Berita Seputar Kota Palu dan Sekitarnya
SEO BLOG & TEMPLATES
Sulawesi Tengah
Judul : Resmi Dilantik, Pengelola Bpd Hipmi Sulteng 2025-2028 Diharap Dorong Ekonomi Kawasan
link : Resmi Dilantik, Pengelola Bpd Hipmi Sulteng 2025-2028 Diharap Dorong Ekonomi Kawasan
Baca juga
Sulawesi Tengah
PALU, – Sebanyak 200 anggota Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sulawesi Tengah (Sulteng) era bakti 2025–2028 resmi dilantik pada Kamis (13/2/2025). Pelantikan berlangsung di Grand Ballroom Best Western Plus Coco Palu dan dipimpin pribadi oleh Ketua Umum BPP HIPMI, Akbar Himawan Buchari.
Mengusung tema “Sinergi Wujudkan Ekonomi Maju Sulawesi Tengah”, kepengurusan yang berisikan 12 bidang ini diperlukan bisa mendorong kerja sama antaranggota. Sinergi ini bertujuan menetralisir rivalitas bisnis, menumbuhkan semangat berguru, serta menawarkan manfaat aktual bagi para usahawan muda di Sulteng.
Ketua BPD HIPMI Sulteng masa 2025–2028, Muhammad Fakhri Fadlurrahman, memastikan bahwa HIPMI Sulteng akan terus memperkuat kerja sama, baik di dalam maupun luar tempat. Salah satu kawan strategis HIPMI Sulteng yaitu Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
“Kita harus menanamkan jiwa wirausaha semoga bisa terus maju. Salah satu indikator negara maju yakni saat 2,5 persen orangnya menjadi usahawan. Mari kita mulai dari Sulawesi Tengah,” ujar Fakhri.
Ia juga menekankan bahwa HIPMI bukanlah organisasi langsung, melainkan wadah bagi seluruh pebisnis, termasuk yang bergerak di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Tidak ada lagi perbedaan di antara kita. Semua anggota HIPMI Sulteng yakni keluarga besar. Kesuksesan seseorang tidak bisa dicapai sendirian, tetapi dengan perlindungan banyak pihak,” tambahnya.
Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura, yang turut hadir dalam peresmian, menekankan tugas penting HIPMI dalam kemajuan ekonomi kawasan.
Ia berharap HIPMI dapat menjadi jembatan antara pemerintah, dunia perjuangan, dan akademisi untuk memperkuat investasi dan mendorong kebijakan ekonomi yang mendukung pengusaha muda.
“Keberhasilan pembangunan ekonomi tempat bergantung pada sinergi berbagai pihak. HIPMI mesti mengambil peran strategis dalam membuka lapangan kerja, menciptakan penemuan, serta mendorong pembangunan infrastruktur bisnis,” ujar Gubernur Rusdy Mastura.
Sebelum pelantikan, BPD HIPMI Sulteng juga menggelar Pendidikan dan Pelatihan Daerah (Diklatda) bertema “Kewirausahaan Cerdas, Masa Depan Gemilang”. Program ini bertujuan meningkatkan kompetensi, pengetahuan bisnis, dan jaringan para anggota. Diklatda menjadi syarat bagi pengelola HIPMI dan diikuti oleh 120 peserta.
Ketua panitia pelantikan, Aditya Setiawan, menyampaikan bahwa dalam Diklatda ini, para peserta diperkenalkan dengan HipmiGO, suatu aplikasi yang menyediakan saluran jaringan bisnis, kesempatan kolaborasi, serta berbagai layanan digital seperti E-KTA, diklat, musda, dan mukernas.
“Diklatda ini diperlukan memberi pemahaman lebih wacana HIPMI dan memajukan wawasan kewirausahaan. Kepengurusan gres BPD HIPMI Sulteng diharapkan mampu lebih berkolaborasi, memperluas bisnis, dan berkontribusi bagi pembangunan ekonomi kawasan,” kata Aditya.***
PALU, – Sebanyak 200 anggota Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sulawesi Tengah (Sulteng) era bakti 2025–2028 resmi dilantik pada Kamis (13/2/2025). Pelantikan berlangsung di Grand Ballroom Best Western Plus Coco Palu dan dipimpin pribadi oleh Ketua Umum BPP HIPMI, Akbar Himawan Buchari.
Mengusung tema “Sinergi Wujudkan Ekonomi Maju Sulawesi Tengah”, kepengurusan yang berisikan 12 bidang ini diperlukan bisa mendorong kerja sama antaranggota. Sinergi ini bertujuan menetralisir rivalitas bisnis, menumbuhkan semangat berguru, serta menawarkan manfaat aktual bagi para usahawan muda di Sulteng.
Ketua BPD HIPMI Sulteng masa 2025–2028, Muhammad Fakhri Fadlurrahman, memastikan bahwa HIPMI Sulteng akan terus memperkuat kerja sama, baik di dalam maupun luar tempat. Salah satu kawan strategis HIPMI Sulteng yaitu Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
“Kita harus menanamkan jiwa wirausaha semoga bisa terus maju. Salah satu indikator negara maju yakni saat 2,5 persen orangnya menjadi usahawan. Mari kita mulai dari Sulawesi Tengah,” ujar Fakhri.
Ia juga menekankan bahwa HIPMI bukanlah organisasi langsung, melainkan wadah bagi seluruh pebisnis, termasuk yang bergerak di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Tidak ada lagi perbedaan di antara kita. Semua anggota HIPMI Sulteng yakni keluarga besar. Kesuksesan seseorang tidak bisa dicapai sendirian, tetapi dengan perlindungan banyak pihak,” tambahnya.
Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura, yang turut hadir dalam peresmian, menekankan tugas penting HIPMI dalam kemajuan ekonomi kawasan.
Ia berharap HIPMI dapat menjadi jembatan antara pemerintah, dunia perjuangan, dan akademisi untuk memperkuat investasi dan mendorong kebijakan ekonomi yang mendukung pengusaha muda.
“Keberhasilan pembangunan ekonomi tempat bergantung pada sinergi berbagai pihak. HIPMI mesti mengambil peran strategis dalam membuka lapangan kerja, menciptakan penemuan, serta mendorong pembangunan infrastruktur bisnis,” ujar Gubernur Rusdy Mastura.
Sebelum pelantikan, BPD HIPMI Sulteng juga menggelar Pendidikan dan Pelatihan Daerah (Diklatda) bertema “Kewirausahaan Cerdas, Masa Depan Gemilang”. Program ini bertujuan meningkatkan kompetensi, pengetahuan bisnis, dan jaringan para anggota. Diklatda menjadi syarat bagi pengelola HIPMI dan diikuti oleh 120 peserta.
Ketua panitia pelantikan, Aditya Setiawan, menyampaikan bahwa dalam Diklatda ini, para peserta diperkenalkan dengan HipmiGO, suatu aplikasi yang menyediakan saluran jaringan bisnis, kesempatan kolaborasi, serta berbagai layanan digital seperti E-KTA, diklat, musda, dan mukernas.
“Diklatda ini diperlukan memberi pemahaman lebih wacana HIPMI dan memajukan wawasan kewirausahaan. Kepengurusan gres BPD HIPMI Sulteng diharapkan mampu lebih berkolaborasi, memperluas bisnis, dan berkontribusi bagi pembangunan ekonomi kawasan,” kata Aditya.***
Sulawesi Tengah
Judul : Pt Cpm Tetap Beroperasi Seperti Biasa Di Poboya, Brms Pastikan Tak Ada Penyegelan
link : Pt Cpm Tetap Beroperasi Seperti Biasa Di Poboya, Brms Pastikan Tak Ada Penyegelan
Baca juga
Sulawesi Tengah
PALU, – Manajemen PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) memastikan bahwa PT Citra Palu Minerals (CPM) tetap beroperasi seperti lazimdi Poboya, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Tidak ada penyegelan atau penutupan kantor oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) di Palu.
“Kami ingin meluruskan pemberitaan sebelumnya yang menyebutkan bahwa PT CPM, anak usaha BRMS, telah disegel oleh ormas,” ujar manajemen BRMS dalam siaran pers pada Jumat (14/2/2025).
Baca juga: Damar Kusumanto Tegaskan Group Bakrie dan Group Salim Kendalikan PT CPM
Manajemen menegaskan bahwa sampai ketika ini, tidak ada penyegelan maupun penutupan kantor PT CPM oleh pihak mana pun. Kegiatan pertambangan dan pengolahan bijih emas PT CPM di Poboya beroperasi seperti lazimdan berjalan wajar .
Seluruh kegiatan tambang yang dilakukan PT CPM telah mengantongi izin resmi dari pemerintah dan menerapkan prinsip good mining practice.
“CPM telah melakukan analisis efek lingkungan dalam setiap aktivitasnya dan telah menerima persetujuan lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait kelayakan lingkungan, rencana penambangan, serta pengolahan emas di Blok 1, Poboya, Mantikulore,” terperinci administrasi BRMS.
Baca juga: BRMS Tegaskan CPM Miliki Izin Resmi dan Terapkan Good Mining Practice
Saat ini, PT CPM terus menjalankan acara pertambangan dan pengoperasian kemudahan pemrosesan bijih emasnya seperti biasa.
“Kami optimistis mampu mengembangkan buatan emas dibandingkan kurun sebelumnya. Hal ini akan berefek faktual pada kinerja keuangan perusahaan,” tutup manajemen BRMS.***
PALU, – Manajemen PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) memastikan bahwa PT Citra Palu Minerals (CPM) tetap beroperasi seperti lazimdi Poboya, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Tidak ada penyegelan atau penutupan kantor oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) di Palu.
“Kami ingin meluruskan pemberitaan sebelumnya yang menyebutkan bahwa PT CPM, anak usaha BRMS, telah disegel oleh ormas,” ujar manajemen BRMS dalam siaran pers pada Jumat (14/2/2025).
Baca juga: Damar Kusumanto Tegaskan Group Bakrie dan Group Salim Kendalikan PT CPM
Manajemen menegaskan bahwa sampai ketika ini, tidak ada penyegelan maupun penutupan kantor PT CPM oleh pihak mana pun. Kegiatan pertambangan dan pengolahan bijih emas PT CPM di Poboya beroperasi seperti lazimdan berjalan wajar .
Seluruh kegiatan tambang yang dilakukan PT CPM telah mengantongi izin resmi dari pemerintah dan menerapkan prinsip good mining practice.
“CPM telah melakukan analisis efek lingkungan dalam setiap aktivitasnya dan telah menerima persetujuan lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait kelayakan lingkungan, rencana penambangan, serta pengolahan emas di Blok 1, Poboya, Mantikulore,” terperinci administrasi BRMS.
Baca juga: BRMS Tegaskan CPM Miliki Izin Resmi dan Terapkan Good Mining Practice
Saat ini, PT CPM terus menjalankan acara pertambangan dan pengoperasian kemudahan pemrosesan bijih emasnya seperti biasa.
“Kami optimistis mampu mengembangkan buatan emas dibandingkan kurun sebelumnya. Hal ini akan berefek faktual pada kinerja keuangan perusahaan,” tutup manajemen BRMS.***
Sulawesi Tengah
Judul : Terjepit Tambang Pt Vale: Kala Rumpun Pong Salamba Di Morowali Dipaksa ‘Minggat’ Dari Tanah Ulayat
link : Terjepit Tambang Pt Vale: Kala Rumpun Pong Salamba Di Morowali Dipaksa ‘Minggat’ Dari Tanah Ulayat
Baca juga
Sulawesi Tengah
MOROWALI, – “Lahan ini dikuasai nenek moyang kami Pong Salamba semenjak tahun 1900. Lokasi ini dulunya diketahui dengan nama Langtua.”
Cerita itu disampaikan Harniati Irwan ketika ditemui di sebuah pondok di tengah hutan di Desa Ululere, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, pada awal Februari 2025.
Pondok itu dipakai Harniati bareng masyarakat Toraja rumpun Pong Salamba yang lain selaku pos jaga-sejak perusahaan tambang nikel mulai merambah kawasan mereka.
Baca juga: Aktivitas Tambang Emas Ilegal di Hulu Sungai Taopa Ancam Pertanian hingga Kesehatan Warga
Pos penjagaan yang dibangun berpaut 1 jam perjalanan dari perkampungan. Di pos itu mereka menginap, di tengah hutan tanpa listrik dan nihil sinyal.
“Hampir sebulan ini kami menginap di sini, menjaga tanah waris dari acara tambang,” ungkapnya.
Harniati mengingat kembali proses terciptanya pemukiman di Langtua atas inisiasi Pong Salamba bersama sang istri Lai Kise beserta keenam anaknya.
Dalam proses pembangunan itu, Pong Salamba menggandeng 40 buruh beserta keluarga masing-masing untuk mengembangkan lahan tersebut.
Kehadiran buruh-buruh ini memperbesar dinamika sosial dan ekonomi di pemukiman yang baru dibuat, membuat komunitas budbahasa yang saling mendukung.
Kisah ini diwariskan secara bebuyutan, dibicarakan terus menerus kepada keturunan Pong Salamba sampai sekarang.
Puluhan tahun sebelum Indonesia merdeka, lahan yang diatur Pong Salamba menjadi sentra perkebunan damar yang sungguh penting pada kurun itu.
Tanaman yang dikenal selaku resin bermutu tinggi ini menjadi komoditas utama yang menopang perekonomian lokal penduduk lokal.
“Usaha dan lahan inilah yang kami pertahankan. Tanah ulayat penduduk adab Toraja rumpun Pong Salamba,” ucap Harniati.
Rumpun Pong Salamba mengklaim kepemilikan lahan di Morowali itu seluas 8.636 hektare menurut surat informasi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mahalona pada 1998.
Surat Kepala Desa Mahalona mengonfirmasi sejarah terciptanya pemukiman dengan perjuangan perkebunan damar oleh Pong Salamba di Langtua.
Secara administratif, lahan tersebut ketika ini berada di dua batas antara Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Sulawesi Selatan (Sulsel).
Menurut Harniati, di Sulteng ada sekitar 4.000 hektare lahan Pong Salamba. Tanaman damar yang banyak ditemui seperti di Desa Ululere menjadi bukti atas penguasaan mereka. Makam Pong Salamba juga berada di sana.
Suara Harniati datang-tiba terhenti, ada kecemasan menyusup ke dalam dadanya-sebelum melanjutkan cerita soal aktivitas PT Vale Indonesia Tbk.
Lahan yang mereka kelola kini masuk area konsesi Vale. Kehidupan rumpun Pong Salamba semakin terancam seiring eksploitasi nikel secara besar-besaran di Morowali.
Tercatat, PT Vale Indonesia mempunyai konsesi seluas 22.699 hektare di Sulteng dan 70.566 hektare di Sulsel dalam naungan Kontrak Karya (KK).
Warga tak pernah tahu bagaimana izin itu terbit. Padahal lokasi di mana izin diberikan yakni hak ulayat komunitas Pong Salamba.
Kata Harniati, Vale belakangan mulai mewanti-wanti dan melarang rumpun Pong Salamba membuka lahan warisan mereka untuk bercocok tanam.
Namun, penduduk akhlak menolak dengan nrimo tanah waris dicaplok perusahaan, walaupun suatu dikala nanti mereka mampu saja terusir.
“Kami tidak melihat niat baik pemerintah maupun perusahaan untuk menuntaskan persoalan ini. Tanah kami tiba-datang saja diserobot tanpa sepengetahuan ahli waris Pong Salamba,” tuturnya.
Media ini meminta konfirmasi atas dilema tersebut dengan menelepon Manager External Relations for Project Vale, Jemmy Sidjaya, Kamis (12/02/2025).
Akan namun, Jemmy mengarahkan supaya menghubungi Suwarny dari tim media perusahaan. Permohonan konfirmasi pun diantarkan terhadap Suwarny, Jumat (14/02/2025).
“Kami cek dulu ya,” katanya lewat pesan Whatsapp. Hingga gosip ini tayang, belum ada informasi lebih lanjut dari PT Vale terkait sengketa lahan dengan rumpun Pong Salamba.***
MOROWALI, – “Lahan ini dikuasai nenek moyang kami Pong Salamba semenjak tahun 1900. Lokasi ini dulunya diketahui dengan nama Langtua.”
Cerita itu disampaikan Harniati Irwan ketika ditemui di sebuah pondok di tengah hutan di Desa Ululere, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, pada awal Februari 2025.
Pondok itu dipakai Harniati bareng masyarakat Toraja rumpun Pong Salamba yang lain selaku pos jaga-sejak perusahaan tambang nikel mulai merambah kawasan mereka.
Baca juga: Aktivitas Tambang Emas Ilegal di Hulu Sungai Taopa Ancam Pertanian hingga Kesehatan Warga
Pos penjagaan yang dibangun berpaut 1 jam perjalanan dari perkampungan. Di pos itu mereka menginap, di tengah hutan tanpa listrik dan nihil sinyal.
“Hampir sebulan ini kami menginap di sini, menjaga tanah waris dari acara tambang,” ungkapnya.
Harniati mengingat kembali proses terciptanya pemukiman di Langtua atas inisiasi Pong Salamba bersama sang istri Lai Kise beserta keenam anaknya.
Dalam proses pembangunan itu, Pong Salamba menggandeng 40 buruh beserta keluarga masing-masing untuk mengembangkan lahan tersebut.
Kehadiran buruh-buruh ini memperbesar dinamika sosial dan ekonomi di pemukiman yang baru dibuat, membuat komunitas budbahasa yang saling mendukung.
Kisah ini diwariskan secara bebuyutan, dibicarakan terus menerus kepada keturunan Pong Salamba sampai sekarang.
Puluhan tahun sebelum Indonesia merdeka, lahan yang diatur Pong Salamba menjadi sentra perkebunan damar yang sungguh penting pada kurun itu.
Tanaman yang dikenal selaku resin bermutu tinggi ini menjadi komoditas utama yang menopang perekonomian lokal penduduk lokal.
“Usaha dan lahan inilah yang kami pertahankan. Tanah ulayat penduduk adab Toraja rumpun Pong Salamba,” ucap Harniati.
Rumpun Pong Salamba mengklaim kepemilikan lahan di Morowali itu seluas 8.636 hektare menurut surat informasi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mahalona pada 1998.
Surat Kepala Desa Mahalona mengonfirmasi sejarah terciptanya pemukiman dengan perjuangan perkebunan damar oleh Pong Salamba di Langtua.
Secara administratif, lahan tersebut ketika ini berada di dua batas antara Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Sulawesi Selatan (Sulsel).
Menurut Harniati, di Sulteng ada sekitar 4.000 hektare lahan Pong Salamba. Tanaman damar yang banyak ditemui seperti di Desa Ululere menjadi bukti atas penguasaan mereka. Makam Pong Salamba juga berada di sana.
Suara Harniati datang-tiba terhenti, ada kecemasan menyusup ke dalam dadanya-sebelum melanjutkan cerita soal aktivitas PT Vale Indonesia Tbk.
Lahan yang mereka kelola kini masuk area konsesi Vale. Kehidupan rumpun Pong Salamba semakin terancam seiring eksploitasi nikel secara besar-besaran di Morowali.
Tercatat, PT Vale Indonesia mempunyai konsesi seluas 22.699 hektare di Sulteng dan 70.566 hektare di Sulsel dalam naungan Kontrak Karya (KK).
Warga tak pernah tahu bagaimana izin itu terbit. Padahal lokasi di mana izin diberikan yakni hak ulayat komunitas Pong Salamba.
Kata Harniati, Vale belakangan mulai mewanti-wanti dan melarang rumpun Pong Salamba membuka lahan warisan mereka untuk bercocok tanam.
Namun, penduduk akhlak menolak dengan nrimo tanah waris dicaplok perusahaan, walaupun suatu dikala nanti mereka mampu saja terusir.
“Kami tidak melihat niat baik pemerintah maupun perusahaan untuk menuntaskan persoalan ini. Tanah kami tiba-datang saja diserobot tanpa sepengetahuan ahli waris Pong Salamba,” tuturnya.
Media ini meminta konfirmasi atas dilema tersebut dengan menelepon Manager External Relations for Project Vale, Jemmy Sidjaya, Kamis (12/02/2025).
Akan namun, Jemmy mengarahkan supaya menghubungi Suwarny dari tim media perusahaan. Permohonan konfirmasi pun diantarkan terhadap Suwarny, Jumat (14/02/2025).
“Kami cek dulu ya,” katanya lewat pesan Whatsapp. Hingga gosip ini tayang, belum ada informasi lebih lanjut dari PT Vale terkait sengketa lahan dengan rumpun Pong Salamba.***
Sulawesi Tengah
Judul : Perusahaan Tambang Pt Cbp Kerjakan Pemalangan Di Lahan Warga Desa Lalampu
link : Perusahaan Tambang Pt Cbp Kerjakan Pemalangan Di Lahan Warga Desa Lalampu
Baca juga
Sulawesi Tengah
MOROWALI, – Warga Desa Lalampu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, bingung akhir langkah-langkah salah satu perusahaan tambang, adalah PT Cetara Bangun Persada (PT CBP) yang diduga melaksanakan pemalangan di atas lahan milik mereka.
Salah satu pemilik lahan, Baharudin, mengungkapkan bahwa perusahaan tambang PT CBP memasang portal besi dan menempatkan petugas keselamatan di lokasi tanpa dasar yang terang.
Baca juga: Terjepit Tambang PT Vale: Kala Rumpun Pong Salamba di Morowali Dipaksa ‘Minggat’ dari Tanah Ulayat
Ia menegaskan bahwa lahan itu masih sah dimiliki oleh sejumlah warga Desa Lalampu, termasuk dirinya, dan sudah disewakan kepada PT Fadlan Mulia Jaya untuk kebutuhan mobilisasi pengangkutan.
“Apa yang dilakukan perusahaan tambang PT CBP sangat merugikan masyarakat, khususnya pemilik lahan. Mereka mengklaim tanah kami selaku bab dari kawasan IUP mereka tanpa perundingan atau pembebasan lahan yang terang,” ujar Baharudin, Jumat (14/2/2025).
Menurutnya, langkah-langkah pemalangan ini menghambat kegiatan PT Fadlan Mulia Jaya, sehingga penduduk yang seharusnya mendapatkan keuntungan dari penyewaan lahan justru mengalami kerugian.
Warga berharap Pemda dan Aparat Kepolisian secepatnya turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Jika dalam waktu dekat PT CBP tidak membuka portal tersebut, warga bermaksud melaporkan kasus ini ke pihak berwajib dan akan mengambil langkah tegas dengan membongkar portal secara paksa.
“Kami tidak akan tinggal diam jikalau hak kami terus dikangkangi. Kami akan menempuh jalur hukum dan jika perlu, akan membongkar sendiri portal yang menghalangi kanal di lahan kami,” tegas Baharudin.
Masyarakat Desa Lalampu kini menantikan tindakan tegas dari pihak berwenang untuk menyingkir dari pertentangan berkepanjangan.***
MOROWALI, – Warga Desa Lalampu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, bingung akhir langkah-langkah salah satu perusahaan tambang, adalah PT Cetara Bangun Persada (PT CBP) yang diduga melaksanakan pemalangan di atas lahan milik mereka.
Salah satu pemilik lahan, Baharudin, mengungkapkan bahwa perusahaan tambang PT CBP memasang portal besi dan menempatkan petugas keselamatan di lokasi tanpa dasar yang terang.
Baca juga: Terjepit Tambang PT Vale: Kala Rumpun Pong Salamba di Morowali Dipaksa ‘Minggat’ dari Tanah Ulayat
Ia menegaskan bahwa lahan itu masih sah dimiliki oleh sejumlah warga Desa Lalampu, termasuk dirinya, dan sudah disewakan kepada PT Fadlan Mulia Jaya untuk kebutuhan mobilisasi pengangkutan.
“Apa yang dilakukan perusahaan tambang PT CBP sangat merugikan masyarakat, khususnya pemilik lahan. Mereka mengklaim tanah kami selaku bab dari kawasan IUP mereka tanpa perundingan atau pembebasan lahan yang terang,” ujar Baharudin, Jumat (14/2/2025).
Menurutnya, langkah-langkah pemalangan ini menghambat kegiatan PT Fadlan Mulia Jaya, sehingga penduduk yang seharusnya mendapatkan keuntungan dari penyewaan lahan justru mengalami kerugian.
Warga berharap Pemda dan Aparat Kepolisian secepatnya turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Jika dalam waktu dekat PT CBP tidak membuka portal tersebut, warga bermaksud melaporkan kasus ini ke pihak berwajib dan akan mengambil langkah tegas dengan membongkar portal secara paksa.
“Kami tidak akan tinggal diam jikalau hak kami terus dikangkangi. Kami akan menempuh jalur hukum dan jika perlu, akan membongkar sendiri portal yang menghalangi kanal di lahan kami,” tegas Baharudin.
Masyarakat Desa Lalampu kini menantikan tindakan tegas dari pihak berwenang untuk menyingkir dari pertentangan berkepanjangan.***
Sulawesi Tengah
Judul : Buntut Sengketa Lahan Dengan Pt Vale, Rumpun Pong Salamba Disangka Alami Intimidasi
link : Buntut Sengketa Lahan Dengan Pt Vale, Rumpun Pong Salamba Disangka Alami Intimidasi
Baca juga
Sulawesi Tengah
MOROWALI, – Dugaan intimidasi menimpa penduduk adab Toraja dari rumpun Pong Salamba buntut sengketa lahan dengan PT Vale Indonesia Tbk di Desa Ululere, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.
Harniati Irwan, salah satu anggota keluarga Pong Salamba, mengatakan, insiden tersebut terjadi pada Senin (10/02/2025), ketika keluarga Pong Salamba berjaga di pos yang mereka dirikan di Desa Ululere.
Selama hampir sebulan terakhir, terjadi duduk perkara sengketa lahan antara rumpun Pong Salamba dengan PT Vale terkait atas lahan yang diklaim masuk dalam konsesi perusahaan.
Baca juga: Terjepit Tambang PT Vale: Kala Rumpun Pong Salamba di Morowali Dipaksa ‘Minggat’ dari Tanah Ulayat
Sekitar pukul 14.00 WITA, Kapolsek Bungku Tengah AKP Basri Pakaya, Kepala Desa Ululere, serta beberapa petugas keselamatan perusahaan mengunjungi pos jaga keluarga Pong Salamba.
Harniati mengaku pihaknya dihentikan bercocok tanam di lahan yang sudah mereka kelola secara turun-temurun. Selain itu, mereka juga dituduh melaksanakan pungutan liar (pungli).
“Kami dituduh melaksanakan pungli di lahan sendiri. Rumpun Pong Salamba mempesona iuran terhadap orang yang melintas, alasannya adalah ini bukan jalan umum. Iuran itu kami pakai untuk memperbaiki jalan dan mengelola lahan,” ujar Harniati dikala dihubungi pada Kamis (13/02/2025).
Rumpun pong salamba merasa kecewa terhadap abdnegara kepolisian dan kepala desa yang sebaiknya menjadi penengah dalam persoalan sengketa lahan dengan PT vale, justru terkesan membela kepentingan perusahaan.
“Kami merasa diintimidasi. Beberapa polisi berseragam lengkap, kami dikelilingi, dan direkam tanpa izin. Kami ini bukan teroris, kami cuma mempertahankan hak ulayat kami,” tegas Harniati.
Kapolsek Bungku Tengah AKP Basri Pakaya menjelaskan bahwa kedatangannya ke lokasi atas laporan adanya praduga pungli. Ia juga mempertanyakan dasar aturan klaim lahan oleh rumpun Pong Salamba alasannya lahan tersebut masuk area konsesi PT Vale.
“Bukti legalitas yang mereka tunjukkan dikeluarkan di Sulawesi Selatan. Kalau dokumen itu dari Sulawesi Tengah, tidak ada problem,” kata Basri.
Namun, Basri mengaku galau alasannya adalah lokasi yang diklaim sebagai ‘Langtua’ berada di perbatasan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah.
Basri menyarankan supaya rumpun Pong Salamba meninggalkan lokasi karena dberpotensi melanggar hukum.
“Kalau disebut ‘sekitarnya’, ya bermakna sekitar lokasi, bukan sampai ke daerah Sulteng,” ujarnya.
Media ini mencoba menelepon Kepala Desa Ululere, Arman, tetapi belum mendapatkan respons sampai info ini ditayangkan.
Upaya konfirmasi juga telah dikirimkan ke PT Vale Indonesia, namun belum ada balasan resmi dari pihak perusahaan.
Kuasa hukum rumpun Pong Salamba, Rukly Chahyadi, mengecam keras langkah-langkah pegawanegeri yang dinilai intimidatif kepada kliennya.
“Penyelesaian konflik agraria harus lewat obrolan yang adil, bukan dengan keberpihakan pegawanegeri pada perusahaan. Rumpun Pong Salamba memiliki bukti sejarah kepemilikan lahan selaku dasar penerbitan surat tanah resmi,” tegas Rukly pada Sabtu (15/02/2025).***
Simak update informasi mempesona lainnya, ikuti saluran WhatsApp Official KabarSulteng.id https://whatsapp.com/channel/0029VaFS4HhH5JM6ToN3GU1u atau klik di sini
MOROWALI, – Dugaan intimidasi menimpa penduduk adab Toraja dari rumpun Pong Salamba buntut sengketa lahan dengan PT Vale Indonesia Tbk di Desa Ululere, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.
Harniati Irwan, salah satu anggota keluarga Pong Salamba, mengatakan, insiden tersebut terjadi pada Senin (10/02/2025), ketika keluarga Pong Salamba berjaga di pos yang mereka dirikan di Desa Ululere.
Selama hampir sebulan terakhir, terjadi duduk perkara sengketa lahan antara rumpun Pong Salamba dengan PT Vale terkait atas lahan yang diklaim masuk dalam konsesi perusahaan.
Baca juga: Terjepit Tambang PT Vale: Kala Rumpun Pong Salamba di Morowali Dipaksa ‘Minggat’ dari Tanah Ulayat
Sekitar pukul 14.00 WITA, Kapolsek Bungku Tengah AKP Basri Pakaya, Kepala Desa Ululere, serta beberapa petugas keselamatan perusahaan mengunjungi pos jaga keluarga Pong Salamba.
Harniati mengaku pihaknya dihentikan bercocok tanam di lahan yang sudah mereka kelola secara turun-temurun. Selain itu, mereka juga dituduh melaksanakan pungutan liar (pungli).
“Kami dituduh melaksanakan pungli di lahan sendiri. Rumpun Pong Salamba mempesona iuran terhadap orang yang melintas, alasannya adalah ini bukan jalan umum. Iuran itu kami pakai untuk memperbaiki jalan dan mengelola lahan,” ujar Harniati dikala dihubungi pada Kamis (13/02/2025).
Rumpun pong salamba merasa kecewa terhadap abdnegara kepolisian dan kepala desa yang sebaiknya menjadi penengah dalam persoalan sengketa lahan dengan PT vale, justru terkesan membela kepentingan perusahaan.
“Kami merasa diintimidasi. Beberapa polisi berseragam lengkap, kami dikelilingi, dan direkam tanpa izin. Kami ini bukan teroris, kami cuma mempertahankan hak ulayat kami,” tegas Harniati.
Kapolsek Bungku Tengah AKP Basri Pakaya menjelaskan bahwa kedatangannya ke lokasi atas laporan adanya praduga pungli. Ia juga mempertanyakan dasar aturan klaim lahan oleh rumpun Pong Salamba alasannya lahan tersebut masuk area konsesi PT Vale.
“Bukti legalitas yang mereka tunjukkan dikeluarkan di Sulawesi Selatan. Kalau dokumen itu dari Sulawesi Tengah, tidak ada problem,” kata Basri.
Namun, Basri mengaku galau alasannya adalah lokasi yang diklaim sebagai ‘Langtua’ berada di perbatasan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah.
Basri menyarankan supaya rumpun Pong Salamba meninggalkan lokasi karena dberpotensi melanggar hukum.
“Kalau disebut ‘sekitarnya’, ya bermakna sekitar lokasi, bukan sampai ke daerah Sulteng,” ujarnya.
Media ini mencoba menelepon Kepala Desa Ululere, Arman, tetapi belum mendapatkan respons sampai info ini ditayangkan.
Upaya konfirmasi juga telah dikirimkan ke PT Vale Indonesia, namun belum ada balasan resmi dari pihak perusahaan.
Kuasa hukum rumpun Pong Salamba, Rukly Chahyadi, mengecam keras langkah-langkah pegawanegeri yang dinilai intimidatif kepada kliennya.
“Penyelesaian konflik agraria harus lewat obrolan yang adil, bukan dengan keberpihakan pegawanegeri pada perusahaan. Rumpun Pong Salamba memiliki bukti sejarah kepemilikan lahan selaku dasar penerbitan surat tanah resmi,” tegas Rukly pada Sabtu (15/02/2025).***
Simak update informasi mempesona lainnya, ikuti saluran WhatsApp Official KabarSulteng.id https://whatsapp.com/channel/0029VaFS4HhH5JM6ToN3GU1u atau klik di sini
Sulawesi Tengah
Judul : Pertahankan Tanah Ulayat Dari Pt Vale, Masyarakat Adab Pong Salamba Dilapor Polisi
link : Pertahankan Tanah Ulayat Dari Pt Vale, Masyarakat Adab Pong Salamba Dilapor Polisi
Baca juga
Sulawesi Tengah
MOROWALI, – Sengketa lahan antara penduduk akhlak Toraja dari rumpun Pong Salamba dengan PT Vale Indonesia di Desa Ululere, Kabupaten Morowali, semakin memanas dan berujung pada laporan polisi.
Rumpun Pong Salamba dilaporkan atas praduga penyerobotan dan pungutan liar (pungli) di atas lahan warisan yang mereka kelola secara bebuyutan.
Undangan klarifikasi dari pihak kepolisian diterima pada 15 Februari 2025, hanya lima hari sehabis Kapolsek Bungku Tengah dan Kepala Desa Ululere mendatangi pos pengamanan lahan yang diatur oleh komunitas adab Pong Salmba.
Baca juga: Buntut Sengketa Lahan dengan PT Vale, Rumpun Pong Salamba Diduga Alami Intimidasi
Surat panggilan klarifikasi ini ditujukan terhadap anggota keluarga Pong Salamba, adalah Hajar dan istrinya, Harniati Irwan.
Keduanya diminta untuk hadir di Polsek Bungku Tengah pada Senin (17/02/2025) pukul 10.00 Wita. Namun, Harniati menolak menyanggupi panggilan tersebut alasannya terjadi kekeliruan dalam penulisan namanya.
“Surat panggilannya sudah saya terima, namun nama yang tercantum keliru. Makara saya tidak akan memenuhi usul polsek, hanya suami saya yang mau hadir,” ujar Harniati ketika dihubungi, Minggu (16/02/2025).
Kuasa aturan rumpun Pong Salamba, Rukly Chahyadi, meminta pihak kepolisian untuk memperbaiki surat panggilan tersebut supaya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
“Ada kesalahan penulisan nama dalam surat panggilan. Kami menegaskan bahwa tidak ada keharusan bagi klien kami untuk menyanggupi panggilan yang cacat formil seperti ini,” tegasnya.
Sengketa lahan ini bermula dari klaim kepemilikan rumpun Pong Salamba atas tanah seluas 8.636 hektare yang menurut surat keterangan Kepala Desa Mahalona tahun 1998.
Baca juga: Terjepit Tambang PT Vale: Kala Rumpun Pong Salamba di Morowali Dipaksa ‘Minggat’ dari Tanah Ulayat
Dokumen tersebut mengonfirmasi sejarah pemukiman dan perjuangan perkebunan damar oleh Pong Salamba di Langtua. Secara administratif, lahan ini berada di perbatasan Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Sulawesi Selatan (Sulsel), yang lalu diklaim masuk dalam konsesi PT Vale Indonesia.
Pada 10 Februari 2025, rumpun Pong Salamba diduga mengalami intimidasi oleh Kapolsek Bungku Tengah, AKP Basri Pakaya dan Kepala Desa Ululere, Arman.
Sementara itu, Kapolsek Basri Pakaya mengaku tiba ke lokasi alasannya adalah mendapat laporan dugaan pungli di area tersebut.
“Bukti legalitas yang mereka tunjukkan dikeluarkan di Sulawesi Selatan. Saya sampaikan kalau surat legalitas itu dikeluarkan di Sulawesi Tengah, maka tidak ada dilema. Namun, PT Vale sudah melaporkan bahwa rumpun Pong Salamba sudah membuka lahan di area konsesi mereka,” terang Basri.
Media ini telah berupaya menelepon Kepala Desa Ululere, Arman, untuk menerima keterangan lebih lanjut, namun belum menerima respons.
Permohonan konfirmasi juga telah diantarkan terhadap PT Vale Indonesia, tetapi pihak perusahaan belum memperlihatkan balasan sampai berita ini diterbitkan.***
Simak update informasi menarik yang lain, ikuti jalan masuk WhatsApp Official KabarSulteng.id https://whatsapp.com/channel/0029VaFS4HhH5JM6ToN3GU1u atau klik di sini
MOROWALI, – Sengketa lahan antara penduduk akhlak Toraja dari rumpun Pong Salamba dengan PT Vale Indonesia di Desa Ululere, Kabupaten Morowali, semakin memanas dan berujung pada laporan polisi.
Rumpun Pong Salamba dilaporkan atas praduga penyerobotan dan pungutan liar (pungli) di atas lahan warisan yang mereka kelola secara bebuyutan.
Undangan klarifikasi dari pihak kepolisian diterima pada 15 Februari 2025, hanya lima hari sehabis Kapolsek Bungku Tengah dan Kepala Desa Ululere mendatangi pos pengamanan lahan yang diatur oleh komunitas adab Pong Salmba.
Baca juga: Buntut Sengketa Lahan dengan PT Vale, Rumpun Pong Salamba Diduga Alami Intimidasi
Surat panggilan klarifikasi ini ditujukan terhadap anggota keluarga Pong Salamba, adalah Hajar dan istrinya, Harniati Irwan.
Keduanya diminta untuk hadir di Polsek Bungku Tengah pada Senin (17/02/2025) pukul 10.00 Wita. Namun, Harniati menolak menyanggupi panggilan tersebut alasannya terjadi kekeliruan dalam penulisan namanya.
“Surat panggilannya sudah saya terima, namun nama yang tercantum keliru. Makara saya tidak akan memenuhi usul polsek, hanya suami saya yang mau hadir,” ujar Harniati ketika dihubungi, Minggu (16/02/2025).
Kuasa aturan rumpun Pong Salamba, Rukly Chahyadi, meminta pihak kepolisian untuk memperbaiki surat panggilan tersebut supaya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
“Ada kesalahan penulisan nama dalam surat panggilan. Kami menegaskan bahwa tidak ada keharusan bagi klien kami untuk menyanggupi panggilan yang cacat formil seperti ini,” tegasnya.
Sengketa lahan ini bermula dari klaim kepemilikan rumpun Pong Salamba atas tanah seluas 8.636 hektare yang menurut surat keterangan Kepala Desa Mahalona tahun 1998.
Baca juga: Terjepit Tambang PT Vale: Kala Rumpun Pong Salamba di Morowali Dipaksa ‘Minggat’ dari Tanah Ulayat
Dokumen tersebut mengonfirmasi sejarah pemukiman dan perjuangan perkebunan damar oleh Pong Salamba di Langtua. Secara administratif, lahan ini berada di perbatasan Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Sulawesi Selatan (Sulsel), yang lalu diklaim masuk dalam konsesi PT Vale Indonesia.
Pada 10 Februari 2025, rumpun Pong Salamba diduga mengalami intimidasi oleh Kapolsek Bungku Tengah, AKP Basri Pakaya dan Kepala Desa Ululere, Arman.
Sementara itu, Kapolsek Basri Pakaya mengaku tiba ke lokasi alasannya adalah mendapat laporan dugaan pungli di area tersebut.
“Bukti legalitas yang mereka tunjukkan dikeluarkan di Sulawesi Selatan. Saya sampaikan kalau surat legalitas itu dikeluarkan di Sulawesi Tengah, maka tidak ada dilema. Namun, PT Vale sudah melaporkan bahwa rumpun Pong Salamba sudah membuka lahan di area konsesi mereka,” terang Basri.
Media ini telah berupaya menelepon Kepala Desa Ululere, Arman, untuk menerima keterangan lebih lanjut, namun belum menerima respons.
Permohonan konfirmasi juga telah diantarkan terhadap PT Vale Indonesia, tetapi pihak perusahaan belum memperlihatkan balasan sampai berita ini diterbitkan.***
Simak update informasi menarik yang lain, ikuti jalan masuk WhatsApp Official KabarSulteng.id https://whatsapp.com/channel/0029VaFS4HhH5JM6ToN3GU1u atau klik di sini
Sulawesi Tengah
Judul : Yardin Hasan Wanti-Wanti Media Agar Tidak Dimanfaatkan Pihak Tertentu
link : Yardin Hasan Wanti-Wanti Media Agar Tidak Dimanfaatkan Pihak Tertentu
Baca juga
Sulawesi Tengah
PALU, – Media massa memiliki tugas penting dalam memantau pemerintah dan sektor swasta guna memutuskan transparansi serta akuntabilitas. Namun, kekuatan media dalam membentuk opini publik potensial disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk kepentingan pribadi.
Jurnalis senior Sulawesi Tengah, Yardin Hasan, memastikan bahwa integritas dalam praktik jurnalistik yaitu hal yang mutlak.
Hal ini dia sampaikan Yardin Hasan dalam Pelatihan Jurnalistik Investigasi dan Liputan Korupsi yang digelar oleh Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Sulawesi Tengah di Swiss-Belhotel Palu, Senin (17/2/2025).
Yardin menekankan bahwa liputan investigatif harus menurut riset mendalam dan bukti berpengaruh.
“Liputan investigasi memerlukan waktu lama, kerja tim, dan metode yang ketat,” ungkapnya.
Mantan Ketua AJI Palu ini juga menyinari bahwa investigasi seringkali menyentuh kepentingan banyak pihak sehingga akurasi data dan kolaborasi tim sangat krusial.
Dalam masa digital saat ini, siapa saja bisa membentuk dan memanfaatkan media massa untuk kepentingan tertentu, seperti branding atau penggiringan opini. Hal ini melahirkan fenomena “media bodrex,” adalah media yang mengabaikan kaidah jurnalistik dan hanya memburu keuntungan.
Yardin mengingatkan jurnalis semoga lebih kritis kepada praktik seperti ini serta aktif mengedukasi publik biar gosip yang beredar tetap berlandaskan kebenaran.
Profesionalisme jurnalis menjadi faktor utama dalam mempertahankan iman penduduk . Jika info dijadikan alat pemerasan, hal ini tidak hanya menghancurkan citra media namun juga mengikis kepercayaan publik. Kepercayaan yakni aset utama media, dan tanpa itu, isu yang disajikan tidak akan menerima perhatian pembaca.
Secara global, upaya membungkam media independen juga menjadi perhatian serius. Misalnya, penangguhan dana USAID oleh pemerintahan Donald Trump berpengaruh besar pada keberlangsungan media independen di Amerika Latin, mengancam kebebasan pers dan susukan info bagi masyarakat.
Oleh alasannya itu, jurnalis mesti disiplin dalam menaati Undang-Undang Pers serta arahan etik jurnalistik. Dengan menjaga integritas dan profesionalisme, media mampu tetap menjadi pilar demokrasi yang sehat dan terpercaya.***
PALU, – Media massa memiliki tugas penting dalam memantau pemerintah dan sektor swasta guna memutuskan transparansi serta akuntabilitas. Namun, kekuatan media dalam membentuk opini publik potensial disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk kepentingan pribadi.
Jurnalis senior Sulawesi Tengah, Yardin Hasan, memastikan bahwa integritas dalam praktik jurnalistik yaitu hal yang mutlak.
Hal ini dia sampaikan Yardin Hasan dalam Pelatihan Jurnalistik Investigasi dan Liputan Korupsi yang digelar oleh Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Sulawesi Tengah di Swiss-Belhotel Palu, Senin (17/2/2025).
Yardin menekankan bahwa liputan investigatif harus menurut riset mendalam dan bukti berpengaruh.
“Liputan investigasi memerlukan waktu lama, kerja tim, dan metode yang ketat,” ungkapnya.
Mantan Ketua AJI Palu ini juga menyinari bahwa investigasi seringkali menyentuh kepentingan banyak pihak sehingga akurasi data dan kolaborasi tim sangat krusial.
Dalam masa digital saat ini, siapa saja bisa membentuk dan memanfaatkan media massa untuk kepentingan tertentu, seperti branding atau penggiringan opini. Hal ini melahirkan fenomena “media bodrex,” adalah media yang mengabaikan kaidah jurnalistik dan hanya memburu keuntungan.
Yardin mengingatkan jurnalis semoga lebih kritis kepada praktik seperti ini serta aktif mengedukasi publik biar gosip yang beredar tetap berlandaskan kebenaran.
Profesionalisme jurnalis menjadi faktor utama dalam mempertahankan iman penduduk . Jika info dijadikan alat pemerasan, hal ini tidak hanya menghancurkan citra media namun juga mengikis kepercayaan publik. Kepercayaan yakni aset utama media, dan tanpa itu, isu yang disajikan tidak akan menerima perhatian pembaca.
Secara global, upaya membungkam media independen juga menjadi perhatian serius. Misalnya, penangguhan dana USAID oleh pemerintahan Donald Trump berpengaruh besar pada keberlangsungan media independen di Amerika Latin, mengancam kebebasan pers dan susukan info bagi masyarakat.
Oleh alasannya itu, jurnalis mesti disiplin dalam menaati Undang-Undang Pers serta arahan etik jurnalistik. Dengan menjaga integritas dan profesionalisme, media mampu tetap menjadi pilar demokrasi yang sehat dan terpercaya.***
Top 5 Popular of The Week
-
Tempat Wisata Di Sulawesi Tengah - Sulawesi tengah adalah salah satu provinsi di indonesia yang dilalui oleh garis khatulistiwa dengan ibu...
-
Answer Key: English Class 9 Page 138 - Sangkuriang Paragraph 4 By: [Nama Anda] Date: October 26, 2023 This answer key ...
-
PALU - Tim Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) Itwasum Mabes Polri melakukan pemeriksaan di Polres Palu, pada Selasa (26/07). Tim Wasr... -
Kasubdit Jatanras Dit Reskrimum AKBP P Hasibuan, di ruang Press Room Polda Sulteng saat melakukan rillis penangkapan para pelaku pencuria... -
MORUT, – Perusahaan tambang CV Putri Perdana (PP) di Kabupaten Morowali Utara (Morut), terkesan mengabaikan perintah Inspektur Tambang terk...
-
Muhammad Kurniawan, S.Ked ANEMIA pada ibu hamil merupakan salah satu dilema kesehatan yang signifikan di Indonesia. Berdasarkan data WHO (...
-
PALU - Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Wilayah Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara (Sulutenggo dan Malut) mensi...
-
PALU, – Hannah Asa Indonesia menjadi fasilitator pada aktivitas Lokakarya Permodalan Usaha selama tiga hari di Kabupaten Banggai Kepulauan, ...
-
Penulis : Della Amalia, S. Ked (Fakultas Kedokteran Universitas Alkhairaat Palu) DIABETES MELITUS ialah gangguan fungsi prankeas dengan me...
-
MOROWALI, – Warga Desa Lalampu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, bingung akhir langkah-langkah salah satu perusahaan tambang, adalah...