ramli M.Usman,kepada media ini pekan lalu.
Dikatakanya, pihaknya menyayangkan hal itu terjadi, karena semua kebijakan pembangunan yang ada di Desa  merupakan kewenangan sang Kades Parman yang ala preman itu.
Senada dituturkan oleh, Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lonu, Kadir S.Labas, menilai pembangunan taman Desa itu tidak sesuai dengan RAB dan ini merupakan pelanggaran Kades yang perlu mendapat perhatian yang serius dari penegak hukum. Karena anggaran yang digunakan merupakan uang negara yang perlu diawasi oleh semua masyarakat.
Pihaknya berharap Kejaksaan Negeri Buol dapat memanggil dan memeriksa sang Kades. “Yang nota bene dekat dengan penguasa yang ada saat ini,” terangnya.Sementara itu salah seorang mantan aparat Desa, Buyuni M.Samaun, mngatakan jika Kades Lonu dalam memprogramkan setiap pembangunan terkesan arogan.
“Disamping itu juga telah melakukan rekayasa tanda tangan warga yang ada dalam memperoleh sejumlah bantuan yang diperuntukan bagi petani sawah,” tegasnya.Bendahara Desa, Haris menuturkan, bila susunan pasir uruk tidak ada dalam pembagunan taman tersebut silahkan dibongkar agar diketahui dengan jelas.
“Menyinggung tentang keuangan dalam proses pembayaran semua kegiatan yang ada telah dibayarkan berdasarkan perintah Kades,namun pihaknya sampai saat ini tidak memegang RAB taman itu,” jelasnya.
Saat dikonfirmasi Kades Lonu, Parman membantah semua tuduhan tersebut. Bahkan sang kades menuding sejumlah tokoh masyarakat yang ada di Desa Lonu tidak mempunya kompotensi.
“Masyarakat tidak memadai dalam mengeluarkan argumen-argumen,” pungkasnya.

sumber: NuansaPos

Kapal-kapal itu diserahkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tengah Hasanuddin Atjo atas nama Gubernur Longki Djanggola di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Kumaligon, Kabupaten Buol, sekitar 600 kilometer utara Kota Palu, Rabu.

Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Sulteng Johanis Riga melaporkan bahwa kapal-kapal itu dibangun dengan dana APBD 2016 dengan nilai total Rp2,650 miliar atau Rp375 juta per unit.

Kapal-kapal itu dilengkapi dengan peralatan navigasi, alat tangkap dan peralatan masak dan tidur bagi awak kapal, yang dibangun di galangan kapal Putra Grup, Buol.

Kapal itu akan dimanfaatkan oleh tiga KUB dari Kabupaten Donggala, dua KUB dari Tojo Unauna, dan masing-masing satu KUB dari Tolitoli dan Parigi Moutong. Masing-masing KUB beranggotakan lima sampai 10 nelayan.

Kepala Dinas KP Sulteng Hasanuddin Atjo dalam sambutannya mengatakan penyerahan kapal itu sejalan dengan visi pemerintah provinsi untuk menyejahterakan masyarakat menuju masyarakat Sulteng yang maju, mandiri dan berdaya saing.

Menurut Atjo, kapal bantuan itu lebih kecil ukurannya dari tahun-tahun sebelumnya agar bisa membuat lebih banyak kapal dan menjangkau lebih banyak nelayan.

Ia betharap kapal itu dimanfaatkan secara maksimal dan memberikan indikasi bahwa kapal itu benar-benar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan nelayan.

Biasanya, kata Atjo, ada tiga hal yang membuat kapal bantuan tidak bermanfaat maksimal, antara lain karena sering terjadi konflik antarpengelola karena banyaknya awak yang terlibat dalam KUB.

"Dengan makin kecilnya jumlah anggota KUB yang menerima bantuan kapal ini, maka potensi konflik akan betkurang sehingga operasional kapal akan makin efektif," ujarnya.

Masalah lainnya, kata dia, adalah manajemen yang kurang baik karena ketua KUB tertutup serta ada anggota KUB yang `makan tulang temannya`, yakni malas turun melaut tetapi meminta bagian yang sama.

Kadis KP meminta perhatian khusus kepada para nelayan agar memberikan laporan secara rutin setiap bulan mengenai hasil produksi, keuntungan serta manfaat-manfaat yang dirasakan nelayan.

"Laporannya cukup melalui SMS telepon seluler, tapi harus rutin dan datanya akurat," ujarnya.

Data DKP Sulteng mencatat, program pemberian kapal dan perlengkapan serta alat tangkap kepada nelayan Sulteng ini dimulai dengan program Inkamina tahun 2011 sampai 2014 berjumlah 57 unit bertonase 30 GT menghabiskan dana APBN Rp85 Miliar.

Hingga saat ini perkembangan operasional kapal Inkamina menghasilkan produksi per 18 Mei 2016 sebanyak 6.843.288 kg dengan nilai produksi Rp51,35 miliar.

Pada 2015 mulai diberikan bantuan kapal bertonase 3 GT srbanyak enam unit untuk menyentuh kelompok nelayan kecil dengan tujuan berganda (multipurpose) sebagai penangkap ikan dan sarana transportasi di daerah-daerah pesisir terpencil.

Kapal-kapal itu bisa menghasilkan sekitar 400 kg ikan tiap bulan yang nilainya sekitar Rp5 juta.  

sumber:antara.com

Kapal-kapal itu diserahkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tengah Hasanuddin Atjo atas nama Gubernur Longki Djanggola di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Kumaligon, Kabupaten Buol, sekitar 600 kilometer utara Kota Palu, Rabu.

Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Sulteng Johanis Riga melaporkan bahwa kapal-kapal itu dibangun dengan dana APBD 2016 dengan nilai total Rp2,650 miliar atau Rp375 juta per unit.

Kapal-kapal itu dilengkapi dengan peralatan navigasi, alat tangkap dan peralatan masak dan tidur bagi awak kapal, yang dibangun di galangan kapal Putra Grup, Buol.

Kapal itu akan dimanfaatkan oleh tiga KUB dari Kabupaten Donggala, dua KUB dari Tojo Unauna, dan masing-masing satu KUB dari Tolitoli dan Parigi Moutong. Masing-masing KUB beranggotakan lima sampai 10 nelayan.

Kepala Dinas KP Sulteng Hasanuddin Atjo dalam sambutannya mengatakan penyerahan kapal itu sejalan dengan visi pemerintah provinsi untuk menyejahterakan masyarakat menuju masyarakat Sulteng yang maju, mandiri dan berdaya saing.

Menurut Atjo, kapal bantuan itu lebih kecil ukurannya dari tahun-tahun sebelumnya agar bisa membuat lebih banyak kapal dan menjangkau lebih banyak nelayan.

Ia betharap kapal itu dimanfaatkan secara maksimal dan memberikan indikasi bahwa kapal itu benar-benar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan nelayan.

Biasanya, kata Atjo, ada tiga hal yang membuat kapal bantuan tidak bermanfaat maksimal, antara lain karena sering terjadi konflik antarpengelola karena banyaknya awak yang terlibat dalam KUB.

"Dengan makin kecilnya jumlah anggota KUB yang menerima bantuan kapal ini, maka potensi konflik akan betkurang sehingga operasional kapal akan makin efektif," ujarnya.

Masalah lainnya, kata dia, adalah manajemen yang kurang baik karena ketua KUB tertutup serta ada anggota KUB yang `makan tulang temannya`, yakni malas turun melaut tetapi meminta bagian yang sama.

Kadis KP meminta perhatian khusus kepada para nelayan agar memberikan laporan secara rutin setiap bulan mengenai hasil produksi, keuntungan serta manfaat-manfaat yang dirasakan nelayan.

"Laporannya cukup melalui SMS telepon seluler, tapi harus rutin dan datanya akurat," ujarnya.

Data DKP Sulteng mencatat, program pemberian kapal dan perlengkapan serta alat tangkap kepada nelayan Sulteng ini dimulai dengan program Inkamina tahun 2011 sampai 2014 berjumlah 57 unit bertonase 30 GT menghabiskan dana APBN Rp85 Miliar.

Hingga saat ini perkembangan operasional kapal Inkamina menghasilkan produksi per 18 Mei 2016 sebanyak 6.843.288 kg dengan nilai produksi Rp51,35 miliar.

Pada 2015 mulai diberikan bantuan kapal bertonase 3 GT srbanyak enam unit untuk menyentuh kelompok nelayan kecil dengan tujuan berganda (multipurpose) sebagai penangkap ikan dan sarana transportasi di daerah-daerah pesisir terpencil.

Kapal-kapal itu bisa menghasilkan sekitar 400 kg ikan tiap bulan yang nilainya sekitar Rp5 juta.  

sumber:antara.com