PARIGI -  Kejaksaan Negeri (Kejari) Parigi Moutong saat ini tengah membidik dugaan pengadaan lahan kuburan fiktif milik Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Parigi Moutong pada 2015 lalu senilai Rp8 Miliar. Saat ini, pihak Kejari Parimo tengah melakukan pengumpulan data (Puladata).
Menurut Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Parigi, Reza Hidayat SH,  pihaknya baru menerima laporan terkait dugaan pengadaan lahan kuburan fiktif milik Pemda melalui Bagian Tata Pemerintahan Umum (PUM) Sekretariat Daerat (Setda) tersebut.
Menanggapi laporan tersebut kata dia, pihaknya langsung melakukan pengumpulan Puldata.
Ia mengatakan, jika data yang diperlukan dalam dugaan kasus pengadaan lahan kuburan fiktif yang menggunakan angaran secara keseluruhan senilai Rp23 Miliar dengan pembebasan lahan sail tomini tersebut telah terpenuhi, pihaknya akan melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangannya.
“Sebenarnya, informasi terkait hal itu sudah lama kami dengar. Hanya saja, laporan mengenai dugaan pengadaan lahan kuburan fiktif itu baru kami terima pada pecan kemarin. Tetapi, kami langsung melakukan pengumpulan data. Jika semua data telah terpenuhi, kami akan memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangannya,” ujar Reza Hidayat kepada KabarSelebes.com di ruang kerjanya, Selasa (2/8/2016).

sumber:nuansapos

PARIGI -  Kejaksaan Negeri (Kejari) Parigi Moutong saat ini tengah membidik dugaan pengadaan lahan kuburan fiktif milik Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Parigi Moutong pada 2015 lalu senilai Rp8 Miliar. Saat ini, pihak Kejari Parimo tengah melakukan pengumpulan data (Puladata).
Menurut Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Parigi, Reza Hidayat SH,  pihaknya baru menerima laporan terkait dugaan pengadaan lahan kuburan fiktif milik Pemda melalui Bagian Tata Pemerintahan Umum (PUM) Sekretariat Daerat (Setda) tersebut.
Menanggapi laporan tersebut kata dia, pihaknya langsung melakukan pengumpulan Puldata.
Ia mengatakan, jika data yang diperlukan dalam dugaan kasus pengadaan lahan kuburan fiktif yang menggunakan angaran secara keseluruhan senilai Rp23 Miliar dengan pembebasan lahan sail tomini tersebut telah terpenuhi, pihaknya akan melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangannya.
“Sebenarnya, informasi terkait hal itu sudah lama kami dengar. Hanya saja, laporan mengenai dugaan pengadaan lahan kuburan fiktif itu baru kami terima pada pecan kemarin. Tetapi, kami langsung melakukan pengumpulan data. Jika semua data telah terpenuhi, kami akan memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangannya,” ujar Reza Hidayat kepada KabarSelebes.com di ruang kerjanya, Selasa (2/8/2016).

sumber:nuansapos

PARIGI MOUTONG – Akibat dihantam banjir, jalur transportasi utama yang menghubungkan Desa Tolai Timur Kecamatan Torue dan Desa Balinggi Jati Kecamatan Balinggi Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) terputus, Senin (1/8/) lalu.
Banjir yang terjadi sejak pukul 03.00 Wita dini hari itu diakibatkan luapan Sungai Wanasari ketika terjadi hujan, yang melanda Kota Parigi dan sekitarnya.
Akibat terputusnya jalur transportasi utama di Dusun Lima Desa Tolai Timur yang menjadi penghubung dua desa tersebut, aktifitas transportasi lumpuh total.
Kepala Dusun Lima Desa Tolai Timur, I Made Winada mengatakan, wilayah tersebut sering diguyur hujan deras yang telah berlangsung selama sepekan.
Sehingga, debet air sungai yang sering kali bertambah ketika terjadi hujan, meluap dan mengakibatkan jalan utama tersebut terputus.
Bahkan, tingginya curah hujan yang mengakibatkan air sungai meluap itu dengan volume yang sangat tinggi.
“Bayangkan saja, tanggul dan penyangga jembatan terputus akibat hantaman arus air dari luapan sungai,” ujarnya.
Ia menambahkan, selain mengakibatkan terputusnya jalur transportasi utama antara dua desa, luapan air sungai tersebut juga merusak areal persawahan di Desa Tolai Timur yang baru selesai dilakukan proses tanam kembali.
Hal itu kata dia, mengakibatkan kerugian yang ditaksir mencapai kurang lebih ratusan juta.
Begitu pula dengan areal persawahan di Desa Balinggi pemukiman warga ikut terendam air yang mengakibatkan kerugian mencapai kurang lebih ratusan juta.
“Hingga kini, aktifitas warga terpaksa terhenti akibat luapan air tersebut,” katanya.

sumber:nuansapos

PARIGI MOUTONG – Akibat dihantam banjir, jalur transportasi utama yang menghubungkan Desa Tolai Timur Kecamatan Torue dan Desa Balinggi Jati Kecamatan Balinggi Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) terputus, Senin (1/8/) lalu.
Banjir yang terjadi sejak pukul 03.00 Wita dini hari itu diakibatkan luapan Sungai Wanasari ketika terjadi hujan, yang melanda Kota Parigi dan sekitarnya.
Akibat terputusnya jalur transportasi utama di Dusun Lima Desa Tolai Timur yang menjadi penghubung dua desa tersebut, aktifitas transportasi lumpuh total.
Kepala Dusun Lima Desa Tolai Timur, I Made Winada mengatakan, wilayah tersebut sering diguyur hujan deras yang telah berlangsung selama sepekan.
Sehingga, debet air sungai yang sering kali bertambah ketika terjadi hujan, meluap dan mengakibatkan jalan utama tersebut terputus.
Bahkan, tingginya curah hujan yang mengakibatkan air sungai meluap itu dengan volume yang sangat tinggi.
“Bayangkan saja, tanggul dan penyangga jembatan terputus akibat hantaman arus air dari luapan sungai,” ujarnya.
Ia menambahkan, selain mengakibatkan terputusnya jalur transportasi utama antara dua desa, luapan air sungai tersebut juga merusak areal persawahan di Desa Tolai Timur yang baru selesai dilakukan proses tanam kembali.
Hal itu kata dia, mengakibatkan kerugian yang ditaksir mencapai kurang lebih ratusan juta.
Begitu pula dengan areal persawahan di Desa Balinggi pemukiman warga ikut terendam air yang mengakibatkan kerugian mencapai kurang lebih ratusan juta.
“Hingga kini, aktifitas warga terpaksa terhenti akibat luapan air tersebut,” katanya.

sumber:nuansapos

PARIGI - Aksi damai puluhan orang yang menamakan dirinya dari kelompok Aliansi masyarakat adat nusantara (Aman) Parimo dan komunitas Agra Sulteng yang berasal dari Kecamatan Ampibabo, Toribulu, Siniu dan Kecamatan Tinombo Selatan pada Jumat (29/7) mendatangi rumah wakil rakyat menuntut kepihak Pemerintah Kabupaten untuk mencabut izin pembukaan lahan penanaman kelapa sawit kepada 10 investor di Parimo.
Pertemuan kelompok Aliansi masyarakat adat nasional (Aman) dan komunitas Agra Sulteng yang dipimpin Asram Dg Patompo selaku koordinator lapangan (korlap) dengan anggota DPRD Parimo berlangsung diruang aspirasi lantai dasar dipimpin Ketua Dekab Santo SE yang dihadiri perwakilan Eksekutif  Jumat kemarin berlangsung aman melalui pengawalan aparat Kepolisian dari Polsek Parigi.
Dalam pertemuan tersebut, pihak kelompok Aman dan komunitas Agra mendesak kepada Bupati H Samsurizal Tombolotutu melalui para wakil rakyat untuk berpihak kepada petani lokal yang tergabung melalui masyarakat adat di Kecamatan Ampibabo, Siniu, Tinombo Selatan dan Kecamatan Toribulu dan tidak berpihak kepada para investor yang ingin membuka lahan penanaman kelapa sawit di area perkebunan rakyat.
“Pemkab Parimo jangan mengambil kebijakan yang melanggar hak masyarakat adat dan terus memonopoli serta melakukan perampasan tanah adat dengan membuka Lahan Sawit untuk para investor di wilayah selatan Parimo” cecar mereka dengan nada kesal.
Menurut perwakilan Aman, jika Bupati belum juga mencabut izin tersebut, tidak menutup kemungkinan rakyat Parimo semakin bertambah miskin, dimana kemiskinan kaum tani disebabkan adanya monopoli tanah dan perampasan tanah oleh para investor yang berkolaborasi dengan pemerintah.
“Perampasan tanah untuk kepentingan komoditas global seperti perkebunan sawit, perkebunan kayu, pertambangan dan infrastruktur dilakukan dengan masif, penghancuran seluruh sarana produksi pertanian yang telah dicapai oleh kaum tani sendiri” urai aktivis satu-satuanya perempuan dari kelompok Aman.
Pantauan Nuansa Pos, rupanya tanya jawab yang dimediasi Ketua DPRD itu sempat memanas karena pihak Pemerintah Kabupaten diwakili bagian PUM Rivani Makarama saat menyampaikan argumennya telah menyinggung perasaan dari perwakilan masyarakat adat dengan perkataan bahwa dilembaran UU pertanahan tidak pernah menyebutkan bahwa tanah adat itu dikuasai oleh sekelompok orang.
“Selaku anak daerah dan lahir di Kecamatan Ampibabo sebenarnya kami merasa tersinggung dengan pernyataan dari bagian PUM yang tidak mengakui keberadaan tanah adat di Parimo. Terus terang kami merasa dipermalukan dan sangat kecewa. Padahal kedatangan kami ini hanya untuk meminta solusi dan pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten terkait diberikan izin kepada sejumlah perusahaan yang bergerak dibidang penanaman sawit” kesalnya.
Ketua DPRD akhirnya mengambil jalan tengah dengan memohon maaf terkait ucapan dari perwakilan Pemkab tersebut. Beruntung jawaban dari Kepala Bidang Perkebunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan memberikan jawaban yang menenangkan para pengunjuk rasa damai, sehingga suasana semakin mendingin.
Informasi yang diterima bahwa aksi unjuk rasa besar-besaran oleh kelompok Aliansi masyarakat adat Nusantara (Aman) Parimo akan menggelar aksi damai dengan mendatangkan warga petani dan kelompok masyarakat adat berjumlah ribuan massa pada tanggal 9 Agustus 2016. 

SUmber: NuansaPos

PARIGI - Aksi damai puluhan orang yang menamakan dirinya dari kelompok Aliansi masyarakat adat nusantara (Aman) Parimo dan komunitas Agra Sulteng yang berasal dari Kecamatan Ampibabo, Toribulu, Siniu dan Kecamatan Tinombo Selatan pada Jumat (29/7) mendatangi rumah wakil rakyat menuntut kepihak Pemerintah Kabupaten untuk mencabut izin pembukaan lahan penanaman kelapa sawit kepada 10 investor di Parimo.
Pertemuan kelompok Aliansi masyarakat adat nasional (Aman) dan komunitas Agra Sulteng yang dipimpin Asram Dg Patompo selaku koordinator lapangan (korlap) dengan anggota DPRD Parimo berlangsung diruang aspirasi lantai dasar dipimpin Ketua Dekab Santo SE yang dihadiri perwakilan Eksekutif  Jumat kemarin berlangsung aman melalui pengawalan aparat Kepolisian dari Polsek Parigi.
Dalam pertemuan tersebut, pihak kelompok Aman dan komunitas Agra mendesak kepada Bupati H Samsurizal Tombolotutu melalui para wakil rakyat untuk berpihak kepada petani lokal yang tergabung melalui masyarakat adat di Kecamatan Ampibabo, Siniu, Tinombo Selatan dan Kecamatan Toribulu dan tidak berpihak kepada para investor yang ingin membuka lahan penanaman kelapa sawit di area perkebunan rakyat.
“Pemkab Parimo jangan mengambil kebijakan yang melanggar hak masyarakat adat dan terus memonopoli serta melakukan perampasan tanah adat dengan membuka Lahan Sawit untuk para investor di wilayah selatan Parimo” cecar mereka dengan nada kesal.
Menurut perwakilan Aman, jika Bupati belum juga mencabut izin tersebut, tidak menutup kemungkinan rakyat Parimo semakin bertambah miskin, dimana kemiskinan kaum tani disebabkan adanya monopoli tanah dan perampasan tanah oleh para investor yang berkolaborasi dengan pemerintah.
“Perampasan tanah untuk kepentingan komoditas global seperti perkebunan sawit, perkebunan kayu, pertambangan dan infrastruktur dilakukan dengan masif, penghancuran seluruh sarana produksi pertanian yang telah dicapai oleh kaum tani sendiri” urai aktivis satu-satuanya perempuan dari kelompok Aman.
Pantauan Nuansa Pos, rupanya tanya jawab yang dimediasi Ketua DPRD itu sempat memanas karena pihak Pemerintah Kabupaten diwakili bagian PUM Rivani Makarama saat menyampaikan argumennya telah menyinggung perasaan dari perwakilan masyarakat adat dengan perkataan bahwa dilembaran UU pertanahan tidak pernah menyebutkan bahwa tanah adat itu dikuasai oleh sekelompok orang.
“Selaku anak daerah dan lahir di Kecamatan Ampibabo sebenarnya kami merasa tersinggung dengan pernyataan dari bagian PUM yang tidak mengakui keberadaan tanah adat di Parimo. Terus terang kami merasa dipermalukan dan sangat kecewa. Padahal kedatangan kami ini hanya untuk meminta solusi dan pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten terkait diberikan izin kepada sejumlah perusahaan yang bergerak dibidang penanaman sawit” kesalnya.
Ketua DPRD akhirnya mengambil jalan tengah dengan memohon maaf terkait ucapan dari perwakilan Pemkab tersebut. Beruntung jawaban dari Kepala Bidang Perkebunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan memberikan jawaban yang menenangkan para pengunjuk rasa damai, sehingga suasana semakin mendingin.
Informasi yang diterima bahwa aksi unjuk rasa besar-besaran oleh kelompok Aliansi masyarakat adat Nusantara (Aman) Parimo akan menggelar aksi damai dengan mendatangkan warga petani dan kelompok masyarakat adat berjumlah ribuan massa pada tanggal 9 Agustus 2016. 

SUmber: NuansaPos

PARIGI - Bertempat di Hotel Bambalemo Beach Parigi, Dinas Pendidikan Kabupaten Parimo melaksanakan pelatihan generasi sehat, berkarakter dan berkarya untuk penanggulangan HIV/AIDS yang dibuka Wakil Bupati (Wabup) Parigi Moutong H. Badrun Nggai, SE, Jumat (29/7).

Wabup mengatakan peredaran Narkoba saat ini sudah memasuki tahap yang sangat memprihatinkan karena para penggunanya sudah memasuki lintas usia anak-anak, orang dewasa bahkan orang tua.
“Jika hal seperti ini dibiarkan terus menerus terjadi akan seperti apa daerah ini kedepannya karena telah rusak akibat narkoba”, urai Badrun kemarin.
Wabup mengajak kepada peserta rapat, baik Dinas terkait, stakeholder dan seluruh elemen masyarakat terlebih lagi para generasi muda agar turut memberikan andil dalam memerangi penyakit masyarakat dimaksud. Hal ini dimaksudkan agar perang terhadap Narkoba benar-benar dilaksanakan secara bersama.“Pelatihan ini dirancang untuk para pemuda khususnya para pelajar agar mereka mampu mengenal keunggulan dan kelemahan diri sendiri sehingga mempunyai kemampuan dan jiwa yang matang dalam mengarungi kehidupan di era moderenisasi saat ini”, tekannya.Di akhir sambutannya Wabup berharap agar ilmu yang didapatkan pada kesempatan ini dapat di aplikasikan dalam hidup sehari-hari sehingga dapat bermanfaat khususnya bagi diri pribadi yang pada akhirnya dapat menopang keberlangsungan pembangunan di daerah ini, pungkas Badrun.
Dalam pelatihan tersebut telah di ikuti 46  peserta berasal dari SMP,SMA dan SMK se-Kecamatan Parigi yang berlangsung selama 3 hari di mulai pada tanggal 29 sampai 31 Juni 2016 dengab menghadirkan Narasumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong dan tim motifator.

Sumber: NuansaPos

PARIGI - Bertempat di Hotel Bambalemo Beach Parigi, Dinas Pendidikan Kabupaten Parimo melaksanakan pelatihan generasi sehat, berkarakter dan berkarya untuk penanggulangan HIV/AIDS yang dibuka Wakil Bupati (Wabup) Parigi Moutong H. Badrun Nggai, SE, Jumat (29/7).

Wabup mengatakan peredaran Narkoba saat ini sudah memasuki tahap yang sangat memprihatinkan karena para penggunanya sudah memasuki lintas usia anak-anak, orang dewasa bahkan orang tua.
“Jika hal seperti ini dibiarkan terus menerus terjadi akan seperti apa daerah ini kedepannya karena telah rusak akibat narkoba”, urai Badrun kemarin.
Wabup mengajak kepada peserta rapat, baik Dinas terkait, stakeholder dan seluruh elemen masyarakat terlebih lagi para generasi muda agar turut memberikan andil dalam memerangi penyakit masyarakat dimaksud. Hal ini dimaksudkan agar perang terhadap Narkoba benar-benar dilaksanakan secara bersama.“Pelatihan ini dirancang untuk para pemuda khususnya para pelajar agar mereka mampu mengenal keunggulan dan kelemahan diri sendiri sehingga mempunyai kemampuan dan jiwa yang matang dalam mengarungi kehidupan di era moderenisasi saat ini”, tekannya.Di akhir sambutannya Wabup berharap agar ilmu yang didapatkan pada kesempatan ini dapat di aplikasikan dalam hidup sehari-hari sehingga dapat bermanfaat khususnya bagi diri pribadi yang pada akhirnya dapat menopang keberlangsungan pembangunan di daerah ini, pungkas Badrun.
Dalam pelatihan tersebut telah di ikuti 46  peserta berasal dari SMP,SMA dan SMK se-Kecamatan Parigi yang berlangsung selama 3 hari di mulai pada tanggal 29 sampai 31 Juni 2016 dengab menghadirkan Narasumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong dan tim motifator.

Sumber: NuansaPos

PARIGI  - Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong diwakili Sekda Parimo H. Ekka Pontoh SH MH pada Rabu (27/7) kemarin menyerahkan bantuan logistik kepada warga yang menjadi korban banjir di  Desa Masari, Desa Dolago Padang dan Desa Dolago Kecamatan Parigi Selatan, di kantor Camat Parigi Selatan yang diserahkan secara simbolis.
Camat Parigi Selatan Muchsen SE kepada Nuansa Pos melaporkan,
bantuan sembako yang diserahkan oleh Pemkab Parigi Moutong melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten dalam bentuk paket sembako sejumlah 78 paket berisikan beras 10 Kg, mie instan, minyak goreng, ikan kaleng dan kebutuhan harian lainnya serta karung untuk pasir penahan air (bronjong) 500 lembar itu diserahkan kepada Kades Dolago Padang dan Kades Masari kemudian pihak kades menyalurkan kembali kepada warga Dolago Padang 66 KK dan 12 KK untuk warga desa Masari.
“Sembako yang disalurkan kepada warga yang kena banjir di Kecamatan Parigi Selatan hanya untuk dua desa saja yaitu desa Dolago Padang dan desa Masari yang seluruhnya berjumlah 78 KK. Yang menerima secara simbolis adalah Kepala desanya yang diserahkan oleh Pemkab diwakili Sekda H Ekka Pontoh SH MH” urai Camat.
Sementara data yang diterima Nuansa Pos kemarin merilis bahwa bantuan sembako yang diserahkan Pemkab Parimo diserahkan masing-masing kepada 52 orang warga yang berada di desa Dolago Padang, 14 orang di desa Dolago dan 12 orang di desa Masari. Banjir yang terjadi pada tanggal  21 Juli 2016 itu merendam puluhan rumah warga. Dan 12 kepala keluarga terpaksa harus mengungsi.
Mengutip pernyataan Bupati, Sekda H Ekka Pontoh mengatakan, bantuan logistik itu sebenarnya belum sebanding dengan kerugian yang dialami oleh warga. Namun, niat baik Pemerintah Daerah untuk membantu korban banjir diharapkan sedikit dapat meringankan warga.
“Bantuan ini memang belum seberapa, tapi mudah mudahan dapat meringankan beban yang diderita oleh para korban banjir,”ujarnya.
Menurutnya, siapa pun tidak ada yang menginginkan terjadi bencana. Namun, ia berharap musibah itu dapat dijadikan hikmah sehingga bisa lebih dekat kepada yang maha kuasa dan lebih ramah memperlakukan alam.
Bupati juga meminta agar sistim pendistribusian bantuan logistik itu tetap diawasi sehingga bisa tepat sasaran. Hal ini dimaksudkan agar warga yang terkena bencana sebagaimana data awal yang ada bisa tersalurkan, pinta Sekda usai melakukan dialog dengan warga korban banjir di Kantor Camat Parimo kemarin.

PARIGI  - Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong diwakili Sekda Parimo H. Ekka Pontoh SH MH pada Rabu (27/7) kemarin menyerahkan bantuan logistik kepada warga yang menjadi korban banjir di  Desa Masari, Desa Dolago Padang dan Desa Dolago Kecamatan Parigi Selatan, di kantor Camat Parigi Selatan yang diserahkan secara simbolis.
Camat Parigi Selatan Muchsen SE kepada Nuansa Pos melaporkan,
bantuan sembako yang diserahkan oleh Pemkab Parigi Moutong melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten dalam bentuk paket sembako sejumlah 78 paket berisikan beras 10 Kg, mie instan, minyak goreng, ikan kaleng dan kebutuhan harian lainnya serta karung untuk pasir penahan air (bronjong) 500 lembar itu diserahkan kepada Kades Dolago Padang dan Kades Masari kemudian pihak kades menyalurkan kembali kepada warga Dolago Padang 66 KK dan 12 KK untuk warga desa Masari.
“Sembako yang disalurkan kepada warga yang kena banjir di Kecamatan Parigi Selatan hanya untuk dua desa saja yaitu desa Dolago Padang dan desa Masari yang seluruhnya berjumlah 78 KK. Yang menerima secara simbolis adalah Kepala desanya yang diserahkan oleh Pemkab diwakili Sekda H Ekka Pontoh SH MH” urai Camat.
Sementara data yang diterima Nuansa Pos kemarin merilis bahwa bantuan sembako yang diserahkan Pemkab Parimo diserahkan masing-masing kepada 52 orang warga yang berada di desa Dolago Padang, 14 orang di desa Dolago dan 12 orang di desa Masari. Banjir yang terjadi pada tanggal  21 Juli 2016 itu merendam puluhan rumah warga. Dan 12 kepala keluarga terpaksa harus mengungsi.
Mengutip pernyataan Bupati, Sekda H Ekka Pontoh mengatakan, bantuan logistik itu sebenarnya belum sebanding dengan kerugian yang dialami oleh warga. Namun, niat baik Pemerintah Daerah untuk membantu korban banjir diharapkan sedikit dapat meringankan warga.
“Bantuan ini memang belum seberapa, tapi mudah mudahan dapat meringankan beban yang diderita oleh para korban banjir,”ujarnya.
Menurutnya, siapa pun tidak ada yang menginginkan terjadi bencana. Namun, ia berharap musibah itu dapat dijadikan hikmah sehingga bisa lebih dekat kepada yang maha kuasa dan lebih ramah memperlakukan alam.
Bupati juga meminta agar sistim pendistribusian bantuan logistik itu tetap diawasi sehingga bisa tepat sasaran. Hal ini dimaksudkan agar warga yang terkena bencana sebagaimana data awal yang ada bisa tersalurkan, pinta Sekda usai melakukan dialog dengan warga korban banjir di Kantor Camat Parimo kemarin.

PARIGI – Tarik ulurnya soal kepemilikan lahan kosong yang sudah dibangun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah berada di Desa Olaya Kecamatan Parigi hingga kini masih “berpolemik”, sehingga pihak ahli waris lahan bernama Sulaeman Adjam menyegel sekolah tersebut pada Selasa (26/7). Akibatnya, para siswa-siswi diliburkan. 
Keberadaan Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK) Muhamadiyah di desa Olaya Kecamatan Parigi diakui pihak keluarga ahli waris telah melanggar kesepakatan sehingga dilakukan penyegelan sebagai bentuk protes kepada pengelola sekolah Muhamadiyah.
Pengakuan salah seorang ahli waris, Masita Adjam menyatakan, bahwa penyelesaian sengketa lahan tersebut jauh hari sebelumnnya sudah dilakukan komunikasi, mengingat lokasi tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap, yang dimenangkan di Pengadilan Negeri 

Palu tahun 1992 saat bersengketa dengan saudara kandungnya sendiri bernama Hapipah Adjam. Namun tidak tau menahu, lokasi tersebut tiba-tiba telah terbangun sebuah gedung sekolah dengan alasan bahwa lokasi tersebut sudah di wakafkan oleh Hapipah Adjam kepada pengurus Muhamadiyah Parigi.
“Saya tidak paham sampai hak orang tua kami yang sudah di menangkan di PN Palu di bagunkan sekolah ini. Benar di wakafkan oleh Hapipah tapi bukan di lokasi ini karena ini sudah milik orang tua kami, apalagi sudah memiliki kekuatan hukum yang di menangkan di PN Palu tahun 1992.”katanya.
Dia mengaku, persoalan ini sudah beberapa  kali di selesaikan ditingkat desa bahkan sampai  ke tingkat kecamatan tetapi selalu tidak menemukan titik temu. Menurut dia, sebelum dilakukan penyegelan, persoalan ini kembali dilakukan pertemuan di tingkat kecamatan baru – baru ini, namun lagi – lagi tidak membuahkan hasil.
“Terpaksa kami sudah segel karena sudah beberapa kali dilakukan pertemuan, baik di tingkat desa maupun di tingkat kecamatan selalu tidak ada hasil. Dan kami akan tetap pertahankan lokasi ini karena ini mutlak hak orang tua kami,”tegasnya saat di jumpai di lokasi SMK Muhamadiyah.
Sementara Kadis Pendidikan yang juga selaku ketua Muhamadiyah Kabuaten Parigi Moutong, Ardi Kadir mengaku, penyegelan sekolah yang dilakukan pemilik lokasi itu sangat disesalkan, karena lokasi yang dibangun sekolah itu sudah diserahkan oleh pemilih lokasi, sehingga pemerintah menganggarkan pembangunan sekolah tersebut. Untuk mengantisipasi sisiwa agar tidak libur berkepanjangan, terpaksa untuk saat ini siswa menggunakan salahsatu bangunan milik Muhamadiyah.
“Bagimana mau di tuntut, lokasi itukan sudah diserahkan oleh pemiliknya dengan baik dan tidak ada tuntutan. Anak-anak tetap sekolah masih menggunakan bangunan milik Muhamadiyah.
Dalam waktu dekat ini saya akan laporkan ke Polisi dengan alasan mereka menganggu proses belajar mengajar,”ujarnya.(NP4)

PARIGI – Tarik ulurnya soal kepemilikan lahan kosong yang sudah dibangun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah berada di Desa Olaya Kecamatan Parigi hingga kini masih “berpolemik”, sehingga pihak ahli waris lahan bernama Sulaeman Adjam menyegel sekolah tersebut pada Selasa (26/7). Akibatnya, para siswa-siswi diliburkan. 
Keberadaan Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK) Muhamadiyah di desa Olaya Kecamatan Parigi diakui pihak keluarga ahli waris telah melanggar kesepakatan sehingga dilakukan penyegelan sebagai bentuk protes kepada pengelola sekolah Muhamadiyah.
Pengakuan salah seorang ahli waris, Masita Adjam menyatakan, bahwa penyelesaian sengketa lahan tersebut jauh hari sebelumnnya sudah dilakukan komunikasi, mengingat lokasi tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap, yang dimenangkan di Pengadilan Negeri 

Palu tahun 1992 saat bersengketa dengan saudara kandungnya sendiri bernama Hapipah Adjam. Namun tidak tau menahu, lokasi tersebut tiba-tiba telah terbangun sebuah gedung sekolah dengan alasan bahwa lokasi tersebut sudah di wakafkan oleh Hapipah Adjam kepada pengurus Muhamadiyah Parigi.
“Saya tidak paham sampai hak orang tua kami yang sudah di menangkan di PN Palu di bagunkan sekolah ini. Benar di wakafkan oleh Hapipah tapi bukan di lokasi ini karena ini sudah milik orang tua kami, apalagi sudah memiliki kekuatan hukum yang di menangkan di PN Palu tahun 1992.”katanya.
Dia mengaku, persoalan ini sudah beberapa  kali di selesaikan ditingkat desa bahkan sampai  ke tingkat kecamatan tetapi selalu tidak menemukan titik temu. Menurut dia, sebelum dilakukan penyegelan, persoalan ini kembali dilakukan pertemuan di tingkat kecamatan baru – baru ini, namun lagi – lagi tidak membuahkan hasil.
“Terpaksa kami sudah segel karena sudah beberapa kali dilakukan pertemuan, baik di tingkat desa maupun di tingkat kecamatan selalu tidak ada hasil. Dan kami akan tetap pertahankan lokasi ini karena ini mutlak hak orang tua kami,”tegasnya saat di jumpai di lokasi SMK Muhamadiyah.
Sementara Kadis Pendidikan yang juga selaku ketua Muhamadiyah Kabuaten Parigi Moutong, Ardi Kadir mengaku, penyegelan sekolah yang dilakukan pemilik lokasi itu sangat disesalkan, karena lokasi yang dibangun sekolah itu sudah diserahkan oleh pemilih lokasi, sehingga pemerintah menganggarkan pembangunan sekolah tersebut. Untuk mengantisipasi sisiwa agar tidak libur berkepanjangan, terpaksa untuk saat ini siswa menggunakan salahsatu bangunan milik Muhamadiyah.
“Bagimana mau di tuntut, lokasi itukan sudah diserahkan oleh pemiliknya dengan baik dan tidak ada tuntutan. Anak-anak tetap sekolah masih menggunakan bangunan milik Muhamadiyah.
Dalam waktu dekat ini saya akan laporkan ke Polisi dengan alasan mereka menganggu proses belajar mengajar,”ujarnya.(NP4)