PARIGI - Kejaksaan Negeri (Kejari) Parigi Moutong saat ini tengah membidik dugaan pengadaan lahan kuburan fiktif milik Pemerintah Daerah (Pem...
PALU - Krisis listrik yang melanda Kota Palu dan sejumlah ka...
PALU - Bertempat di Aula salah satu hotel di Jalan Patimura ...
Palu - Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah mencatat selam...
PARIGI - Kejaksaan Negeri (Kejari) Parigi Moutong saat ini tengah membidik dugaan pengadaan lahan kuburan fiktif milik Pemerintah Daerah (Pem...
PARIGI MOUTONG – Akibat dihantam banjir, jalur transportasi ...
MOROWALI, – Dugaan intimidasi menimpa penduduk adab Toraja dari rumpun Pong Salamba buntut sengketa lahan dengan PT Vale Indonesia Tbk di Desa Ululere, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.
Harniati Irwan, salah satu anggota keluarga Pong Salamba, mengatakan, insiden tersebut terjadi pada Senin (10/02/2025), ketika keluarga Pong Salamba berjaga di pos yang mereka dirikan di Desa Ululere.
Selama hampir sebulan terakhir, terjadi duduk perkara sengketa lahan antara rumpun Pong Salamba dengan PT Vale terkait atas lahan yang diklaim masuk dalam konsesi perusahaan.
Baca juga: Terjepit Tambang PT Vale: Kala Rumpun Pong Salamba di Morowali Dipaksa ‘Minggat’ dari Tanah Ulayat
Sekitar pukul 14.00 WITA, Kapolsek Bungku Tengah AKP Basri Pakaya, Kepala Desa Ululere, serta beberapa petugas keselamatan perusahaan mengunjungi pos jaga keluarga Pong Salamba.
Harniati mengaku pihaknya dihentikan bercocok tanam di lahan yang sudah mereka kelola secara turun-temurun. Selain itu, mereka juga dituduh melaksanakan pungutan liar (pungli).
“Kami dituduh melaksanakan pungli di lahan sendiri. Rumpun Pong Salamba mempesona iuran terhadap orang yang melintas, alasannya adalah ini bukan jalan umum. Iuran itu kami pakai untuk memperbaiki jalan dan mengelola lahan,” ujar Harniati dikala dihubungi pada Kamis (13/02/2025).
Rumpun pong salamba merasa kecewa terhadap abdnegara kepolisian dan kepala desa yang sebaiknya menjadi penengah dalam persoalan sengketa lahan dengan PT vale, justru terkesan membela kepentingan perusahaan.
“Kami merasa diintimidasi. Beberapa polisi berseragam lengkap, kami dikelilingi, dan direkam tanpa izin. Kami ini bukan teroris, kami cuma mempertahankan hak ulayat kami,” tegas Harniati.
Kapolsek Bungku Tengah AKP Basri Pakaya menjelaskan bahwa kedatangannya ke lokasi atas laporan adanya praduga pungli. Ia juga mempertanyakan dasar aturan klaim lahan oleh rumpun Pong Salamba alasannya lahan tersebut masuk area konsesi PT Vale.
“Bukti legalitas yang mereka tunjukkan dikeluarkan di Sulawesi Selatan. Kalau dokumen itu dari Sulawesi Tengah, tidak ada problem,” kata Basri.
Namun, Basri mengaku galau alasannya adalah lokasi yang diklaim sebagai ‘Langtua’ berada di perbatasan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah.
Basri menyarankan supaya rumpun Pong Salamba meninggalkan lokasi karena dberpotensi melanggar hukum.
“Kalau disebut ‘sekitarnya’, ya bermakna sekitar lokasi, bukan sampai ke daerah Sulteng,” ujarnya.
Media ini mencoba menelepon Kepala Desa Ululere, Arman, tetapi belum mendapatkan respons sampai info ini ditayangkan.
Upaya konfirmasi juga telah dikirimkan ke PT Vale Indonesia, namun belum ada balasan resmi dari pihak perusahaan.
Kuasa hukum rumpun Pong Salamba, Rukly Chahyadi, mengecam keras langkah-langkah pegawanegeri yang dinilai intimidatif kepada kliennya.
“Penyelesaian konflik agraria harus lewat obrolan yang adil, bukan dengan keberpihakan pegawanegeri pada perusahaan. Rumpun Pong Salamba memiliki bukti sejarah kepemilikan lahan selaku dasar penerbitan surat tanah resmi,” tegas Rukly pada Sabtu (15/02/2025).***
Simak update informasi mempesona lainnya, ikuti saluran WhatsApp Official KabarSulteng.id https://whatsapp.com/channel/0029VaFS4HhH5JM6ToN3GU1u atau klik di sini
No comments: