Berita Seputar Kota Palu dan Sekitarnya
SEO BLOG & TEMPLATES
Sulawesi Tengah
Judul : Resmi Dilantik, Pengelola Bpd Hipmi Sulteng 2025-2028 Diharap Dorong Ekonomi Kawasan
link : Resmi Dilantik, Pengelola Bpd Hipmi Sulteng 2025-2028 Diharap Dorong Ekonomi Kawasan
Baca juga
Sulawesi Tengah
PALU, – Sebanyak 200 anggota Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sulawesi Tengah (Sulteng) era bakti 2025–2028 resmi dilantik pada Kamis (13/2/2025). Pelantikan berlangsung di Grand Ballroom Best Western Plus Coco Palu dan dipimpin pribadi oleh Ketua Umum BPP HIPMI, Akbar Himawan Buchari.
Mengusung tema “Sinergi Wujudkan Ekonomi Maju Sulawesi Tengah”, kepengurusan yang berisikan 12 bidang ini diperlukan bisa mendorong kerja sama antaranggota. Sinergi ini bertujuan menetralisir rivalitas bisnis, menumbuhkan semangat berguru, serta menawarkan manfaat aktual bagi para usahawan muda di Sulteng.
Ketua BPD HIPMI Sulteng masa 2025–2028, Muhammad Fakhri Fadlurrahman, memastikan bahwa HIPMI Sulteng akan terus memperkuat kerja sama, baik di dalam maupun luar tempat. Salah satu kawan strategis HIPMI Sulteng yaitu Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
“Kita harus menanamkan jiwa wirausaha semoga bisa terus maju. Salah satu indikator negara maju yakni saat 2,5 persen orangnya menjadi usahawan. Mari kita mulai dari Sulawesi Tengah,” ujar Fakhri.
Ia juga menekankan bahwa HIPMI bukanlah organisasi langsung, melainkan wadah bagi seluruh pebisnis, termasuk yang bergerak di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Tidak ada lagi perbedaan di antara kita. Semua anggota HIPMI Sulteng yakni keluarga besar. Kesuksesan seseorang tidak bisa dicapai sendirian, tetapi dengan perlindungan banyak pihak,” tambahnya.
Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura, yang turut hadir dalam peresmian, menekankan tugas penting HIPMI dalam kemajuan ekonomi kawasan.
Ia berharap HIPMI dapat menjadi jembatan antara pemerintah, dunia perjuangan, dan akademisi untuk memperkuat investasi dan mendorong kebijakan ekonomi yang mendukung pengusaha muda.
“Keberhasilan pembangunan ekonomi tempat bergantung pada sinergi berbagai pihak. HIPMI mesti mengambil peran strategis dalam membuka lapangan kerja, menciptakan penemuan, serta mendorong pembangunan infrastruktur bisnis,” ujar Gubernur Rusdy Mastura.
Sebelum pelantikan, BPD HIPMI Sulteng juga menggelar Pendidikan dan Pelatihan Daerah (Diklatda) bertema “Kewirausahaan Cerdas, Masa Depan Gemilang”. Program ini bertujuan meningkatkan kompetensi, pengetahuan bisnis, dan jaringan para anggota. Diklatda menjadi syarat bagi pengelola HIPMI dan diikuti oleh 120 peserta.
Ketua panitia pelantikan, Aditya Setiawan, menyampaikan bahwa dalam Diklatda ini, para peserta diperkenalkan dengan HipmiGO, suatu aplikasi yang menyediakan saluran jaringan bisnis, kesempatan kolaborasi, serta berbagai layanan digital seperti E-KTA, diklat, musda, dan mukernas.
“Diklatda ini diperlukan memberi pemahaman lebih wacana HIPMI dan memajukan wawasan kewirausahaan. Kepengurusan gres BPD HIPMI Sulteng diharapkan mampu lebih berkolaborasi, memperluas bisnis, dan berkontribusi bagi pembangunan ekonomi kawasan,” kata Aditya.***
PALU, – Sebanyak 200 anggota Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sulawesi Tengah (Sulteng) era bakti 2025–2028 resmi dilantik pada Kamis (13/2/2025). Pelantikan berlangsung di Grand Ballroom Best Western Plus Coco Palu dan dipimpin pribadi oleh Ketua Umum BPP HIPMI, Akbar Himawan Buchari.
Mengusung tema “Sinergi Wujudkan Ekonomi Maju Sulawesi Tengah”, kepengurusan yang berisikan 12 bidang ini diperlukan bisa mendorong kerja sama antaranggota. Sinergi ini bertujuan menetralisir rivalitas bisnis, menumbuhkan semangat berguru, serta menawarkan manfaat aktual bagi para usahawan muda di Sulteng.
Ketua BPD HIPMI Sulteng masa 2025–2028, Muhammad Fakhri Fadlurrahman, memastikan bahwa HIPMI Sulteng akan terus memperkuat kerja sama, baik di dalam maupun luar tempat. Salah satu kawan strategis HIPMI Sulteng yaitu Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
“Kita harus menanamkan jiwa wirausaha semoga bisa terus maju. Salah satu indikator negara maju yakni saat 2,5 persen orangnya menjadi usahawan. Mari kita mulai dari Sulawesi Tengah,” ujar Fakhri.
Ia juga menekankan bahwa HIPMI bukanlah organisasi langsung, melainkan wadah bagi seluruh pebisnis, termasuk yang bergerak di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Tidak ada lagi perbedaan di antara kita. Semua anggota HIPMI Sulteng yakni keluarga besar. Kesuksesan seseorang tidak bisa dicapai sendirian, tetapi dengan perlindungan banyak pihak,” tambahnya.
Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura, yang turut hadir dalam peresmian, menekankan tugas penting HIPMI dalam kemajuan ekonomi kawasan.
Ia berharap HIPMI dapat menjadi jembatan antara pemerintah, dunia perjuangan, dan akademisi untuk memperkuat investasi dan mendorong kebijakan ekonomi yang mendukung pengusaha muda.
“Keberhasilan pembangunan ekonomi tempat bergantung pada sinergi berbagai pihak. HIPMI mesti mengambil peran strategis dalam membuka lapangan kerja, menciptakan penemuan, serta mendorong pembangunan infrastruktur bisnis,” ujar Gubernur Rusdy Mastura.
Sebelum pelantikan, BPD HIPMI Sulteng juga menggelar Pendidikan dan Pelatihan Daerah (Diklatda) bertema “Kewirausahaan Cerdas, Masa Depan Gemilang”. Program ini bertujuan meningkatkan kompetensi, pengetahuan bisnis, dan jaringan para anggota. Diklatda menjadi syarat bagi pengelola HIPMI dan diikuti oleh 120 peserta.
Ketua panitia pelantikan, Aditya Setiawan, menyampaikan bahwa dalam Diklatda ini, para peserta diperkenalkan dengan HipmiGO, suatu aplikasi yang menyediakan saluran jaringan bisnis, kesempatan kolaborasi, serta berbagai layanan digital seperti E-KTA, diklat, musda, dan mukernas.
“Diklatda ini diperlukan memberi pemahaman lebih wacana HIPMI dan memajukan wawasan kewirausahaan. Kepengurusan gres BPD HIPMI Sulteng diharapkan mampu lebih berkolaborasi, memperluas bisnis, dan berkontribusi bagi pembangunan ekonomi kawasan,” kata Aditya.***
Sulawesi Tengah
Judul : Pt Cpm Tetap Beroperasi Seperti Biasa Di Poboya, Brms Pastikan Tak Ada Penyegelan
link : Pt Cpm Tetap Beroperasi Seperti Biasa Di Poboya, Brms Pastikan Tak Ada Penyegelan
Baca juga
Sulawesi Tengah
PALU, – Manajemen PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) memastikan bahwa PT Citra Palu Minerals (CPM) tetap beroperasi seperti lazimdi Poboya, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Tidak ada penyegelan atau penutupan kantor oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) di Palu.
“Kami ingin meluruskan pemberitaan sebelumnya yang menyebutkan bahwa PT CPM, anak usaha BRMS, telah disegel oleh ormas,” ujar manajemen BRMS dalam siaran pers pada Jumat (14/2/2025).
Baca juga: Damar Kusumanto Tegaskan Group Bakrie dan Group Salim Kendalikan PT CPM
Manajemen menegaskan bahwa sampai ketika ini, tidak ada penyegelan maupun penutupan kantor PT CPM oleh pihak mana pun. Kegiatan pertambangan dan pengolahan bijih emas PT CPM di Poboya beroperasi seperti lazimdan berjalan wajar .
Seluruh kegiatan tambang yang dilakukan PT CPM telah mengantongi izin resmi dari pemerintah dan menerapkan prinsip good mining practice.
“CPM telah melakukan analisis efek lingkungan dalam setiap aktivitasnya dan telah menerima persetujuan lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait kelayakan lingkungan, rencana penambangan, serta pengolahan emas di Blok 1, Poboya, Mantikulore,” terperinci administrasi BRMS.
Baca juga: BRMS Tegaskan CPM Miliki Izin Resmi dan Terapkan Good Mining Practice
Saat ini, PT CPM terus menjalankan acara pertambangan dan pengoperasian kemudahan pemrosesan bijih emasnya seperti biasa.
“Kami optimistis mampu mengembangkan buatan emas dibandingkan kurun sebelumnya. Hal ini akan berefek faktual pada kinerja keuangan perusahaan,” tutup manajemen BRMS.***
PALU, – Manajemen PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) memastikan bahwa PT Citra Palu Minerals (CPM) tetap beroperasi seperti lazimdi Poboya, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Tidak ada penyegelan atau penutupan kantor oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) di Palu.
“Kami ingin meluruskan pemberitaan sebelumnya yang menyebutkan bahwa PT CPM, anak usaha BRMS, telah disegel oleh ormas,” ujar manajemen BRMS dalam siaran pers pada Jumat (14/2/2025).
Baca juga: Damar Kusumanto Tegaskan Group Bakrie dan Group Salim Kendalikan PT CPM
Manajemen menegaskan bahwa sampai ketika ini, tidak ada penyegelan maupun penutupan kantor PT CPM oleh pihak mana pun. Kegiatan pertambangan dan pengolahan bijih emas PT CPM di Poboya beroperasi seperti lazimdan berjalan wajar .
Seluruh kegiatan tambang yang dilakukan PT CPM telah mengantongi izin resmi dari pemerintah dan menerapkan prinsip good mining practice.
“CPM telah melakukan analisis efek lingkungan dalam setiap aktivitasnya dan telah menerima persetujuan lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait kelayakan lingkungan, rencana penambangan, serta pengolahan emas di Blok 1, Poboya, Mantikulore,” terperinci administrasi BRMS.
Baca juga: BRMS Tegaskan CPM Miliki Izin Resmi dan Terapkan Good Mining Practice
Saat ini, PT CPM terus menjalankan acara pertambangan dan pengoperasian kemudahan pemrosesan bijih emasnya seperti biasa.
“Kami optimistis mampu mengembangkan buatan emas dibandingkan kurun sebelumnya. Hal ini akan berefek faktual pada kinerja keuangan perusahaan,” tutup manajemen BRMS.***
Sulawesi Tengah
Judul : Terjepit Tambang Pt Vale: Kala Rumpun Pong Salamba Di Morowali Dipaksa ‘Minggat’ Dari Tanah Ulayat
link : Terjepit Tambang Pt Vale: Kala Rumpun Pong Salamba Di Morowali Dipaksa ‘Minggat’ Dari Tanah Ulayat
Baca juga
Sulawesi Tengah
MOROWALI, – “Lahan ini dikuasai nenek moyang kami Pong Salamba semenjak tahun 1900. Lokasi ini dulunya diketahui dengan nama Langtua.”
Cerita itu disampaikan Harniati Irwan ketika ditemui di sebuah pondok di tengah hutan di Desa Ululere, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, pada awal Februari 2025.
Pondok itu dipakai Harniati bareng masyarakat Toraja rumpun Pong Salamba yang lain selaku pos jaga-sejak perusahaan tambang nikel mulai merambah kawasan mereka.
Baca juga: Aktivitas Tambang Emas Ilegal di Hulu Sungai Taopa Ancam Pertanian hingga Kesehatan Warga
Pos penjagaan yang dibangun berpaut 1 jam perjalanan dari perkampungan. Di pos itu mereka menginap, di tengah hutan tanpa listrik dan nihil sinyal.
“Hampir sebulan ini kami menginap di sini, menjaga tanah waris dari acara tambang,” ungkapnya.
Harniati mengingat kembali proses terciptanya pemukiman di Langtua atas inisiasi Pong Salamba bersama sang istri Lai Kise beserta keenam anaknya.
Dalam proses pembangunan itu, Pong Salamba menggandeng 40 buruh beserta keluarga masing-masing untuk mengembangkan lahan tersebut.
Kehadiran buruh-buruh ini memperbesar dinamika sosial dan ekonomi di pemukiman yang baru dibuat, membuat komunitas budbahasa yang saling mendukung.
Kisah ini diwariskan secara bebuyutan, dibicarakan terus menerus kepada keturunan Pong Salamba sampai sekarang.
Puluhan tahun sebelum Indonesia merdeka, lahan yang diatur Pong Salamba menjadi sentra perkebunan damar yang sungguh penting pada kurun itu.
Tanaman yang dikenal selaku resin bermutu tinggi ini menjadi komoditas utama yang menopang perekonomian lokal penduduk lokal.
“Usaha dan lahan inilah yang kami pertahankan. Tanah ulayat penduduk adab Toraja rumpun Pong Salamba,” ucap Harniati.
Rumpun Pong Salamba mengklaim kepemilikan lahan di Morowali itu seluas 8.636 hektare menurut surat informasi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mahalona pada 1998.
Surat Kepala Desa Mahalona mengonfirmasi sejarah terciptanya pemukiman dengan perjuangan perkebunan damar oleh Pong Salamba di Langtua.
Secara administratif, lahan tersebut ketika ini berada di dua batas antara Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Sulawesi Selatan (Sulsel).
Menurut Harniati, di Sulteng ada sekitar 4.000 hektare lahan Pong Salamba. Tanaman damar yang banyak ditemui seperti di Desa Ululere menjadi bukti atas penguasaan mereka. Makam Pong Salamba juga berada di sana.
Suara Harniati datang-tiba terhenti, ada kecemasan menyusup ke dalam dadanya-sebelum melanjutkan cerita soal aktivitas PT Vale Indonesia Tbk.
Lahan yang mereka kelola kini masuk area konsesi Vale. Kehidupan rumpun Pong Salamba semakin terancam seiring eksploitasi nikel secara besar-besaran di Morowali.
Tercatat, PT Vale Indonesia mempunyai konsesi seluas 22.699 hektare di Sulteng dan 70.566 hektare di Sulsel dalam naungan Kontrak Karya (KK).
Warga tak pernah tahu bagaimana izin itu terbit. Padahal lokasi di mana izin diberikan yakni hak ulayat komunitas Pong Salamba.
Kata Harniati, Vale belakangan mulai mewanti-wanti dan melarang rumpun Pong Salamba membuka lahan warisan mereka untuk bercocok tanam.
Namun, penduduk akhlak menolak dengan nrimo tanah waris dicaplok perusahaan, walaupun suatu dikala nanti mereka mampu saja terusir.
“Kami tidak melihat niat baik pemerintah maupun perusahaan untuk menuntaskan persoalan ini. Tanah kami tiba-datang saja diserobot tanpa sepengetahuan ahli waris Pong Salamba,” tuturnya.
Media ini meminta konfirmasi atas dilema tersebut dengan menelepon Manager External Relations for Project Vale, Jemmy Sidjaya, Kamis (12/02/2025).
Akan namun, Jemmy mengarahkan supaya menghubungi Suwarny dari tim media perusahaan. Permohonan konfirmasi pun diantarkan terhadap Suwarny, Jumat (14/02/2025).
“Kami cek dulu ya,” katanya lewat pesan Whatsapp. Hingga gosip ini tayang, belum ada informasi lebih lanjut dari PT Vale terkait sengketa lahan dengan rumpun Pong Salamba.***
MOROWALI, – “Lahan ini dikuasai nenek moyang kami Pong Salamba semenjak tahun 1900. Lokasi ini dulunya diketahui dengan nama Langtua.”
Cerita itu disampaikan Harniati Irwan ketika ditemui di sebuah pondok di tengah hutan di Desa Ululere, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, pada awal Februari 2025.
Pondok itu dipakai Harniati bareng masyarakat Toraja rumpun Pong Salamba yang lain selaku pos jaga-sejak perusahaan tambang nikel mulai merambah kawasan mereka.
Baca juga: Aktivitas Tambang Emas Ilegal di Hulu Sungai Taopa Ancam Pertanian hingga Kesehatan Warga
Pos penjagaan yang dibangun berpaut 1 jam perjalanan dari perkampungan. Di pos itu mereka menginap, di tengah hutan tanpa listrik dan nihil sinyal.
“Hampir sebulan ini kami menginap di sini, menjaga tanah waris dari acara tambang,” ungkapnya.
Harniati mengingat kembali proses terciptanya pemukiman di Langtua atas inisiasi Pong Salamba bersama sang istri Lai Kise beserta keenam anaknya.
Dalam proses pembangunan itu, Pong Salamba menggandeng 40 buruh beserta keluarga masing-masing untuk mengembangkan lahan tersebut.
Kehadiran buruh-buruh ini memperbesar dinamika sosial dan ekonomi di pemukiman yang baru dibuat, membuat komunitas budbahasa yang saling mendukung.
Kisah ini diwariskan secara bebuyutan, dibicarakan terus menerus kepada keturunan Pong Salamba sampai sekarang.
Puluhan tahun sebelum Indonesia merdeka, lahan yang diatur Pong Salamba menjadi sentra perkebunan damar yang sungguh penting pada kurun itu.
Tanaman yang dikenal selaku resin bermutu tinggi ini menjadi komoditas utama yang menopang perekonomian lokal penduduk lokal.
“Usaha dan lahan inilah yang kami pertahankan. Tanah ulayat penduduk adab Toraja rumpun Pong Salamba,” ucap Harniati.
Rumpun Pong Salamba mengklaim kepemilikan lahan di Morowali itu seluas 8.636 hektare menurut surat informasi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mahalona pada 1998.
Surat Kepala Desa Mahalona mengonfirmasi sejarah terciptanya pemukiman dengan perjuangan perkebunan damar oleh Pong Salamba di Langtua.
Secara administratif, lahan tersebut ketika ini berada di dua batas antara Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Sulawesi Selatan (Sulsel).
Menurut Harniati, di Sulteng ada sekitar 4.000 hektare lahan Pong Salamba. Tanaman damar yang banyak ditemui seperti di Desa Ululere menjadi bukti atas penguasaan mereka. Makam Pong Salamba juga berada di sana.
Suara Harniati datang-tiba terhenti, ada kecemasan menyusup ke dalam dadanya-sebelum melanjutkan cerita soal aktivitas PT Vale Indonesia Tbk.
Lahan yang mereka kelola kini masuk area konsesi Vale. Kehidupan rumpun Pong Salamba semakin terancam seiring eksploitasi nikel secara besar-besaran di Morowali.
Tercatat, PT Vale Indonesia mempunyai konsesi seluas 22.699 hektare di Sulteng dan 70.566 hektare di Sulsel dalam naungan Kontrak Karya (KK).
Warga tak pernah tahu bagaimana izin itu terbit. Padahal lokasi di mana izin diberikan yakni hak ulayat komunitas Pong Salamba.
Kata Harniati, Vale belakangan mulai mewanti-wanti dan melarang rumpun Pong Salamba membuka lahan warisan mereka untuk bercocok tanam.
Namun, penduduk akhlak menolak dengan nrimo tanah waris dicaplok perusahaan, walaupun suatu dikala nanti mereka mampu saja terusir.
“Kami tidak melihat niat baik pemerintah maupun perusahaan untuk menuntaskan persoalan ini. Tanah kami tiba-datang saja diserobot tanpa sepengetahuan ahli waris Pong Salamba,” tuturnya.
Media ini meminta konfirmasi atas dilema tersebut dengan menelepon Manager External Relations for Project Vale, Jemmy Sidjaya, Kamis (12/02/2025).
Akan namun, Jemmy mengarahkan supaya menghubungi Suwarny dari tim media perusahaan. Permohonan konfirmasi pun diantarkan terhadap Suwarny, Jumat (14/02/2025).
“Kami cek dulu ya,” katanya lewat pesan Whatsapp. Hingga gosip ini tayang, belum ada informasi lebih lanjut dari PT Vale terkait sengketa lahan dengan rumpun Pong Salamba.***
Sulawesi Tengah
Judul : Perusahaan Tambang Pt Cbp Kerjakan Pemalangan Di Lahan Warga Desa Lalampu
link : Perusahaan Tambang Pt Cbp Kerjakan Pemalangan Di Lahan Warga Desa Lalampu
Baca juga
Sulawesi Tengah
MOROWALI, – Warga Desa Lalampu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, bingung akhir langkah-langkah salah satu perusahaan tambang, adalah PT Cetara Bangun Persada (PT CBP) yang diduga melaksanakan pemalangan di atas lahan milik mereka.
Salah satu pemilik lahan, Baharudin, mengungkapkan bahwa perusahaan tambang PT CBP memasang portal besi dan menempatkan petugas keselamatan di lokasi tanpa dasar yang terang.
Baca juga: Terjepit Tambang PT Vale: Kala Rumpun Pong Salamba di Morowali Dipaksa ‘Minggat’ dari Tanah Ulayat
Ia menegaskan bahwa lahan itu masih sah dimiliki oleh sejumlah warga Desa Lalampu, termasuk dirinya, dan sudah disewakan kepada PT Fadlan Mulia Jaya untuk kebutuhan mobilisasi pengangkutan.
“Apa yang dilakukan perusahaan tambang PT CBP sangat merugikan masyarakat, khususnya pemilik lahan. Mereka mengklaim tanah kami selaku bab dari kawasan IUP mereka tanpa perundingan atau pembebasan lahan yang terang,” ujar Baharudin, Jumat (14/2/2025).
Menurutnya, langkah-langkah pemalangan ini menghambat kegiatan PT Fadlan Mulia Jaya, sehingga penduduk yang seharusnya mendapatkan keuntungan dari penyewaan lahan justru mengalami kerugian.
Warga berharap Pemda dan Aparat Kepolisian secepatnya turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Jika dalam waktu dekat PT CBP tidak membuka portal tersebut, warga bermaksud melaporkan kasus ini ke pihak berwajib dan akan mengambil langkah tegas dengan membongkar portal secara paksa.
“Kami tidak akan tinggal diam jikalau hak kami terus dikangkangi. Kami akan menempuh jalur hukum dan jika perlu, akan membongkar sendiri portal yang menghalangi kanal di lahan kami,” tegas Baharudin.
Masyarakat Desa Lalampu kini menantikan tindakan tegas dari pihak berwenang untuk menyingkir dari pertentangan berkepanjangan.***
MOROWALI, – Warga Desa Lalampu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, bingung akhir langkah-langkah salah satu perusahaan tambang, adalah PT Cetara Bangun Persada (PT CBP) yang diduga melaksanakan pemalangan di atas lahan milik mereka.
Salah satu pemilik lahan, Baharudin, mengungkapkan bahwa perusahaan tambang PT CBP memasang portal besi dan menempatkan petugas keselamatan di lokasi tanpa dasar yang terang.
Baca juga: Terjepit Tambang PT Vale: Kala Rumpun Pong Salamba di Morowali Dipaksa ‘Minggat’ dari Tanah Ulayat
Ia menegaskan bahwa lahan itu masih sah dimiliki oleh sejumlah warga Desa Lalampu, termasuk dirinya, dan sudah disewakan kepada PT Fadlan Mulia Jaya untuk kebutuhan mobilisasi pengangkutan.
“Apa yang dilakukan perusahaan tambang PT CBP sangat merugikan masyarakat, khususnya pemilik lahan. Mereka mengklaim tanah kami selaku bab dari kawasan IUP mereka tanpa perundingan atau pembebasan lahan yang terang,” ujar Baharudin, Jumat (14/2/2025).
Menurutnya, langkah-langkah pemalangan ini menghambat kegiatan PT Fadlan Mulia Jaya, sehingga penduduk yang seharusnya mendapatkan keuntungan dari penyewaan lahan justru mengalami kerugian.
Warga berharap Pemda dan Aparat Kepolisian secepatnya turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Jika dalam waktu dekat PT CBP tidak membuka portal tersebut, warga bermaksud melaporkan kasus ini ke pihak berwajib dan akan mengambil langkah tegas dengan membongkar portal secara paksa.
“Kami tidak akan tinggal diam jikalau hak kami terus dikangkangi. Kami akan menempuh jalur hukum dan jika perlu, akan membongkar sendiri portal yang menghalangi kanal di lahan kami,” tegas Baharudin.
Masyarakat Desa Lalampu kini menantikan tindakan tegas dari pihak berwenang untuk menyingkir dari pertentangan berkepanjangan.***
Sulawesi Tengah
Judul : Buntut Sengketa Lahan Dengan Pt Vale, Rumpun Pong Salamba Disangka Alami Intimidasi
link : Buntut Sengketa Lahan Dengan Pt Vale, Rumpun Pong Salamba Disangka Alami Intimidasi
Baca juga
Sulawesi Tengah
MOROWALI, – Dugaan intimidasi menimpa penduduk adab Toraja dari rumpun Pong Salamba buntut sengketa lahan dengan PT Vale Indonesia Tbk di Desa Ululere, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.
Harniati Irwan, salah satu anggota keluarga Pong Salamba, mengatakan, insiden tersebut terjadi pada Senin (10/02/2025), ketika keluarga Pong Salamba berjaga di pos yang mereka dirikan di Desa Ululere.
Selama hampir sebulan terakhir, terjadi duduk perkara sengketa lahan antara rumpun Pong Salamba dengan PT Vale terkait atas lahan yang diklaim masuk dalam konsesi perusahaan.
Baca juga: Terjepit Tambang PT Vale: Kala Rumpun Pong Salamba di Morowali Dipaksa ‘Minggat’ dari Tanah Ulayat
Sekitar pukul 14.00 WITA, Kapolsek Bungku Tengah AKP Basri Pakaya, Kepala Desa Ululere, serta beberapa petugas keselamatan perusahaan mengunjungi pos jaga keluarga Pong Salamba.
Harniati mengaku pihaknya dihentikan bercocok tanam di lahan yang sudah mereka kelola secara turun-temurun. Selain itu, mereka juga dituduh melaksanakan pungutan liar (pungli).
“Kami dituduh melaksanakan pungli di lahan sendiri. Rumpun Pong Salamba mempesona iuran terhadap orang yang melintas, alasannya adalah ini bukan jalan umum. Iuran itu kami pakai untuk memperbaiki jalan dan mengelola lahan,” ujar Harniati dikala dihubungi pada Kamis (13/02/2025).
Rumpun pong salamba merasa kecewa terhadap abdnegara kepolisian dan kepala desa yang sebaiknya menjadi penengah dalam persoalan sengketa lahan dengan PT vale, justru terkesan membela kepentingan perusahaan.
“Kami merasa diintimidasi. Beberapa polisi berseragam lengkap, kami dikelilingi, dan direkam tanpa izin. Kami ini bukan teroris, kami cuma mempertahankan hak ulayat kami,” tegas Harniati.
Kapolsek Bungku Tengah AKP Basri Pakaya menjelaskan bahwa kedatangannya ke lokasi atas laporan adanya praduga pungli. Ia juga mempertanyakan dasar aturan klaim lahan oleh rumpun Pong Salamba alasannya lahan tersebut masuk area konsesi PT Vale.
“Bukti legalitas yang mereka tunjukkan dikeluarkan di Sulawesi Selatan. Kalau dokumen itu dari Sulawesi Tengah, tidak ada problem,” kata Basri.
Namun, Basri mengaku galau alasannya adalah lokasi yang diklaim sebagai ‘Langtua’ berada di perbatasan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah.
Basri menyarankan supaya rumpun Pong Salamba meninggalkan lokasi karena dberpotensi melanggar hukum.
“Kalau disebut ‘sekitarnya’, ya bermakna sekitar lokasi, bukan sampai ke daerah Sulteng,” ujarnya.
Media ini mencoba menelepon Kepala Desa Ululere, Arman, tetapi belum mendapatkan respons sampai info ini ditayangkan.
Upaya konfirmasi juga telah dikirimkan ke PT Vale Indonesia, namun belum ada balasan resmi dari pihak perusahaan.
Kuasa hukum rumpun Pong Salamba, Rukly Chahyadi, mengecam keras langkah-langkah pegawanegeri yang dinilai intimidatif kepada kliennya.
“Penyelesaian konflik agraria harus lewat obrolan yang adil, bukan dengan keberpihakan pegawanegeri pada perusahaan. Rumpun Pong Salamba memiliki bukti sejarah kepemilikan lahan selaku dasar penerbitan surat tanah resmi,” tegas Rukly pada Sabtu (15/02/2025).***
Simak update informasi mempesona lainnya, ikuti saluran WhatsApp Official KabarSulteng.id https://whatsapp.com/channel/0029VaFS4HhH5JM6ToN3GU1u atau klik di sini
MOROWALI, – Dugaan intimidasi menimpa penduduk adab Toraja dari rumpun Pong Salamba buntut sengketa lahan dengan PT Vale Indonesia Tbk di Desa Ululere, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.
Harniati Irwan, salah satu anggota keluarga Pong Salamba, mengatakan, insiden tersebut terjadi pada Senin (10/02/2025), ketika keluarga Pong Salamba berjaga di pos yang mereka dirikan di Desa Ululere.
Selama hampir sebulan terakhir, terjadi duduk perkara sengketa lahan antara rumpun Pong Salamba dengan PT Vale terkait atas lahan yang diklaim masuk dalam konsesi perusahaan.
Baca juga: Terjepit Tambang PT Vale: Kala Rumpun Pong Salamba di Morowali Dipaksa ‘Minggat’ dari Tanah Ulayat
Sekitar pukul 14.00 WITA, Kapolsek Bungku Tengah AKP Basri Pakaya, Kepala Desa Ululere, serta beberapa petugas keselamatan perusahaan mengunjungi pos jaga keluarga Pong Salamba.
Harniati mengaku pihaknya dihentikan bercocok tanam di lahan yang sudah mereka kelola secara turun-temurun. Selain itu, mereka juga dituduh melaksanakan pungutan liar (pungli).
“Kami dituduh melaksanakan pungli di lahan sendiri. Rumpun Pong Salamba mempesona iuran terhadap orang yang melintas, alasannya adalah ini bukan jalan umum. Iuran itu kami pakai untuk memperbaiki jalan dan mengelola lahan,” ujar Harniati dikala dihubungi pada Kamis (13/02/2025).
Rumpun pong salamba merasa kecewa terhadap abdnegara kepolisian dan kepala desa yang sebaiknya menjadi penengah dalam persoalan sengketa lahan dengan PT vale, justru terkesan membela kepentingan perusahaan.
“Kami merasa diintimidasi. Beberapa polisi berseragam lengkap, kami dikelilingi, dan direkam tanpa izin. Kami ini bukan teroris, kami cuma mempertahankan hak ulayat kami,” tegas Harniati.
Kapolsek Bungku Tengah AKP Basri Pakaya menjelaskan bahwa kedatangannya ke lokasi atas laporan adanya praduga pungli. Ia juga mempertanyakan dasar aturan klaim lahan oleh rumpun Pong Salamba alasannya lahan tersebut masuk area konsesi PT Vale.
“Bukti legalitas yang mereka tunjukkan dikeluarkan di Sulawesi Selatan. Kalau dokumen itu dari Sulawesi Tengah, tidak ada problem,” kata Basri.
Namun, Basri mengaku galau alasannya adalah lokasi yang diklaim sebagai ‘Langtua’ berada di perbatasan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah.
Basri menyarankan supaya rumpun Pong Salamba meninggalkan lokasi karena dberpotensi melanggar hukum.
“Kalau disebut ‘sekitarnya’, ya bermakna sekitar lokasi, bukan sampai ke daerah Sulteng,” ujarnya.
Media ini mencoba menelepon Kepala Desa Ululere, Arman, tetapi belum mendapatkan respons sampai info ini ditayangkan.
Upaya konfirmasi juga telah dikirimkan ke PT Vale Indonesia, namun belum ada balasan resmi dari pihak perusahaan.
Kuasa hukum rumpun Pong Salamba, Rukly Chahyadi, mengecam keras langkah-langkah pegawanegeri yang dinilai intimidatif kepada kliennya.
“Penyelesaian konflik agraria harus lewat obrolan yang adil, bukan dengan keberpihakan pegawanegeri pada perusahaan. Rumpun Pong Salamba memiliki bukti sejarah kepemilikan lahan selaku dasar penerbitan surat tanah resmi,” tegas Rukly pada Sabtu (15/02/2025).***
Simak update informasi mempesona lainnya, ikuti saluran WhatsApp Official KabarSulteng.id https://whatsapp.com/channel/0029VaFS4HhH5JM6ToN3GU1u atau klik di sini
Sulawesi Tengah
Judul : Pertahankan Tanah Ulayat Dari Pt Vale, Masyarakat Adab Pong Salamba Dilapor Polisi
link : Pertahankan Tanah Ulayat Dari Pt Vale, Masyarakat Adab Pong Salamba Dilapor Polisi
Baca juga
Sulawesi Tengah
MOROWALI, – Sengketa lahan antara penduduk akhlak Toraja dari rumpun Pong Salamba dengan PT Vale Indonesia di Desa Ululere, Kabupaten Morowali, semakin memanas dan berujung pada laporan polisi.
Rumpun Pong Salamba dilaporkan atas praduga penyerobotan dan pungutan liar (pungli) di atas lahan warisan yang mereka kelola secara bebuyutan.
Undangan klarifikasi dari pihak kepolisian diterima pada 15 Februari 2025, hanya lima hari sehabis Kapolsek Bungku Tengah dan Kepala Desa Ululere mendatangi pos pengamanan lahan yang diatur oleh komunitas adab Pong Salmba.
Baca juga: Buntut Sengketa Lahan dengan PT Vale, Rumpun Pong Salamba Diduga Alami Intimidasi
Surat panggilan klarifikasi ini ditujukan terhadap anggota keluarga Pong Salamba, adalah Hajar dan istrinya, Harniati Irwan.
Keduanya diminta untuk hadir di Polsek Bungku Tengah pada Senin (17/02/2025) pukul 10.00 Wita. Namun, Harniati menolak menyanggupi panggilan tersebut alasannya terjadi kekeliruan dalam penulisan namanya.
“Surat panggilannya sudah saya terima, namun nama yang tercantum keliru. Makara saya tidak akan memenuhi usul polsek, hanya suami saya yang mau hadir,” ujar Harniati ketika dihubungi, Minggu (16/02/2025).
Kuasa aturan rumpun Pong Salamba, Rukly Chahyadi, meminta pihak kepolisian untuk memperbaiki surat panggilan tersebut supaya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
“Ada kesalahan penulisan nama dalam surat panggilan. Kami menegaskan bahwa tidak ada keharusan bagi klien kami untuk menyanggupi panggilan yang cacat formil seperti ini,” tegasnya.
Sengketa lahan ini bermula dari klaim kepemilikan rumpun Pong Salamba atas tanah seluas 8.636 hektare yang menurut surat keterangan Kepala Desa Mahalona tahun 1998.
Baca juga: Terjepit Tambang PT Vale: Kala Rumpun Pong Salamba di Morowali Dipaksa ‘Minggat’ dari Tanah Ulayat
Dokumen tersebut mengonfirmasi sejarah pemukiman dan perjuangan perkebunan damar oleh Pong Salamba di Langtua. Secara administratif, lahan ini berada di perbatasan Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Sulawesi Selatan (Sulsel), yang lalu diklaim masuk dalam konsesi PT Vale Indonesia.
Pada 10 Februari 2025, rumpun Pong Salamba diduga mengalami intimidasi oleh Kapolsek Bungku Tengah, AKP Basri Pakaya dan Kepala Desa Ululere, Arman.
Sementara itu, Kapolsek Basri Pakaya mengaku tiba ke lokasi alasannya adalah mendapat laporan dugaan pungli di area tersebut.
“Bukti legalitas yang mereka tunjukkan dikeluarkan di Sulawesi Selatan. Saya sampaikan kalau surat legalitas itu dikeluarkan di Sulawesi Tengah, maka tidak ada dilema. Namun, PT Vale sudah melaporkan bahwa rumpun Pong Salamba sudah membuka lahan di area konsesi mereka,” terang Basri.
Media ini telah berupaya menelepon Kepala Desa Ululere, Arman, untuk menerima keterangan lebih lanjut, namun belum menerima respons.
Permohonan konfirmasi juga telah diantarkan terhadap PT Vale Indonesia, tetapi pihak perusahaan belum memperlihatkan balasan sampai berita ini diterbitkan.***
Simak update informasi menarik yang lain, ikuti jalan masuk WhatsApp Official KabarSulteng.id https://whatsapp.com/channel/0029VaFS4HhH5JM6ToN3GU1u atau klik di sini
MOROWALI, – Sengketa lahan antara penduduk akhlak Toraja dari rumpun Pong Salamba dengan PT Vale Indonesia di Desa Ululere, Kabupaten Morowali, semakin memanas dan berujung pada laporan polisi.
Rumpun Pong Salamba dilaporkan atas praduga penyerobotan dan pungutan liar (pungli) di atas lahan warisan yang mereka kelola secara bebuyutan.
Undangan klarifikasi dari pihak kepolisian diterima pada 15 Februari 2025, hanya lima hari sehabis Kapolsek Bungku Tengah dan Kepala Desa Ululere mendatangi pos pengamanan lahan yang diatur oleh komunitas adab Pong Salmba.
Baca juga: Buntut Sengketa Lahan dengan PT Vale, Rumpun Pong Salamba Diduga Alami Intimidasi
Surat panggilan klarifikasi ini ditujukan terhadap anggota keluarga Pong Salamba, adalah Hajar dan istrinya, Harniati Irwan.
Keduanya diminta untuk hadir di Polsek Bungku Tengah pada Senin (17/02/2025) pukul 10.00 Wita. Namun, Harniati menolak menyanggupi panggilan tersebut alasannya terjadi kekeliruan dalam penulisan namanya.
“Surat panggilannya sudah saya terima, namun nama yang tercantum keliru. Makara saya tidak akan memenuhi usul polsek, hanya suami saya yang mau hadir,” ujar Harniati ketika dihubungi, Minggu (16/02/2025).
Kuasa aturan rumpun Pong Salamba, Rukly Chahyadi, meminta pihak kepolisian untuk memperbaiki surat panggilan tersebut supaya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
“Ada kesalahan penulisan nama dalam surat panggilan. Kami menegaskan bahwa tidak ada keharusan bagi klien kami untuk menyanggupi panggilan yang cacat formil seperti ini,” tegasnya.
Sengketa lahan ini bermula dari klaim kepemilikan rumpun Pong Salamba atas tanah seluas 8.636 hektare yang menurut surat keterangan Kepala Desa Mahalona tahun 1998.
Baca juga: Terjepit Tambang PT Vale: Kala Rumpun Pong Salamba di Morowali Dipaksa ‘Minggat’ dari Tanah Ulayat
Dokumen tersebut mengonfirmasi sejarah pemukiman dan perjuangan perkebunan damar oleh Pong Salamba di Langtua. Secara administratif, lahan ini berada di perbatasan Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Sulawesi Selatan (Sulsel), yang lalu diklaim masuk dalam konsesi PT Vale Indonesia.
Pada 10 Februari 2025, rumpun Pong Salamba diduga mengalami intimidasi oleh Kapolsek Bungku Tengah, AKP Basri Pakaya dan Kepala Desa Ululere, Arman.
Sementara itu, Kapolsek Basri Pakaya mengaku tiba ke lokasi alasannya adalah mendapat laporan dugaan pungli di area tersebut.
“Bukti legalitas yang mereka tunjukkan dikeluarkan di Sulawesi Selatan. Saya sampaikan kalau surat legalitas itu dikeluarkan di Sulawesi Tengah, maka tidak ada dilema. Namun, PT Vale sudah melaporkan bahwa rumpun Pong Salamba sudah membuka lahan di area konsesi mereka,” terang Basri.
Media ini telah berupaya menelepon Kepala Desa Ululere, Arman, untuk menerima keterangan lebih lanjut, namun belum menerima respons.
Permohonan konfirmasi juga telah diantarkan terhadap PT Vale Indonesia, tetapi pihak perusahaan belum memperlihatkan balasan sampai berita ini diterbitkan.***
Simak update informasi menarik yang lain, ikuti jalan masuk WhatsApp Official KabarSulteng.id https://whatsapp.com/channel/0029VaFS4HhH5JM6ToN3GU1u atau klik di sini
Sulawesi Tengah
Judul : Yardin Hasan Wanti-Wanti Media Agar Tidak Dimanfaatkan Pihak Tertentu
link : Yardin Hasan Wanti-Wanti Media Agar Tidak Dimanfaatkan Pihak Tertentu
Baca juga
Sulawesi Tengah
PALU, – Media massa memiliki tugas penting dalam memantau pemerintah dan sektor swasta guna memutuskan transparansi serta akuntabilitas. Namun, kekuatan media dalam membentuk opini publik potensial disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk kepentingan pribadi.
Jurnalis senior Sulawesi Tengah, Yardin Hasan, memastikan bahwa integritas dalam praktik jurnalistik yaitu hal yang mutlak.
Hal ini dia sampaikan Yardin Hasan dalam Pelatihan Jurnalistik Investigasi dan Liputan Korupsi yang digelar oleh Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Sulawesi Tengah di Swiss-Belhotel Palu, Senin (17/2/2025).
Yardin menekankan bahwa liputan investigatif harus menurut riset mendalam dan bukti berpengaruh.
“Liputan investigasi memerlukan waktu lama, kerja tim, dan metode yang ketat,” ungkapnya.
Mantan Ketua AJI Palu ini juga menyinari bahwa investigasi seringkali menyentuh kepentingan banyak pihak sehingga akurasi data dan kolaborasi tim sangat krusial.
Dalam masa digital saat ini, siapa saja bisa membentuk dan memanfaatkan media massa untuk kepentingan tertentu, seperti branding atau penggiringan opini. Hal ini melahirkan fenomena “media bodrex,” adalah media yang mengabaikan kaidah jurnalistik dan hanya memburu keuntungan.
Yardin mengingatkan jurnalis semoga lebih kritis kepada praktik seperti ini serta aktif mengedukasi publik biar gosip yang beredar tetap berlandaskan kebenaran.
Profesionalisme jurnalis menjadi faktor utama dalam mempertahankan iman penduduk . Jika info dijadikan alat pemerasan, hal ini tidak hanya menghancurkan citra media namun juga mengikis kepercayaan publik. Kepercayaan yakni aset utama media, dan tanpa itu, isu yang disajikan tidak akan menerima perhatian pembaca.
Secara global, upaya membungkam media independen juga menjadi perhatian serius. Misalnya, penangguhan dana USAID oleh pemerintahan Donald Trump berpengaruh besar pada keberlangsungan media independen di Amerika Latin, mengancam kebebasan pers dan susukan info bagi masyarakat.
Oleh alasannya itu, jurnalis mesti disiplin dalam menaati Undang-Undang Pers serta arahan etik jurnalistik. Dengan menjaga integritas dan profesionalisme, media mampu tetap menjadi pilar demokrasi yang sehat dan terpercaya.***
PALU, – Media massa memiliki tugas penting dalam memantau pemerintah dan sektor swasta guna memutuskan transparansi serta akuntabilitas. Namun, kekuatan media dalam membentuk opini publik potensial disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk kepentingan pribadi.
Jurnalis senior Sulawesi Tengah, Yardin Hasan, memastikan bahwa integritas dalam praktik jurnalistik yaitu hal yang mutlak.
Hal ini dia sampaikan Yardin Hasan dalam Pelatihan Jurnalistik Investigasi dan Liputan Korupsi yang digelar oleh Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Sulawesi Tengah di Swiss-Belhotel Palu, Senin (17/2/2025).
Yardin menekankan bahwa liputan investigatif harus menurut riset mendalam dan bukti berpengaruh.
“Liputan investigasi memerlukan waktu lama, kerja tim, dan metode yang ketat,” ungkapnya.
Mantan Ketua AJI Palu ini juga menyinari bahwa investigasi seringkali menyentuh kepentingan banyak pihak sehingga akurasi data dan kolaborasi tim sangat krusial.
Dalam masa digital saat ini, siapa saja bisa membentuk dan memanfaatkan media massa untuk kepentingan tertentu, seperti branding atau penggiringan opini. Hal ini melahirkan fenomena “media bodrex,” adalah media yang mengabaikan kaidah jurnalistik dan hanya memburu keuntungan.
Yardin mengingatkan jurnalis semoga lebih kritis kepada praktik seperti ini serta aktif mengedukasi publik biar gosip yang beredar tetap berlandaskan kebenaran.
Profesionalisme jurnalis menjadi faktor utama dalam mempertahankan iman penduduk . Jika info dijadikan alat pemerasan, hal ini tidak hanya menghancurkan citra media namun juga mengikis kepercayaan publik. Kepercayaan yakni aset utama media, dan tanpa itu, isu yang disajikan tidak akan menerima perhatian pembaca.
Secara global, upaya membungkam media independen juga menjadi perhatian serius. Misalnya, penangguhan dana USAID oleh pemerintahan Donald Trump berpengaruh besar pada keberlangsungan media independen di Amerika Latin, mengancam kebebasan pers dan susukan info bagi masyarakat.
Oleh alasannya itu, jurnalis mesti disiplin dalam menaati Undang-Undang Pers serta arahan etik jurnalistik. Dengan menjaga integritas dan profesionalisme, media mampu tetap menjadi pilar demokrasi yang sehat dan terpercaya.***
Sulawesi Tengah
Judul : Klarifikasi Pt Vale Soal Sengketa Lahan Dengan Rumpun Pong Salamba
link : Klarifikasi Pt Vale Soal Sengketa Lahan Dengan Rumpun Pong Salamba
Baca juga
Sulawesi Tengah
PALU, – PT Vale Indonesia Tbk menegaskan akad dalam menjalankan operasional sesuai dengan peraturan perundang-ajakan, termasuk terkait pengelolaan daerah izin perjuangan pertambangan (WIUP). Pernyataan ini disampaikan menyusul problem sengketa lahan dengan masyarakat akhlak Toraja dari rumpun Pong Salamba.
Head of Corporate Communications PT Vale Indonesia Tbk, Vanda Kusumaningrum, dalam keterangan tertulisnya, Senin (17/2/2025), menegaskan bahwa perusahaan senantiasa menghormati hak masyarakat dan mengedepankan obrolan dalam menuntaskan isu lahan.
“Terkait klaim atas lahan tersebut, mampu kami sampaikan bahwa area yang diklaim berada dalam kawasan hutan lindung. Setiap orang atau tubuh perjuangan yang mau melintasi, memasuki, atau melaksanakan acara di tempat ini wajib menemukan izin dari Pemerintah Republik Indonesia,” jelasnya.
Sebagai pemegang IUPK dan PPKH di tempat tersebut, PT Vale telah melaksanakan banyak sekali upaya komunikasi dengan pemangku kepentingan, tergolong pemerintah dan perwakilan penduduk , guna mencari penyelesaian yang adil dan sesuai ketentuan hukum. Perusahaan juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencapai kesepakatan terbaik bagi semua pihak.
“Kami selalu terbuka untuk berdiskusi dalam semangat musyawarah dan mufakat,” tambahnya.
Baca juga: Terjepit Tambang PT Vale: Kala Rumpun Pong Salamba di Morowali Dipaksa ‘Minggat’ dari Tanah Ulayat
Diberitakan sebelumnya, Rumpun Pong Salamba mengklaim bahwa lahan mereka masuk dalam konsesi PT Vale seluas 8.636 hektare, menurut surat informasi yang dikeluarkan Kepala Desa Mahalona pada 1998. Surat tersebut mengonfirmasi sejarah pemukiman dan perjuangan perkebunan damar oleh Pong Salamba di Langtua.
Secara administratif, lahan ini berada di perbatasan Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Sulawesi Selatan (Sulsel).
Menurut Harniati, sekitar 4.000 hektare lahan Pong Salamba berada di kawasan Sulteng, dengan flora damar yang tersebar di Desa Ululere sebagai bukti penguasaan mereka. Makam leluhur Pong Salamba juga berada di sana.
Rumpun Pong Salamba mengaku tidak mengenali bagaimana izin tambang itu mampu terbit, padahal area yang dimaksud ialah hak ulayat komunitas mereka.***
Simak update berita mempesona yang lain, ikuti kanal WhatsApp Official KabarSulteng.id https://whatsapp.com/channel/0029VaFS4HhH5JM6ToN3GU1u atau klik di sini
PALU, – PT Vale Indonesia Tbk menegaskan akad dalam menjalankan operasional sesuai dengan peraturan perundang-ajakan, termasuk terkait pengelolaan daerah izin perjuangan pertambangan (WIUP). Pernyataan ini disampaikan menyusul problem sengketa lahan dengan masyarakat akhlak Toraja dari rumpun Pong Salamba.
Head of Corporate Communications PT Vale Indonesia Tbk, Vanda Kusumaningrum, dalam keterangan tertulisnya, Senin (17/2/2025), menegaskan bahwa perusahaan senantiasa menghormati hak masyarakat dan mengedepankan obrolan dalam menuntaskan isu lahan.
“Terkait klaim atas lahan tersebut, mampu kami sampaikan bahwa area yang diklaim berada dalam kawasan hutan lindung. Setiap orang atau tubuh perjuangan yang mau melintasi, memasuki, atau melaksanakan acara di tempat ini wajib menemukan izin dari Pemerintah Republik Indonesia,” jelasnya.
Sebagai pemegang IUPK dan PPKH di tempat tersebut, PT Vale telah melaksanakan banyak sekali upaya komunikasi dengan pemangku kepentingan, tergolong pemerintah dan perwakilan penduduk , guna mencari penyelesaian yang adil dan sesuai ketentuan hukum. Perusahaan juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencapai kesepakatan terbaik bagi semua pihak.
“Kami selalu terbuka untuk berdiskusi dalam semangat musyawarah dan mufakat,” tambahnya.
Baca juga: Terjepit Tambang PT Vale: Kala Rumpun Pong Salamba di Morowali Dipaksa ‘Minggat’ dari Tanah Ulayat
Diberitakan sebelumnya, Rumpun Pong Salamba mengklaim bahwa lahan mereka masuk dalam konsesi PT Vale seluas 8.636 hektare, menurut surat informasi yang dikeluarkan Kepala Desa Mahalona pada 1998. Surat tersebut mengonfirmasi sejarah pemukiman dan perjuangan perkebunan damar oleh Pong Salamba di Langtua.
Secara administratif, lahan ini berada di perbatasan Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Sulawesi Selatan (Sulsel).
Menurut Harniati, sekitar 4.000 hektare lahan Pong Salamba berada di kawasan Sulteng, dengan flora damar yang tersebar di Desa Ululere sebagai bukti penguasaan mereka. Makam leluhur Pong Salamba juga berada di sana.
Rumpun Pong Salamba mengaku tidak mengenali bagaimana izin tambang itu mampu terbit, padahal area yang dimaksud ialah hak ulayat komunitas mereka.***
Simak update berita mempesona yang lain, ikuti kanal WhatsApp Official KabarSulteng.id https://whatsapp.com/channel/0029VaFS4HhH5JM6ToN3GU1u atau klik di sini
Sulawesi Tengah
Judul : Peran Krusial Media Dalam Ungkap Masalah Korupsi Di Tengah Fenomena Booming Dahulu Baru Ditindak
link : Peran Krusial Media Dalam Ungkap Masalah Korupsi Di Tengah Fenomena Booming Dahulu Baru Ditindak
Baca juga
Sulawesi Tengah
PALU, – Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Tadulako (Untad) Palu, Prof. Dr. Aminuddin Kasim, SH, MH, memastikan bahwa media pers memiliki tugas krusial dalam mengungkap perkara korupsi. Namun, dia juga mengingatkan bahwa media rentan ditunggangi oleh pihak berkepentingan.
“Oleh alasannya adalah itu, media harus pilih-pilih dalam mendapatkan informasi supaya tidak terjebak dalam kepentingan tertentu,” ujar Prof. Aminuddin.
Menurutnya, aparat penegak hukum sering menjadikan media selaku barometer dalam mendeteksi pelanggaran aturan, termasuk korupsi yang merugikan negara.
Yardin Hasan Wanti-wanti Media biar Tidak Dimanfaatkan Pihak TertentuBaca juga:
“Mens rea atau niat jahat dalam tindakan melawan hukum korupsi kadang-kadang berawal dari kebijakan yang menyimpang. Oleh karena itu, pengawasan kepada kebijakan publik sungguh penting biar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang,” tegasnya dalam Pelatihan Jurnalistik Investigasi dan Liputan Korupsi yang diselenggarakan oleh Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Sulawesi Tengah di Swiss-Belhotel Palu, Senin (17/2/2025).
Prof. Aminuddin Kasim, menekankan bahwa walaupun media punya peran penting dalam mengungkap masalah korupsi, abdnegara penegak aturan dihentikan hanya bertindak menurut sorotan media.
“Aparat harus tetap melakukan pekerjaan secara profesional dan tidak menunggu masalah menjadi booming terlebih dahulu sebelum ditindaklanjuti,” tambahnya.
Lebih lanjut, Prof. Aminuddin menyinari potensi abdnegara penegak hukum yang mempergunakan media untuk mengangkat berita korupsi sesuai kepentingan mereka.
“Kadang pihak swasta menjadi korban kepentingan aparat dan kelalaian jurnalis dalam menyaring info,” ungkapnya.
Ia juga menyinari fenomena di mana perkara aturan yang booming di media umum terkadang memaksa pegawapemerintah bertindak lebih singkat dan tegas. Meskipun hal ini mempercepat penegakan hukum, di segi lain, hal ini juga merefleksikan lemahnya inisiatif pegawapemerintah dalam melaksanakan tugasnya secara profesional dan independen.
“Jangan sampai muncul kesan bahwa tanpa tekanan publik, perkara-kasus besar tidak akan tersentuh. Ini justru merusak iktikad masyarakat kepada institusi hukum,” tandasnya.
Prof. Aminuddin memastikan bahwa korupsi merupakan tindak pidana serius yang harus diberantas secara sistematis. Pemahaman terhadap aneka macam modus operandi korupsi sungguh penting dalam upaya pencegahan dan penindakan.
Dalam konteks ini, media memainkan tugas vital tidak hanya sebagai alat kendali sosial, tetapi juga dalam membentuk opini publik serta menekan pemerintah dan abdnegara hukum untuk bertindak tegas.
“Media, tergolong media umum, kini menjadi fasilitas utama dalam mengungkap dan mempublikasikan masalah-kasus korupsi,” katanya.
Namun, Prof. Dr. Aminuddin Kasim mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya peran media dan pegawapemerintah penegak hukum semata. Diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai komponen lainnya untuk membuat tata cara yang lebih transparan dan akuntabel.***
PALU, – Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Tadulako (Untad) Palu, Prof. Dr. Aminuddin Kasim, SH, MH, memastikan bahwa media pers memiliki tugas krusial dalam mengungkap perkara korupsi. Namun, dia juga mengingatkan bahwa media rentan ditunggangi oleh pihak berkepentingan.
“Oleh alasannya adalah itu, media harus pilih-pilih dalam mendapatkan informasi supaya tidak terjebak dalam kepentingan tertentu,” ujar Prof. Aminuddin.
Menurutnya, aparat penegak hukum sering menjadikan media selaku barometer dalam mendeteksi pelanggaran aturan, termasuk korupsi yang merugikan negara.
Yardin Hasan Wanti-wanti Media biar Tidak Dimanfaatkan Pihak TertentuBaca juga:
“Mens rea atau niat jahat dalam tindakan melawan hukum korupsi kadang-kadang berawal dari kebijakan yang menyimpang. Oleh karena itu, pengawasan kepada kebijakan publik sungguh penting biar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang,” tegasnya dalam Pelatihan Jurnalistik Investigasi dan Liputan Korupsi yang diselenggarakan oleh Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Sulawesi Tengah di Swiss-Belhotel Palu, Senin (17/2/2025).
Prof. Aminuddin Kasim, menekankan bahwa walaupun media punya peran penting dalam mengungkap masalah korupsi, abdnegara penegak aturan dihentikan hanya bertindak menurut sorotan media.
“Aparat harus tetap melakukan pekerjaan secara profesional dan tidak menunggu masalah menjadi booming terlebih dahulu sebelum ditindaklanjuti,” tambahnya.
Lebih lanjut, Prof. Aminuddin menyinari potensi abdnegara penegak hukum yang mempergunakan media untuk mengangkat berita korupsi sesuai kepentingan mereka.
“Kadang pihak swasta menjadi korban kepentingan aparat dan kelalaian jurnalis dalam menyaring info,” ungkapnya.
Ia juga menyinari fenomena di mana perkara aturan yang booming di media umum terkadang memaksa pegawapemerintah bertindak lebih singkat dan tegas. Meskipun hal ini mempercepat penegakan hukum, di segi lain, hal ini juga merefleksikan lemahnya inisiatif pegawapemerintah dalam melaksanakan tugasnya secara profesional dan independen.
“Jangan sampai muncul kesan bahwa tanpa tekanan publik, perkara-kasus besar tidak akan tersentuh. Ini justru merusak iktikad masyarakat kepada institusi hukum,” tandasnya.
Prof. Aminuddin memastikan bahwa korupsi merupakan tindak pidana serius yang harus diberantas secara sistematis. Pemahaman terhadap aneka macam modus operandi korupsi sungguh penting dalam upaya pencegahan dan penindakan.
Dalam konteks ini, media memainkan tugas vital tidak hanya sebagai alat kendali sosial, tetapi juga dalam membentuk opini publik serta menekan pemerintah dan abdnegara hukum untuk bertindak tegas.
“Media, tergolong media umum, kini menjadi fasilitas utama dalam mengungkap dan mempublikasikan masalah-kasus korupsi,” katanya.
Namun, Prof. Dr. Aminuddin Kasim mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya peran media dan pegawapemerintah penegak hukum semata. Diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai komponen lainnya untuk membuat tata cara yang lebih transparan dan akuntabel.***
Sulawesi Tengah
Judul : Jelang Peresmian, Bupati Morowali Terpilih Iksan-Iriane Dilapor Ke Bareskrim Terkait Prasangka Penggunaan Surat Palsu
link : Jelang Peresmian, Bupati Morowali Terpilih Iksan-Iriane Dilapor Ke Bareskrim Terkait Prasangka Penggunaan Surat Palsu
Baca juga
Sulawesi Tengah
– Menjelang pelantikan kepala daerah terpilih di Jakarta pada 20 Februari 2025, Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Morowali, Iksan Baharuddin Abdul Rauf dan Iriane Iliyas, menghadapi laporan hukum.
Keduanya dilaporkan ke Bareskrim Polisi Republik Indonesia atas dugaan penggunaan surat informasi imitasi saat pencalonan dalam Pilkada 2024.
Laporan tersebut diajukan oleh LSM Satuan Komando Sapu Bersih Korupsi (Saber Korupsi) yang diketuai oleh Hisam Kaimuddin.
Dalam surat laporannya yang dikirim ke Bareskrim Polri pada 17 Februari 2025, LSM ini mengungkap adanya praduga pemalsuan surat informasi Tidak Pailit yang digunakan sebagai syarat manajemen ketika registrasi di KPU Morowali.
LSM Saber Korupsi menyinari bahwa surat informasi Tidak Pailit yang didaftarkan oleh Iksan-Iriane bukan produk resmi dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar.
Mereka memastikan bahwa surat tersebut tidak memiliki barcode serta nomor surat yang ditulis secara manual, bukan menggunakan sistem resmi.
Surat keterangan Tidak Pailit atas nama Iksan tercatat dengan nomor: 191/SK/HK/08/2024/PN Mks, sementara milik Iriane bernomor: 192/SK/HK/08/2024/PN Mks. Kedua dokumen ini dinilai janggal sebab tidak menyanggupi tolok ukur administratif yang berlaku.
“Surat informasi tersebut ditetapkan di Makassar pada 22 Agustus 2024, tetapi tidak menyanggupi patokan administratif yang berlaku,” ungkap LSM Saber Korupsi dalam laporannya.
Sebagai perbandingan, LSM ini memastikan bahwa pasangan kandidat lain, yaitu paslon nomor 1, 2, dan 4, mempunyai surat keterangan Tidak Pailit yang dilengkapi barcode. Salah satu contohnya yaitu surat milik paslon nomor urut 1 yang ditandatangani oleh Plh Ketua Pengadilan Niaga, Eddy SH.
Lebih lanjut, LSM ini mengungkap bahwa pada 22 Agustus 2024, Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, Hendri Tobing, dikabarkan tidak berada di daerah. Namun, anehnya, surat informasi untuk Iksan dan Iriane tetap ditandatangani atas nama Hendri Tobing tanpa adanya barcode resmi.
Berdasarkan temuan tersebut, LSM Saber Korupsi memastikan bahwa dokumen yang digunakan Iksan dan Iriane dikala mendaftar di KPU Morowali disangka besar lengan berkuasa merupakan surat palsu. Mereka meminta Bareskrim Polri segera melakukan penyelidikan sesuai Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen.
“Kami mendesak Bareskrim Polisi Republik Indonesia untuk segera memeriksa laporan ini biar praduga pemalsuan surat mampu diusut tuntas,” tegas LSM Saber Korupsi.
Sebagai bukti pendukung, LSM ini menambahkan seluruh surat keterangan Tidak Pailit dari kandidat lain selaku materi perbandingan dalam laporan mereka terhadap Bareskrim Polisi Republik Indonesia.
Iksan Baharuddin Abdul Rauf yang dikonfirmasi melalui whatsApp belum menjawab hingga info ini diterbitkan.***
– Menjelang pelantikan kepala daerah terpilih di Jakarta pada 20 Februari 2025, Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Morowali, Iksan Baharuddin Abdul Rauf dan Iriane Iliyas, menghadapi laporan hukum.
Keduanya dilaporkan ke Bareskrim Polisi Republik Indonesia atas dugaan penggunaan surat informasi imitasi saat pencalonan dalam Pilkada 2024.
Laporan tersebut diajukan oleh LSM Satuan Komando Sapu Bersih Korupsi (Saber Korupsi) yang diketuai oleh Hisam Kaimuddin.
Dalam surat laporannya yang dikirim ke Bareskrim Polri pada 17 Februari 2025, LSM ini mengungkap adanya praduga pemalsuan surat informasi Tidak Pailit yang digunakan sebagai syarat manajemen ketika registrasi di KPU Morowali.
LSM Saber Korupsi menyinari bahwa surat informasi Tidak Pailit yang didaftarkan oleh Iksan-Iriane bukan produk resmi dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar.
Mereka memastikan bahwa surat tersebut tidak memiliki barcode serta nomor surat yang ditulis secara manual, bukan menggunakan sistem resmi.
Surat keterangan Tidak Pailit atas nama Iksan tercatat dengan nomor: 191/SK/HK/08/2024/PN Mks, sementara milik Iriane bernomor: 192/SK/HK/08/2024/PN Mks. Kedua dokumen ini dinilai janggal sebab tidak menyanggupi tolok ukur administratif yang berlaku.
“Surat informasi tersebut ditetapkan di Makassar pada 22 Agustus 2024, tetapi tidak menyanggupi patokan administratif yang berlaku,” ungkap LSM Saber Korupsi dalam laporannya.
Sebagai perbandingan, LSM ini memastikan bahwa pasangan kandidat lain, yaitu paslon nomor 1, 2, dan 4, mempunyai surat keterangan Tidak Pailit yang dilengkapi barcode. Salah satu contohnya yaitu surat milik paslon nomor urut 1 yang ditandatangani oleh Plh Ketua Pengadilan Niaga, Eddy SH.
Lebih lanjut, LSM ini mengungkap bahwa pada 22 Agustus 2024, Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, Hendri Tobing, dikabarkan tidak berada di daerah. Namun, anehnya, surat informasi untuk Iksan dan Iriane tetap ditandatangani atas nama Hendri Tobing tanpa adanya barcode resmi.
Berdasarkan temuan tersebut, LSM Saber Korupsi memastikan bahwa dokumen yang digunakan Iksan dan Iriane dikala mendaftar di KPU Morowali disangka besar lengan berkuasa merupakan surat palsu. Mereka meminta Bareskrim Polri segera melakukan penyelidikan sesuai Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen.
“Kami mendesak Bareskrim Polisi Republik Indonesia untuk segera memeriksa laporan ini biar praduga pemalsuan surat mampu diusut tuntas,” tegas LSM Saber Korupsi.
Sebagai bukti pendukung, LSM ini menambahkan seluruh surat keterangan Tidak Pailit dari kandidat lain selaku materi perbandingan dalam laporan mereka terhadap Bareskrim Polisi Republik Indonesia.
Iksan Baharuddin Abdul Rauf yang dikonfirmasi melalui whatsApp belum menjawab hingga info ini diterbitkan.***
Sulawesi Tengah
Judul : Rapat Paripurna, Dprd Palu Bahas Instruksi Etik Dan Tata Beracara Tubuh Kehormatan
link : Rapat Paripurna, Dprd Palu Bahas Instruksi Etik Dan Tata Beracara Tubuh Kehormatan
Baca juga
Sulawesi Tengah
PALU, KABAR SULTENG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palu Rapat Paripurna diskusikan isyarat etik dan tata beracara badan kehormatan, Senin (17/2/2025) pagi.
Rapat Paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Palu tersebut, dibarengi legislator dari masing-masing fraksi serta perwakilan pemkot Palu.
Sidang Paripurna perdana DPRD Palu ini membahas ihwal dua desain peraturan DPRD.
Di antaranya Rancangan Peraturan DPRD perihal Kode Etik, dan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.
Sidang ini berlangsung sekira satu jam, dipimpin pribadi Plh Ketua DPRD Palu, Muchlis U Aca.
Rancangan peraturan DPRD tersebut sebelumnya telah disusun menurut ketentuan yang berlaku.
Pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Palu juga mendapat kesempatan menunjukkan penjelasan terkait rancangan peraturan daerah yang dibahas.
Rapat paripurna juga dirangkai dengan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) yang bertugas membahas lebih lanjut desain peraturan DPRD tersebut.
Baca Juga: Penjelasan PT Vale Soal Sengketa Lahan dengan Rumpun Pong Salamba
Sebanyak 11 anggota DPRD mewakili masing-masing fraksi terpilih masuk dalam keanggotaan pansus.
“11 orang anggota dewan, di antaranya unsur fraksi Gerindra diwakili 2 orang anggota, Golkar 1 orang anggota, NasDem 1 orang anggota, fraksi PKS 1 anggota, Hanura 1 anggota, PKB 1 anggota, demokrat 1 anggota, PDIP 2 anggota, Amanat Solidaritas diwakili 1 orang anggota,” jelas Muchlis.
Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD tersebut lalu akan dilanjutkan dalam rapat Pansus selama 7 hari kerja, terhitung setelah pansus dibentuk.
Usai rapat pansus dilakukan, Ketua atau anggota Pansus akan memberikan laporan hasil pembahasan Rancangan Peraturan DPRD.
Rapat Paripurna lalu berlanjut pada jawaban fraksi dan diskusi, hingga pengambilan keputusan dan penandatanganan hasil Rancangan Peraturan DPRD. (**)
Simak update isu menawan yang lain, ikuti terusan WhatsApp Official KabarSulteng.id https://whatsapp.com/channel/0029VaFS4HhH5JM6ToN3GU1u atau klik di sini
PALU, KABAR SULTENG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palu Rapat Paripurna diskusikan isyarat etik dan tata beracara badan kehormatan, Senin (17/2/2025) pagi.
Rapat Paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Palu tersebut, dibarengi legislator dari masing-masing fraksi serta perwakilan pemkot Palu.
Sidang Paripurna perdana DPRD Palu ini membahas ihwal dua desain peraturan DPRD.
Di antaranya Rancangan Peraturan DPRD perihal Kode Etik, dan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.
Sidang ini berlangsung sekira satu jam, dipimpin pribadi Plh Ketua DPRD Palu, Muchlis U Aca.
Rancangan peraturan DPRD tersebut sebelumnya telah disusun menurut ketentuan yang berlaku.
Pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Palu juga mendapat kesempatan menunjukkan penjelasan terkait rancangan peraturan daerah yang dibahas.
Rapat paripurna juga dirangkai dengan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) yang bertugas membahas lebih lanjut desain peraturan DPRD tersebut.
Baca Juga: Penjelasan PT Vale Soal Sengketa Lahan dengan Rumpun Pong Salamba
Sebanyak 11 anggota DPRD mewakili masing-masing fraksi terpilih masuk dalam keanggotaan pansus.
“11 orang anggota dewan, di antaranya unsur fraksi Gerindra diwakili 2 orang anggota, Golkar 1 orang anggota, NasDem 1 orang anggota, fraksi PKS 1 anggota, Hanura 1 anggota, PKB 1 anggota, demokrat 1 anggota, PDIP 2 anggota, Amanat Solidaritas diwakili 1 orang anggota,” jelas Muchlis.
Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD tersebut lalu akan dilanjutkan dalam rapat Pansus selama 7 hari kerja, terhitung setelah pansus dibentuk.
Usai rapat pansus dilakukan, Ketua atau anggota Pansus akan memberikan laporan hasil pembahasan Rancangan Peraturan DPRD.
Rapat Paripurna lalu berlanjut pada jawaban fraksi dan diskusi, hingga pengambilan keputusan dan penandatanganan hasil Rancangan Peraturan DPRD. (**)
Simak update isu menawan yang lain, ikuti terusan WhatsApp Official KabarSulteng.id https://whatsapp.com/channel/0029VaFS4HhH5JM6ToN3GU1u atau klik di sini
Sulawesi Tengah
Judul : Laporan Kepada Bupati-Wakil Bupati Morowali Terpilih Iksan-Iriane Iliyas Ke Bareskrim Dianggap Tidak Berdasar
link : Laporan Kepada Bupati-Wakil Bupati Morowali Terpilih Iksan-Iriane Iliyas Ke Bareskrim Dianggap Tidak Berdasar
Baca juga
Sulawesi Tengah
MOROWALI, – Laporan terhadap Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Morowali, Iksan Baharuddin Abdul Rauf dan Iriane Iliyas, ke Bareskrim Polisi Republik Indonesia atas dugaan penggunaan surat keterangan palsu dikala pencalonan dalam Pilkada Morowali 2024 dianggap tidak berdasar.
Hal ini ditegaskan Ketua Tim Pemenangan Iksan-Iriane, Asfar, merespon laporan kepada Bupati dan Wakil Bupati terpilih Morowali, Iksan Baharuddin Abdul Rauf dan Iriane Iliyas oleh LSM Satuan Komando Sapu Bersih Korupsi (Saber Korupsi) yang diketuai Hisam Kaimuddin, ke Bareskrim Polisi Republik Indonesia, pada 17 Februari 2025.
Menurut Asfar, surat keterangan tidak pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar memiliki dua versi, yaitu online dan offline.
Asfar menerangkan bahwa KPU Morowali sudah mengonfirmasi keabsahan surat tersebut ke Pengadilan Negeri Makassar jauh sebelum penetapan pasangan calon dalam Pilkada 2024.
“Surat keterangan tidak pailit ini telah dikonfirmasi KPU Morowali ke Pengadilan Negeri Makassar. Bahkan tim dari pasangan nomor urut 1, Taslim-Asgar, juga sudah meminta penjelasan pribadi ke pengadilan pada 25 Desember 2024,” ujar Asfar terhadap kabarsulteng.id, Selasa (18/2/2024).
Asfar menambahkan bahwa Pengadilan Negeri Makassar telah mempublikasikan surat resmi bernomor 191/SK/HK/08/2024/PN Mks dan 192/SK/HK/08/2024/PN Mks atas nama Iksan dan Iriane Iliyas pada 22 Agustus 2024. Surat tersebut dikeluarkan secara manual karena adanya gangguan jaringan internet saat proses registrasi online.
“Iksan-Iriane merupakan pasangan calon yang lebih dahulu mengurus surat persyaratan dibanding kandidat lain. Semua dokumen yang diminta sudah dipenuhi sesuai prosedur yang berlaku,” terangnya.
Asfar juga membantah klaim LSM Saber Korupsi yang mempermasalahkan ketiadaan barcode dalam surat tersebut.
Menurutnya, pengadilan sudah memutuskan bahwa eksistensi barcode tidak memengaruhi keabsahan dokumen.
“Surat yang dikeluarkan untuk Iksan-Iriane sah secara aturan dan sudah diverifikasi oleh pengadilan. Laporan yang diajukan LSM Saber Korupsi hanya perkiraan yang tidak memiliki dasar aturan,” tegasnya.***
MOROWALI, – Laporan terhadap Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Morowali, Iksan Baharuddin Abdul Rauf dan Iriane Iliyas, ke Bareskrim Polisi Republik Indonesia atas dugaan penggunaan surat keterangan palsu dikala pencalonan dalam Pilkada Morowali 2024 dianggap tidak berdasar.
Hal ini ditegaskan Ketua Tim Pemenangan Iksan-Iriane, Asfar, merespon laporan kepada Bupati dan Wakil Bupati terpilih Morowali, Iksan Baharuddin Abdul Rauf dan Iriane Iliyas oleh LSM Satuan Komando Sapu Bersih Korupsi (Saber Korupsi) yang diketuai Hisam Kaimuddin, ke Bareskrim Polisi Republik Indonesia, pada 17 Februari 2025.
Menurut Asfar, surat keterangan tidak pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar memiliki dua versi, yaitu online dan offline.
Asfar menerangkan bahwa KPU Morowali sudah mengonfirmasi keabsahan surat tersebut ke Pengadilan Negeri Makassar jauh sebelum penetapan pasangan calon dalam Pilkada 2024.
“Surat keterangan tidak pailit ini telah dikonfirmasi KPU Morowali ke Pengadilan Negeri Makassar. Bahkan tim dari pasangan nomor urut 1, Taslim-Asgar, juga sudah meminta penjelasan pribadi ke pengadilan pada 25 Desember 2024,” ujar Asfar terhadap kabarsulteng.id, Selasa (18/2/2024).
Asfar menambahkan bahwa Pengadilan Negeri Makassar telah mempublikasikan surat resmi bernomor 191/SK/HK/08/2024/PN Mks dan 192/SK/HK/08/2024/PN Mks atas nama Iksan dan Iriane Iliyas pada 22 Agustus 2024. Surat tersebut dikeluarkan secara manual karena adanya gangguan jaringan internet saat proses registrasi online.
“Iksan-Iriane merupakan pasangan calon yang lebih dahulu mengurus surat persyaratan dibanding kandidat lain. Semua dokumen yang diminta sudah dipenuhi sesuai prosedur yang berlaku,” terangnya.
Asfar juga membantah klaim LSM Saber Korupsi yang mempermasalahkan ketiadaan barcode dalam surat tersebut.
Menurutnya, pengadilan sudah memutuskan bahwa eksistensi barcode tidak memengaruhi keabsahan dokumen.
“Surat yang dikeluarkan untuk Iksan-Iriane sah secara aturan dan sudah diverifikasi oleh pengadilan. Laporan yang diajukan LSM Saber Korupsi hanya perkiraan yang tidak memiliki dasar aturan,” tegasnya.***
Sulawesi Tengah
Judul : Video Penganiayaan Di Bantaran Sungai Palu Heboh Di Media Umum
link : Video Penganiayaan Di Bantaran Sungai Palu Heboh Di Media Umum
Baca juga
Sulawesi Tengah
PALU, – Sebuah video menunjukkan agresi penganiayaan brutal di bantaran Sungai Palu booming di media umum
Aksi penganiayaan di bantaran sungai Palu ini terjadi di Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, pada Selasa siang, 18 Februari 2025.
Baca juga: KM Fitri 09 dari Tolitoli ke Berau Tenggelam di Selat Makassar, 15 Penumpang Selamat
Video yang diunggah akun Facebok Ishak Dg Malina memberikan seorang pria melaksanakan penikaman terhadap korban yang tergeletak di semak-semak.
“Kejadian hari ini pukul 12.30 di Jl. Sungai Miu (Ujuna), bantaran Sungai Palu. Kami tidak tahu masalahnya dan tidak mampu berbuat banyak alasannya adalah kami di seberang sungai,” tulis Ishak dalam unggahannya.
Setelah menikam korban, pelaku tampakmembuang pisau atau badik yang dipakai, lalu mengeluarkan parang dari pinggangnya. Tak usang, seorang laki-laki berbaju putih datang dan mempesona pelaku ke jalan.
Sejumlah warga tampak berkumpul di sekeliling lokasi, menyaksikan kejadian mengerikan ini.
Akibat penganiayaan tersebut, korban dilaporkan meninggal dunia.
Polisi telah mengamankan pelaku dan tengah melaksanakan penyelidikan lebih lanjut.
“Pelaku telah diamankan di Mapolresta Palu untuk menjalani proses penyelidikan,” ujar Kapolresta Palu, Komisaris Besar Pol Deny Abrahams.***
Simak update info menarik lainnya, ikuti saluran WhatsApp Official KabarSulteng.id https://whatsapp.com/channel/0029VaFS4HhH5JM6ToN3GU1u atau klik di sini
PALU, – Sebuah video menunjukkan agresi penganiayaan brutal di bantaran Sungai Palu booming di media umum
Aksi penganiayaan di bantaran sungai Palu ini terjadi di Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, pada Selasa siang, 18 Februari 2025.
Baca juga: KM Fitri 09 dari Tolitoli ke Berau Tenggelam di Selat Makassar, 15 Penumpang Selamat
Video yang diunggah akun Facebok Ishak Dg Malina memberikan seorang pria melaksanakan penikaman terhadap korban yang tergeletak di semak-semak.
“Kejadian hari ini pukul 12.30 di Jl. Sungai Miu (Ujuna), bantaran Sungai Palu. Kami tidak tahu masalahnya dan tidak mampu berbuat banyak alasannya adalah kami di seberang sungai,” tulis Ishak dalam unggahannya.
Setelah menikam korban, pelaku tampakmembuang pisau atau badik yang dipakai, lalu mengeluarkan parang dari pinggangnya. Tak usang, seorang laki-laki berbaju putih datang dan mempesona pelaku ke jalan.
Sejumlah warga tampak berkumpul di sekeliling lokasi, menyaksikan kejadian mengerikan ini.
Akibat penganiayaan tersebut, korban dilaporkan meninggal dunia.
Polisi telah mengamankan pelaku dan tengah melaksanakan penyelidikan lebih lanjut.
“Pelaku telah diamankan di Mapolresta Palu untuk menjalani proses penyelidikan,” ujar Kapolresta Palu, Komisaris Besar Pol Deny Abrahams.***
Simak update info menarik lainnya, ikuti saluran WhatsApp Official KabarSulteng.id https://whatsapp.com/channel/0029VaFS4HhH5JM6ToN3GU1u atau klik di sini
Sulawesi Tengah
Judul : Surat Informasi Iksan-Iriane Saat Daftar Pilkada Morowali Disebut Tidak Teregister Di Ma
link : Surat Informasi Iksan-Iriane Saat Daftar Pilkada Morowali Disebut Tidak Teregister Di Ma
Baca juga
Sulawesi Tengah
PALU, KABAR SULTENG – Dugaan penggunaan surat informasi artifisial tidak pailit oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih Morowali Iksan Baharuddin Abdul Rauf dan Iriane Iliyas pada Pilkada Morowali 2024 terus mencuat. LSM Satuan Komando Sapu Bersih Korupsi (Saber Korupsi) terus menelusuri keabsahan dokumen tersebut setelah melaporkannya ke Bareskrim Polisi Republik Indonesia pada 17 Februari 2025.
LSM Saber Korupsi bahkan mendatangi Mahkamah Agung (MA) di Jakarta untuk memverifikasi kebenaran surat keterangan tidak pailit Iksan – Iriane pada Pilkada Morowali 2024 yang diterbitkan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar pada 22 Agustus 2024.
Ketua Umum LSM Saber Korupsi, Hisam Kaimuddin, mengungkapkan bahwa hanya surat informasi tidak pailit milik pasangan kandidat nomor urut 1, 2, dan 4 yang terdaftar di MA. Sementara itu, dokumen milik pasangan nomor urut 3, Iksan dan Iriane, tidak didapatkan dalam sistem pendaftaran MA.
Hisam menegaskan bahwa surat yang sah dan legal mesti teregister di MA. Sebagai produk pengadilan, dokumen tersebut wajib tercatat dalam dokumen resmi MA.
Berikut nomor surat keterangan yang sudah terdaftar di MA:
Taslim-Asgar (Nomor Urut 1): 607/SK/HK/08/2024/PN Mks dan 608/SK/HK/08/2024/PN Mks.
Kuswandi-Syahril (Nomor Urut 2): 761/SK/HK/08/2024/PN Mks dan 762/SK/HK/08/2024/PN Mks.
Rachmansyah-Harsono (Nomor Urut 4): 713/SK/HK/08/2024/PN Mks dan 714/SK/HK/08/2024/PN Mks.
Sementara itu, surat informasi milik Iksan dan Iriane bernomor 191/SK/HK/08/2024/PN Mks dan 192/SK/HK/08/2024/PN Mks, tidak didapatkan dalam sistem online MA.
“Kenapa cuma surat keterangan pasangan kandidat lain yang terdaftar dalam layanan elektro MA? Seharusnya semua surat informasi kandidat memiliki validitas yang serupa,” ujar Hisam.
Lebih lanjut, Hisam mengungkapkan perbedaan menonjol dalam surat milik Iksan dan Iriane. Tidak mirip surat kandidat lain yang mempunyai barcode dan nomor surat yang diketik secara resmi, dokumen milik pasangan nomor urut 3 justru ditulis manual dengan tangan.
“Perbedaan format ini mengindikasikan adanya prasangka pemalsuan. Kami mendesak pihak berwenang untuk memeriksa tuntas masalah ini,” tegasnya.
Menanggapi tuduhan tersebut, Ketua Tim Pemenangan Iksan-Iriane, Asfar Bente, membantah praduga pemalsuan.
Ia menjelaskan bahwa surat informasi tidak pailit dikeluarkan dalam dua model, adalah online dan offline.
Menurut Asfar, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Morowali sudah mengonfirmasi keabsahan dokumen tersebut terhadap Pengadilan Negeri Makassar sebelum penetapan pasangan kandidat dalam Pilkada 2024.
“Surat ini sudah dikonfirmasi oleh KPU Morowali dan bahkan tim pasangan Taslim-Asgar juga sudah meminta klarifikasi langsung ke pengadilan pada 25 Desember 2024,” ujar Asfar.
Ia juga menyertakan bahwa surat informasi milik Iksan dan Iriane diterbitkan secara manual akibat gangguan jaringan internet ketika registrasi online.
“Iksan-Iriane justru menjadi pasangan pertama yang mengurus surat patokan. Semua dokumen sudah dipenuhi sesuai mekanisme yang berlaku,” jelasnya.
Kasus ini masih terus bergulir, dan publik menunggu langkah berikutnya dari pihak terkait untuk menentukan transparansi serta keabsahan dokumen dalam Pilkada Morowali 2024.***
Simak update informasi menawan yang lain, ikuti akses WhatsApp Official KabarSulteng.id https://whatsapp.com/channel/0029VaFS4HhH5JM6ToN3GU1u atau klik di sini
PALU, KABAR SULTENG – Dugaan penggunaan surat informasi artifisial tidak pailit oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih Morowali Iksan Baharuddin Abdul Rauf dan Iriane Iliyas pada Pilkada Morowali 2024 terus mencuat. LSM Satuan Komando Sapu Bersih Korupsi (Saber Korupsi) terus menelusuri keabsahan dokumen tersebut setelah melaporkannya ke Bareskrim Polisi Republik Indonesia pada 17 Februari 2025.
LSM Saber Korupsi bahkan mendatangi Mahkamah Agung (MA) di Jakarta untuk memverifikasi kebenaran surat keterangan tidak pailit Iksan – Iriane pada Pilkada Morowali 2024 yang diterbitkan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar pada 22 Agustus 2024.
Ketua Umum LSM Saber Korupsi, Hisam Kaimuddin, mengungkapkan bahwa hanya surat informasi tidak pailit milik pasangan kandidat nomor urut 1, 2, dan 4 yang terdaftar di MA. Sementara itu, dokumen milik pasangan nomor urut 3, Iksan dan Iriane, tidak didapatkan dalam sistem pendaftaran MA.
Hisam menegaskan bahwa surat yang sah dan legal mesti teregister di MA. Sebagai produk pengadilan, dokumen tersebut wajib tercatat dalam dokumen resmi MA.
Berikut nomor surat keterangan yang sudah terdaftar di MA:
Taslim-Asgar (Nomor Urut 1): 607/SK/HK/08/2024/PN Mks dan 608/SK/HK/08/2024/PN Mks.
Kuswandi-Syahril (Nomor Urut 2): 761/SK/HK/08/2024/PN Mks dan 762/SK/HK/08/2024/PN Mks.
Rachmansyah-Harsono (Nomor Urut 4): 713/SK/HK/08/2024/PN Mks dan 714/SK/HK/08/2024/PN Mks.
Sementara itu, surat informasi milik Iksan dan Iriane bernomor 191/SK/HK/08/2024/PN Mks dan 192/SK/HK/08/2024/PN Mks, tidak didapatkan dalam sistem online MA.
“Kenapa cuma surat keterangan pasangan kandidat lain yang terdaftar dalam layanan elektro MA? Seharusnya semua surat informasi kandidat memiliki validitas yang serupa,” ujar Hisam.
Lebih lanjut, Hisam mengungkapkan perbedaan menonjol dalam surat milik Iksan dan Iriane. Tidak mirip surat kandidat lain yang mempunyai barcode dan nomor surat yang diketik secara resmi, dokumen milik pasangan nomor urut 3 justru ditulis manual dengan tangan.
“Perbedaan format ini mengindikasikan adanya prasangka pemalsuan. Kami mendesak pihak berwenang untuk memeriksa tuntas masalah ini,” tegasnya.
Menanggapi tuduhan tersebut, Ketua Tim Pemenangan Iksan-Iriane, Asfar Bente, membantah praduga pemalsuan.
Ia menjelaskan bahwa surat informasi tidak pailit dikeluarkan dalam dua model, adalah online dan offline.
Menurut Asfar, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Morowali sudah mengonfirmasi keabsahan dokumen tersebut terhadap Pengadilan Negeri Makassar sebelum penetapan pasangan kandidat dalam Pilkada 2024.
“Surat ini sudah dikonfirmasi oleh KPU Morowali dan bahkan tim pasangan Taslim-Asgar juga sudah meminta klarifikasi langsung ke pengadilan pada 25 Desember 2024,” ujar Asfar.
Ia juga menyertakan bahwa surat informasi milik Iksan dan Iriane diterbitkan secara manual akibat gangguan jaringan internet ketika registrasi online.
“Iksan-Iriane justru menjadi pasangan pertama yang mengurus surat patokan. Semua dokumen sudah dipenuhi sesuai mekanisme yang berlaku,” jelasnya.
Kasus ini masih terus bergulir, dan publik menunggu langkah berikutnya dari pihak terkait untuk menentukan transparansi serta keabsahan dokumen dalam Pilkada Morowali 2024.***
Simak update informasi menawan yang lain, ikuti akses WhatsApp Official KabarSulteng.id https://whatsapp.com/channel/0029VaFS4HhH5JM6ToN3GU1u atau klik di sini
Sulawesi Tengah
Judul : Kronologi Duel Ajal Di Bantaran Sungai Palu, Ternyata Pelaku Dan Korban Punya Korelasi Keluarga
link : Kronologi Duel Ajal Di Bantaran Sungai Palu, Ternyata Pelaku Dan Korban Punya Korelasi Keluarga
Baca juga
Sulawesi Tengah
PALU, – Duel akhir hayat menggunakan senjata tajam (sajam) terjadi di bantaran Sungai Palu pada Selasa siang, 18 Februari 2025. Peristiwa ini berjalan di Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah.
Duel kematian di bantaran Sungai Palu melibatkan dua laki-laki, adalah MF (26) dan R (31), yang serupa-sama bertempat tinggal di Jalan Sungai Lambangan, Kelurahan Ujuna. Dalam kejadian ini, MF tewas akhir luka tusuk, sementara R telah diamankan oleh pihak kepolisian.
Kapolresta Palu, Kombes Pol Deny Abrahams, mengungkapkan bahwa duel tersebut bermula dari perselisihan antara korban (MF) dan pelaku (R).
Baca juga: Video Penganiayaan di Bantaran Sungai Palu Heboh di Media Sosial
Masalah dipicu ketika korban ditegur oleh pelaku alasannya adalah berbicara kasar terhadap seseorang yang meminjamkan duit kepadanya. Tak terima ditegur, korban mengancam akan membunuh pelaku.
Pada hari kejadian, korban dan pelaku kembali bertemu dan kesannya sepakat untuk berduel. Awalnya, mereka bertarung dengan tangan kosong, namun keduanya ternyata menenteng senjata tajam.
Saat pertandingan berlangsung, korban mencabut badiknya, tetapi pelaku berhasil merebutnya dan lalu menusukkan badik tersebut ke tubuh korban berulang kali.
“Pelaku sempat mencabut badiknya, namun korban meminta maaf. Setelah kejadian, pelaku pribadi pergi ke Polsek Palu Barat untuk menyerahkan diri,” ujar Kapolresta.
Sekitar pukul 12.25 WITA, korban dilarikan ke Rumah Sakit Anutapura oleh warga yang melihat kejadian tersebut. Namun, 15 menit lalu, tepat pukul 12.40 WITA, korban dinyatakan meninggal dunia akhir 10 luka tusuk di bab perut.
“Pelaku dan korban ternyata masih mempunyai korelasi keluarga. Pelaku merupakan kakek dari korban,” jelas Kapolresta.
Kapolresta menambahkan bahwa motif kejadian ini berawal dari ketidakterimaan korban saat ditegur oleh pelaku karena berkata bergairah kepada seseorang yang menagih utangnya.
Kasus ini sekarang dalam penanganan Polresta Palu guna pengusutan lebih lanjut.***
Ikuti juga informasi mempesona lainnya di WhatsApp Official kabarsulteng.id di sini
PALU, – Duel akhir hayat menggunakan senjata tajam (sajam) terjadi di bantaran Sungai Palu pada Selasa siang, 18 Februari 2025. Peristiwa ini berjalan di Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah.
Duel kematian di bantaran Sungai Palu melibatkan dua laki-laki, adalah MF (26) dan R (31), yang serupa-sama bertempat tinggal di Jalan Sungai Lambangan, Kelurahan Ujuna. Dalam kejadian ini, MF tewas akhir luka tusuk, sementara R telah diamankan oleh pihak kepolisian.
Kapolresta Palu, Kombes Pol Deny Abrahams, mengungkapkan bahwa duel tersebut bermula dari perselisihan antara korban (MF) dan pelaku (R).
Baca juga: Video Penganiayaan di Bantaran Sungai Palu Heboh di Media Sosial
Masalah dipicu ketika korban ditegur oleh pelaku alasannya adalah berbicara kasar terhadap seseorang yang meminjamkan duit kepadanya. Tak terima ditegur, korban mengancam akan membunuh pelaku.
Pada hari kejadian, korban dan pelaku kembali bertemu dan kesannya sepakat untuk berduel. Awalnya, mereka bertarung dengan tangan kosong, namun keduanya ternyata menenteng senjata tajam.
Saat pertandingan berlangsung, korban mencabut badiknya, tetapi pelaku berhasil merebutnya dan lalu menusukkan badik tersebut ke tubuh korban berulang kali.
“Pelaku sempat mencabut badiknya, namun korban meminta maaf. Setelah kejadian, pelaku pribadi pergi ke Polsek Palu Barat untuk menyerahkan diri,” ujar Kapolresta.
Sekitar pukul 12.25 WITA, korban dilarikan ke Rumah Sakit Anutapura oleh warga yang melihat kejadian tersebut. Namun, 15 menit lalu, tepat pukul 12.40 WITA, korban dinyatakan meninggal dunia akhir 10 luka tusuk di bab perut.
“Pelaku dan korban ternyata masih mempunyai korelasi keluarga. Pelaku merupakan kakek dari korban,” jelas Kapolresta.
Kapolresta menambahkan bahwa motif kejadian ini berawal dari ketidakterimaan korban saat ditegur oleh pelaku karena berkata bergairah kepada seseorang yang menagih utangnya.
Kasus ini sekarang dalam penanganan Polresta Palu guna pengusutan lebih lanjut.***
Ikuti juga informasi mempesona lainnya di WhatsApp Official kabarsulteng.id di sini
Sulawesi Tengah
Judul : Pernah Dilaporkan Ke Kejati, Bupati Morowali Terpilih Iksan Diduga Terlibat Calo Tanah
link : Pernah Dilaporkan Ke Kejati, Bupati Morowali Terpilih Iksan Diduga Terlibat Calo Tanah
Baca juga
Sulawesi Tengah
PALU, – Iksan Baharuddin Abdul Rauf, Bupati Morowali terpilih, kembali menjadi sorotan. Setelah sebelumnya disangka memakai surat keterangan imitasi terkait status tidak pailit dalam Pilkada Morowali 2024, kini dia dikaitkan dengan dugaan praktik percaloan tanah.
Dilansir dari metrosulteng.com, Iksan disangka berperan sebagai perantara dalam pemasaran tanah kepada perusahaan tambang di Morowali, Sulawesi Tengah. Rekomendasinya disebut-sebut memiliki efek besar dalam transaksi tersebut.
Dugaan ini kian berpengaruh sesudah beredar tangkapan layar percakapan WhatsApp (WA) yang disangka melibatkan Iksan dengan pihak lain.
Dalam percakapan WA tertanggal 7 September 2024, Iksan meminta seseorang untuk berkoordinasi dengan kepala desa dan camat. “Saya cuma selaku pengantara kepada masyarakat dan aku minta perusahaan bayarkan,” demikian isi pesan yang dikutip dari metrosulteng.com.
Dugaan keterlibatan Iksan dalam praktik percaloan tanah juga diperkuat oleh pernyataan Ketua Umum LSM Saber Korupsi, Hisman Kaimuddin. Menurutnya, pihaknya sudah melaporkan perkara ini ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah di Palu pada September 2024.
LSM Saber Korupsi mengungkap hasil pemeriksaan terkait praduga durjana tanah di Bahodopi, Morowali. Laporan mereka menyebutkan bahwa Kusno Trianto berperan sebagai calo dalam transaksi pemasaran tanah ke perusahaan tambang, melakukan pekerjaan sama dengan Iksan. Dari praktik ini, keuntungan yang disangka diraup mencapai puluhan miliar rupiah.
Hingga berita ini diterbitkan, Bupati Morowali terpilih Iksan Baharuddin Abdul Rauf belum memberikan jawaban terkait tuduhan tersebut.***
Ikuti juga isu menawan yang lain di WhatsApp Official kabarsulteng.id di sini
PALU, – Iksan Baharuddin Abdul Rauf, Bupati Morowali terpilih, kembali menjadi sorotan. Setelah sebelumnya disangka memakai surat keterangan imitasi terkait status tidak pailit dalam Pilkada Morowali 2024, kini dia dikaitkan dengan dugaan praktik percaloan tanah.
Dilansir dari metrosulteng.com, Iksan disangka berperan sebagai perantara dalam pemasaran tanah kepada perusahaan tambang di Morowali, Sulawesi Tengah. Rekomendasinya disebut-sebut memiliki efek besar dalam transaksi tersebut.
Dugaan ini kian berpengaruh sesudah beredar tangkapan layar percakapan WhatsApp (WA) yang disangka melibatkan Iksan dengan pihak lain.
Dalam percakapan WA tertanggal 7 September 2024, Iksan meminta seseorang untuk berkoordinasi dengan kepala desa dan camat. “Saya cuma selaku pengantara kepada masyarakat dan aku minta perusahaan bayarkan,” demikian isi pesan yang dikutip dari metrosulteng.com.
Dugaan keterlibatan Iksan dalam praktik percaloan tanah juga diperkuat oleh pernyataan Ketua Umum LSM Saber Korupsi, Hisman Kaimuddin. Menurutnya, pihaknya sudah melaporkan perkara ini ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah di Palu pada September 2024.
LSM Saber Korupsi mengungkap hasil pemeriksaan terkait praduga durjana tanah di Bahodopi, Morowali. Laporan mereka menyebutkan bahwa Kusno Trianto berperan sebagai calo dalam transaksi pemasaran tanah ke perusahaan tambang, melakukan pekerjaan sama dengan Iksan. Dari praktik ini, keuntungan yang disangka diraup mencapai puluhan miliar rupiah.
Hingga berita ini diterbitkan, Bupati Morowali terpilih Iksan Baharuddin Abdul Rauf belum memberikan jawaban terkait tuduhan tersebut.***
Ikuti juga isu menawan yang lain di WhatsApp Official kabarsulteng.id di sini
Sulawesi Tengah
Judul : Pengelolaan Limbah B3 Cpm Termasuk Baik Dari Hasil Pengecekan Dlh Sulteng
link : Pengelolaan Limbah B3 Cpm Termasuk Baik Dari Hasil Pengecekan Dlh Sulteng
Baca juga
Sulawesi Tengah
PALU, – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menganggap pengelolaan limbah materi berbahaya dan beracun (B3) oleh PT Citra Palu Minerals (CPM) tergolong baik.
“Dari hasil pengecekan yang kami kerjakan, pengelolaan limbah B3 oleh CPM telah cukup baik,” ujar Sekretaris DLH Sulteng, Wahid Irawan, Rabu (19/02/2025).
DLH Sulteng melaksanakan kunjungan ke Kantor PT CPM di Kelurahan Poboya, Kota Palu, selaku tindak lanjut dari aspirasi penduduk yang mengkhawatirkan efek lingkungan akibat acara tambang.
Baca juga: PT CPM Tetap Beroperasi Seperti Biasa di Poboya, BRMS Pastikan Tak Ada Penyegelan
“Kami menindaklanjuti aspirasi penduduk dengan melakukan kunjungan eksklusif ke CPM, dan kami diterima dengan baik,” tambah Wahid.
Dalam kunjungan tersebut, DLH Sulteng melakukan pengujian mutu udara dan air Sungai Pondo yang berada di sekitar area perusahaan. Hasil pengujian kadar mutu udara baru akan dikenali dalam 2-3 hari ke depan sesudah uji laboratorium akhir.
“Sampel udara telah diambil, dan hasil uji laboratoriumnya akan keluar dalam beberapa hari ke depan,” jelasnya.
Hingga saat ini, DLH Sulteng belum menemukan dampak lingkungan yang signifikan dari acara tambang PT CPM.
Namun, Wahid menekankan pentingnya laporan pengelolaan lingkungan yang rutin dan sempurna waktu.
“Dokumen lingkungan untuk semester II 2024 baru saja diserahkan. Ini bukan berarti selama ini tidak ada laporan, hanya saja idealnya laporan lingkungan diserahkan setiap semester berlangsung,” tuturnya.
Sementara itu, PT CPM menegaskan bahwa mereka telah menyanggupi seluruh ketentuan regulasi yang tercantum dalam dokumen kesepakatan teknis (Pertek) dan dokumen AMDAL.
“Pemantauan udara ambien dan emisi dijalankan dengan laboratorium terakreditasi KAN. Hasil pemantauan menunjukkan semua parameter lingkungan memenuhi baku mutu yang ditetapkan,” ungkap GM External Affairs and Security PT CPM, Amran Amier.
Amran juga menerangkan bahwa CPM menggunakan alat pendeteksi gas HCN berkualitas tinggi dengan merek OLDHAM dan ATI, yang mempunyai detection limit 4.7 ppm dan dipasang di area pelarutan sianida. Hingga saat ini, tidak ada indikasi pembentukan gas HCN yang berbahaya bagi pekerja.
“Tim maintenance berkala melakukan kalibrasi dan perawatan alat agar tetap berfungsi optimal. Alat deteksi sianida juga dipasang di beberapa titik strategis di pabrik pengolahan,” pungkasnya.***
Ikuti juga isu menarik lainnya di WhatsApp Official kabarsulteng.id di sini
PALU, – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menganggap pengelolaan limbah materi berbahaya dan beracun (B3) oleh PT Citra Palu Minerals (CPM) tergolong baik.
“Dari hasil pengecekan yang kami kerjakan, pengelolaan limbah B3 oleh CPM telah cukup baik,” ujar Sekretaris DLH Sulteng, Wahid Irawan, Rabu (19/02/2025).
DLH Sulteng melaksanakan kunjungan ke Kantor PT CPM di Kelurahan Poboya, Kota Palu, selaku tindak lanjut dari aspirasi penduduk yang mengkhawatirkan efek lingkungan akibat acara tambang.
Baca juga: PT CPM Tetap Beroperasi Seperti Biasa di Poboya, BRMS Pastikan Tak Ada Penyegelan
“Kami menindaklanjuti aspirasi penduduk dengan melakukan kunjungan eksklusif ke CPM, dan kami diterima dengan baik,” tambah Wahid.
Dalam kunjungan tersebut, DLH Sulteng melakukan pengujian mutu udara dan air Sungai Pondo yang berada di sekitar area perusahaan. Hasil pengujian kadar mutu udara baru akan dikenali dalam 2-3 hari ke depan sesudah uji laboratorium akhir.
“Sampel udara telah diambil, dan hasil uji laboratoriumnya akan keluar dalam beberapa hari ke depan,” jelasnya.
Hingga saat ini, DLH Sulteng belum menemukan dampak lingkungan yang signifikan dari acara tambang PT CPM.
Namun, Wahid menekankan pentingnya laporan pengelolaan lingkungan yang rutin dan sempurna waktu.
“Dokumen lingkungan untuk semester II 2024 baru saja diserahkan. Ini bukan berarti selama ini tidak ada laporan, hanya saja idealnya laporan lingkungan diserahkan setiap semester berlangsung,” tuturnya.
Sementara itu, PT CPM menegaskan bahwa mereka telah menyanggupi seluruh ketentuan regulasi yang tercantum dalam dokumen kesepakatan teknis (Pertek) dan dokumen AMDAL.
“Pemantauan udara ambien dan emisi dijalankan dengan laboratorium terakreditasi KAN. Hasil pemantauan menunjukkan semua parameter lingkungan memenuhi baku mutu yang ditetapkan,” ungkap GM External Affairs and Security PT CPM, Amran Amier.
Amran juga menerangkan bahwa CPM menggunakan alat pendeteksi gas HCN berkualitas tinggi dengan merek OLDHAM dan ATI, yang mempunyai detection limit 4.7 ppm dan dipasang di area pelarutan sianida. Hingga saat ini, tidak ada indikasi pembentukan gas HCN yang berbahaya bagi pekerja.
“Tim maintenance berkala melakukan kalibrasi dan perawatan alat agar tetap berfungsi optimal. Alat deteksi sianida juga dipasang di beberapa titik strategis di pabrik pengolahan,” pungkasnya.***
Ikuti juga isu menarik lainnya di WhatsApp Official kabarsulteng.id di sini
Sulawesi Tengah
Judul : Anwar Hafid Dan Reny Lamadjido Resmi Dilantik Sebagai Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulteng 2025-2030
link : Anwar Hafid Dan Reny Lamadjido Resmi Dilantik Sebagai Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulteng 2025-2030
Baca juga
Sulawesi Tengah
– Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Anwar Hafid dan Reny Lamadjido selaku Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) abad 2025-2030.
Pelantikan 961 Kepala Daerah terpilih dari 481 kawasan di Indonesia, tergolong Anwar Hafid dan Reny Lamadjido sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng ini berlangsung di Halaman Istana Merdeka pada Kamis (20/2/2025) bareng dengan
Dalam prosesi ini, sebanyak 66 orang dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, 725 orang sebagai Bupati dan Wakil Bupati, serta 170 orang sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Baca juga: MK Tolak Gugatan Paslon Beramal, Ahmad Ali Ucapkan Selamat kepada Anwar Hafid dan Reny Lamadjido
Presiden Prabowo menegaskan bahwa peresmian bersama-sama ini menjadi bukti berpengaruh bahwa Indonesia memiliki tata cara demokrasi yang dinamis.
“Total ada 33 Gubernur dan 33 Wakil Gubernur, 363 Bupati dan 362 Wakil Bupati, serta 85 Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang hari ini resmi dilantik,” ujar Presiden Prabowo dalam sambutannya.
Presiden juga mengingatkan bahwa para Kepala Daerah yang gres dilantik mesti mengabdi sepenuhnya terhadap rakyat.
Prabowo menegaskan bahwa jabatan tersebut yakni amanah yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab.
“Saudara ialah pelayan rakyat. Tugas utama kerabat adalah membela dan memperjuangkan kepentingan hidup rakyat,” tegasnya.
Selain pelantikan, Presiden Prabowo menginformasikan bahwa seluruh Kepala Daerah terpilih akan mengikuti “retreat” yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri di Magelang, Jawa Tengah.
Agenda ini bertujuan untuk memperkuat kepemimpinan dan kesiapan Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya.
“Kita akan berjumpa dalam retreat di Magelang yang diselenggarakan oleh Mendagri. Ini potensi untuk memperkuat kepemimpinan dan kesiapan dalam mengabdi terhadap rakyat. Yang ragu-ragu boleh mundur, mari kita melakukan pekerjaan demi kepentingan bangsa dan negara,” pungkasnya.***
Ikuti juga info menawan lainnya di WhatsApp Official kabarsulteng.id di sini
– Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Anwar Hafid dan Reny Lamadjido selaku Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) abad 2025-2030.
Pelantikan 961 Kepala Daerah terpilih dari 481 kawasan di Indonesia, tergolong Anwar Hafid dan Reny Lamadjido sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng ini berlangsung di Halaman Istana Merdeka pada Kamis (20/2/2025) bareng dengan
Dalam prosesi ini, sebanyak 66 orang dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, 725 orang sebagai Bupati dan Wakil Bupati, serta 170 orang sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Baca juga: MK Tolak Gugatan Paslon Beramal, Ahmad Ali Ucapkan Selamat kepada Anwar Hafid dan Reny Lamadjido
Presiden Prabowo menegaskan bahwa peresmian bersama-sama ini menjadi bukti berpengaruh bahwa Indonesia memiliki tata cara demokrasi yang dinamis.
“Total ada 33 Gubernur dan 33 Wakil Gubernur, 363 Bupati dan 362 Wakil Bupati, serta 85 Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang hari ini resmi dilantik,” ujar Presiden Prabowo dalam sambutannya.
Presiden juga mengingatkan bahwa para Kepala Daerah yang gres dilantik mesti mengabdi sepenuhnya terhadap rakyat.
Prabowo menegaskan bahwa jabatan tersebut yakni amanah yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab.
“Saudara ialah pelayan rakyat. Tugas utama kerabat adalah membela dan memperjuangkan kepentingan hidup rakyat,” tegasnya.
Selain pelantikan, Presiden Prabowo menginformasikan bahwa seluruh Kepala Daerah terpilih akan mengikuti “retreat” yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri di Magelang, Jawa Tengah.
Agenda ini bertujuan untuk memperkuat kepemimpinan dan kesiapan Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya.
“Kita akan berjumpa dalam retreat di Magelang yang diselenggarakan oleh Mendagri. Ini potensi untuk memperkuat kepemimpinan dan kesiapan dalam mengabdi terhadap rakyat. Yang ragu-ragu boleh mundur, mari kita melakukan pekerjaan demi kepentingan bangsa dan negara,” pungkasnya.***
Ikuti juga info menawan lainnya di WhatsApp Official kabarsulteng.id di sini
- Mewujudkan wajib mencar ilmu 13 tahun dari PAUD sampai Sekolah Menengan Atas/SMK.
- Mempermudah terusan pendidikan bagi 6.098 siswa putus sekolah lewat acara paket C.
- Memastikan penyandang disabilitas mendapatkan hak pendidikan yang setara.
- Menyediakan beasiswa S2-S3 bagi guru dan dosen berprestasi.
- Meningkatkan status pondok pesantren bertaraf internasional dengan sumbangan hibah.
- Memberikan insentif bagi tenaga pengajar keagamaan.
- Menyediakan beasiswa S1, S2, dan S3 bagi 2.426 mahasiswa miskin ekstrem dan berprestasi.
- Menyediakan opsi bagi lulusan SMA/SMK untuk kuliah atau melakukan pekerjaan .
- Mempercepat pembangunan Jalan Tol Tambu-Kasimbar dan Parigi-Palu.
- Membangun 1.000 km jalan desa.
- Membangun jembatan penghubung antar pulau.
- Memastikan penerangan dan saluran komunikasi di tempat 3T (tertinggal, terpencil, terluar).
- Membangun Palu Bisnis Center serta fasilitas olahraga di setiap kabupaten.
- Mengembangkan tempat agropolitan di Buol, Tolitoli, Donggala, dan Parigi Moutong.
- Memanfaatkan lahan negara kosong untuk perkebunan sawit rakyat.
- Membangun Kawasan Pangan Nasional di Donggala dengan sistem resi gudang.
- Melatih penyuluh pertanian berbasis teknologi.
- Memperbaiki distribusi pupuk bersubsidi.
- Mendirikan pos pengamanan pangan di perbatasan provinsi.
- Berkolaborasi dengan perusahaan tambang untuk mempekerjakan hasil pertanian lokal.
- Mendorong KEK Palu sebagai pusat industri pengolahan nikel untuk Morowali dan Morowali Utara.
- Menyediakan jaminan sosial bagi pekerja informal seperti petani dan nelayan.
- Memperkuat pengawasan ketenagakerjaan, terutama di sektor industri.
- Memberikan pemberian tanpa bunga bagi buruh lewat Koperasi Ketenagakerjaan.
- Memastikan tenaga kerja mendapat upah sesuai UMP/UMK.
- Menggandeng perusahaan besar untuk acara pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- Meningkatkan RSUD Undata menjadi rumah sakit bertaraf internasional.
- Menjamin layanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin.
- Memberikan sumbangan susu ibu dan makanan pendamping balita untuk cegah stunting.
- Memberikan insentif bagi tenaga kesehatan, utamanya di kawasan 3T.
- Memperbaiki administrasi kesehatan di RSUD Undata dan RS Madani.
- Menyediakan layanan berobat berbasis KTP bagi masyarakat miskin yang mempunyai tunggakan BPJS atau belum terdaftar.
- Menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronika (SPBE) untuk mengembangkan layanan publik.
- Mengembangkan aplikasi Super Apps Si-Berani (Sistem Informasi Birokrasi Melayani) untuk fasilitas susukan layanan.
- Membangun co-working space di setiap perangkat tempat guna mengembangkan produktivitas ASN.
- Mewujudkan wajib mencar ilmu 13 tahun dari PAUD sampai Sekolah Menengan Atas/SMK.
- Mempermudah terusan pendidikan bagi 6.098 siswa putus sekolah lewat acara paket C.
- Memastikan penyandang disabilitas mendapatkan hak pendidikan yang setara.
- Menyediakan beasiswa S2-S3 bagi guru dan dosen berprestasi.
- Meningkatkan status pondok pesantren bertaraf internasional dengan sumbangan hibah.
- Memberikan insentif bagi tenaga pengajar keagamaan.
- Menyediakan beasiswa S1, S2, dan S3 bagi 2.426 mahasiswa miskin ekstrem dan berprestasi.
- Menyediakan opsi bagi lulusan SMA/SMK untuk kuliah atau melakukan pekerjaan .
- Mempercepat pembangunan Jalan Tol Tambu-Kasimbar dan Parigi-Palu.
- Membangun 1.000 km jalan desa.
- Membangun jembatan penghubung antar pulau.
- Memastikan penerangan dan saluran komunikasi di tempat 3T (tertinggal, terpencil, terluar).
- Membangun Palu Bisnis Center serta fasilitas olahraga di setiap kabupaten.
- Mengembangkan tempat agropolitan di Buol, Tolitoli, Donggala, dan Parigi Moutong.
- Memanfaatkan lahan negara kosong untuk perkebunan sawit rakyat.
- Membangun Kawasan Pangan Nasional di Donggala dengan sistem resi gudang.
- Melatih penyuluh pertanian berbasis teknologi.
- Memperbaiki distribusi pupuk bersubsidi.
- Mendirikan pos pengamanan pangan di perbatasan provinsi.
- Berkolaborasi dengan perusahaan tambang untuk mempekerjakan hasil pertanian lokal.
- Mendorong KEK Palu sebagai pusat industri pengolahan nikel untuk Morowali dan Morowali Utara.
- Menyediakan jaminan sosial bagi pekerja informal seperti petani dan nelayan.
- Memperkuat pengawasan ketenagakerjaan, terutama di sektor industri.
- Memberikan pemberian tanpa bunga bagi buruh lewat Koperasi Ketenagakerjaan.
- Memastikan tenaga kerja mendapat upah sesuai UMP/UMK.
- Menggandeng perusahaan besar untuk acara pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- Meningkatkan RSUD Undata menjadi rumah sakit bertaraf internasional.
- Menjamin layanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin.
- Memberikan sumbangan susu ibu dan makanan pendamping balita untuk cegah stunting.
- Memberikan insentif bagi tenaga kesehatan, utamanya di kawasan 3T.
- Memperbaiki administrasi kesehatan di RSUD Undata dan RS Madani.
- Menyediakan layanan berobat berbasis KTP bagi masyarakat miskin yang mempunyai tunggakan BPJS atau belum terdaftar.
- Menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronika (SPBE) untuk mengembangkan layanan publik.
- Mengembangkan aplikasi Super Apps Si-Berani (Sistem Informasi Birokrasi Melayani) untuk fasilitas susukan layanan.
- Membangun co-working space di setiap perangkat tempat guna mengembangkan produktivitas ASN.
Sulawesi Tengah
Judul : Resmi Dilantik, Ini Deretan Akad Anwar Hafid Dan Reny Lamadjido, Dari Bidang Pendidikan Sampai Reformasi Birokrasi
link : Resmi Dilantik, Ini Deretan Akad Anwar Hafid Dan Reny Lamadjido, Dari Bidang Pendidikan Sampai Reformasi Birokrasi
Baca juga
Sulawesi Tengah
Deretan Janji Anwar Hafid dan Reny Lamadjido
PALU, – Anwar Hafid dan Reny A Lamadjido resmi menjabat selaku Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) kurun 2025-2030.
Presiden Prabowo Subianto melantik keduanya di Istana Negara pada Kamis (20/02/2025), bersama ratusan kepala daerah lainnya.
Baca juga: Anwar Hafid dan Reny Lamadjido Resmi Dilantik selaku Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng 2025-2030
Dalam Pilgub Sulteng 2024, pasangan Anwar-Reny menjangkau 724.518 bunyi, mengungguli Ahmad Ali-Abdul Karim Aljufri (621.693 bunyi) dan Rusdy Mastura-Sulaiman Agusto Hambuako (263.950 bunyi).
Berikut kesepakatan – kesepakatan Anwar Hafid dan Reny Lamadjido yang tertuang dalam visi, misi, dan acara kerja:
Bidang Pendidikan
Infrastruktur Publik
Ketahanan Pangan
Industri dan Ketenagakerjaan
Kesehatan
Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Janji program ini menjadi komitmen Anwar Hafid dan Reny A Lamadjido dalam membangun Sulawesi Tengah yang lebih maju dan sejahtera.***
Ikuti juga isu mempesona yang lain di WhatsApp Official kabarsulteng.id di sini
Deretan Janji Anwar Hafid dan Reny Lamadjido
PALU, – Anwar Hafid dan Reny A Lamadjido resmi menjabat selaku Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) kurun 2025-2030.
Presiden Prabowo Subianto melantik keduanya di Istana Negara pada Kamis (20/02/2025), bersama ratusan kepala daerah lainnya.
Baca juga: Anwar Hafid dan Reny Lamadjido Resmi Dilantik selaku Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng 2025-2030
Dalam Pilgub Sulteng 2024, pasangan Anwar-Reny menjangkau 724.518 bunyi, mengungguli Ahmad Ali-Abdul Karim Aljufri (621.693 bunyi) dan Rusdy Mastura-Sulaiman Agusto Hambuako (263.950 bunyi).
Berikut kesepakatan – kesepakatan Anwar Hafid dan Reny Lamadjido yang tertuang dalam visi, misi, dan acara kerja:
Bidang Pendidikan
Infrastruktur Publik
Ketahanan Pangan
Industri dan Ketenagakerjaan
Kesehatan
Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Janji program ini menjadi komitmen Anwar Hafid dan Reny A Lamadjido dalam membangun Sulawesi Tengah yang lebih maju dan sejahtera.***
Ikuti juga isu mempesona yang lain di WhatsApp Official kabarsulteng.id di sini
Sulawesi Tengah
Judul : Cv Putri Perdana Berdiri Kembali Jembatan Di Anutan Sungai, Perintah Inspektur Tambang Diabaikan
link : Cv Putri Perdana Berdiri Kembali Jembatan Di Anutan Sungai, Perintah Inspektur Tambang Diabaikan
Baca juga
Sulawesi Tengah
MORUT, – Perusahaan tambang CV Putri Perdana (PP) di Kabupaten Morowali Utara (Morut), terkesan mengabaikan perintah Inspektur Tambang terkait pembangunan kembali jembatan di anutan sungai yang menjadi sumber banjir bandang beberapa waktu lalu.
Banjir bandang menerjang lokasi pertambangan nikel milik CV Surya Amindo Perkasa (SAP) di Dusun II Towi, Desa Tamainusi, Kecamatan Soyo Jaya, pada Jumat (3/1/2025).
Peristiwa ini menjadikan satu orang meninggal dunia dan dua lainnya mengalami luka-luka.
Hasil investigasi Inspektur Tambang Sulawesi Tengah pada Selasa (6/1/2025) mengungkapkan bahwa terdapat lima perusahaan tambang di lokasi terdampak banjir, ialah CV Surya Amindo Perkasa (SAP), CV Putri Perdana (PP), CV Rezky Utama (RU), PT Usaha Kita Kinerjatama (UKK), dan PT Palu Baruga Yaku (PBY).
Salah satu temuan pemeriksaan menunjukkan bahwa CV Putri Perdana membangun jalan hauling yang melewati pemikiran sungai.
Akibat curah hujan tinggi, gorong-gorong di lokasi perusahaan tersebut tersumbat, sehingga menyebabkan luapan air yang membawa material tambang hingga merusak kemudahan camp milik CV SAP.
Pada 14 Januari 2025, Direktur Teknik dan Lingkungan sekaligus Kepala Inspektur Tambang, Hendra Gunawan, mengeluarkan tujuh perintah kepada lima perusahaan tambang yang beroperasi di daerah itu. Klik di sini
Namun, sampai batas waktu 30 hari, terdapat perusahaan tidak menjalankan perintah Inspektur Tambang.
Menyikapi hal ini, Komisi III DPRD Sulteng mengunjungi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM di Jakarta untuk meminta tindakan lebih lanjut.
“Tadi pagi kami sudah ke ESDM, berjumpa Direktur Teknik dan Lingkungan untuk memberikan masalah ini,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulteng, Zainal Abidin Ishak, Kamis malam (20/02/2025).
Zainal mengatakan, saat pihaknya melaksanakan pengecekan pribadi ke lokasi terdampak banjir, didapatkan bahwa fatwa sungai yang sebelumnya ditutup masih belum dibuka kembali.
Bahkan, CV Putri Perdana dimengerti kembali membangun jembatan di lokasi tersebut walaupun telah mendapat peringatan dari Inspektur Tambang semoga tidak melakukan pembangunan sebelum adanya kajian teknis.
“Saat kami cek langsung, ternyata pemikiran sungai itu ditutup lagi. Kami meminta pemerintah segera menindaklanjuti supaya dijalankan kajian dan tidak ada lagi penutupan pedoman sungai. Karena ini menjadi penyebab utama banjir bandang sebelumnya,” tegasnya.
Selain itu, Komisi III DPRD Sulteng juga mendesak Kementerian ESDM agar menyuruh lima perusahaan tambang untuk secepatnya membersihkan sedimen bekas banjir bandang di area pantai.
Zainal menekankan bahwa intervensi pemerintah sentra sungguh dibutuhkan untuk memperbaiki tata kelola pertambangan di tempat.
“Semua perusahaan ini berkontribusi atas terjadinya banjir. Mereka belum optimal melakukan rekomendasi Inspektur Tambang. Persoalan ini sudah kami sampaikan ke Direktur Teknik dan Lingkungan. Kami meminta Kementerian ESDM menghimpun semua administrasi perusahaan supaya melaksanakan perbaikan,” tandasnya.***
Ikuti juga gosip mempesona lainnya di WhatsApp Official kabarsulteng.id di sini
MORUT, – Perusahaan tambang CV Putri Perdana (PP) di Kabupaten Morowali Utara (Morut), terkesan mengabaikan perintah Inspektur Tambang terkait pembangunan kembali jembatan di anutan sungai yang menjadi sumber banjir bandang beberapa waktu lalu.
Banjir bandang menerjang lokasi pertambangan nikel milik CV Surya Amindo Perkasa (SAP) di Dusun II Towi, Desa Tamainusi, Kecamatan Soyo Jaya, pada Jumat (3/1/2025).
Peristiwa ini menjadikan satu orang meninggal dunia dan dua lainnya mengalami luka-luka.
Hasil investigasi Inspektur Tambang Sulawesi Tengah pada Selasa (6/1/2025) mengungkapkan bahwa terdapat lima perusahaan tambang di lokasi terdampak banjir, ialah CV Surya Amindo Perkasa (SAP), CV Putri Perdana (PP), CV Rezky Utama (RU), PT Usaha Kita Kinerjatama (UKK), dan PT Palu Baruga Yaku (PBY).
Salah satu temuan pemeriksaan menunjukkan bahwa CV Putri Perdana membangun jalan hauling yang melewati pemikiran sungai.
Akibat curah hujan tinggi, gorong-gorong di lokasi perusahaan tersebut tersumbat, sehingga menyebabkan luapan air yang membawa material tambang hingga merusak kemudahan camp milik CV SAP.
Pada 14 Januari 2025, Direktur Teknik dan Lingkungan sekaligus Kepala Inspektur Tambang, Hendra Gunawan, mengeluarkan tujuh perintah kepada lima perusahaan tambang yang beroperasi di daerah itu. Klik di sini
Namun, sampai batas waktu 30 hari, terdapat perusahaan tidak menjalankan perintah Inspektur Tambang.
Menyikapi hal ini, Komisi III DPRD Sulteng mengunjungi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM di Jakarta untuk meminta tindakan lebih lanjut.
“Tadi pagi kami sudah ke ESDM, berjumpa Direktur Teknik dan Lingkungan untuk memberikan masalah ini,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulteng, Zainal Abidin Ishak, Kamis malam (20/02/2025).
Zainal mengatakan, saat pihaknya melaksanakan pengecekan pribadi ke lokasi terdampak banjir, didapatkan bahwa fatwa sungai yang sebelumnya ditutup masih belum dibuka kembali.
Bahkan, CV Putri Perdana dimengerti kembali membangun jembatan di lokasi tersebut walaupun telah mendapat peringatan dari Inspektur Tambang semoga tidak melakukan pembangunan sebelum adanya kajian teknis.
“Saat kami cek langsung, ternyata pemikiran sungai itu ditutup lagi. Kami meminta pemerintah segera menindaklanjuti supaya dijalankan kajian dan tidak ada lagi penutupan pedoman sungai. Karena ini menjadi penyebab utama banjir bandang sebelumnya,” tegasnya.
Selain itu, Komisi III DPRD Sulteng juga mendesak Kementerian ESDM agar menyuruh lima perusahaan tambang untuk secepatnya membersihkan sedimen bekas banjir bandang di area pantai.
Zainal menekankan bahwa intervensi pemerintah sentra sungguh dibutuhkan untuk memperbaiki tata kelola pertambangan di tempat.
“Semua perusahaan ini berkontribusi atas terjadinya banjir. Mereka belum optimal melakukan rekomendasi Inspektur Tambang. Persoalan ini sudah kami sampaikan ke Direktur Teknik dan Lingkungan. Kami meminta Kementerian ESDM menghimpun semua administrasi perusahaan supaya melaksanakan perbaikan,” tandasnya.***
Ikuti juga gosip mempesona lainnya di WhatsApp Official kabarsulteng.id di sini
Top 5 Popular of The Week
-
Tempat Wisata Di Sulawesi Tengah - Sulawesi tengah adalah salah satu provinsi di indonesia yang dilalui oleh garis khatulistiwa dengan ibu...
-
Answer Key: English Class 9 Page 138 - Sangkuriang Paragraph 4 By: [Nama Anda] Date: October 26, 2023 This answer key ...
-
PALU - Tim Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) Itwasum Mabes Polri melakukan pemeriksaan di Polres Palu, pada Selasa (26/07). Tim Wasr... -
Kasubdit Jatanras Dit Reskrimum AKBP P Hasibuan, di ruang Press Room Polda Sulteng saat melakukan rillis penangkapan para pelaku pencuria... -
MORUT, – Perusahaan tambang CV Putri Perdana (PP) di Kabupaten Morowali Utara (Morut), terkesan mengabaikan perintah Inspektur Tambang terk...
-
Muhammad Kurniawan, S.Ked ANEMIA pada ibu hamil merupakan salah satu dilema kesehatan yang signifikan di Indonesia. Berdasarkan data WHO (...
-
PALU - Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Wilayah Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara (Sulutenggo dan Malut) mensi...
-
PALU, – Hannah Asa Indonesia menjadi fasilitator pada aktivitas Lokakarya Permodalan Usaha selama tiga hari di Kabupaten Banggai Kepulauan, ...
-
Penulis : Della Amalia, S. Ked (Fakultas Kedokteran Universitas Alkhairaat Palu) DIABETES MELITUS ialah gangguan fungsi prankeas dengan me...
-
MOROWALI, – Warga Desa Lalampu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, bingung akhir langkah-langkah salah satu perusahaan tambang, adalah...