PARIGI - Kejaksaan Negeri (Kejari) Parigi Moutong saat ini tengah membidik dugaan pengadaan lahan kuburan fiktif milik Pemerintah Daerah (Pem...
PALU - Krisis listrik yang melanda Kota Palu dan sejumlah ka...
PALU - Bertempat di Aula salah satu hotel di Jalan Patimura ...
Palu - Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah mencatat selam...
PARIGI - Kejaksaan Negeri (Kejari) Parigi Moutong saat ini tengah membidik dugaan pengadaan lahan kuburan fiktif milik Pemerintah Daerah (Pem...
PARIGI MOUTONG – Akibat dihantam banjir, jalur transportasi ...
PALU, – Sebanyak 200 anggota Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sulawesi Tengah (Sulteng) era bakti 2025–2028 resmi dilantik pada Kamis (13/2/2025). Pelantikan berlangsung di Grand Ballroom Best Western Plus Coco Palu dan dipimpin pribadi oleh Ketua Umum BPP HIPMI, Akbar Himawan Buchari.
Mengusung tema “Sinergi Wujudkan Ekonomi Maju Sulawesi Tengah”, kepengurusan yang berisikan 12 bidang ini diperlukan bisa mendorong kerja sama antaranggota. Sinergi ini bertujuan menetralisir rivalitas bisnis, menumbuhkan semangat berguru, serta menawarkan manfaat aktual bagi para usahawan muda di Sulteng.
Ketua BPD HIPMI Sulteng masa 2025–2028, Muhammad Fakhri Fadlurrahman, memastikan bahwa HIPMI Sulteng akan terus memperkuat kerja sama, baik di dalam maupun luar tempat. Salah satu kawan strategis HIPMI Sulteng yaitu Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
“Kita harus menanamkan jiwa wirausaha semoga bisa terus maju. Salah satu indikator negara maju yakni saat 2,5 persen orangnya menjadi usahawan. Mari kita mulai dari Sulawesi Tengah,” ujar Fakhri.
Ia juga menekankan bahwa HIPMI bukanlah organisasi langsung, melainkan wadah bagi seluruh pebisnis, termasuk yang bergerak di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Tidak ada lagi perbedaan di antara kita. Semua anggota HIPMI Sulteng yakni keluarga besar. Kesuksesan seseorang tidak bisa dicapai sendirian, tetapi dengan perlindungan banyak pihak,” tambahnya.
Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura, yang turut hadir dalam peresmian, menekankan tugas penting HIPMI dalam kemajuan ekonomi kawasan.
Ia berharap HIPMI dapat menjadi jembatan antara pemerintah, dunia perjuangan, dan akademisi untuk memperkuat investasi dan mendorong kebijakan ekonomi yang mendukung pengusaha muda.
“Keberhasilan pembangunan ekonomi tempat bergantung pada sinergi berbagai pihak. HIPMI mesti mengambil peran strategis dalam membuka lapangan kerja, menciptakan penemuan, serta mendorong pembangunan infrastruktur bisnis,” ujar Gubernur Rusdy Mastura.
Sebelum pelantikan, BPD HIPMI Sulteng juga menggelar Pendidikan dan Pelatihan Daerah (Diklatda) bertema “Kewirausahaan Cerdas, Masa Depan Gemilang”. Program ini bertujuan meningkatkan kompetensi, pengetahuan bisnis, dan jaringan para anggota. Diklatda menjadi syarat bagi pengelola HIPMI dan diikuti oleh 120 peserta.
Ketua panitia pelantikan, Aditya Setiawan, menyampaikan bahwa dalam Diklatda ini, para peserta diperkenalkan dengan HipmiGO, suatu aplikasi yang menyediakan saluran jaringan bisnis, kesempatan kolaborasi, serta berbagai layanan digital seperti E-KTA, diklat, musda, dan mukernas.
“Diklatda ini diperlukan memberi pemahaman lebih wacana HIPMI dan memajukan wawasan kewirausahaan. Kepengurusan gres BPD HIPMI Sulteng diharapkan mampu lebih berkolaborasi, memperluas bisnis, dan berkontribusi bagi pembangunan ekonomi kawasan,” kata Aditya.***
PALU, – Sebanyak 200 anggota Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sulawesi Tengah (Sulteng) era bakti 2025–2028 resmi dilantik pada Kamis (13/2/2025). Pelantikan berlangsung di Grand Ballroom Best Western Plus Coco Palu dan dipimpin pribadi oleh Ketua Umum BPP HIPMI, Akbar Himawan Buchari.
Mengusung tema “Sinergi Wujudkan Ekonomi Maju Sulawesi Tengah”, kepengurusan yang berisikan 12 bidang ini diperlukan bisa mendorong kerja sama antaranggota. Sinergi ini bertujuan menetralisir rivalitas bisnis, menumbuhkan semangat berguru, serta menawarkan manfaat aktual bagi para usahawan muda di Sulteng.
Ketua BPD HIPMI Sulteng masa 2025–2028, Muhammad Fakhri Fadlurrahman, memastikan bahwa HIPMI Sulteng akan terus memperkuat kerja sama, baik di dalam maupun luar tempat. Salah satu kawan strategis HIPMI Sulteng yaitu Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
“Kita harus menanamkan jiwa wirausaha semoga bisa terus maju. Salah satu indikator negara maju yakni saat 2,5 persen orangnya menjadi usahawan. Mari kita mulai dari Sulawesi Tengah,” ujar Fakhri.
Ia juga menekankan bahwa HIPMI bukanlah organisasi langsung, melainkan wadah bagi seluruh pebisnis, termasuk yang bergerak di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Tidak ada lagi perbedaan di antara kita. Semua anggota HIPMI Sulteng yakni keluarga besar. Kesuksesan seseorang tidak bisa dicapai sendirian, tetapi dengan perlindungan banyak pihak,” tambahnya.
Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura, yang turut hadir dalam peresmian, menekankan tugas penting HIPMI dalam kemajuan ekonomi kawasan.
Ia berharap HIPMI dapat menjadi jembatan antara pemerintah, dunia perjuangan, dan akademisi untuk memperkuat investasi dan mendorong kebijakan ekonomi yang mendukung pengusaha muda.
“Keberhasilan pembangunan ekonomi tempat bergantung pada sinergi berbagai pihak. HIPMI mesti mengambil peran strategis dalam membuka lapangan kerja, menciptakan penemuan, serta mendorong pembangunan infrastruktur bisnis,” ujar Gubernur Rusdy Mastura.
Sebelum pelantikan, BPD HIPMI Sulteng juga menggelar Pendidikan dan Pelatihan Daerah (Diklatda) bertema “Kewirausahaan Cerdas, Masa Depan Gemilang”. Program ini bertujuan meningkatkan kompetensi, pengetahuan bisnis, dan jaringan para anggota. Diklatda menjadi syarat bagi pengelola HIPMI dan diikuti oleh 120 peserta.
Ketua panitia pelantikan, Aditya Setiawan, menyampaikan bahwa dalam Diklatda ini, para peserta diperkenalkan dengan HipmiGO, suatu aplikasi yang menyediakan saluran jaringan bisnis, kesempatan kolaborasi, serta berbagai layanan digital seperti E-KTA, diklat, musda, dan mukernas.
“Diklatda ini diperlukan memberi pemahaman lebih wacana HIPMI dan memajukan wawasan kewirausahaan. Kepengurusan gres BPD HIPMI Sulteng diharapkan mampu lebih berkolaborasi, memperluas bisnis, dan berkontribusi bagi pembangunan ekonomi kawasan,” kata Aditya.***
PALU, – Manajemen PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) memastikan bahwa PT Citra Palu Minerals (CPM) tetap beroperasi seperti lazimdi Poboya, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Tidak ada penyegelan atau penutupan kantor oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) di Palu.
“Kami ingin meluruskan pemberitaan sebelumnya yang menyebutkan bahwa PT CPM, anak usaha BRMS, telah disegel oleh ormas,” ujar manajemen BRMS dalam siaran pers pada Jumat (14/2/2025).
Baca juga: Damar Kusumanto Tegaskan Group Bakrie dan Group Salim Kendalikan PT CPM
Manajemen menegaskan bahwa sampai ketika ini, tidak ada penyegelan maupun penutupan kantor PT CPM oleh pihak mana pun. Kegiatan pertambangan dan pengolahan bijih emas PT CPM di Poboya beroperasi seperti lazimdan berjalan wajar .
Seluruh kegiatan tambang yang dilakukan PT CPM telah mengantongi izin resmi dari pemerintah dan menerapkan prinsip good mining practice.
“CPM telah melakukan analisis efek lingkungan dalam setiap aktivitasnya dan telah menerima persetujuan lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait kelayakan lingkungan, rencana penambangan, serta pengolahan emas di Blok 1, Poboya, Mantikulore,” terperinci administrasi BRMS.
Baca juga: BRMS Tegaskan CPM Miliki Izin Resmi dan Terapkan Good Mining Practice
Saat ini, PT CPM terus menjalankan acara pertambangan dan pengoperasian kemudahan pemrosesan bijih emasnya seperti biasa.
“Kami optimistis mampu mengembangkan buatan emas dibandingkan kurun sebelumnya. Hal ini akan berefek faktual pada kinerja keuangan perusahaan,” tutup manajemen BRMS.***
PALU, – Manajemen PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) memastikan bahwa PT Citra Palu Minerals (CPM) tetap beroperasi seperti lazimdi Poboya, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Tidak ada penyegelan atau penutupan kantor oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) di Palu.
“Kami ingin meluruskan pemberitaan sebelumnya yang menyebutkan bahwa PT CPM, anak usaha BRMS, telah disegel oleh ormas,” ujar manajemen BRMS dalam siaran pers pada Jumat (14/2/2025).
Baca juga: Damar Kusumanto Tegaskan Group Bakrie dan Group Salim Kendalikan PT CPM
Manajemen menegaskan bahwa sampai ketika ini, tidak ada penyegelan maupun penutupan kantor PT CPM oleh pihak mana pun. Kegiatan pertambangan dan pengolahan bijih emas PT CPM di Poboya beroperasi seperti lazimdan berjalan wajar .
Seluruh kegiatan tambang yang dilakukan PT CPM telah mengantongi izin resmi dari pemerintah dan menerapkan prinsip good mining practice.
“CPM telah melakukan analisis efek lingkungan dalam setiap aktivitasnya dan telah menerima persetujuan lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait kelayakan lingkungan, rencana penambangan, serta pengolahan emas di Blok 1, Poboya, Mantikulore,” terperinci administrasi BRMS.
Baca juga: BRMS Tegaskan CPM Miliki Izin Resmi dan Terapkan Good Mining Practice
Saat ini, PT CPM terus menjalankan acara pertambangan dan pengoperasian kemudahan pemrosesan bijih emasnya seperti biasa.
“Kami optimistis mampu mengembangkan buatan emas dibandingkan kurun sebelumnya. Hal ini akan berefek faktual pada kinerja keuangan perusahaan,” tutup manajemen BRMS.***
MOROWALI, – “Lahan ini dikuasai nenek moyang kami Pong Salamba semenjak tahun 1900. Lokasi ini dulunya diketahui dengan nama Langtua.”
Cerita itu disampaikan Harniati Irwan ketika ditemui di sebuah pondok di tengah hutan di Desa Ululere, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, pada awal Februari 2025.
Pondok itu dipakai Harniati bareng masyarakat Toraja rumpun Pong Salamba yang lain selaku pos jaga-sejak perusahaan tambang nikel mulai merambah kawasan mereka.
Baca juga: Aktivitas Tambang Emas Ilegal di Hulu Sungai Taopa Ancam Pertanian hingga Kesehatan Warga
Pos penjagaan yang dibangun berpaut 1 jam perjalanan dari perkampungan. Di pos itu mereka menginap, di tengah hutan tanpa listrik dan nihil sinyal.
“Hampir sebulan ini kami menginap di sini, menjaga tanah waris dari acara tambang,” ungkapnya.
Harniati mengingat kembali proses terciptanya pemukiman di Langtua atas inisiasi Pong Salamba bersama sang istri Lai Kise beserta keenam anaknya.
Dalam proses pembangunan itu, Pong Salamba menggandeng 40 buruh beserta keluarga masing-masing untuk mengembangkan lahan tersebut.
Kehadiran buruh-buruh ini memperbesar dinamika sosial dan ekonomi di pemukiman yang baru dibuat, membuat komunitas budbahasa yang saling mendukung.
Kisah ini diwariskan secara bebuyutan, dibicarakan terus menerus kepada keturunan Pong Salamba sampai sekarang.
Puluhan tahun sebelum Indonesia merdeka, lahan yang diatur Pong Salamba menjadi sentra perkebunan damar yang sungguh penting pada kurun itu.
Tanaman yang dikenal selaku resin bermutu tinggi ini menjadi komoditas utama yang menopang perekonomian lokal penduduk lokal.
“Usaha dan lahan inilah yang kami pertahankan. Tanah ulayat penduduk adab Toraja rumpun Pong Salamba,” ucap Harniati.
Rumpun Pong Salamba mengklaim kepemilikan lahan di Morowali itu seluas 8.636 hektare menurut surat informasi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mahalona pada 1998.
Surat Kepala Desa Mahalona mengonfirmasi sejarah terciptanya pemukiman dengan perjuangan perkebunan damar oleh Pong Salamba di Langtua.
Secara administratif, lahan tersebut ketika ini berada di dua batas antara Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Sulawesi Selatan (Sulsel).
Menurut Harniati, di Sulteng ada sekitar 4.000 hektare lahan Pong Salamba. Tanaman damar yang banyak ditemui seperti di Desa Ululere menjadi bukti atas penguasaan mereka. Makam Pong Salamba juga berada di sana.
Suara Harniati datang-tiba terhenti, ada kecemasan menyusup ke dalam dadanya-sebelum melanjutkan cerita soal aktivitas PT Vale Indonesia Tbk.
Lahan yang mereka kelola kini masuk area konsesi Vale. Kehidupan rumpun Pong Salamba semakin terancam seiring eksploitasi nikel secara besar-besaran di Morowali.
Tercatat, PT Vale Indonesia mempunyai konsesi seluas 22.699 hektare di Sulteng dan 70.566 hektare di Sulsel dalam naungan Kontrak Karya (KK).
Warga tak pernah tahu bagaimana izin itu terbit. Padahal lokasi di mana izin diberikan yakni hak ulayat komunitas Pong Salamba.
Kata Harniati, Vale belakangan mulai mewanti-wanti dan melarang rumpun Pong Salamba membuka lahan warisan mereka untuk bercocok tanam.
Namun, penduduk akhlak menolak dengan nrimo tanah waris dicaplok perusahaan, walaupun suatu dikala nanti mereka mampu saja terusir.
“Kami tidak melihat niat baik pemerintah maupun perusahaan untuk menuntaskan persoalan ini. Tanah kami tiba-datang saja diserobot tanpa sepengetahuan ahli waris Pong Salamba,” tuturnya.
Media ini meminta konfirmasi atas dilema tersebut dengan menelepon Manager External Relations for Project Vale, Jemmy Sidjaya, Kamis (12/02/2025).
Akan namun, Jemmy mengarahkan supaya menghubungi Suwarny dari tim media perusahaan. Permohonan konfirmasi pun diantarkan terhadap Suwarny, Jumat (14/02/2025).
“Kami cek dulu ya,” katanya lewat pesan Whatsapp. Hingga gosip ini tayang, belum ada informasi lebih lanjut dari PT Vale terkait sengketa lahan dengan rumpun Pong Salamba.***
MOROWALI, – “Lahan ini dikuasai nenek moyang kami Pong Salamba semenjak tahun 1900. Lokasi ini dulunya diketahui dengan nama Langtua.”
Cerita itu disampaikan Harniati Irwan ketika ditemui di sebuah pondok di tengah hutan di Desa Ululere, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, pada awal Februari 2025.
Pondok itu dipakai Harniati bareng masyarakat Toraja rumpun Pong Salamba yang lain selaku pos jaga-sejak perusahaan tambang nikel mulai merambah kawasan mereka.
Baca juga: Aktivitas Tambang Emas Ilegal di Hulu Sungai Taopa Ancam Pertanian hingga Kesehatan Warga
Pos penjagaan yang dibangun berpaut 1 jam perjalanan dari perkampungan. Di pos itu mereka menginap, di tengah hutan tanpa listrik dan nihil sinyal.
“Hampir sebulan ini kami menginap di sini, menjaga tanah waris dari acara tambang,” ungkapnya.
Harniati mengingat kembali proses terciptanya pemukiman di Langtua atas inisiasi Pong Salamba bersama sang istri Lai Kise beserta keenam anaknya.
Dalam proses pembangunan itu, Pong Salamba menggandeng 40 buruh beserta keluarga masing-masing untuk mengembangkan lahan tersebut.
Kehadiran buruh-buruh ini memperbesar dinamika sosial dan ekonomi di pemukiman yang baru dibuat, membuat komunitas budbahasa yang saling mendukung.
Kisah ini diwariskan secara bebuyutan, dibicarakan terus menerus kepada keturunan Pong Salamba sampai sekarang.
Puluhan tahun sebelum Indonesia merdeka, lahan yang diatur Pong Salamba menjadi sentra perkebunan damar yang sungguh penting pada kurun itu.
Tanaman yang dikenal selaku resin bermutu tinggi ini menjadi komoditas utama yang menopang perekonomian lokal penduduk lokal.
“Usaha dan lahan inilah yang kami pertahankan. Tanah ulayat penduduk adab Toraja rumpun Pong Salamba,” ucap Harniati.
Rumpun Pong Salamba mengklaim kepemilikan lahan di Morowali itu seluas 8.636 hektare menurut surat informasi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mahalona pada 1998.
Surat Kepala Desa Mahalona mengonfirmasi sejarah terciptanya pemukiman dengan perjuangan perkebunan damar oleh Pong Salamba di Langtua.
Secara administratif, lahan tersebut ketika ini berada di dua batas antara Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Sulawesi Selatan (Sulsel).
Menurut Harniati, di Sulteng ada sekitar 4.000 hektare lahan Pong Salamba. Tanaman damar yang banyak ditemui seperti di Desa Ululere menjadi bukti atas penguasaan mereka. Makam Pong Salamba juga berada di sana.
Suara Harniati datang-tiba terhenti, ada kecemasan menyusup ke dalam dadanya-sebelum melanjutkan cerita soal aktivitas PT Vale Indonesia Tbk.
Lahan yang mereka kelola kini masuk area konsesi Vale. Kehidupan rumpun Pong Salamba semakin terancam seiring eksploitasi nikel secara besar-besaran di Morowali.
Tercatat, PT Vale Indonesia mempunyai konsesi seluas 22.699 hektare di Sulteng dan 70.566 hektare di Sulsel dalam naungan Kontrak Karya (KK).
Warga tak pernah tahu bagaimana izin itu terbit. Padahal lokasi di mana izin diberikan yakni hak ulayat komunitas Pong Salamba.
Kata Harniati, Vale belakangan mulai mewanti-wanti dan melarang rumpun Pong Salamba membuka lahan warisan mereka untuk bercocok tanam.
Namun, penduduk akhlak menolak dengan nrimo tanah waris dicaplok perusahaan, walaupun suatu dikala nanti mereka mampu saja terusir.
“Kami tidak melihat niat baik pemerintah maupun perusahaan untuk menuntaskan persoalan ini. Tanah kami tiba-datang saja diserobot tanpa sepengetahuan ahli waris Pong Salamba,” tuturnya.
Media ini meminta konfirmasi atas dilema tersebut dengan menelepon Manager External Relations for Project Vale, Jemmy Sidjaya, Kamis (12/02/2025).
Akan namun, Jemmy mengarahkan supaya menghubungi Suwarny dari tim media perusahaan. Permohonan konfirmasi pun diantarkan terhadap Suwarny, Jumat (14/02/2025).
“Kami cek dulu ya,” katanya lewat pesan Whatsapp. Hingga gosip ini tayang, belum ada informasi lebih lanjut dari PT Vale terkait sengketa lahan dengan rumpun Pong Salamba.***
MOROWALI, – Warga Desa Lalampu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, bingung akhir langkah-langkah salah satu perusahaan tambang, adalah PT Cetara Bangun Persada (PT CBP) yang diduga melaksanakan pemalangan di atas lahan milik mereka.
Salah satu pemilik lahan, Baharudin, mengungkapkan bahwa perusahaan tambang PT CBP memasang portal besi dan menempatkan petugas keselamatan di lokasi tanpa dasar yang terang.
Baca juga: Terjepit Tambang PT Vale: Kala Rumpun Pong Salamba di Morowali Dipaksa ‘Minggat’ dari Tanah Ulayat
Ia menegaskan bahwa lahan itu masih sah dimiliki oleh sejumlah warga Desa Lalampu, termasuk dirinya, dan sudah disewakan kepada PT Fadlan Mulia Jaya untuk kebutuhan mobilisasi pengangkutan.
“Apa yang dilakukan perusahaan tambang PT CBP sangat merugikan masyarakat, khususnya pemilik lahan. Mereka mengklaim tanah kami selaku bab dari kawasan IUP mereka tanpa perundingan atau pembebasan lahan yang terang,” ujar Baharudin, Jumat (14/2/2025).
Menurutnya, langkah-langkah pemalangan ini menghambat kegiatan PT Fadlan Mulia Jaya, sehingga penduduk yang seharusnya mendapatkan keuntungan dari penyewaan lahan justru mengalami kerugian.
Warga berharap Pemda dan Aparat Kepolisian secepatnya turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Jika dalam waktu dekat PT CBP tidak membuka portal tersebut, warga bermaksud melaporkan kasus ini ke pihak berwajib dan akan mengambil langkah tegas dengan membongkar portal secara paksa.
“Kami tidak akan tinggal diam jikalau hak kami terus dikangkangi. Kami akan menempuh jalur hukum dan jika perlu, akan membongkar sendiri portal yang menghalangi kanal di lahan kami,” tegas Baharudin.
Masyarakat Desa Lalampu kini menantikan tindakan tegas dari pihak berwenang untuk menyingkir dari pertentangan berkepanjangan.***
MOROWALI, – Warga Desa Lalampu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, bingung akhir langkah-langkah salah satu perusahaan tambang, adalah PT Cetara Bangun Persada (PT CBP) yang diduga melaksanakan pemalangan di atas lahan milik mereka.
Salah satu pemilik lahan, Baharudin, mengungkapkan bahwa perusahaan tambang PT CBP memasang portal besi dan menempatkan petugas keselamatan di lokasi tanpa dasar yang terang.
Baca juga: Terjepit Tambang PT Vale: Kala Rumpun Pong Salamba di Morowali Dipaksa ‘Minggat’ dari Tanah Ulayat
Ia menegaskan bahwa lahan itu masih sah dimiliki oleh sejumlah warga Desa Lalampu, termasuk dirinya, dan sudah disewakan kepada PT Fadlan Mulia Jaya untuk kebutuhan mobilisasi pengangkutan.
“Apa yang dilakukan perusahaan tambang PT CBP sangat merugikan masyarakat, khususnya pemilik lahan. Mereka mengklaim tanah kami selaku bab dari kawasan IUP mereka tanpa perundingan atau pembebasan lahan yang terang,” ujar Baharudin, Jumat (14/2/2025).
Menurutnya, langkah-langkah pemalangan ini menghambat kegiatan PT Fadlan Mulia Jaya, sehingga penduduk yang seharusnya mendapatkan keuntungan dari penyewaan lahan justru mengalami kerugian.
Warga berharap Pemda dan Aparat Kepolisian secepatnya turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Jika dalam waktu dekat PT CBP tidak membuka portal tersebut, warga bermaksud melaporkan kasus ini ke pihak berwajib dan akan mengambil langkah tegas dengan membongkar portal secara paksa.
“Kami tidak akan tinggal diam jikalau hak kami terus dikangkangi. Kami akan menempuh jalur hukum dan jika perlu, akan membongkar sendiri portal yang menghalangi kanal di lahan kami,” tegas Baharudin.
Masyarakat Desa Lalampu kini menantikan tindakan tegas dari pihak berwenang untuk menyingkir dari pertentangan berkepanjangan.***
MOROWALI, – Dugaan intimidasi menimpa penduduk adab Toraja dari rumpun Pong Salamba buntut sengketa lahan dengan PT Vale Indonesia Tbk di Desa Ululere, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.
Harniati Irwan, salah satu anggota keluarga Pong Salamba, mengatakan, insiden tersebut terjadi pada Senin (10/02/2025), ketika keluarga Pong Salamba berjaga di pos yang mereka dirikan di Desa Ululere.
Selama hampir sebulan terakhir, terjadi duduk perkara sengketa lahan antara rumpun Pong Salamba dengan PT Vale terkait atas lahan yang diklaim masuk dalam konsesi perusahaan.
Baca juga: Terjepit Tambang PT Vale: Kala Rumpun Pong Salamba di Morowali Dipaksa ‘Minggat’ dari Tanah Ulayat
Sekitar pukul 14.00 WITA, Kapolsek Bungku Tengah AKP Basri Pakaya, Kepala Desa Ululere, serta beberapa petugas keselamatan perusahaan mengunjungi pos jaga keluarga Pong Salamba.
Harniati mengaku pihaknya dihentikan bercocok tanam di lahan yang sudah mereka kelola secara turun-temurun. Selain itu, mereka juga dituduh melaksanakan pungutan liar (pungli).
“Kami dituduh melaksanakan pungli di lahan sendiri. Rumpun Pong Salamba mempesona iuran terhadap orang yang melintas, alasannya adalah ini bukan jalan umum. Iuran itu kami pakai untuk memperbaiki jalan dan mengelola lahan,” ujar Harniati dikala dihubungi pada Kamis (13/02/2025).
Rumpun pong salamba merasa kecewa terhadap abdnegara kepolisian dan kepala desa yang sebaiknya menjadi penengah dalam persoalan sengketa lahan dengan PT vale, justru terkesan membela kepentingan perusahaan.
“Kami merasa diintimidasi. Beberapa polisi berseragam lengkap, kami dikelilingi, dan direkam tanpa izin. Kami ini bukan teroris, kami cuma mempertahankan hak ulayat kami,” tegas Harniati.
Kapolsek Bungku Tengah AKP Basri Pakaya menjelaskan bahwa kedatangannya ke lokasi atas laporan adanya praduga pungli. Ia juga mempertanyakan dasar aturan klaim lahan oleh rumpun Pong Salamba alasannya lahan tersebut masuk area konsesi PT Vale.
“Bukti legalitas yang mereka tunjukkan dikeluarkan di Sulawesi Selatan. Kalau dokumen itu dari Sulawesi Tengah, tidak ada problem,” kata Basri.
Namun, Basri mengaku galau alasannya adalah lokasi yang diklaim sebagai ‘Langtua’ berada di perbatasan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah.
Basri menyarankan supaya rumpun Pong Salamba meninggalkan lokasi karena dberpotensi melanggar hukum.
“Kalau disebut ‘sekitarnya’, ya bermakna sekitar lokasi, bukan sampai ke daerah Sulteng,” ujarnya.
Media ini mencoba menelepon Kepala Desa Ululere, Arman, tetapi belum mendapatkan respons sampai info ini ditayangkan.
Upaya konfirmasi juga telah dikirimkan ke PT Vale Indonesia, namun belum ada balasan resmi dari pihak perusahaan.
Kuasa hukum rumpun Pong Salamba, Rukly Chahyadi, mengecam keras langkah-langkah pegawanegeri yang dinilai intimidatif kepada kliennya.
“Penyelesaian konflik agraria harus lewat obrolan yang adil, bukan dengan keberpihakan pegawanegeri pada perusahaan. Rumpun Pong Salamba memiliki bukti sejarah kepemilikan lahan selaku dasar penerbitan surat tanah resmi,” tegas Rukly pada Sabtu (15/02/2025).***
Simak update informasi mempesona lainnya, ikuti saluran WhatsApp Official KabarSulteng.id https://whatsapp.com/channel/0029VaFS4HhH5JM6ToN3GU1u atau klik di sini
MOROWALI, – Dugaan intimidasi menimpa penduduk adab Toraja dari rumpun Pong Salamba buntut sengketa lahan dengan PT Vale Indonesia Tbk di Desa Ululere, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.
Harniati Irwan, salah satu anggota keluarga Pong Salamba, mengatakan, insiden tersebut terjadi pada Senin (10/02/2025), ketika keluarga Pong Salamba berjaga di pos yang mereka dirikan di Desa Ululere.
Selama hampir sebulan terakhir, terjadi duduk perkara sengketa lahan antara rumpun Pong Salamba dengan PT Vale terkait atas lahan yang diklaim masuk dalam konsesi perusahaan.
Baca juga: Terjepit Tambang PT Vale: Kala Rumpun Pong Salamba di Morowali Dipaksa ‘Minggat’ dari Tanah Ulayat
Sekitar pukul 14.00 WITA, Kapolsek Bungku Tengah AKP Basri Pakaya, Kepala Desa Ululere, serta beberapa petugas keselamatan perusahaan mengunjungi pos jaga keluarga Pong Salamba.
Harniati mengaku pihaknya dihentikan bercocok tanam di lahan yang sudah mereka kelola secara turun-temurun. Selain itu, mereka juga dituduh melaksanakan pungutan liar (pungli).
“Kami dituduh melaksanakan pungli di lahan sendiri. Rumpun Pong Salamba mempesona iuran terhadap orang yang melintas, alasannya adalah ini bukan jalan umum. Iuran itu kami pakai untuk memperbaiki jalan dan mengelola lahan,” ujar Harniati dikala dihubungi pada Kamis (13/02/2025).
Rumpun pong salamba merasa kecewa terhadap abdnegara kepolisian dan kepala desa yang sebaiknya menjadi penengah dalam persoalan sengketa lahan dengan PT vale, justru terkesan membela kepentingan perusahaan.
“Kami merasa diintimidasi. Beberapa polisi berseragam lengkap, kami dikelilingi, dan direkam tanpa izin. Kami ini bukan teroris, kami cuma mempertahankan hak ulayat kami,” tegas Harniati.
Kapolsek Bungku Tengah AKP Basri Pakaya menjelaskan bahwa kedatangannya ke lokasi atas laporan adanya praduga pungli. Ia juga mempertanyakan dasar aturan klaim lahan oleh rumpun Pong Salamba alasannya lahan tersebut masuk area konsesi PT Vale.
“Bukti legalitas yang mereka tunjukkan dikeluarkan di Sulawesi Selatan. Kalau dokumen itu dari Sulawesi Tengah, tidak ada problem,” kata Basri.
Namun, Basri mengaku galau alasannya adalah lokasi yang diklaim sebagai ‘Langtua’ berada di perbatasan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah.
Basri menyarankan supaya rumpun Pong Salamba meninggalkan lokasi karena dberpotensi melanggar hukum.
“Kalau disebut ‘sekitarnya’, ya bermakna sekitar lokasi, bukan sampai ke daerah Sulteng,” ujarnya.
Media ini mencoba menelepon Kepala Desa Ululere, Arman, tetapi belum mendapatkan respons sampai info ini ditayangkan.
Upaya konfirmasi juga telah dikirimkan ke PT Vale Indonesia, namun belum ada balasan resmi dari pihak perusahaan.
Kuasa hukum rumpun Pong Salamba, Rukly Chahyadi, mengecam keras langkah-langkah pegawanegeri yang dinilai intimidatif kepada kliennya.
“Penyelesaian konflik agraria harus lewat obrolan yang adil, bukan dengan keberpihakan pegawanegeri pada perusahaan. Rumpun Pong Salamba memiliki bukti sejarah kepemilikan lahan selaku dasar penerbitan surat tanah resmi,” tegas Rukly pada Sabtu (15/02/2025).***
Simak update informasi mempesona lainnya, ikuti saluran WhatsApp Official KabarSulteng.id https://whatsapp.com/channel/0029VaFS4HhH5JM6ToN3GU1u atau klik di sini
MOROWALI, – Sengketa lahan antara penduduk akhlak Toraja dari rumpun Pong Salamba dengan PT Vale Indonesia di Desa Ululere, Kabupaten Morowali, semakin memanas dan berujung pada laporan polisi.
Rumpun Pong Salamba dilaporkan atas praduga penyerobotan dan pungutan liar (pungli) di atas lahan warisan yang mereka kelola secara bebuyutan.
Undangan klarifikasi dari pihak kepolisian diterima pada 15 Februari 2025, hanya lima hari sehabis Kapolsek Bungku Tengah dan Kepala Desa Ululere mendatangi pos pengamanan lahan yang diatur oleh komunitas adab Pong Salmba.
Baca juga: Buntut Sengketa Lahan dengan PT Vale, Rumpun Pong Salamba Diduga Alami Intimidasi
Surat panggilan klarifikasi ini ditujukan terhadap anggota keluarga Pong Salamba, adalah Hajar dan istrinya, Harniati Irwan.
Keduanya diminta untuk hadir di Polsek Bungku Tengah pada Senin (17/02/2025) pukul 10.00 Wita. Namun, Harniati menolak menyanggupi panggilan tersebut alasannya terjadi kekeliruan dalam penulisan namanya.
“Surat panggilannya sudah saya terima, namun nama yang tercantum keliru. Makara saya tidak akan memenuhi usul polsek, hanya suami saya yang mau hadir,” ujar Harniati ketika dihubungi, Minggu (16/02/2025).
Kuasa aturan rumpun Pong Salamba, Rukly Chahyadi, meminta pihak kepolisian untuk memperbaiki surat panggilan tersebut supaya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
“Ada kesalahan penulisan nama dalam surat panggilan. Kami menegaskan bahwa tidak ada keharusan bagi klien kami untuk menyanggupi panggilan yang cacat formil seperti ini,” tegasnya.
Sengketa lahan ini bermula dari klaim kepemilikan rumpun Pong Salamba atas tanah seluas 8.636 hektare yang menurut surat keterangan Kepala Desa Mahalona tahun 1998.
Baca juga: Terjepit Tambang PT Vale: Kala Rumpun Pong Salamba di Morowali Dipaksa ‘Minggat’ dari Tanah Ulayat
Dokumen tersebut mengonfirmasi sejarah pemukiman dan perjuangan perkebunan damar oleh Pong Salamba di Langtua. Secara administratif, lahan ini berada di perbatasan Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Sulawesi Selatan (Sulsel), yang lalu diklaim masuk dalam konsesi PT Vale Indonesia.
Pada 10 Februari 2025, rumpun Pong Salamba diduga mengalami intimidasi oleh Kapolsek Bungku Tengah, AKP Basri Pakaya dan Kepala Desa Ululere, Arman.
Sementara itu, Kapolsek Basri Pakaya mengaku tiba ke lokasi alasannya adalah mendapat laporan dugaan pungli di area tersebut.
“Bukti legalitas yang mereka tunjukkan dikeluarkan di Sulawesi Selatan. Saya sampaikan kalau surat legalitas itu dikeluarkan di Sulawesi Tengah, maka tidak ada dilema. Namun, PT Vale sudah melaporkan bahwa rumpun Pong Salamba sudah membuka lahan di area konsesi mereka,” terang Basri.
Media ini telah berupaya menelepon Kepala Desa Ululere, Arman, untuk menerima keterangan lebih lanjut, namun belum menerima respons.
Permohonan konfirmasi juga telah diantarkan terhadap PT Vale Indonesia, tetapi pihak perusahaan belum memperlihatkan balasan sampai berita ini diterbitkan.***
Simak update informasi menarik yang lain, ikuti jalan masuk WhatsApp Official KabarSulteng.id https://whatsapp.com/channel/0029VaFS4HhH5JM6ToN3GU1u atau klik di sini
MOROWALI, – Sengketa lahan antara penduduk akhlak Toraja dari rumpun Pong Salamba dengan PT Vale Indonesia di Desa Ululere, Kabupaten Morowali, semakin memanas dan berujung pada laporan polisi.
Rumpun Pong Salamba dilaporkan atas praduga penyerobotan dan pungutan liar (pungli) di atas lahan warisan yang mereka kelola secara bebuyutan.
Undangan klarifikasi dari pihak kepolisian diterima pada 15 Februari 2025, hanya lima hari sehabis Kapolsek Bungku Tengah dan Kepala Desa Ululere mendatangi pos pengamanan lahan yang diatur oleh komunitas adab Pong Salmba.
Baca juga: Buntut Sengketa Lahan dengan PT Vale, Rumpun Pong Salamba Diduga Alami Intimidasi
Surat panggilan klarifikasi ini ditujukan terhadap anggota keluarga Pong Salamba, adalah Hajar dan istrinya, Harniati Irwan.
Keduanya diminta untuk hadir di Polsek Bungku Tengah pada Senin (17/02/2025) pukul 10.00 Wita. Namun, Harniati menolak menyanggupi panggilan tersebut alasannya terjadi kekeliruan dalam penulisan namanya.
“Surat panggilannya sudah saya terima, namun nama yang tercantum keliru. Makara saya tidak akan memenuhi usul polsek, hanya suami saya yang mau hadir,” ujar Harniati ketika dihubungi, Minggu (16/02/2025).
Kuasa aturan rumpun Pong Salamba, Rukly Chahyadi, meminta pihak kepolisian untuk memperbaiki surat panggilan tersebut supaya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
“Ada kesalahan penulisan nama dalam surat panggilan. Kami menegaskan bahwa tidak ada keharusan bagi klien kami untuk menyanggupi panggilan yang cacat formil seperti ini,” tegasnya.
Sengketa lahan ini bermula dari klaim kepemilikan rumpun Pong Salamba atas tanah seluas 8.636 hektare yang menurut surat keterangan Kepala Desa Mahalona tahun 1998.
Baca juga: Terjepit Tambang PT Vale: Kala Rumpun Pong Salamba di Morowali Dipaksa ‘Minggat’ dari Tanah Ulayat
Dokumen tersebut mengonfirmasi sejarah pemukiman dan perjuangan perkebunan damar oleh Pong Salamba di Langtua. Secara administratif, lahan ini berada di perbatasan Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Sulawesi Selatan (Sulsel), yang lalu diklaim masuk dalam konsesi PT Vale Indonesia.
Pada 10 Februari 2025, rumpun Pong Salamba diduga mengalami intimidasi oleh Kapolsek Bungku Tengah, AKP Basri Pakaya dan Kepala Desa Ululere, Arman.
Sementara itu, Kapolsek Basri Pakaya mengaku tiba ke lokasi alasannya adalah mendapat laporan dugaan pungli di area tersebut.
“Bukti legalitas yang mereka tunjukkan dikeluarkan di Sulawesi Selatan. Saya sampaikan kalau surat legalitas itu dikeluarkan di Sulawesi Tengah, maka tidak ada dilema. Namun, PT Vale sudah melaporkan bahwa rumpun Pong Salamba sudah membuka lahan di area konsesi mereka,” terang Basri.
Media ini telah berupaya menelepon Kepala Desa Ululere, Arman, untuk menerima keterangan lebih lanjut, namun belum menerima respons.
Permohonan konfirmasi juga telah diantarkan terhadap PT Vale Indonesia, tetapi pihak perusahaan belum memperlihatkan balasan sampai berita ini diterbitkan.***
Simak update informasi menarik yang lain, ikuti jalan masuk WhatsApp Official KabarSulteng.id https://whatsapp.com/channel/0029VaFS4HhH5JM6ToN3GU1u atau klik di sini
- Hallo sahabat Berita Kota Palu, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul , kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil...
- Hallo sahabat Berita Kota Palu, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul , kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil...
PALU, – Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Tadulako (Untad) Palu, Prof. Dr. Aminuddin Kasim, SH, MH, memastikan bahwa media pers memiliki tugas krusial dalam mengungkap perkara korupsi. Namun, dia juga mengingatkan bahwa media rentan ditunggangi oleh pihak berkepentingan.
“Oleh alasannya adalah itu, media harus pilih-pilih dalam mendapatkan informasi supaya tidak terjebak dalam kepentingan tertentu,” ujar Prof. Aminuddin.
Menurutnya, aparat penegak hukum sering menjadikan media selaku barometer dalam mendeteksi pelanggaran aturan, termasuk korupsi yang merugikan negara.
Yardin Hasan Wanti-wanti Media biar Tidak Dimanfaatkan Pihak TertentuBaca juga:
“Mens rea atau niat jahat dalam tindakan melawan hukum korupsi kadang-kadang berawal dari kebijakan yang menyimpang. Oleh karena itu, pengawasan kepada kebijakan publik sungguh penting biar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang,” tegasnya dalam Pelatihan Jurnalistik Investigasi dan Liputan Korupsi yang diselenggarakan oleh Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Sulawesi Tengah di Swiss-Belhotel Palu, Senin (17/2/2025).
Prof. Aminuddin Kasim, menekankan bahwa walaupun media punya peran penting dalam mengungkap masalah korupsi, abdnegara penegak aturan dihentikan hanya bertindak menurut sorotan media.
“Aparat harus tetap melakukan pekerjaan secara profesional dan tidak menunggu masalah menjadi booming terlebih dahulu sebelum ditindaklanjuti,” tambahnya.
Lebih lanjut, Prof. Aminuddin menyinari potensi abdnegara penegak hukum yang mempergunakan media untuk mengangkat berita korupsi sesuai kepentingan mereka.
“Kadang pihak swasta menjadi korban kepentingan aparat dan kelalaian jurnalis dalam menyaring info,” ungkapnya.
Ia juga menyinari fenomena di mana perkara aturan yang booming di media umum terkadang memaksa pegawapemerintah bertindak lebih singkat dan tegas. Meskipun hal ini mempercepat penegakan hukum, di segi lain, hal ini juga merefleksikan lemahnya inisiatif pegawapemerintah dalam melaksanakan tugasnya secara profesional dan independen.
“Jangan sampai muncul kesan bahwa tanpa tekanan publik, perkara-kasus besar tidak akan tersentuh. Ini justru merusak iktikad masyarakat kepada institusi hukum,” tandasnya.
Prof. Aminuddin memastikan bahwa korupsi merupakan tindak pidana serius yang harus diberantas secara sistematis. Pemahaman terhadap aneka macam modus operandi korupsi sungguh penting dalam upaya pencegahan dan penindakan.
Dalam konteks ini, media memainkan tugas vital tidak hanya sebagai alat kendali sosial, tetapi juga dalam membentuk opini publik serta menekan pemerintah dan abdnegara hukum untuk bertindak tegas.
“Media, tergolong media umum, kini menjadi fasilitas utama dalam mengungkap dan mempublikasikan masalah-kasus korupsi,” katanya.
Namun, Prof. Dr. Aminuddin Kasim mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya peran media dan pegawapemerintah penegak hukum semata. Diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai komponen lainnya untuk membuat tata cara yang lebih transparan dan akuntabel.***
PALU, – Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Tadulako (Untad) Palu, Prof. Dr. Aminuddin Kasim, SH, MH, memastikan bahwa media pers memiliki tugas krusial dalam mengungkap perkara korupsi. Namun, dia juga mengingatkan bahwa media rentan ditunggangi oleh pihak berkepentingan.
“Oleh alasannya adalah itu, media harus pilih-pilih dalam mendapatkan informasi supaya tidak terjebak dalam kepentingan tertentu,” ujar Prof. Aminuddin.
Menurutnya, aparat penegak hukum sering menjadikan media selaku barometer dalam mendeteksi pelanggaran aturan, termasuk korupsi yang merugikan negara.
Yardin Hasan Wanti-wanti Media biar Tidak Dimanfaatkan Pihak TertentuBaca juga:
“Mens rea atau niat jahat dalam tindakan melawan hukum korupsi kadang-kadang berawal dari kebijakan yang menyimpang. Oleh karena itu, pengawasan kepada kebijakan publik sungguh penting biar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang,” tegasnya dalam Pelatihan Jurnalistik Investigasi dan Liputan Korupsi yang diselenggarakan oleh Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Sulawesi Tengah di Swiss-Belhotel Palu, Senin (17/2/2025).
Prof. Aminuddin Kasim, menekankan bahwa walaupun media punya peran penting dalam mengungkap masalah korupsi, abdnegara penegak aturan dihentikan hanya bertindak menurut sorotan media.
“Aparat harus tetap melakukan pekerjaan secara profesional dan tidak menunggu masalah menjadi booming terlebih dahulu sebelum ditindaklanjuti,” tambahnya.
Lebih lanjut, Prof. Aminuddin menyinari potensi abdnegara penegak hukum yang mempergunakan media untuk mengangkat berita korupsi sesuai kepentingan mereka.
“Kadang pihak swasta menjadi korban kepentingan aparat dan kelalaian jurnalis dalam menyaring info,” ungkapnya.
Ia juga menyinari fenomena di mana perkara aturan yang booming di media umum terkadang memaksa pegawapemerintah bertindak lebih singkat dan tegas. Meskipun hal ini mempercepat penegakan hukum, di segi lain, hal ini juga merefleksikan lemahnya inisiatif pegawapemerintah dalam melaksanakan tugasnya secara profesional dan independen.
“Jangan sampai muncul kesan bahwa tanpa tekanan publik, perkara-kasus besar tidak akan tersentuh. Ini justru merusak iktikad masyarakat kepada institusi hukum,” tandasnya.
Prof. Aminuddin memastikan bahwa korupsi merupakan tindak pidana serius yang harus diberantas secara sistematis. Pemahaman terhadap aneka macam modus operandi korupsi sungguh penting dalam upaya pencegahan dan penindakan.
Dalam konteks ini, media memainkan tugas vital tidak hanya sebagai alat kendali sosial, tetapi juga dalam membentuk opini publik serta menekan pemerintah dan abdnegara hukum untuk bertindak tegas.
“Media, tergolong media umum, kini menjadi fasilitas utama dalam mengungkap dan mempublikasikan masalah-kasus korupsi,” katanya.
Namun, Prof. Dr. Aminuddin Kasim mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya peran media dan pegawapemerintah penegak hukum semata. Diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai komponen lainnya untuk membuat tata cara yang lebih transparan dan akuntabel.***
– Menjelang pelantikan kepala daerah terpilih di Jakarta pada 20 Februari 2025, Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Morowali, Iksan Baharuddin Abdul Rauf dan Iriane Iliyas, menghadapi laporan hukum.
Keduanya dilaporkan ke Bareskrim Polisi Republik Indonesia atas dugaan penggunaan surat informasi imitasi saat pencalonan dalam Pilkada 2024.
Laporan tersebut diajukan oleh LSM Satuan Komando Sapu Bersih Korupsi (Saber Korupsi) yang diketuai oleh Hisam Kaimuddin.
Dalam surat laporannya yang dikirim ke Bareskrim Polri pada 17 Februari 2025, LSM ini mengungkap adanya praduga pemalsuan surat informasi Tidak Pailit yang digunakan sebagai syarat manajemen ketika registrasi di KPU Morowali.
LSM Saber Korupsi menyinari bahwa surat informasi Tidak Pailit yang didaftarkan oleh Iksan-Iriane bukan produk resmi dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar.
Mereka memastikan bahwa surat tersebut tidak memiliki barcode serta nomor surat yang ditulis secara manual, bukan menggunakan sistem resmi.
Surat keterangan Tidak Pailit atas nama Iksan tercatat dengan nomor: 191/SK/HK/08/2024/PN Mks, sementara milik Iriane bernomor: 192/SK/HK/08/2024/PN Mks. Kedua dokumen ini dinilai janggal sebab tidak menyanggupi tolok ukur administratif yang berlaku.
“Surat informasi tersebut ditetapkan di Makassar pada 22 Agustus 2024, tetapi tidak menyanggupi patokan administratif yang berlaku,” ungkap LSM Saber Korupsi dalam laporannya.
Sebagai perbandingan, LSM ini memastikan bahwa pasangan kandidat lain, yaitu paslon nomor 1, 2, dan 4, mempunyai surat keterangan Tidak Pailit yang dilengkapi barcode. Salah satu contohnya yaitu surat milik paslon nomor urut 1 yang ditandatangani oleh Plh Ketua Pengadilan Niaga, Eddy SH.
Lebih lanjut, LSM ini mengungkap bahwa pada 22 Agustus 2024, Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, Hendri Tobing, dikabarkan tidak berada di daerah. Namun, anehnya, surat informasi untuk Iksan dan Iriane tetap ditandatangani atas nama Hendri Tobing tanpa adanya barcode resmi.
Berdasarkan temuan tersebut, LSM Saber Korupsi memastikan bahwa dokumen yang digunakan Iksan dan Iriane dikala mendaftar di KPU Morowali disangka besar lengan berkuasa merupakan surat palsu. Mereka meminta Bareskrim Polri segera melakukan penyelidikan sesuai Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen.
“Kami mendesak Bareskrim Polisi Republik Indonesia untuk segera memeriksa laporan ini biar praduga pemalsuan surat mampu diusut tuntas,” tegas LSM Saber Korupsi.
Sebagai bukti pendukung, LSM ini menambahkan seluruh surat keterangan Tidak Pailit dari kandidat lain selaku materi perbandingan dalam laporan mereka terhadap Bareskrim Polisi Republik Indonesia.
Iksan Baharuddin Abdul Rauf yang dikonfirmasi melalui whatsApp belum menjawab hingga info ini diterbitkan.***
– Menjelang pelantikan kepala daerah terpilih di Jakarta pada 20 Februari 2025, Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Morowali, Iksan Baharuddin Abdul Rauf dan Iriane Iliyas, menghadapi laporan hukum.
Keduanya dilaporkan ke Bareskrim Polisi Republik Indonesia atas dugaan penggunaan surat informasi imitasi saat pencalonan dalam Pilkada 2024.
Laporan tersebut diajukan oleh LSM Satuan Komando Sapu Bersih Korupsi (Saber Korupsi) yang diketuai oleh Hisam Kaimuddin.
Dalam surat laporannya yang dikirim ke Bareskrim Polri pada 17 Februari 2025, LSM ini mengungkap adanya praduga pemalsuan surat informasi Tidak Pailit yang digunakan sebagai syarat manajemen ketika registrasi di KPU Morowali.
LSM Saber Korupsi menyinari bahwa surat informasi Tidak Pailit yang didaftarkan oleh Iksan-Iriane bukan produk resmi dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar.
Mereka memastikan bahwa surat tersebut tidak memiliki barcode serta nomor surat yang ditulis secara manual, bukan menggunakan sistem resmi.
Surat keterangan Tidak Pailit atas nama Iksan tercatat dengan nomor: 191/SK/HK/08/2024/PN Mks, sementara milik Iriane bernomor: 192/SK/HK/08/2024/PN Mks. Kedua dokumen ini dinilai janggal sebab tidak menyanggupi tolok ukur administratif yang berlaku.
“Surat informasi tersebut ditetapkan di Makassar pada 22 Agustus 2024, tetapi tidak menyanggupi patokan administratif yang berlaku,” ungkap LSM Saber Korupsi dalam laporannya.
Sebagai perbandingan, LSM ini memastikan bahwa pasangan kandidat lain, yaitu paslon nomor 1, 2, dan 4, mempunyai surat keterangan Tidak Pailit yang dilengkapi barcode. Salah satu contohnya yaitu surat milik paslon nomor urut 1 yang ditandatangani oleh Plh Ketua Pengadilan Niaga, Eddy SH.
Lebih lanjut, LSM ini mengungkap bahwa pada 22 Agustus 2024, Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, Hendri Tobing, dikabarkan tidak berada di daerah. Namun, anehnya, surat informasi untuk Iksan dan Iriane tetap ditandatangani atas nama Hendri Tobing tanpa adanya barcode resmi.
Berdasarkan temuan tersebut, LSM Saber Korupsi memastikan bahwa dokumen yang digunakan Iksan dan Iriane dikala mendaftar di KPU Morowali disangka besar lengan berkuasa merupakan surat palsu. Mereka meminta Bareskrim Polri segera melakukan penyelidikan sesuai Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen.
“Kami mendesak Bareskrim Polisi Republik Indonesia untuk segera memeriksa laporan ini biar praduga pemalsuan surat mampu diusut tuntas,” tegas LSM Saber Korupsi.
Sebagai bukti pendukung, LSM ini menambahkan seluruh surat keterangan Tidak Pailit dari kandidat lain selaku materi perbandingan dalam laporan mereka terhadap Bareskrim Polisi Republik Indonesia.
Iksan Baharuddin Abdul Rauf yang dikonfirmasi melalui whatsApp belum menjawab hingga info ini diterbitkan.***
PALU, KABAR SULTENG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palu Rapat Paripurna diskusikan isyarat etik dan tata beracara badan kehormatan, Senin (17/2/2025) pagi.
Rapat Paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Palu tersebut, dibarengi legislator dari masing-masing fraksi serta perwakilan pemkot Palu.
Sidang Paripurna perdana DPRD Palu ini membahas ihwal dua desain peraturan DPRD.
Di antaranya Rancangan Peraturan DPRD perihal Kode Etik, dan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.
Sidang ini berlangsung sekira satu jam, dipimpin pribadi Plh Ketua DPRD Palu, Muchlis U Aca.
Rancangan peraturan DPRD tersebut sebelumnya telah disusun menurut ketentuan yang berlaku.
Pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Palu juga mendapat kesempatan menunjukkan penjelasan terkait rancangan peraturan daerah yang dibahas.
Rapat paripurna juga dirangkai dengan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) yang bertugas membahas lebih lanjut desain peraturan DPRD tersebut.
Baca Juga: Penjelasan PT Vale Soal Sengketa Lahan dengan Rumpun Pong Salamba
Sebanyak 11 anggota DPRD mewakili masing-masing fraksi terpilih masuk dalam keanggotaan pansus.
“11 orang anggota dewan, di antaranya unsur fraksi Gerindra diwakili 2 orang anggota, Golkar 1 orang anggota, NasDem 1 orang anggota, fraksi PKS 1 anggota, Hanura 1 anggota, PKB 1 anggota, demokrat 1 anggota, PDIP 2 anggota, Amanat Solidaritas diwakili 1 orang anggota,” jelas Muchlis.
Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD tersebut lalu akan dilanjutkan dalam rapat Pansus selama 7 hari kerja, terhitung setelah pansus dibentuk.
Usai rapat pansus dilakukan, Ketua atau anggota Pansus akan memberikan laporan hasil pembahasan Rancangan Peraturan DPRD.
Rapat Paripurna lalu berlanjut pada jawaban fraksi dan diskusi, hingga pengambilan keputusan dan penandatanganan hasil Rancangan Peraturan DPRD. (**)
Simak update isu menawan yang lain, ikuti terusan WhatsApp Official KabarSulteng.id https://whatsapp.com/channel/0029VaFS4HhH5JM6ToN3GU1u atau klik di sini
PALU, KABAR SULTENG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palu Rapat Paripurna diskusikan isyarat etik dan tata beracara badan kehormatan, Senin (17/2/2025) pagi.
Rapat Paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Palu tersebut, dibarengi legislator dari masing-masing fraksi serta perwakilan pemkot Palu.
Sidang Paripurna perdana DPRD Palu ini membahas ihwal dua desain peraturan DPRD.
Di antaranya Rancangan Peraturan DPRD perihal Kode Etik, dan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.
Sidang ini berlangsung sekira satu jam, dipimpin pribadi Plh Ketua DPRD Palu, Muchlis U Aca.
Rancangan peraturan DPRD tersebut sebelumnya telah disusun menurut ketentuan yang berlaku.
Pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Palu juga mendapat kesempatan menunjukkan penjelasan terkait rancangan peraturan daerah yang dibahas.
Rapat paripurna juga dirangkai dengan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) yang bertugas membahas lebih lanjut desain peraturan DPRD tersebut.
Baca Juga: Penjelasan PT Vale Soal Sengketa Lahan dengan Rumpun Pong Salamba
Sebanyak 11 anggota DPRD mewakili masing-masing fraksi terpilih masuk dalam keanggotaan pansus.
“11 orang anggota dewan, di antaranya unsur fraksi Gerindra diwakili 2 orang anggota, Golkar 1 orang anggota, NasDem 1 orang anggota, fraksi PKS 1 anggota, Hanura 1 anggota, PKB 1 anggota, demokrat 1 anggota, PDIP 2 anggota, Amanat Solidaritas diwakili 1 orang anggota,” jelas Muchlis.
Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD tersebut lalu akan dilanjutkan dalam rapat Pansus selama 7 hari kerja, terhitung setelah pansus dibentuk.
Usai rapat pansus dilakukan, Ketua atau anggota Pansus akan memberikan laporan hasil pembahasan Rancangan Peraturan DPRD.
Rapat Paripurna lalu berlanjut pada jawaban fraksi dan diskusi, hingga pengambilan keputusan dan penandatanganan hasil Rancangan Peraturan DPRD. (**)
Simak update isu menawan yang lain, ikuti terusan WhatsApp Official KabarSulteng.id https://whatsapp.com/channel/0029VaFS4HhH5JM6ToN3GU1u atau klik di sini
MOROWALI, – Laporan terhadap Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Morowali, Iksan Baharuddin Abdul Rauf dan Iriane Iliyas, ke Bareskrim Polisi Republik Indonesia atas dugaan penggunaan surat keterangan palsu dikala pencalonan dalam Pilkada Morowali 2024 dianggap tidak berdasar.
Hal ini ditegaskan Ketua Tim Pemenangan Iksan-Iriane, Asfar, merespon laporan kepada Bupati dan Wakil Bupati terpilih Morowali, Iksan Baharuddin Abdul Rauf dan Iriane Iliyas oleh LSM Satuan Komando Sapu Bersih Korupsi (Saber Korupsi) yang diketuai Hisam Kaimuddin, ke Bareskrim Polisi Republik Indonesia, pada 17 Februari 2025.
Menurut Asfar, surat keterangan tidak pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar memiliki dua versi, yaitu online dan offline.
Asfar menerangkan bahwa KPU Morowali sudah mengonfirmasi keabsahan surat tersebut ke Pengadilan Negeri Makassar jauh sebelum penetapan pasangan calon dalam Pilkada 2024.
“Surat keterangan tidak pailit ini telah dikonfirmasi KPU Morowali ke Pengadilan Negeri Makassar. Bahkan tim dari pasangan nomor urut 1, Taslim-Asgar, juga sudah meminta penjelasan pribadi ke pengadilan pada 25 Desember 2024,” ujar Asfar terhadap kabarsulteng.id, Selasa (18/2/2024).
Asfar menambahkan bahwa Pengadilan Negeri Makassar telah mempublikasikan surat resmi bernomor 191/SK/HK/08/2024/PN Mks dan 192/SK/HK/08/2024/PN Mks atas nama Iksan dan Iriane Iliyas pada 22 Agustus 2024. Surat tersebut dikeluarkan secara manual karena adanya gangguan jaringan internet saat proses registrasi online.
“Iksan-Iriane merupakan pasangan calon yang lebih dahulu mengurus surat persyaratan dibanding kandidat lain. Semua dokumen yang diminta sudah dipenuhi sesuai prosedur yang berlaku,” terangnya.
Asfar juga membantah klaim LSM Saber Korupsi yang mempermasalahkan ketiadaan barcode dalam surat tersebut.
Menurutnya, pengadilan sudah memutuskan bahwa eksistensi barcode tidak memengaruhi keabsahan dokumen.
“Surat yang dikeluarkan untuk Iksan-Iriane sah secara aturan dan sudah diverifikasi oleh pengadilan. Laporan yang diajukan LSM Saber Korupsi hanya perkiraan yang tidak memiliki dasar aturan,” tegasnya.***
MOROWALI, – Laporan terhadap Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Morowali, Iksan Baharuddin Abdul Rauf dan Iriane Iliyas, ke Bareskrim Polisi Republik Indonesia atas dugaan penggunaan surat keterangan palsu dikala pencalonan dalam Pilkada Morowali 2024 dianggap tidak berdasar.
Hal ini ditegaskan Ketua Tim Pemenangan Iksan-Iriane, Asfar, merespon laporan kepada Bupati dan Wakil Bupati terpilih Morowali, Iksan Baharuddin Abdul Rauf dan Iriane Iliyas oleh LSM Satuan Komando Sapu Bersih Korupsi (Saber Korupsi) yang diketuai Hisam Kaimuddin, ke Bareskrim Polisi Republik Indonesia, pada 17 Februari 2025.
Menurut Asfar, surat keterangan tidak pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar memiliki dua versi, yaitu online dan offline.
Asfar menerangkan bahwa KPU Morowali sudah mengonfirmasi keabsahan surat tersebut ke Pengadilan Negeri Makassar jauh sebelum penetapan pasangan calon dalam Pilkada 2024.
“Surat keterangan tidak pailit ini telah dikonfirmasi KPU Morowali ke Pengadilan Negeri Makassar. Bahkan tim dari pasangan nomor urut 1, Taslim-Asgar, juga sudah meminta penjelasan pribadi ke pengadilan pada 25 Desember 2024,” ujar Asfar terhadap kabarsulteng.id, Selasa (18/2/2024).
Asfar menambahkan bahwa Pengadilan Negeri Makassar telah mempublikasikan surat resmi bernomor 191/SK/HK/08/2024/PN Mks dan 192/SK/HK/08/2024/PN Mks atas nama Iksan dan Iriane Iliyas pada 22 Agustus 2024. Surat tersebut dikeluarkan secara manual karena adanya gangguan jaringan internet saat proses registrasi online.
“Iksan-Iriane merupakan pasangan calon yang lebih dahulu mengurus surat persyaratan dibanding kandidat lain. Semua dokumen yang diminta sudah dipenuhi sesuai prosedur yang berlaku,” terangnya.
Asfar juga membantah klaim LSM Saber Korupsi yang mempermasalahkan ketiadaan barcode dalam surat tersebut.
Menurutnya, pengadilan sudah memutuskan bahwa eksistensi barcode tidak memengaruhi keabsahan dokumen.
“Surat yang dikeluarkan untuk Iksan-Iriane sah secara aturan dan sudah diverifikasi oleh pengadilan. Laporan yang diajukan LSM Saber Korupsi hanya perkiraan yang tidak memiliki dasar aturan,” tegasnya.***
- Hallo sahabat Berita Kota Palu, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul , kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil...
PALU, KABAR SULTENG – Dugaan penggunaan surat informasi artifisial tidak pailit oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih Morowali Iksan Baharuddin Abdul Rauf dan Iriane Iliyas pada Pilkada Morowali 2024 terus mencuat. LSM Satuan Komando Sapu Bersih Korupsi (Saber Korupsi) terus menelusuri keabsahan dokumen tersebut setelah melaporkannya ke Bareskrim Polisi Republik Indonesia pada 17 Februari 2025.
LSM Saber Korupsi bahkan mendatangi Mahkamah Agung (MA) di Jakarta untuk memverifikasi kebenaran surat keterangan tidak pailit Iksan – Iriane pada Pilkada Morowali 2024 yang diterbitkan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar pada 22 Agustus 2024.
Ketua Umum LSM Saber Korupsi, Hisam Kaimuddin, mengungkapkan bahwa hanya surat informasi tidak pailit milik pasangan kandidat nomor urut 1, 2, dan 4 yang terdaftar di MA. Sementara itu, dokumen milik pasangan nomor urut 3, Iksan dan Iriane, tidak didapatkan dalam sistem pendaftaran MA.
Hisam menegaskan bahwa surat yang sah dan legal mesti teregister di MA. Sebagai produk pengadilan, dokumen tersebut wajib tercatat dalam dokumen resmi MA.
Berikut nomor surat keterangan yang sudah terdaftar di MA:
Taslim-Asgar (Nomor Urut 1): 607/SK/HK/08/2024/PN Mks dan 608/SK/HK/08/2024/PN Mks.
Kuswandi-Syahril (Nomor Urut 2): 761/SK/HK/08/2024/PN Mks dan 762/SK/HK/08/2024/PN Mks.
Rachmansyah-Harsono (Nomor Urut 4): 713/SK/HK/08/2024/PN Mks dan 714/SK/HK/08/2024/PN Mks.
Sementara itu, surat informasi milik Iksan dan Iriane bernomor 191/SK/HK/08/2024/PN Mks dan 192/SK/HK/08/2024/PN Mks, tidak didapatkan dalam sistem online MA.
“Kenapa cuma surat keterangan pasangan kandidat lain yang terdaftar dalam layanan elektro MA? Seharusnya semua surat informasi kandidat memiliki validitas yang serupa,” ujar Hisam.
Lebih lanjut, Hisam mengungkapkan perbedaan menonjol dalam surat milik Iksan dan Iriane. Tidak mirip surat kandidat lain yang mempunyai barcode dan nomor surat yang diketik secara resmi, dokumen milik pasangan nomor urut 3 justru ditulis manual dengan tangan.
“Perbedaan format ini mengindikasikan adanya prasangka pemalsuan. Kami mendesak pihak berwenang untuk memeriksa tuntas masalah ini,” tegasnya.
Menanggapi tuduhan tersebut, Ketua Tim Pemenangan Iksan-Iriane, Asfar Bente, membantah praduga pemalsuan.
Ia menjelaskan bahwa surat informasi tidak pailit dikeluarkan dalam dua model, adalah online dan offline.
Menurut Asfar, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Morowali sudah mengonfirmasi keabsahan dokumen tersebut terhadap Pengadilan Negeri Makassar sebelum penetapan pasangan kandidat dalam Pilkada 2024.
“Surat ini sudah dikonfirmasi oleh KPU Morowali dan bahkan tim pasangan Taslim-Asgar juga sudah meminta klarifikasi langsung ke pengadilan pada 25 Desember 2024,” ujar Asfar.
Ia juga menyertakan bahwa surat informasi milik Iksan dan Iriane diterbitkan secara manual akibat gangguan jaringan internet ketika registrasi online.
“Iksan-Iriane justru menjadi pasangan pertama yang mengurus surat patokan. Semua dokumen sudah dipenuhi sesuai mekanisme yang berlaku,” jelasnya.
Kasus ini masih terus bergulir, dan publik menunggu langkah berikutnya dari pihak terkait untuk menentukan transparansi serta keabsahan dokumen dalam Pilkada Morowali 2024.***
Simak update informasi menawan yang lain, ikuti akses WhatsApp Official KabarSulteng.id https://whatsapp.com/channel/0029VaFS4HhH5JM6ToN3GU1u atau klik di sini
PALU, KABAR SULTENG – Dugaan penggunaan surat informasi artifisial tidak pailit oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih Morowali Iksan Baharuddin Abdul Rauf dan Iriane Iliyas pada Pilkada Morowali 2024 terus mencuat. LSM Satuan Komando Sapu Bersih Korupsi (Saber Korupsi) terus menelusuri keabsahan dokumen tersebut setelah melaporkannya ke Bareskrim Polisi Republik Indonesia pada 17 Februari 2025.
LSM Saber Korupsi bahkan mendatangi Mahkamah Agung (MA) di Jakarta untuk memverifikasi kebenaran surat keterangan tidak pailit Iksan – Iriane pada Pilkada Morowali 2024 yang diterbitkan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar pada 22 Agustus 2024.
Ketua Umum LSM Saber Korupsi, Hisam Kaimuddin, mengungkapkan bahwa hanya surat informasi tidak pailit milik pasangan kandidat nomor urut 1, 2, dan 4 yang terdaftar di MA. Sementara itu, dokumen milik pasangan nomor urut 3, Iksan dan Iriane, tidak didapatkan dalam sistem pendaftaran MA.
Hisam menegaskan bahwa surat yang sah dan legal mesti teregister di MA. Sebagai produk pengadilan, dokumen tersebut wajib tercatat dalam dokumen resmi MA.
Berikut nomor surat keterangan yang sudah terdaftar di MA:
Taslim-Asgar (Nomor Urut 1): 607/SK/HK/08/2024/PN Mks dan 608/SK/HK/08/2024/PN Mks.
Kuswandi-Syahril (Nomor Urut 2): 761/SK/HK/08/2024/PN Mks dan 762/SK/HK/08/2024/PN Mks.
Rachmansyah-Harsono (Nomor Urut 4): 713/SK/HK/08/2024/PN Mks dan 714/SK/HK/08/2024/PN Mks.
Sementara itu, surat informasi milik Iksan dan Iriane bernomor 191/SK/HK/08/2024/PN Mks dan 192/SK/HK/08/2024/PN Mks, tidak didapatkan dalam sistem online MA.
“Kenapa cuma surat keterangan pasangan kandidat lain yang terdaftar dalam layanan elektro MA? Seharusnya semua surat informasi kandidat memiliki validitas yang serupa,” ujar Hisam.
Lebih lanjut, Hisam mengungkapkan perbedaan menonjol dalam surat milik Iksan dan Iriane. Tidak mirip surat kandidat lain yang mempunyai barcode dan nomor surat yang diketik secara resmi, dokumen milik pasangan nomor urut 3 justru ditulis manual dengan tangan.
“Perbedaan format ini mengindikasikan adanya prasangka pemalsuan. Kami mendesak pihak berwenang untuk memeriksa tuntas masalah ini,” tegasnya.
Menanggapi tuduhan tersebut, Ketua Tim Pemenangan Iksan-Iriane, Asfar Bente, membantah praduga pemalsuan.
Ia menjelaskan bahwa surat informasi tidak pailit dikeluarkan dalam dua model, adalah online dan offline.
Menurut Asfar, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Morowali sudah mengonfirmasi keabsahan dokumen tersebut terhadap Pengadilan Negeri Makassar sebelum penetapan pasangan kandidat dalam Pilkada 2024.
“Surat ini sudah dikonfirmasi oleh KPU Morowali dan bahkan tim pasangan Taslim-Asgar juga sudah meminta klarifikasi langsung ke pengadilan pada 25 Desember 2024,” ujar Asfar.
Ia juga menyertakan bahwa surat informasi milik Iksan dan Iriane diterbitkan secara manual akibat gangguan jaringan internet ketika registrasi online.
“Iksan-Iriane justru menjadi pasangan pertama yang mengurus surat patokan. Semua dokumen sudah dipenuhi sesuai mekanisme yang berlaku,” jelasnya.
Kasus ini masih terus bergulir, dan publik menunggu langkah berikutnya dari pihak terkait untuk menentukan transparansi serta keabsahan dokumen dalam Pilkada Morowali 2024.***
Simak update informasi menawan yang lain, ikuti akses WhatsApp Official KabarSulteng.id https://whatsapp.com/channel/0029VaFS4HhH5JM6ToN3GU1u atau klik di sini
Penulis : Della Amalia, S. Ked (Fakultas Kedokteran Universitas Alkhairaat Palu)
DIABETES MELITUS ialah gangguan fungsi prankeas dengan meningkatnya gula darah dalam badan yang diakibatkan karena adanya gangguan pada sekresi insulin, sehingga insulin yang dihasilkan tidak cukup bagi badan. Pada profil kesehatan Kota Palu 2021.
DM tergolong penyebab ajal terbanyak pada usia 45-64 tahun dan kedua tertinggi sehabis hipertensi untuk jumlah masalah kematian balasan penyakittidak menular.
Berdasarkan pola penyakit rawat jalan di 13 rumah sakit Kota Palu, DM merupakan penyakit tertinggi pada pasien rawat jalan.
Diabetes dan Epidemiologinya
Penyakit DM merupakan penyakit metabolisme yang disebabkan karena resistensi insulindan disfungsi sel beta pankreas. Pola hidup yang lebih banyak didominasi menjadi penggagas DM yakni contoh makan dan kegiatan fisik.
Berdasarkan epidemiologinya, sepanjang tahun 2024 jumlahpenderita diabetes di PKM Sangurara meningkat setiap bulannya, bahkan tidak mengalamipenurunan yang signifikan.
Tingginya jumlah penyandang DM antara lain disebabkan oleh pergantian gaya hidup masyarakat serta kesadaran untuk melaksanakan deteksi dini penyakit DM, kurangnya acara fisik, dan pengaturan acuan makan yang salah. Seperti yang terjadi pada Ny H, seorang pasien DM tipe II berusia 64 tahun di Puskesmas Sangurara.
Ny H diketahui tidak rutin konsumsi Metformin sebab kegelisahan akan imbas sampingobat, dikarenakan pasien juga sedang konsumsi obat anti hipertensi. Selain itu, pola makanyang tidak terencana turut memperburuk kondisi kesehatannya.
Dalam menjalankanpengobatannya, dengan ini pasien di anjurkan mengonsumsi pengganti makanan utama nasi menjadi ubi.
Oleh sebab itu, Puskesmas Sangurara mendukung acara pengganti makananpokok nasi menjadi ubi untuk melihat pertumbuhan nilai gula darah selama kurun pengobatan.
Ubi Jalar : Makanan Pengganti Nasi dengan Indeks Glikemik Rendah
Pendapat dokter muda Della Amalia, dalam beberapa sumber jurnal yang telah dibaca, nasi putih matang yang dikukus mempunyai nilai indeks glikemik 82, angka ini tergolong kelompokmakanan dengan indeks glikemik yang tinggi. Penderita diabetes melitus perlu untukmengurangi konsumsi nasi dengan mengubah sumber pangan pokok lain yang mempunyai nilaiindeks glikemik yang rendah serta gampang didapat dengan harga yang ekonomis contohnya ubi.
Ubi ialah masakan yang berasal dari umbi-umbian yang bisa menjadi sumber panganfungsional alasannya mempunyai kandungan gizi yang cukup baik. Ubi ialah salah satutanaman yang kaya akan karbohidrat dan serat serta mempunyai indeks glikemik yang rendah.
Penelitian yang dikerjakan di Puskesmas Sangurara memberikan hasil yang positf pada Ny H, pemantauan nilai gula darah dijalankan pada ahad ke 2, ke 3 dan ke 5 menghasilkanpenurunan yang signifikan.
Berikut hasil pemantauan nilai gula darah di saat (GDS) yaitu:
Strategi Rencana Tatalaksana Pasien:
Sumber:
Penulis : Della Amalia, S. Ked (Fakultas Kedokteran Universitas Alkhairaat Palu)
DIABETES MELITUS ialah gangguan fungsi prankeas dengan meningkatnya gula darah dalam badan yang diakibatkan karena adanya gangguan pada sekresi insulin, sehingga insulin yang dihasilkan tidak cukup bagi badan. Pada profil kesehatan Kota Palu 2021.
DM tergolong penyebab ajal terbanyak pada usia 45-64 tahun dan kedua tertinggi sehabis hipertensi untuk jumlah masalah kematian balasan penyakittidak menular.
Berdasarkan pola penyakit rawat jalan di 13 rumah sakit Kota Palu, DM merupakan penyakit tertinggi pada pasien rawat jalan.
Diabetes dan Epidemiologinya
Penyakit DM merupakan penyakit metabolisme yang disebabkan karena resistensi insulindan disfungsi sel beta pankreas. Pola hidup yang lebih banyak didominasi menjadi penggagas DM yakni contoh makan dan kegiatan fisik.
Berdasarkan epidemiologinya, sepanjang tahun 2024 jumlahpenderita diabetes di PKM Sangurara meningkat setiap bulannya, bahkan tidak mengalamipenurunan yang signifikan.
Tingginya jumlah penyandang DM antara lain disebabkan oleh pergantian gaya hidup masyarakat serta kesadaran untuk melaksanakan deteksi dini penyakit DM, kurangnya acara fisik, dan pengaturan acuan makan yang salah. Seperti yang terjadi pada Ny H, seorang pasien DM tipe II berusia 64 tahun di Puskesmas Sangurara.
Ny H diketahui tidak rutin konsumsi Metformin sebab kegelisahan akan imbas sampingobat, dikarenakan pasien juga sedang konsumsi obat anti hipertensi. Selain itu, pola makanyang tidak terencana turut memperburuk kondisi kesehatannya.
Dalam menjalankanpengobatannya, dengan ini pasien di anjurkan mengonsumsi pengganti makanan utama nasi menjadi ubi.
Oleh sebab itu, Puskesmas Sangurara mendukung acara pengganti makananpokok nasi menjadi ubi untuk melihat pertumbuhan nilai gula darah selama kurun pengobatan.
Ubi Jalar : Makanan Pengganti Nasi dengan Indeks Glikemik Rendah
Pendapat dokter muda Della Amalia, dalam beberapa sumber jurnal yang telah dibaca, nasi putih matang yang dikukus mempunyai nilai indeks glikemik 82, angka ini tergolong kelompokmakanan dengan indeks glikemik yang tinggi. Penderita diabetes melitus perlu untukmengurangi konsumsi nasi dengan mengubah sumber pangan pokok lain yang mempunyai nilaiindeks glikemik yang rendah serta gampang didapat dengan harga yang ekonomis contohnya ubi.
Ubi ialah masakan yang berasal dari umbi-umbian yang bisa menjadi sumber panganfungsional alasannya mempunyai kandungan gizi yang cukup baik. Ubi ialah salah satutanaman yang kaya akan karbohidrat dan serat serta mempunyai indeks glikemik yang rendah.
Penelitian yang dikerjakan di Puskesmas Sangurara memberikan hasil yang positf pada Ny H, pemantauan nilai gula darah dijalankan pada ahad ke 2, ke 3 dan ke 5 menghasilkanpenurunan yang signifikan.
Berikut hasil pemantauan nilai gula darah di saat (GDS) yaitu:
Strategi Rencana Tatalaksana Pasien:
Sumber:
Penulis: Syila Fadhillah Basalamah, S. Ked
HIPERTENSI atau tekanan darah tinggi adalah keadaan dimana tekanan darah sistolik ≥ 140 mmHg dan/atau tekanan darah diastolik ≥ 90 mmHg.
Penyakit ini sering disebut sebagai “silent killer” sebab mampu berkembang tanpa tanda-tanda yang jelas, namun mempunyai pengaruh serius mirip penyakit kardiovaskular, gagal ginjal, dan stroke.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Palu, pada tahun 2020 terdapat 13.147 perkara hipertensi, sebanyak 6.647 penderita yang menerima pelayanan hipertensi, dan 85 perkara maut balasan komplikasi hipertensi.
Berdasarkan data dari Puskesmas Sangurara Palu, pada tahun 2024 tercatat sebanyak 9.264 penderita hipertensi.
Dalam hal ini, Tindakan yang diambil oleh tenaga Kesehatan di Puskesmas Sangurara Kota Palu yaitu meningkatkan wawasan dan kesadaran masyarakat.
Dengan pengertian yang lebih baik perihal faktor risiko dan edukasi yang sempurna, dibutuhkan masyarakat mampu lebih proaktif dalam pencegahan dan pengelolaannya.
Berdasarkan hasil observasi selama 6 ahad yang dijalankan oleh Dokter Muda Syila pada salah satu pasien penderita Hipertensi di Puskesmas Sangurara, dengan memberikan pendekatan serta edukasi yang sempurna ternyata mampu membuahkan hasil, pada minggu pertama pengamatan sebelum pasien mengetahui ancaman hipertensi, tekanan darah pasien ialah 183/108 mmHg, pada ahad terakhir observasi setelah pasien mulai menerapkan pola hidup sehat dan berkala konsumsi obat hipertensi, tekanan darah pasien menjadi terkontrol yaitu 149/93 mmHg.
Meskipun cuma hal kecil yang dilakukan adalah memberikan berita dan edukasi tentang hipertensi, hal ini mampu berdampak besar bagi keselamatan banyak orang.
Mari cegah hipertensi dan komplikasinya sebelum terlambat, dengan beberapa hal berikut:
Kesadaran akan pentingnya menjaga tekanan darah tetap wajar tidak cuma melindungi diri dari risiko penyakit jantung dan stroke, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.
Sumber:
Penulis: Syila Fadhillah Basalamah, S. Ked
HIPERTENSI atau tekanan darah tinggi adalah keadaan dimana tekanan darah sistolik ≥ 140 mmHg dan/atau tekanan darah diastolik ≥ 90 mmHg.
Penyakit ini sering disebut sebagai “silent killer” sebab mampu berkembang tanpa tanda-tanda yang jelas, namun mempunyai pengaruh serius mirip penyakit kardiovaskular, gagal ginjal, dan stroke.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Palu, pada tahun 2020 terdapat 13.147 perkara hipertensi, sebanyak 6.647 penderita yang menerima pelayanan hipertensi, dan 85 perkara maut balasan komplikasi hipertensi.
Berdasarkan data dari Puskesmas Sangurara Palu, pada tahun 2024 tercatat sebanyak 9.264 penderita hipertensi.
Dalam hal ini, Tindakan yang diambil oleh tenaga Kesehatan di Puskesmas Sangurara Kota Palu yaitu meningkatkan wawasan dan kesadaran masyarakat.
Dengan pengertian yang lebih baik perihal faktor risiko dan edukasi yang sempurna, dibutuhkan masyarakat mampu lebih proaktif dalam pencegahan dan pengelolaannya.
Berdasarkan hasil observasi selama 6 ahad yang dijalankan oleh Dokter Muda Syila pada salah satu pasien penderita Hipertensi di Puskesmas Sangurara, dengan memberikan pendekatan serta edukasi yang sempurna ternyata mampu membuahkan hasil, pada minggu pertama pengamatan sebelum pasien mengetahui ancaman hipertensi, tekanan darah pasien ialah 183/108 mmHg, pada ahad terakhir observasi setelah pasien mulai menerapkan pola hidup sehat dan berkala konsumsi obat hipertensi, tekanan darah pasien menjadi terkontrol yaitu 149/93 mmHg.
Meskipun cuma hal kecil yang dilakukan adalah memberikan berita dan edukasi tentang hipertensi, hal ini mampu berdampak besar bagi keselamatan banyak orang.
Mari cegah hipertensi dan komplikasinya sebelum terlambat, dengan beberapa hal berikut:
Kesadaran akan pentingnya menjaga tekanan darah tetap wajar tidak cuma melindungi diri dari risiko penyakit jantung dan stroke, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.
Sumber:
Muhammad Kurniawan, S.Ked
ANEMIA pada ibu hamil merupakan salah satu dilema kesehatan yang signifikan di Indonesia. Berdasarkan data WHO (2011), sekitar 38,2% ibu hamil di dunia mengalami anemia, dengan prevalensi tertinggi di Asia Tenggara, mencapai 48,7%.
Di Indonesia, hasil Riskesdas 2018 memberikan bahwa 48,9% ibu hamil mengalami anemia, meningkat dari tahun 2013 sebesar 37,1%. Di kota palu prevalensi ibu hamil dengan status anemia sebesar 9,5% atau sebanyak 678 perkara pada tahun 2023.
Anemia dalam kehamilan mampu menjadikan komplikasi serius seperti kelahiran prematur, berat badan lahir rendah (BBLR), perdarahan ketika persalinan, sampai kematian ibu dan janin.
Oleh sebab itu, dibutuhkan penemuan dalam penanganan anemia guna memajukan kesadaran ibu hamil dan menekan angka peristiwa anemia selama kehamilan.
Tantangan Penanganan Anemia dalam Kehamilan
Salah satu tantangan dalam pengobatan anemia ialah rendahnya kepatuhan ibu hamil dalam mengonsumsi tablet tambah darah (TTD). Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, hanya 37,7% ibu hamil yang mengonsumsi TTD sebanyak 90 tablet sesuai saran.
Faktor lain yang memengaruhi kepatuhan antara lain efek samping embel-embel besi, kurangnya edukasi, serta contoh makan yang kurang sebanding.
Untuk menanggulangi problem ini, Puskesmas Nosarara melaksanakan penemuan dengan mengombinasikan suplementasi zat besi dengan pola makan kaya zat besi dan vitamin C guna memajukan efektivitas terapi anemia pada ibu hamil.
Intervensi: Suplementasi dan Pola Makan Sehat
Studi ini dijalankan terhadap seorang pasien ibu hamil berusia 20 tahun (G1P0A0) yang mengalami anemia dengan kadar hemoglobin (Hb) 7,3 g/dL. Intervensi dikerjakan selama 6 ahad, dengan pendekatan sebagai berikut:
Hasil Penelitian
Setelah 6 minggu intervensi, terjadi peningkatan kadar Hb dari 7,3 g/dL menjadi 10,7 g/dL.
Tabel 1. Peningkatan Hb sehabis intervensi
| Waktu Interven | Kadar Hb (g/dL) |
| Awal (Minggu 0) | 7,3 |
| Minggu ke-3 | 9,1 |
| Minggu ke-6 | 10,7 |
Selain itu, pasien mengalami peningkatan energi, tidak lagi merasa gampang lelah, dan tidak mengalami sakit kepala mirip sebelumnya.
Strategi untuk Meningkatkan Kepatuhan Pasien
Untuk mengembangkan kepatuhan ibu hamil dalam pengobatan anemia, dijalankan beberapa taktik berikut:
Respon Pasien dan Implikasi Penelitian
Pasien memberikan kenaikan kesadaran akan pentingnya pencegahan anemia dan menyatakan kepuasan kepada pendekatan yang dikerjakan.
“Saya dahulu sering merasa lemas, namun sehabis rutin makan sayur kelor, hati ayam, dan minum tablet tambah darah, tubuh aku jadi lebih segar. Saya juga baru tahu kalau teh bisa menghambat peresapan zat besi, sekarang aku sudah menghindarinya,” ujar pasien ketika evaluasi tamat.
Keberhasilan intervensi ini membuka potensi untuk diterapkan pada ibu hamil yang lain di wilayah kerja Puskesmas Nosarara, dengan impian mampu menurunkan angka kejadian anemia dalam kehamilan.
Tips Pencegahan Anemia untuk Ibu Hamil
Kesimpulan dan Rekomendasi
Intervensi berbasis kombinasi suplementasi zat besi dan acuan makan kaya nutrisi terbukti efektif dalam meningkatkan kadar hemoglobin ibu hamil dengan anemia.
Rekomendasi:
Sumber:
Muhammad Kurniawan, S.Ked
ANEMIA pada ibu hamil merupakan salah satu dilema kesehatan yang signifikan di Indonesia. Berdasarkan data WHO (2011), sekitar 38,2% ibu hamil di dunia mengalami anemia, dengan prevalensi tertinggi di Asia Tenggara, mencapai 48,7%.
Di Indonesia, hasil Riskesdas 2018 memberikan bahwa 48,9% ibu hamil mengalami anemia, meningkat dari tahun 2013 sebesar 37,1%. Di kota palu prevalensi ibu hamil dengan status anemia sebesar 9,5% atau sebanyak 678 perkara pada tahun 2023.
Anemia dalam kehamilan mampu menjadikan komplikasi serius seperti kelahiran prematur, berat badan lahir rendah (BBLR), perdarahan ketika persalinan, sampai kematian ibu dan janin.
Oleh sebab itu, dibutuhkan penemuan dalam penanganan anemia guna memajukan kesadaran ibu hamil dan menekan angka peristiwa anemia selama kehamilan.
Tantangan Penanganan Anemia dalam Kehamilan
Salah satu tantangan dalam pengobatan anemia ialah rendahnya kepatuhan ibu hamil dalam mengonsumsi tablet tambah darah (TTD). Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, hanya 37,7% ibu hamil yang mengonsumsi TTD sebanyak 90 tablet sesuai saran.
Faktor lain yang memengaruhi kepatuhan antara lain efek samping embel-embel besi, kurangnya edukasi, serta contoh makan yang kurang sebanding.
Untuk menanggulangi problem ini, Puskesmas Nosarara melaksanakan penemuan dengan mengombinasikan suplementasi zat besi dengan pola makan kaya zat besi dan vitamin C guna memajukan efektivitas terapi anemia pada ibu hamil.
Intervensi: Suplementasi dan Pola Makan Sehat
Studi ini dijalankan terhadap seorang pasien ibu hamil berusia 20 tahun (G1P0A0) yang mengalami anemia dengan kadar hemoglobin (Hb) 7,3 g/dL. Intervensi dikerjakan selama 6 ahad, dengan pendekatan sebagai berikut:
Hasil Penelitian
Setelah 6 minggu intervensi, terjadi peningkatan kadar Hb dari 7,3 g/dL menjadi 10,7 g/dL.
Tabel 1. Peningkatan Hb sehabis intervensi
| Waktu Interven | Kadar Hb (g/dL) |
| Awal (Minggu 0) | 7,3 |
| Minggu ke-3 | 9,1 |
| Minggu ke-6 | 10,7 |
Selain itu, pasien mengalami peningkatan energi, tidak lagi merasa gampang lelah, dan tidak mengalami sakit kepala mirip sebelumnya.
Strategi untuk Meningkatkan Kepatuhan Pasien
Untuk mengembangkan kepatuhan ibu hamil dalam pengobatan anemia, dijalankan beberapa taktik berikut:
Respon Pasien dan Implikasi Penelitian
Pasien memberikan kenaikan kesadaran akan pentingnya pencegahan anemia dan menyatakan kepuasan kepada pendekatan yang dikerjakan.
“Saya dahulu sering merasa lemas, namun sehabis rutin makan sayur kelor, hati ayam, dan minum tablet tambah darah, tubuh aku jadi lebih segar. Saya juga baru tahu kalau teh bisa menghambat peresapan zat besi, sekarang aku sudah menghindarinya,” ujar pasien ketika evaluasi tamat.
Keberhasilan intervensi ini membuka potensi untuk diterapkan pada ibu hamil yang lain di wilayah kerja Puskesmas Nosarara, dengan impian mampu menurunkan angka kejadian anemia dalam kehamilan.
Tips Pencegahan Anemia untuk Ibu Hamil
Kesimpulan dan Rekomendasi
Intervensi berbasis kombinasi suplementasi zat besi dan acuan makan kaya nutrisi terbukti efektif dalam meningkatkan kadar hemoglobin ibu hamil dengan anemia.
Rekomendasi:
Sumber:
PALU, – Duel akhir hayat menggunakan senjata tajam (sajam) terjadi di bantaran Sungai Palu pada Selasa siang, 18 Februari 2025. Peristiwa ini berjalan di Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah.
Duel kematian di bantaran Sungai Palu melibatkan dua laki-laki, adalah MF (26) dan R (31), yang serupa-sama bertempat tinggal di Jalan Sungai Lambangan, Kelurahan Ujuna. Dalam kejadian ini, MF tewas akhir luka tusuk, sementara R telah diamankan oleh pihak kepolisian.
Kapolresta Palu, Kombes Pol Deny Abrahams, mengungkapkan bahwa duel tersebut bermula dari perselisihan antara korban (MF) dan pelaku (R).
Baca juga: Video Penganiayaan di Bantaran Sungai Palu Heboh di Media Sosial
Masalah dipicu ketika korban ditegur oleh pelaku alasannya adalah berbicara kasar terhadap seseorang yang meminjamkan duit kepadanya. Tak terima ditegur, korban mengancam akan membunuh pelaku.
Pada hari kejadian, korban dan pelaku kembali bertemu dan kesannya sepakat untuk berduel. Awalnya, mereka bertarung dengan tangan kosong, namun keduanya ternyata menenteng senjata tajam.
Saat pertandingan berlangsung, korban mencabut badiknya, tetapi pelaku berhasil merebutnya dan lalu menusukkan badik tersebut ke tubuh korban berulang kali.
“Pelaku sempat mencabut badiknya, namun korban meminta maaf. Setelah kejadian, pelaku pribadi pergi ke Polsek Palu Barat untuk menyerahkan diri,” ujar Kapolresta.
Sekitar pukul 12.25 WITA, korban dilarikan ke Rumah Sakit Anutapura oleh warga yang melihat kejadian tersebut. Namun, 15 menit lalu, tepat pukul 12.40 WITA, korban dinyatakan meninggal dunia akhir 10 luka tusuk di bab perut.
“Pelaku dan korban ternyata masih mempunyai korelasi keluarga. Pelaku merupakan kakek dari korban,” jelas Kapolresta.
Kapolresta menambahkan bahwa motif kejadian ini berawal dari ketidakterimaan korban saat ditegur oleh pelaku karena berkata bergairah kepada seseorang yang menagih utangnya.
Kasus ini sekarang dalam penanganan Polresta Palu guna pengusutan lebih lanjut.***
Ikuti juga informasi mempesona lainnya di WhatsApp Official kabarsulteng.id di sini
PALU, – Duel akhir hayat menggunakan senjata tajam (sajam) terjadi di bantaran Sungai Palu pada Selasa siang, 18 Februari 2025. Peristiwa ini berjalan di Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah.
Duel kematian di bantaran Sungai Palu melibatkan dua laki-laki, adalah MF (26) dan R (31), yang serupa-sama bertempat tinggal di Jalan Sungai Lambangan, Kelurahan Ujuna. Dalam kejadian ini, MF tewas akhir luka tusuk, sementara R telah diamankan oleh pihak kepolisian.
Kapolresta Palu, Kombes Pol Deny Abrahams, mengungkapkan bahwa duel tersebut bermula dari perselisihan antara korban (MF) dan pelaku (R).
Baca juga: Video Penganiayaan di Bantaran Sungai Palu Heboh di Media Sosial
Masalah dipicu ketika korban ditegur oleh pelaku alasannya adalah berbicara kasar terhadap seseorang yang meminjamkan duit kepadanya. Tak terima ditegur, korban mengancam akan membunuh pelaku.
Pada hari kejadian, korban dan pelaku kembali bertemu dan kesannya sepakat untuk berduel. Awalnya, mereka bertarung dengan tangan kosong, namun keduanya ternyata menenteng senjata tajam.
Saat pertandingan berlangsung, korban mencabut badiknya, tetapi pelaku berhasil merebutnya dan lalu menusukkan badik tersebut ke tubuh korban berulang kali.
“Pelaku sempat mencabut badiknya, namun korban meminta maaf. Setelah kejadian, pelaku pribadi pergi ke Polsek Palu Barat untuk menyerahkan diri,” ujar Kapolresta.
Sekitar pukul 12.25 WITA, korban dilarikan ke Rumah Sakit Anutapura oleh warga yang melihat kejadian tersebut. Namun, 15 menit lalu, tepat pukul 12.40 WITA, korban dinyatakan meninggal dunia akhir 10 luka tusuk di bab perut.
“Pelaku dan korban ternyata masih mempunyai korelasi keluarga. Pelaku merupakan kakek dari korban,” jelas Kapolresta.
Kapolresta menambahkan bahwa motif kejadian ini berawal dari ketidakterimaan korban saat ditegur oleh pelaku karena berkata bergairah kepada seseorang yang menagih utangnya.
Kasus ini sekarang dalam penanganan Polresta Palu guna pengusutan lebih lanjut.***
Ikuti juga informasi mempesona lainnya di WhatsApp Official kabarsulteng.id di sini
PALU, – Iksan Baharuddin Abdul Rauf, Bupati Morowali terpilih, kembali menjadi sorotan. Setelah sebelumnya disangka memakai surat keterangan imitasi terkait status tidak pailit dalam Pilkada Morowali 2024, kini dia dikaitkan dengan dugaan praktik percaloan tanah.
Dilansir dari metrosulteng.com, Iksan disangka berperan sebagai perantara dalam pemasaran tanah kepada perusahaan tambang di Morowali, Sulawesi Tengah. Rekomendasinya disebut-sebut memiliki efek besar dalam transaksi tersebut.
Dugaan ini kian berpengaruh sesudah beredar tangkapan layar percakapan WhatsApp (WA) yang disangka melibatkan Iksan dengan pihak lain.
Dalam percakapan WA tertanggal 7 September 2024, Iksan meminta seseorang untuk berkoordinasi dengan kepala desa dan camat. “Saya cuma selaku pengantara kepada masyarakat dan aku minta perusahaan bayarkan,” demikian isi pesan yang dikutip dari metrosulteng.com.
Dugaan keterlibatan Iksan dalam praktik percaloan tanah juga diperkuat oleh pernyataan Ketua Umum LSM Saber Korupsi, Hisman Kaimuddin. Menurutnya, pihaknya sudah melaporkan perkara ini ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah di Palu pada September 2024.
LSM Saber Korupsi mengungkap hasil pemeriksaan terkait praduga durjana tanah di Bahodopi, Morowali. Laporan mereka menyebutkan bahwa Kusno Trianto berperan sebagai calo dalam transaksi pemasaran tanah ke perusahaan tambang, melakukan pekerjaan sama dengan Iksan. Dari praktik ini, keuntungan yang disangka diraup mencapai puluhan miliar rupiah.
Hingga berita ini diterbitkan, Bupati Morowali terpilih Iksan Baharuddin Abdul Rauf belum memberikan jawaban terkait tuduhan tersebut.***
Ikuti juga isu menawan yang lain di WhatsApp Official kabarsulteng.id di sini
PALU, – Iksan Baharuddin Abdul Rauf, Bupati Morowali terpilih, kembali menjadi sorotan. Setelah sebelumnya disangka memakai surat keterangan imitasi terkait status tidak pailit dalam Pilkada Morowali 2024, kini dia dikaitkan dengan dugaan praktik percaloan tanah.
Dilansir dari metrosulteng.com, Iksan disangka berperan sebagai perantara dalam pemasaran tanah kepada perusahaan tambang di Morowali, Sulawesi Tengah. Rekomendasinya disebut-sebut memiliki efek besar dalam transaksi tersebut.
Dugaan ini kian berpengaruh sesudah beredar tangkapan layar percakapan WhatsApp (WA) yang disangka melibatkan Iksan dengan pihak lain.
Dalam percakapan WA tertanggal 7 September 2024, Iksan meminta seseorang untuk berkoordinasi dengan kepala desa dan camat. “Saya cuma selaku pengantara kepada masyarakat dan aku minta perusahaan bayarkan,” demikian isi pesan yang dikutip dari metrosulteng.com.
Dugaan keterlibatan Iksan dalam praktik percaloan tanah juga diperkuat oleh pernyataan Ketua Umum LSM Saber Korupsi, Hisman Kaimuddin. Menurutnya, pihaknya sudah melaporkan perkara ini ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah di Palu pada September 2024.
LSM Saber Korupsi mengungkap hasil pemeriksaan terkait praduga durjana tanah di Bahodopi, Morowali. Laporan mereka menyebutkan bahwa Kusno Trianto berperan sebagai calo dalam transaksi pemasaran tanah ke perusahaan tambang, melakukan pekerjaan sama dengan Iksan. Dari praktik ini, keuntungan yang disangka diraup mencapai puluhan miliar rupiah.
Hingga berita ini diterbitkan, Bupati Morowali terpilih Iksan Baharuddin Abdul Rauf belum memberikan jawaban terkait tuduhan tersebut.***
Ikuti juga isu menawan yang lain di WhatsApp Official kabarsulteng.id di sini
PALU, – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menganggap pengelolaan limbah materi berbahaya dan beracun (B3) oleh PT Citra Palu Minerals (CPM) tergolong baik.
“Dari hasil pengecekan yang kami kerjakan, pengelolaan limbah B3 oleh CPM telah cukup baik,” ujar Sekretaris DLH Sulteng, Wahid Irawan, Rabu (19/02/2025).
DLH Sulteng melaksanakan kunjungan ke Kantor PT CPM di Kelurahan Poboya, Kota Palu, selaku tindak lanjut dari aspirasi penduduk yang mengkhawatirkan efek lingkungan akibat acara tambang.
Baca juga: PT CPM Tetap Beroperasi Seperti Biasa di Poboya, BRMS Pastikan Tak Ada Penyegelan
“Kami menindaklanjuti aspirasi penduduk dengan melakukan kunjungan eksklusif ke CPM, dan kami diterima dengan baik,” tambah Wahid.
Dalam kunjungan tersebut, DLH Sulteng melakukan pengujian mutu udara dan air Sungai Pondo yang berada di sekitar area perusahaan. Hasil pengujian kadar mutu udara baru akan dikenali dalam 2-3 hari ke depan sesudah uji laboratorium akhir.
“Sampel udara telah diambil, dan hasil uji laboratoriumnya akan keluar dalam beberapa hari ke depan,” jelasnya.
Hingga saat ini, DLH Sulteng belum menemukan dampak lingkungan yang signifikan dari acara tambang PT CPM.
Namun, Wahid menekankan pentingnya laporan pengelolaan lingkungan yang rutin dan sempurna waktu.
“Dokumen lingkungan untuk semester II 2024 baru saja diserahkan. Ini bukan berarti selama ini tidak ada laporan, hanya saja idealnya laporan lingkungan diserahkan setiap semester berlangsung,” tuturnya.
Sementara itu, PT CPM menegaskan bahwa mereka telah menyanggupi seluruh ketentuan regulasi yang tercantum dalam dokumen kesepakatan teknis (Pertek) dan dokumen AMDAL.
“Pemantauan udara ambien dan emisi dijalankan dengan laboratorium terakreditasi KAN. Hasil pemantauan menunjukkan semua parameter lingkungan memenuhi baku mutu yang ditetapkan,” ungkap GM External Affairs and Security PT CPM, Amran Amier.
Amran juga menerangkan bahwa CPM menggunakan alat pendeteksi gas HCN berkualitas tinggi dengan merek OLDHAM dan ATI, yang mempunyai detection limit 4.7 ppm dan dipasang di area pelarutan sianida. Hingga saat ini, tidak ada indikasi pembentukan gas HCN yang berbahaya bagi pekerja.
“Tim maintenance berkala melakukan kalibrasi dan perawatan alat agar tetap berfungsi optimal. Alat deteksi sianida juga dipasang di beberapa titik strategis di pabrik pengolahan,” pungkasnya.***
Ikuti juga isu menarik lainnya di WhatsApp Official kabarsulteng.id di sini
PALU, – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menganggap pengelolaan limbah materi berbahaya dan beracun (B3) oleh PT Citra Palu Minerals (CPM) tergolong baik.
“Dari hasil pengecekan yang kami kerjakan, pengelolaan limbah B3 oleh CPM telah cukup baik,” ujar Sekretaris DLH Sulteng, Wahid Irawan, Rabu (19/02/2025).
DLH Sulteng melaksanakan kunjungan ke Kantor PT CPM di Kelurahan Poboya, Kota Palu, selaku tindak lanjut dari aspirasi penduduk yang mengkhawatirkan efek lingkungan akibat acara tambang.
Baca juga: PT CPM Tetap Beroperasi Seperti Biasa di Poboya, BRMS Pastikan Tak Ada Penyegelan
“Kami menindaklanjuti aspirasi penduduk dengan melakukan kunjungan eksklusif ke CPM, dan kami diterima dengan baik,” tambah Wahid.
Dalam kunjungan tersebut, DLH Sulteng melakukan pengujian mutu udara dan air Sungai Pondo yang berada di sekitar area perusahaan. Hasil pengujian kadar mutu udara baru akan dikenali dalam 2-3 hari ke depan sesudah uji laboratorium akhir.
“Sampel udara telah diambil, dan hasil uji laboratoriumnya akan keluar dalam beberapa hari ke depan,” jelasnya.
Hingga saat ini, DLH Sulteng belum menemukan dampak lingkungan yang signifikan dari acara tambang PT CPM.
Namun, Wahid menekankan pentingnya laporan pengelolaan lingkungan yang rutin dan sempurna waktu.
“Dokumen lingkungan untuk semester II 2024 baru saja diserahkan. Ini bukan berarti selama ini tidak ada laporan, hanya saja idealnya laporan lingkungan diserahkan setiap semester berlangsung,” tuturnya.
Sementara itu, PT CPM menegaskan bahwa mereka telah menyanggupi seluruh ketentuan regulasi yang tercantum dalam dokumen kesepakatan teknis (Pertek) dan dokumen AMDAL.
“Pemantauan udara ambien dan emisi dijalankan dengan laboratorium terakreditasi KAN. Hasil pemantauan menunjukkan semua parameter lingkungan memenuhi baku mutu yang ditetapkan,” ungkap GM External Affairs and Security PT CPM, Amran Amier.
Amran juga menerangkan bahwa CPM menggunakan alat pendeteksi gas HCN berkualitas tinggi dengan merek OLDHAM dan ATI, yang mempunyai detection limit 4.7 ppm dan dipasang di area pelarutan sianida. Hingga saat ini, tidak ada indikasi pembentukan gas HCN yang berbahaya bagi pekerja.
“Tim maintenance berkala melakukan kalibrasi dan perawatan alat agar tetap berfungsi optimal. Alat deteksi sianida juga dipasang di beberapa titik strategis di pabrik pengolahan,” pungkasnya.***
Ikuti juga isu menarik lainnya di WhatsApp Official kabarsulteng.id di sini
– Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Anwar Hafid dan Reny Lamadjido selaku Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) abad 2025-2030.
Pelantikan 961 Kepala Daerah terpilih dari 481 kawasan di Indonesia, tergolong Anwar Hafid dan Reny Lamadjido sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng ini berlangsung di Halaman Istana Merdeka pada Kamis (20/2/2025) bareng dengan
Dalam prosesi ini, sebanyak 66 orang dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, 725 orang sebagai Bupati dan Wakil Bupati, serta 170 orang sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Baca juga: MK Tolak Gugatan Paslon Beramal, Ahmad Ali Ucapkan Selamat kepada Anwar Hafid dan Reny Lamadjido
Presiden Prabowo menegaskan bahwa peresmian bersama-sama ini menjadi bukti berpengaruh bahwa Indonesia memiliki tata cara demokrasi yang dinamis.
“Total ada 33 Gubernur dan 33 Wakil Gubernur, 363 Bupati dan 362 Wakil Bupati, serta 85 Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang hari ini resmi dilantik,” ujar Presiden Prabowo dalam sambutannya.
Presiden juga mengingatkan bahwa para Kepala Daerah yang gres dilantik mesti mengabdi sepenuhnya terhadap rakyat.
Prabowo menegaskan bahwa jabatan tersebut yakni amanah yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab.
“Saudara ialah pelayan rakyat. Tugas utama kerabat adalah membela dan memperjuangkan kepentingan hidup rakyat,” tegasnya.
Selain pelantikan, Presiden Prabowo menginformasikan bahwa seluruh Kepala Daerah terpilih akan mengikuti “retreat” yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri di Magelang, Jawa Tengah.
Agenda ini bertujuan untuk memperkuat kepemimpinan dan kesiapan Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya.
“Kita akan berjumpa dalam retreat di Magelang yang diselenggarakan oleh Mendagri. Ini potensi untuk memperkuat kepemimpinan dan kesiapan dalam mengabdi terhadap rakyat. Yang ragu-ragu boleh mundur, mari kita melakukan pekerjaan demi kepentingan bangsa dan negara,” pungkasnya.***
Ikuti juga info menawan lainnya di WhatsApp Official kabarsulteng.id di sini
– Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Anwar Hafid dan Reny Lamadjido selaku Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) abad 2025-2030.
Pelantikan 961 Kepala Daerah terpilih dari 481 kawasan di Indonesia, tergolong Anwar Hafid dan Reny Lamadjido sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng ini berlangsung di Halaman Istana Merdeka pada Kamis (20/2/2025) bareng dengan
Dalam prosesi ini, sebanyak 66 orang dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, 725 orang sebagai Bupati dan Wakil Bupati, serta 170 orang sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Baca juga: MK Tolak Gugatan Paslon Beramal, Ahmad Ali Ucapkan Selamat kepada Anwar Hafid dan Reny Lamadjido
Presiden Prabowo menegaskan bahwa peresmian bersama-sama ini menjadi bukti berpengaruh bahwa Indonesia memiliki tata cara demokrasi yang dinamis.
“Total ada 33 Gubernur dan 33 Wakil Gubernur, 363 Bupati dan 362 Wakil Bupati, serta 85 Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang hari ini resmi dilantik,” ujar Presiden Prabowo dalam sambutannya.
Presiden juga mengingatkan bahwa para Kepala Daerah yang gres dilantik mesti mengabdi sepenuhnya terhadap rakyat.
Prabowo menegaskan bahwa jabatan tersebut yakni amanah yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab.
“Saudara ialah pelayan rakyat. Tugas utama kerabat adalah membela dan memperjuangkan kepentingan hidup rakyat,” tegasnya.
Selain pelantikan, Presiden Prabowo menginformasikan bahwa seluruh Kepala Daerah terpilih akan mengikuti “retreat” yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri di Magelang, Jawa Tengah.
Agenda ini bertujuan untuk memperkuat kepemimpinan dan kesiapan Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya.
“Kita akan berjumpa dalam retreat di Magelang yang diselenggarakan oleh Mendagri. Ini potensi untuk memperkuat kepemimpinan dan kesiapan dalam mengabdi terhadap rakyat. Yang ragu-ragu boleh mundur, mari kita melakukan pekerjaan demi kepentingan bangsa dan negara,” pungkasnya.***
Ikuti juga info menawan lainnya di WhatsApp Official kabarsulteng.id di sini
Deretan Janji Anwar Hafid dan Reny Lamadjido
PALU, – Anwar Hafid dan Reny A Lamadjido resmi menjabat selaku Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) kurun 2025-2030.
Presiden Prabowo Subianto melantik keduanya di Istana Negara pada Kamis (20/02/2025), bersama ratusan kepala daerah lainnya.
Baca juga: Anwar Hafid dan Reny Lamadjido Resmi Dilantik selaku Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng 2025-2030
Dalam Pilgub Sulteng 2024, pasangan Anwar-Reny menjangkau 724.518 bunyi, mengungguli Ahmad Ali-Abdul Karim Aljufri (621.693 bunyi) dan Rusdy Mastura-Sulaiman Agusto Hambuako (263.950 bunyi).
Berikut kesepakatan – kesepakatan Anwar Hafid dan Reny Lamadjido yang tertuang dalam visi, misi, dan acara kerja:
Bidang Pendidikan
Infrastruktur Publik
Ketahanan Pangan
Industri dan Ketenagakerjaan
Kesehatan
Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Janji program ini menjadi komitmen Anwar Hafid dan Reny A Lamadjido dalam membangun Sulawesi Tengah yang lebih maju dan sejahtera.***
Ikuti juga isu mempesona yang lain di WhatsApp Official kabarsulteng.id di sini
Deretan Janji Anwar Hafid dan Reny Lamadjido
PALU, – Anwar Hafid dan Reny A Lamadjido resmi menjabat selaku Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) kurun 2025-2030.
Presiden Prabowo Subianto melantik keduanya di Istana Negara pada Kamis (20/02/2025), bersama ratusan kepala daerah lainnya.
Baca juga: Anwar Hafid dan Reny Lamadjido Resmi Dilantik selaku Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng 2025-2030
Dalam Pilgub Sulteng 2024, pasangan Anwar-Reny menjangkau 724.518 bunyi, mengungguli Ahmad Ali-Abdul Karim Aljufri (621.693 bunyi) dan Rusdy Mastura-Sulaiman Agusto Hambuako (263.950 bunyi).
Berikut kesepakatan – kesepakatan Anwar Hafid dan Reny Lamadjido yang tertuang dalam visi, misi, dan acara kerja:
Bidang Pendidikan
Infrastruktur Publik
Ketahanan Pangan
Industri dan Ketenagakerjaan
Kesehatan
Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Janji program ini menjadi komitmen Anwar Hafid dan Reny A Lamadjido dalam membangun Sulawesi Tengah yang lebih maju dan sejahtera.***
Ikuti juga isu mempesona yang lain di WhatsApp Official kabarsulteng.id di sini
MORUT, – Perusahaan tambang CV Putri Perdana (PP) di Kabupaten Morowali Utara (Morut), terkesan mengabaikan perintah Inspektur Tambang terkait pembangunan kembali jembatan di anutan sungai yang menjadi sumber banjir bandang beberapa waktu lalu.
Banjir bandang menerjang lokasi pertambangan nikel milik CV Surya Amindo Perkasa (SAP) di Dusun II Towi, Desa Tamainusi, Kecamatan Soyo Jaya, pada Jumat (3/1/2025).
Peristiwa ini menjadikan satu orang meninggal dunia dan dua lainnya mengalami luka-luka.
Hasil investigasi Inspektur Tambang Sulawesi Tengah pada Selasa (6/1/2025) mengungkapkan bahwa terdapat lima perusahaan tambang di lokasi terdampak banjir, ialah CV Surya Amindo Perkasa (SAP), CV Putri Perdana (PP), CV Rezky Utama (RU), PT Usaha Kita Kinerjatama (UKK), dan PT Palu Baruga Yaku (PBY).
Salah satu temuan pemeriksaan menunjukkan bahwa CV Putri Perdana membangun jalan hauling yang melewati pemikiran sungai.
Akibat curah hujan tinggi, gorong-gorong di lokasi perusahaan tersebut tersumbat, sehingga menyebabkan luapan air yang membawa material tambang hingga merusak kemudahan camp milik CV SAP.
Pada 14 Januari 2025, Direktur Teknik dan Lingkungan sekaligus Kepala Inspektur Tambang, Hendra Gunawan, mengeluarkan tujuh perintah kepada lima perusahaan tambang yang beroperasi di daerah itu. Klik di sini
Namun, sampai batas waktu 30 hari, terdapat perusahaan tidak menjalankan perintah Inspektur Tambang.
Menyikapi hal ini, Komisi III DPRD Sulteng mengunjungi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM di Jakarta untuk meminta tindakan lebih lanjut.
“Tadi pagi kami sudah ke ESDM, berjumpa Direktur Teknik dan Lingkungan untuk memberikan masalah ini,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulteng, Zainal Abidin Ishak, Kamis malam (20/02/2025).
Zainal mengatakan, saat pihaknya melaksanakan pengecekan pribadi ke lokasi terdampak banjir, didapatkan bahwa fatwa sungai yang sebelumnya ditutup masih belum dibuka kembali.
Bahkan, CV Putri Perdana dimengerti kembali membangun jembatan di lokasi tersebut walaupun telah mendapat peringatan dari Inspektur Tambang semoga tidak melakukan pembangunan sebelum adanya kajian teknis.
“Saat kami cek langsung, ternyata pemikiran sungai itu ditutup lagi. Kami meminta pemerintah segera menindaklanjuti supaya dijalankan kajian dan tidak ada lagi penutupan pedoman sungai. Karena ini menjadi penyebab utama banjir bandang sebelumnya,” tegasnya.
Selain itu, Komisi III DPRD Sulteng juga mendesak Kementerian ESDM agar menyuruh lima perusahaan tambang untuk secepatnya membersihkan sedimen bekas banjir bandang di area pantai.
Zainal menekankan bahwa intervensi pemerintah sentra sungguh dibutuhkan untuk memperbaiki tata kelola pertambangan di tempat.
“Semua perusahaan ini berkontribusi atas terjadinya banjir. Mereka belum optimal melakukan rekomendasi Inspektur Tambang. Persoalan ini sudah kami sampaikan ke Direktur Teknik dan Lingkungan. Kami meminta Kementerian ESDM menghimpun semua administrasi perusahaan supaya melaksanakan perbaikan,” tandasnya.***
Ikuti juga gosip mempesona lainnya di WhatsApp Official kabarsulteng.id di sini
MORUT, – Perusahaan tambang CV Putri Perdana (PP) di Kabupaten Morowali Utara (Morut), terkesan mengabaikan perintah Inspektur Tambang terkait pembangunan kembali jembatan di anutan sungai yang menjadi sumber banjir bandang beberapa waktu lalu.
Banjir bandang menerjang lokasi pertambangan nikel milik CV Surya Amindo Perkasa (SAP) di Dusun II Towi, Desa Tamainusi, Kecamatan Soyo Jaya, pada Jumat (3/1/2025).
Peristiwa ini menjadikan satu orang meninggal dunia dan dua lainnya mengalami luka-luka.
Hasil investigasi Inspektur Tambang Sulawesi Tengah pada Selasa (6/1/2025) mengungkapkan bahwa terdapat lima perusahaan tambang di lokasi terdampak banjir, ialah CV Surya Amindo Perkasa (SAP), CV Putri Perdana (PP), CV Rezky Utama (RU), PT Usaha Kita Kinerjatama (UKK), dan PT Palu Baruga Yaku (PBY).
Salah satu temuan pemeriksaan menunjukkan bahwa CV Putri Perdana membangun jalan hauling yang melewati pemikiran sungai.
Akibat curah hujan tinggi, gorong-gorong di lokasi perusahaan tersebut tersumbat, sehingga menyebabkan luapan air yang membawa material tambang hingga merusak kemudahan camp milik CV SAP.
Pada 14 Januari 2025, Direktur Teknik dan Lingkungan sekaligus Kepala Inspektur Tambang, Hendra Gunawan, mengeluarkan tujuh perintah kepada lima perusahaan tambang yang beroperasi di daerah itu. Klik di sini
Namun, sampai batas waktu 30 hari, terdapat perusahaan tidak menjalankan perintah Inspektur Tambang.
Menyikapi hal ini, Komisi III DPRD Sulteng mengunjungi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM di Jakarta untuk meminta tindakan lebih lanjut.
“Tadi pagi kami sudah ke ESDM, berjumpa Direktur Teknik dan Lingkungan untuk memberikan masalah ini,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulteng, Zainal Abidin Ishak, Kamis malam (20/02/2025).
Zainal mengatakan, saat pihaknya melaksanakan pengecekan pribadi ke lokasi terdampak banjir, didapatkan bahwa fatwa sungai yang sebelumnya ditutup masih belum dibuka kembali.
Bahkan, CV Putri Perdana dimengerti kembali membangun jembatan di lokasi tersebut walaupun telah mendapat peringatan dari Inspektur Tambang semoga tidak melakukan pembangunan sebelum adanya kajian teknis.
“Saat kami cek langsung, ternyata pemikiran sungai itu ditutup lagi. Kami meminta pemerintah segera menindaklanjuti supaya dijalankan kajian dan tidak ada lagi penutupan pedoman sungai. Karena ini menjadi penyebab utama banjir bandang sebelumnya,” tegasnya.
Selain itu, Komisi III DPRD Sulteng juga mendesak Kementerian ESDM agar menyuruh lima perusahaan tambang untuk secepatnya membersihkan sedimen bekas banjir bandang di area pantai.
Zainal menekankan bahwa intervensi pemerintah sentra sungguh dibutuhkan untuk memperbaiki tata kelola pertambangan di tempat.
“Semua perusahaan ini berkontribusi atas terjadinya banjir. Mereka belum optimal melakukan rekomendasi Inspektur Tambang. Persoalan ini sudah kami sampaikan ke Direktur Teknik dan Lingkungan. Kami meminta Kementerian ESDM menghimpun semua administrasi perusahaan supaya melaksanakan perbaikan,” tandasnya.***
Ikuti juga gosip mempesona lainnya di WhatsApp Official kabarsulteng.id di sini
PALU, KABAR SULTENG – PT Citra Palu Minerals (CPM) berkomitmen dalam mempekerjakan masyarakat setempat dengan mengutamakan tenaga kerja dari daerah sekitar tambang.
Saat ini, lebih banyak didominasi karyawan dan mitra kerja PT CPM berasal dari Ring I atau Lingkar Tambang, ialah daerah yang berdekatan pribadi dengan area operasional perusahaan.
PIC HRD PT CPM, Ari Nugroho, mengungkapkan bahwa saat ini jumlah tenaga kerja di CPM dan kawan kerja meraih 2.380 orang.
Baca juga: Pengelolaan Limbah B3 CPM Tergolong Baik dari Hasil Pengecekan DLH Sulteng
Dari jumlah tersebut, 45 persen atau 1.132 orang berasal dari Ring I yang meliputi tujuh kelurahan di Kecamatan Mantikulore.
Sementara itu, 11 persen atau 284 orang berasal dari Ring II (Kota Palu), 16 persen atau 394 orang dari Ring III (Provinsi Sulawesi Tengah), 7 persen atau 171 orang dari Ring IV (Wilayah Pulau Sulawesi), dan 21 persen atau 537 orang dari Ring V (luar Pulau Sulawesi).
“Kami sangat mengapresiasi bantuan tenaga kerja setempat dalam operasional PT CPM. Dengan melibatkan penduduk sekitar tambang, kami berharap dapat memberikan efek faktual bagi perekonomian daerah serta membuat relasi yang serasi antara perusahaan dan penduduk ,” ujar Ari Nugroho.
Ia menyertakan, CPM akan terus memajukan kualitas sumber daya manusia lokal melalui aneka macam acara training dan pengembangan.
Hal ini bermaksud agar tenaga kerja lokal memiliki keahlian yang kompetitif di kala globalisasi.
PT CPM berkomitmen untuk beroperasi secara kondusif dan bertanggung jawab dengan menerapkan kaidah pertambangan yang baik atau good mining practice demi membuat lingkungan kerja yang kondusif dan kondusif.***
Ikuti juga gosip menawan yang lain di WhatsApp Official kabarsulteng.id di sini
PALU, KABAR SULTENG – PT Citra Palu Minerals (CPM) berkomitmen dalam mempekerjakan masyarakat setempat dengan mengutamakan tenaga kerja dari daerah sekitar tambang.
Saat ini, lebih banyak didominasi karyawan dan mitra kerja PT CPM berasal dari Ring I atau Lingkar Tambang, ialah daerah yang berdekatan pribadi dengan area operasional perusahaan.
PIC HRD PT CPM, Ari Nugroho, mengungkapkan bahwa saat ini jumlah tenaga kerja di CPM dan kawan kerja meraih 2.380 orang.
Baca juga: Pengelolaan Limbah B3 CPM Tergolong Baik dari Hasil Pengecekan DLH Sulteng
Dari jumlah tersebut, 45 persen atau 1.132 orang berasal dari Ring I yang meliputi tujuh kelurahan di Kecamatan Mantikulore.
Sementara itu, 11 persen atau 284 orang berasal dari Ring II (Kota Palu), 16 persen atau 394 orang dari Ring III (Provinsi Sulawesi Tengah), 7 persen atau 171 orang dari Ring IV (Wilayah Pulau Sulawesi), dan 21 persen atau 537 orang dari Ring V (luar Pulau Sulawesi).
“Kami sangat mengapresiasi bantuan tenaga kerja setempat dalam operasional PT CPM. Dengan melibatkan penduduk sekitar tambang, kami berharap dapat memberikan efek faktual bagi perekonomian daerah serta membuat relasi yang serasi antara perusahaan dan penduduk ,” ujar Ari Nugroho.
Ia menyertakan, CPM akan terus memajukan kualitas sumber daya manusia lokal melalui aneka macam acara training dan pengembangan.
Hal ini bermaksud agar tenaga kerja lokal memiliki keahlian yang kompetitif di kala globalisasi.
PT CPM berkomitmen untuk beroperasi secara kondusif dan bertanggung jawab dengan menerapkan kaidah pertambangan yang baik atau good mining practice demi membuat lingkungan kerja yang kondusif dan kondusif.***
Ikuti juga gosip menawan yang lain di WhatsApp Official kabarsulteng.id di sini
- Hallo sahabat Berita Kota Palu, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul , kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil...
MORUT, – Komisi III DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng) bertandang ke Ditjen Minerba Kementerian ESDM pada 20 Februari 2025.
Kunjungan ini dikerjakan menyusul diabaikannya perintah Inspektur Tambang oleh perusahaan terkait peristiwa banjir bandang di Desa Tamainusi, Kabupaten Morowali Utara (Morut), pada 3 Januari 2025 kemudian.
“Perusahaan-perusahaan yang ada di sana belum optimal mengerjakan usulan dari Inspektur Tambang. Sehingga kami menyampaikan duduk perkara itu kepada Direktur Teknik dan Lingkungan,” kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulteng, Zainal Abidin Ishak ketika dihubungi, Kamis malam (20/02/2025).
Terdapat lima perusahaan tambang yang berada di lokasi terdampak banjir, ialah CV Surya Amindo Perkasa (SAP), CV Putri Perdana (PP), CV Rezky Utama (RU), PT Usaha Kita Kinerjatama (UKK), dan PT Palu Baruga Yaku (PBY).
Banjir bandang di Desa Tamainusi yang menewaskan seorang pekerja dinilai tidak terlepas dari aktivitas tambang kelima perusahaan tersebut.
Dari hasil investigasi Inspektur Tambang, sumber banjir berasal dari pembangunan jembatan pada fatwa sungai oleh CV Putri Perdana.
Pada 14 Januari 2025, Kepala Inspektur Tambang, Hendra Gunawan mengingatkan CV PP tidak membangun jembatan pada ajaran sungai aktif sebelum melakukan kajian teknis.
Akan tetapi saat dikerjakan pengecekan ulang pada Senin (10/02/2025), Komisi III DPRD Sulteng kembali mendapati adanya penutupan di pemikiran sungai yang sebelumnya menjadi penyebab banjir.
CV Putri Perdana tercatat berkedudukan di Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.
Perusahaan pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) nomor: 11/1/IUP/PMDN/2024 ini terafiliasi dengan Wakil Ketua MPR RI, Abcandra Muhammad Akbar Supratman.
Nama Akbar Supratman muncul dalam Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian ESDM selaku pemegang 9 persen saham CV Putri Perdana.
Selain Akbar, kepemilikan saham CV PP masing-masing dimiliki Nila Safitri (49 persen), Ambo Dalle (18 persen), Ahmad Hakim (18 persen), Syarufudin (4 persen), dan Muh Aslan Dirgah Putra.
Posisi eksekutif utama CV PP dipegang oleh Ambo Dalle, Wakil Ketua DPRD Sulteng masa 2024-2029 dari Partai Gerindra.
Direksi CV PP, Aslan membenarkan keterlibatan Akbar Supratman dan Ambo Dalle di dalam perusahaan.
Akan namun, ujar Aslan, CV PP sedang melaksanakan pergeseran susunan direksi untuk mengambil alih posisi Ambo Dalle maupun Akbar Supratman.
“Saat ini sedang dikerjakan perubahan data perusahaan. Secara internal telah tamat bila Pak Ambo Dalle dan Pak Akbar sudah bukan bab dari CV Putri Perdana. Dokumen perubahannya masih dalam proses,” jelas Aslan dikala dihubungi, Selasa (07/01/2025).
Namun hingga Sabtu (22/02/2025), nama Akbar Supratman dan Ambo Dalle masih tercantum dalam MODI Kementerian ESDM.
Media ini menjajal menghubungi Akbar Supratman untuk menanyakan kepemilikan sahamnya di CV PP, namun belum mendapat jawaban sampai isu ini tayang.
MORUT, – Komisi III DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng) bertandang ke Ditjen Minerba Kementerian ESDM pada 20 Februari 2025.
Kunjungan ini dikerjakan menyusul diabaikannya perintah Inspektur Tambang oleh perusahaan terkait peristiwa banjir bandang di Desa Tamainusi, Kabupaten Morowali Utara (Morut), pada 3 Januari 2025 kemudian.
“Perusahaan-perusahaan yang ada di sana belum optimal mengerjakan usulan dari Inspektur Tambang. Sehingga kami menyampaikan duduk perkara itu kepada Direktur Teknik dan Lingkungan,” kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulteng, Zainal Abidin Ishak ketika dihubungi, Kamis malam (20/02/2025).
Terdapat lima perusahaan tambang yang berada di lokasi terdampak banjir, ialah CV Surya Amindo Perkasa (SAP), CV Putri Perdana (PP), CV Rezky Utama (RU), PT Usaha Kita Kinerjatama (UKK), dan PT Palu Baruga Yaku (PBY).
Banjir bandang di Desa Tamainusi yang menewaskan seorang pekerja dinilai tidak terlepas dari aktivitas tambang kelima perusahaan tersebut.
Dari hasil investigasi Inspektur Tambang, sumber banjir berasal dari pembangunan jembatan pada fatwa sungai oleh CV Putri Perdana.
Pada 14 Januari 2025, Kepala Inspektur Tambang, Hendra Gunawan mengingatkan CV PP tidak membangun jembatan pada ajaran sungai aktif sebelum melakukan kajian teknis.
Akan tetapi saat dikerjakan pengecekan ulang pada Senin (10/02/2025), Komisi III DPRD Sulteng kembali mendapati adanya penutupan di pemikiran sungai yang sebelumnya menjadi penyebab banjir.
CV Putri Perdana tercatat berkedudukan di Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.
Perusahaan pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) nomor: 11/1/IUP/PMDN/2024 ini terafiliasi dengan Wakil Ketua MPR RI, Abcandra Muhammad Akbar Supratman.
Nama Akbar Supratman muncul dalam Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian ESDM selaku pemegang 9 persen saham CV Putri Perdana.
Selain Akbar, kepemilikan saham CV PP masing-masing dimiliki Nila Safitri (49 persen), Ambo Dalle (18 persen), Ahmad Hakim (18 persen), Syarufudin (4 persen), dan Muh Aslan Dirgah Putra.
Posisi eksekutif utama CV PP dipegang oleh Ambo Dalle, Wakil Ketua DPRD Sulteng masa 2024-2029 dari Partai Gerindra.
Direksi CV PP, Aslan membenarkan keterlibatan Akbar Supratman dan Ambo Dalle di dalam perusahaan.
Akan namun, ujar Aslan, CV PP sedang melaksanakan pergeseran susunan direksi untuk mengambil alih posisi Ambo Dalle maupun Akbar Supratman.
“Saat ini sedang dikerjakan perubahan data perusahaan. Secara internal telah tamat bila Pak Ambo Dalle dan Pak Akbar sudah bukan bab dari CV Putri Perdana. Dokumen perubahannya masih dalam proses,” jelas Aslan dikala dihubungi, Selasa (07/01/2025).
Namun hingga Sabtu (22/02/2025), nama Akbar Supratman dan Ambo Dalle masih tercantum dalam MODI Kementerian ESDM.
Media ini menjajal menghubungi Akbar Supratman untuk menanyakan kepemilikan sahamnya di CV PP, namun belum mendapat jawaban sampai isu ini tayang.
PALU, – Hannah Asa Indonesia menjadi fasilitator pada aktivitas Lokakarya Permodalan Usaha selama tiga hari di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah (Sulteng).
Kegiatan yang berlangsung pada 17 sampai dengan 19 Februari 2025 itu turut melibatkan Otoritas Jasa Keuangan Sultentg, Industri Jasa Keuangan seperti Bank Mandiri, BNI, BRI, Bank Sulteng, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Loka POM, dan BPMD Kabupaten Banggai Kepulauan..
Serta turut melibatkan Pemerintah Kecamatan Liang dan pemerintah Desa Liang, Tangkop, Okumel, Tamboniki. Kindandal, dan Mamulusan.
Selain itu turut terlibat perwakilan Nelayan, golongan Perempuan, hingga dengan Perwakilan Pengepul.
Menurut Founder Hannah Asa Indonesia, Mardiyah, aktivitas yang diinisiasi oleh Burung Indonesia sangatlah baik, karena dapat menguatkan kapasitas kelompok penduduk pesisir melalui literasi keuangan dam kewirausahaan.
Baca juga: Bootcamp Hannah, OJK: Langkah Nyata Literasi dan Inklusi
“Kegiatan yang dijalankan oleh Burung Indonesia, atau BirdLife Indonesia Association sangat bagus,” ujar Mardiyah, Minggu (23/02/2025).
Wanita sapaan dekat Itje mengungkapkan, Hannah Asa Indonesia sudah dilibatkan Burung Indonesia untuk memberikan literasi keuangan semenjak 2023 di Banggai Kepualauan.
Ia juga mengungkapkan rasa terima kasihnya untuk Burung Indonesia alasannya adalah selalu berkolaborasi bersama Hannah Asa Indonesia hingga dikala ini.
“Terima kasih untuk Burung Indonesia yang telah melibatkan Hannah Asa Indonesia sejak 2023 hingga ketika ini, mari terus berkolaborasi untuk pembangunan ekonomi yang merupakan proses berkelanjutan untuk mengembangkan kesejahteraan masyarakat Banggai Kepulauan khususnya,” ungkapnya.
Wallacea Programme Manager Burung Indonesia, Wahyu Teguh Prawira, menerangkan, sasaran kolaborasi yang melibatkam aneka macam pihak itu yaitu penduduk di Banggai Kepulauan khususnya nelayan menerima kondisi ekonomi yang lebih menguntungkan, juga mampu menerima dana untuk investasi awal.
Lalu, wanita pesisir di Banggai Kepulauan bisa menciptakan sumber pemasukan aksesori dari hasil penjualan produk olahan materi dasar ikan.
Teguh berharap, desa-desa binaan Burung Indonesia mampu memiliki legalitas kelembagaan yang sah dan diakui pemerintah setempat.
“KUBE di lima Desa ini memiliki legalitas kelembagaan yang sah dan diakui oleh pemerintah Desa, Kabupaten, dan Provinsi selaku salah satu UMKM desa yang provitable, serta berkearifan lokal,” harapnya.
Perempuan pesisir juga diharapnya mampu memproduksi setidaknya dua produk olahan berbahan dasar sumber daya pesisir dan sukses memasarkan.
Selanjutnya produk hasil masyarakat mampu memiliki akta pangan, izin edar, dan terdistribusi ke banyak pasar lokal maupun luar tempat. (Rendy Zulkarnaen)
Ikuti juga informasi menawan lainnya di WhatsApp Official kabarsulteng.id di sini
PALU, – Hannah Asa Indonesia menjadi fasilitator pada aktivitas Lokakarya Permodalan Usaha selama tiga hari di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah (Sulteng).
Kegiatan yang berlangsung pada 17 sampai dengan 19 Februari 2025 itu turut melibatkan Otoritas Jasa Keuangan Sultentg, Industri Jasa Keuangan seperti Bank Mandiri, BNI, BRI, Bank Sulteng, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Loka POM, dan BPMD Kabupaten Banggai Kepulauan..
Serta turut melibatkan Pemerintah Kecamatan Liang dan pemerintah Desa Liang, Tangkop, Okumel, Tamboniki. Kindandal, dan Mamulusan.
Selain itu turut terlibat perwakilan Nelayan, golongan Perempuan, hingga dengan Perwakilan Pengepul.
Menurut Founder Hannah Asa Indonesia, Mardiyah, aktivitas yang diinisiasi oleh Burung Indonesia sangatlah baik, karena dapat menguatkan kapasitas kelompok penduduk pesisir melalui literasi keuangan dam kewirausahaan.
Baca juga: Bootcamp Hannah, OJK: Langkah Nyata Literasi dan Inklusi
“Kegiatan yang dijalankan oleh Burung Indonesia, atau BirdLife Indonesia Association sangat bagus,” ujar Mardiyah, Minggu (23/02/2025).
Wanita sapaan dekat Itje mengungkapkan, Hannah Asa Indonesia sudah dilibatkan Burung Indonesia untuk memberikan literasi keuangan semenjak 2023 di Banggai Kepualauan.
Ia juga mengungkapkan rasa terima kasihnya untuk Burung Indonesia alasannya adalah selalu berkolaborasi bersama Hannah Asa Indonesia hingga dikala ini.
“Terima kasih untuk Burung Indonesia yang telah melibatkan Hannah Asa Indonesia sejak 2023 hingga ketika ini, mari terus berkolaborasi untuk pembangunan ekonomi yang merupakan proses berkelanjutan untuk mengembangkan kesejahteraan masyarakat Banggai Kepulauan khususnya,” ungkapnya.
Wallacea Programme Manager Burung Indonesia, Wahyu Teguh Prawira, menerangkan, sasaran kolaborasi yang melibatkam aneka macam pihak itu yaitu penduduk di Banggai Kepulauan khususnya nelayan menerima kondisi ekonomi yang lebih menguntungkan, juga mampu menerima dana untuk investasi awal.
Lalu, wanita pesisir di Banggai Kepulauan bisa menciptakan sumber pemasukan aksesori dari hasil penjualan produk olahan materi dasar ikan.
Teguh berharap, desa-desa binaan Burung Indonesia mampu memiliki legalitas kelembagaan yang sah dan diakui pemerintah setempat.
“KUBE di lima Desa ini memiliki legalitas kelembagaan yang sah dan diakui oleh pemerintah Desa, Kabupaten, dan Provinsi selaku salah satu UMKM desa yang provitable, serta berkearifan lokal,” harapnya.
Perempuan pesisir juga diharapnya mampu memproduksi setidaknya dua produk olahan berbahan dasar sumber daya pesisir dan sukses memasarkan.
Selanjutnya produk hasil masyarakat mampu memiliki akta pangan, izin edar, dan terdistribusi ke banyak pasar lokal maupun luar tempat. (Rendy Zulkarnaen)
Ikuti juga informasi menawan lainnya di WhatsApp Official kabarsulteng.id di sini
KABARSULTENG, – Polres Donggala sukses membongkar penjualan pupuk subsidi ilegal di daerah Rio Pakava. Satu pelaku berinsial SR sukses ditangkap.
SR ialah salah satu warga di tempat Mamuju, yang nekat memasarkan pupuk subsidi dengan cara ilegal. Ia telah melakukan aksinya semenjak Agustus hingga November 2024.
Modus pelaku membeli pupuk kepada seseorang yang tidak berhak menjualnya, kemudian dia menjual kembali dengan para petani dengan harga tinggi.
Baca Juga: Anwar Hafid dan Reny Lamadjido Resmi Dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng 2025-2030
“Tujuan beliau melaksanakan hal tersebut semoga mendapatkan keuntungan untuk memenuhi keperluan ekonominya sehari-hari,” kata Iptu Andi Harmansyah, Kasat Reskrim Polres Donggala, pada Jumat 21 Februari 2025.
Dari hasil penangkapan tersebut, Polisi sukses mengamankan barang bukti sejumlah 25 karung pupuk subsidi jenis Phonska dan 25 karung pupuk bersubsidi jenis Urea, dengan total 2,5 ton.
Pelaku dijerat dengan Pasal 110 Juncto pasal 36 jo. Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 7-tahun 2014, dengan ancaman eksekusi penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 miliar.***
Ikuti juga gosip menawan lainnya di WhatsApp Official kabarsulteng.id di sini
KABARSULTENG, – Polres Donggala sukses membongkar penjualan pupuk subsidi ilegal di daerah Rio Pakava. Satu pelaku berinsial SR sukses ditangkap.
SR ialah salah satu warga di tempat Mamuju, yang nekat memasarkan pupuk subsidi dengan cara ilegal. Ia telah melakukan aksinya semenjak Agustus hingga November 2024.
Modus pelaku membeli pupuk kepada seseorang yang tidak berhak menjualnya, kemudian dia menjual kembali dengan para petani dengan harga tinggi.
Baca Juga: Anwar Hafid dan Reny Lamadjido Resmi Dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng 2025-2030
“Tujuan beliau melaksanakan hal tersebut semoga mendapatkan keuntungan untuk memenuhi keperluan ekonominya sehari-hari,” kata Iptu Andi Harmansyah, Kasat Reskrim Polres Donggala, pada Jumat 21 Februari 2025.
Dari hasil penangkapan tersebut, Polisi sukses mengamankan barang bukti sejumlah 25 karung pupuk subsidi jenis Phonska dan 25 karung pupuk bersubsidi jenis Urea, dengan total 2,5 ton.
Pelaku dijerat dengan Pasal 110 Juncto pasal 36 jo. Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 7-tahun 2014, dengan ancaman eksekusi penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 miliar.***
Ikuti juga gosip menawan lainnya di WhatsApp Official kabarsulteng.id di sini
PALU, KABAR SULTENG – Setelah resmi menjabat selaku Bendahara Umum (Bendum) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dan Ketua Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pertina), Muhammad Fathur Razaq Anwar sekarang menyatakan kesiapannya maju selaku kandidat Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sulawesi Tengah (Sulteng) abad 2025-2029.
Fathur Razaq ialah putra dari Anwar Hafid, Gubernur Sulteng yang gres saja dilantik.
Namanya mulai timbul dan diperbincangkan setelah menduduki beberapa posisi strategis di organisasi olahraga dan pengusaha, beriringan sehabis sang ayah resmi menjabat sebagai orang nomor satu di Sulteng.
Baca juga: Anwar Hafid dan Reny Lamadjido Resmi Dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng 2025-2030
Sebagai sosok muda, Fathur berambisi untuk menenteng KONI Sulteng lebih profesional, transparan, dan mampu mencetak atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
Menurutnya KONI tidak boleh cuma menjadi organisasi olahraga, tetapi juga mesti berfungsi sebagai wadah utama bagi atlet dalam meraih prestasi terbaiknya.
“KONI mesti menjadi rumah bagi para atlet, tempat mereka dibina dan disokong untuk menjangkau prestasi terbaik. Saya ingin menyebabkan KONI lebih progresif dengan semangat kepemudaan yang dinamis,” ujar Fathur, di sejumlah pemberitaan.
Salah satu fokus utama Fathur yaitu kenaikan infrastruktur olahraga dan pembinaan atlet yang lebih sistematis.
Ia menyinari masih banyaknya kesempatanatlet Sulteng yang belum tergarap optimal akibat kekurangan kemudahan latihan dan program pendampingan yang berkesinambungan.
Namun, pencalonannya juga menimbulkan banyak sekali pertanyaan. Dengan jabatan strategis yang telah dipegangnya di HIPMI dan Pertina, muncul spekulasi apakah pencalonan ini murni alasannya adalah kapabilitas atau lebih dipengaruhi oleh aspek politik dan nama besar sang ayah?
Diketahui sebelumnya, Fathur Razaq terpilih secara aklamasi selaku Ketua Pertina Sulteng dalam Musyawarah Daerah (Musda) yang digelar di Palu, Sabtu (22/02).
Selain itu, beliau juga dilantik selaku Bendum HIPMI Sulawesi Tengah pada Kamis (13/02/2025) malam.
Kini, dengan pencalonannya sebagai Ketua KONI Sulteng, publik menunggu apakah dia mampu membawa perubahan kasatmata atau justru mengikuti jejak politik dinasti yang kerap dikritisi di banyak sekali kawasan?.***
Ikuti juga info menawan yang lain di WhatsApp Official kabarsulteng.id di sini
PALU, KABAR SULTENG – Setelah resmi menjabat selaku Bendahara Umum (Bendum) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dan Ketua Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pertina), Muhammad Fathur Razaq Anwar sekarang menyatakan kesiapannya maju selaku kandidat Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sulawesi Tengah (Sulteng) abad 2025-2029.
Fathur Razaq ialah putra dari Anwar Hafid, Gubernur Sulteng yang gres saja dilantik.
Namanya mulai timbul dan diperbincangkan setelah menduduki beberapa posisi strategis di organisasi olahraga dan pengusaha, beriringan sehabis sang ayah resmi menjabat sebagai orang nomor satu di Sulteng.
Baca juga: Anwar Hafid dan Reny Lamadjido Resmi Dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng 2025-2030
Sebagai sosok muda, Fathur berambisi untuk menenteng KONI Sulteng lebih profesional, transparan, dan mampu mencetak atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
Menurutnya KONI tidak boleh cuma menjadi organisasi olahraga, tetapi juga mesti berfungsi sebagai wadah utama bagi atlet dalam meraih prestasi terbaiknya.
“KONI mesti menjadi rumah bagi para atlet, tempat mereka dibina dan disokong untuk menjangkau prestasi terbaik. Saya ingin menyebabkan KONI lebih progresif dengan semangat kepemudaan yang dinamis,” ujar Fathur, di sejumlah pemberitaan.
Salah satu fokus utama Fathur yaitu kenaikan infrastruktur olahraga dan pembinaan atlet yang lebih sistematis.
Ia menyinari masih banyaknya kesempatanatlet Sulteng yang belum tergarap optimal akibat kekurangan kemudahan latihan dan program pendampingan yang berkesinambungan.
Namun, pencalonannya juga menimbulkan banyak sekali pertanyaan. Dengan jabatan strategis yang telah dipegangnya di HIPMI dan Pertina, muncul spekulasi apakah pencalonan ini murni alasannya adalah kapabilitas atau lebih dipengaruhi oleh aspek politik dan nama besar sang ayah?
Diketahui sebelumnya, Fathur Razaq terpilih secara aklamasi selaku Ketua Pertina Sulteng dalam Musyawarah Daerah (Musda) yang digelar di Palu, Sabtu (22/02).
Selain itu, beliau juga dilantik selaku Bendum HIPMI Sulawesi Tengah pada Kamis (13/02/2025) malam.
Kini, dengan pencalonannya sebagai Ketua KONI Sulteng, publik menunggu apakah dia mampu membawa perubahan kasatmata atau justru mengikuti jejak politik dinasti yang kerap dikritisi di banyak sekali kawasan?.***
Ikuti juga info menawan yang lain di WhatsApp Official kabarsulteng.id di sini
KABARSULTENG,- Beredarnya asumsi dan desas desus soal adanya pelaporan terhadap perekam video longsor di Desa Loli Saluran, PT Bosowa Tambang Indonesia (BTI) membantah tuduhan tersebut.
Sebelumnya dikabarkan, Bosowa Tambang Indonesia (BTI) ialah perusahaan tambang yang beroperasi di daerah tersebut bakal melaporkan somasi perekam video longsor di Loli Saluran.
“Kami ingin mengklarifikasi bahwa PT BTI tidak pernah melaporkan perekam video longsor tersebut,” ujar Kepala Teknik Pertambangan, Ali Husni, ketika diwawancara media ini.
Baca Juga: Polres Donggala Bongkar Penjual Pupuk Subsidi Ilegal, 2,5 Ton Pupuk Diamankan
Video yang beredar luas di media sosial tersebut menawarkan detik-detik longsor yang terjadi di area pertambangan. Video tersebut direkam oleh seorang guru SD di Desa Loli Saluran.
Beredar dalam perspektif penduduk , bahwa dalam video tersebut seolah-olah longsor memukul pemukiman warga dan terdapat beberapa teriakan belum dewasa.
Menanggapi hal tersebut, Ali Husni mengatakan bahwa fakta yang terjadi di lapangan tidak cocok dengan beredarnya perkiraan yang berkembang ketika ini.
“Setalah kami telusuri, video tersebut diambil secara zoom dan terlihat beberapa rumah warga padahal secara fakta lokasi longsor dengan pemukiman warga sangat jauh, sementara teriakan belum dewasa dalam video itu saat mereka pulang jam sekolah. Jadi wajar jika dalam video ada suara bawah umur alasannya adalah memang jam pulang sekolah,” katanya.
Selain itu, pihak perusahaan sudah menunjukkan klarifikasi terhadap penduduk budbahasa lokal terkait insiden tersebut. Dalam klarifikasi tersebut dihadiri oleh Dewan Pakar Adar BMA Sulawesi Tengah.***
Ikuti juga berita mempesona lainnya di WhatsApp Official kabarsulteng.id di sini
KABARSULTENG,- Beredarnya asumsi dan desas desus soal adanya pelaporan terhadap perekam video longsor di Desa Loli Saluran, PT Bosowa Tambang Indonesia (BTI) membantah tuduhan tersebut.
Sebelumnya dikabarkan, Bosowa Tambang Indonesia (BTI) ialah perusahaan tambang yang beroperasi di daerah tersebut bakal melaporkan somasi perekam video longsor di Loli Saluran.
“Kami ingin mengklarifikasi bahwa PT BTI tidak pernah melaporkan perekam video longsor tersebut,” ujar Kepala Teknik Pertambangan, Ali Husni, ketika diwawancara media ini.
Baca Juga: Polres Donggala Bongkar Penjual Pupuk Subsidi Ilegal, 2,5 Ton Pupuk Diamankan
Video yang beredar luas di media sosial tersebut menawarkan detik-detik longsor yang terjadi di area pertambangan. Video tersebut direkam oleh seorang guru SD di Desa Loli Saluran.
Beredar dalam perspektif penduduk , bahwa dalam video tersebut seolah-olah longsor memukul pemukiman warga dan terdapat beberapa teriakan belum dewasa.
Menanggapi hal tersebut, Ali Husni mengatakan bahwa fakta yang terjadi di lapangan tidak cocok dengan beredarnya perkiraan yang berkembang ketika ini.
“Setalah kami telusuri, video tersebut diambil secara zoom dan terlihat beberapa rumah warga padahal secara fakta lokasi longsor dengan pemukiman warga sangat jauh, sementara teriakan belum dewasa dalam video itu saat mereka pulang jam sekolah. Jadi wajar jika dalam video ada suara bawah umur alasannya adalah memang jam pulang sekolah,” katanya.
Selain itu, pihak perusahaan sudah menunjukkan klarifikasi terhadap penduduk budbahasa lokal terkait insiden tersebut. Dalam klarifikasi tersebut dihadiri oleh Dewan Pakar Adar BMA Sulawesi Tengah.***
Ikuti juga berita mempesona lainnya di WhatsApp Official kabarsulteng.id di sini
- Hallo sahabat Berita Kota Palu, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul , kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil...
- Hallo sahabat Berita Kota Palu, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul , kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil...
