Ketua Dprd Morut Sambut Konkret Peluncuran Ipkd Mcp 2025: Perkuat Transparansi Dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan Tempat

MORUT, – Ketua DPRD Morowali Utara (Morut), Warda Dg Mamala, SE, menyambut nyata peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025 yang digelar oleh KPK.


Peluncuran IPKD MCP 2025 yang diselenggarakan oleh Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK ini dibarengi oleh seluruh Ketua DPRD se-Indonesia melalui Zoom Meeting pada Rabu, (5/3/2025). Program ini ialah langkah strategis dalam upaya pencegahan korupsi di tingkat tempat.


Ketua DPRD Morut menegaskan bahwa peluncuran IPKD MCP 2025 akan memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen pemerintahan kawasan.


Baca juga: DPRD Palu Setujui Perda Jaringan Utilitas, Pemkot Kini Punya Payung Hukum Mengawasi sampai Peroleh Izin


“DPRD mempunyai tugas strategis dalam mengawasi jalannya pemerintahan semoga tetap berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas,” ujar Ketua DPRD Morut, Warda Dg Mamala, SE, usai mengikuti zoom meeting peluncuran IPKD MCP 2025.


Warda menekankan bahwa keberadaan IPKD MCP bukan sekadar sistem pemantauan, namun juga menjadi alat strategis dalam menekan praktik korupsi di lingkungan pemerintahan daerah. DPRD Morowali Utara, lanjutnya, berkomitmen mendukung penuh pelaksanaan acara ini agar dapat memajukan kualitas pelayanan publik.


“Kami di DPRD Morowali Utara sungguh mendukung program ini. IPKD MCP 2025 menjadi instrumen penting untuk membangun manajemen pemerintahan yang lebih higienis dan transparan,” tegasnya.


Sebagai bentuk pertolongan aktual, DPRD Morowali Utara siap berkolaborasi dengan pemerintah tempat dalam menyukseskan program KPK ini. Warda juga memastikan bahwa pihaknya akan terus memantau dan memastikan setiap indikator dalam MCP dijalankan dengan baik.


“Kami akan memutuskan bahwa pencegahan korupsi tidak cuma menjadi sekadar ihwal, tetapi sungguh-sungguh dipraktekkan dalam kebijakan tempat,” tandasnya.


DPRD Morowali Utara juga berniat memperkuat fungsi pengawasan terhadap kebijakan daerah biar setiap program yang dikerjakan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.***


 


Ikuti update isu mempesona lainnya di akses WhatsApp Official kabarsulteng.id, klik di sini



No comments:

Write a Comment


Top