PALU, – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu menggelar Rapat Paripurna untuk mendengar pidato sambutan Wali Kota Palu terpilih masa 2025-2030.

Rapat yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Kota Palu pada Rabu (5/3/2025) malam, dipimpin oleh Ketua DPRD Palu Rico A.T. Djanggola, didampingi Wakil Ketua I Muhlis U. Aca, serta anggota DPRD dan jajaran Forkopimda Kota Palu.

Pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu terpilih, Hadianto Rasyid dan Imelda Liliana Muhidin, hadir dalam rapat tersebut.

Dalam pidatonya, Wali Kota Palu mengungkapkan rasa terima kasih terhadap DPRD atas kolaborasi dalam mengawal pembangunan Kota Palu selama masa pertamanya (2021-2024).

Baca juga: Ketua DPRD Palu Dorong Kolaborasi Eksekutif-Legislatif di Rapat Paripurna Pemaparan Wali Kota

Hadianto memberikan bahwa periode pertama kepemimpinannya diwarnai tantangan berat, tergolong pandemi COVID-19 dan upaya percepatan pemulihan pasca-gempa 2018.

Meskipun menghadapi kekurangan anggaran dan kebijakan pembatasan sosial, Kota Palu tetap bisa mencatat perkembangan faktual.

Salah satu langkah strategis yang diterapkan yakni perubahan contoh kerja di lingkungan pemkot Palu.



Kebijakan menetapkan jam kerja mulai pukul 07.00 pagi awalnya mendapat bermacam-macam respons, namun seiring waktu sukses mengembangkan efektivitas pelayanan publik.

Hasilnya, Kota Palu meraih berbagai penghargaan, tergolong Adipura 2023, Nirwasita Tantra 2023, serta penghargaan Kota Sehat 2023, mengakibatkan Palu satu-satunya kota di Sulawesi Tengah yang mendapatkan predikat tersebut.

Selain itu, Kota Palu juga menjangkau penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah Terbaik Kedua Nasional pada 2022 dan 2023, serta diakui selaku kota dengan daya saing terbaik di Indonesia Timur.

Capaian ini menjadi bukti bahwa pergantian acuan kerja di pemerintahan sudah memberikan imbas nyata terhadap pembangunan kota.

Kebijakan Sosial dan Ekonomi

Selama era pertama, Pemkot Palu menawarkan perhatian besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Beberapa kebijakan yang telah dilakukan antara lain:

• Peningkatan insentif program Padat Karya dari Rp250 ribu menjadi Rp1 juta per bulan.


• Kenaikan insentif kader kesehatan dari Rp50 ribu menjadi Rp250 ribu.


• Kenaikan insentif RT/RW dari Rp150 ribu menjadi Rp750 ribu.


• Bantuan tunai untuk UMKM, dengan rata-rata 2.000-3.000 pelaku UMKM menerima pinjaman setiap tahun.


• Penyediaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan, keluarga disabilitas, RT/RW, serta pelaku perjuangan kecil.

Komitmen untuk mengembangkan kemakmuran warga menjadi salah satu aspek utama keberhasilan pasangan Hadianto-Imelda dalam Pilkada 2024 dengan perolehan bunyi 63,4 persen. Hal ini menunjukkan harapan besar penduduk biar kepemimpinan mereka di periode kedua dapat menenteng pergantian lebih baik.



Memasuki masa kedua, Hadianto memastikan bahwa tantangan ke depan semakin kompleks. Salah satu kebijakan strategis dari pemerintah sentra yang harus dihadapi yakni transfer dana berbasis kinerja, yang mengharuskan daerah mempunyai Pendapatan Asli Daerah (PAD) minimal 30 persen. Saat ini, PAD Kota Palu masih berada di angka Rp300 miliar, sehingga perlu upaya lebih keras untuk memajukan penerimaan kawasan.

Selain itu, kebijakan tiga hari kerja di kantor dan dua hari kerja dari mana saja yang hendak dipraktekkan mulai 24 Maret 2025 menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan efektivitas pelayanan publik. Hadianto menekankan bahwa kebijakan ini harus dievaluasi secara strategis biar tidak menghalangi kinerja pemerintahan.

Sebagai penutup, Hadianto menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah kawasan, DPRD, dan seluruh komponen penduduk dalam menghadapi tantangan ke depan. Ia berharap sinergi yang telah terbentuk dapat kian diperkuat untuk memastikan Kota Palu terus meningkat dan memberikan pelayanan terbaik bagi warga.

Ikuti update informasi mempesona yang lain di terusan WhatsApp Official kabarsulteng.id, klik di sini